#dprddki

[inanews-blog1]

PKS Berharap Raih 65 Kursi DPRD DKI

Inanews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta telah menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil 2018) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (23/10/2018). Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo mengatakan salah satu agendanya adalah melakukan sinergi pemenangan bagi calon anggota dewan (CAD), baik yang maju di wilayah (DPRD DKI) maupun pusat (DPR RI). “Semoga saja, di Pemilu 2019 yang terjadi adalah penguatan. Seluruh CAD, struktur PKS, hingga kader bersinergi, sehingga yang kita raih kemenangan bermartabat yang penuh berkah,” kata Sakhir, Selasa (23/10/2018). Sakhir menjelaskan, salah satu agenda penting rakerwil adalah peserta melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas beberapa topik dan membuat perencanaan pemenangan Pemilu 2019, termasuk di dalamnya menyusun mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja CAD. Menurutnya dengan adanya perencanaan yang baik ini, diharapkan dapat merencanakan kemenangan di Pemilu 2019 dengan baik. “Rakerwil ini juga sekaligus dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt yang memerintahkan kepada kita agar membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya” terangnya. Pada Pemilu 2019, PKS DKI menargetkan perolehan 62 persen atau sekitar 65 kursi di tingkat DPRD DKI, sekaligus dapat membantu realisasi target suara nasional PKS sebesar 12 persen. “Kami cukup optimis dengan kinerja CAD, struktur, dan kader yang makin solid dan dukungan warga DKI Jakarta yang tulus serta pertolongan Allah SWT target raihan suara dalam Pemilu 2019 dapat diwujudkan” harapnya. Adapun peserta Rakerwil 2018 ini di antaranya adalah CAD DKI Jakarta (pusat dan provinsi), Anggota DPTW, para pengurus dari tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRa, yang berjumlah sekitar 200 orang. Read the full article

[inanews-blog1]

PKS Berharap Raih 65 Kursi DPRD DKI

Inanews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta telah menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil 2018) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (23/10/2018). Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo mengatakan salah satu agendanya adalah melakukan sinergi pemenangan bagi calon anggota dewan (CAD), baik yang maju di wilayah (DPRD DKI) maupun pusat (DPR RI). “Semoga saja, di Pemilu 2019 yang terjadi adalah penguatan. Seluruh CAD, struktur PKS, hingga kader bersinergi, sehingga yang kita raih kemenangan bermartabat yang penuh berkah,” kata Sakhir, Selasa (23/10/2018). Sakhir menjelaskan, salah satu agenda penting rakerwil adalah peserta melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas beberapa topik dan membuat perencanaan pemenangan Pemilu 2019, termasuk di dalamnya menyusun mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja CAD. Menurutnya dengan adanya perencanaan yang baik ini, diharapkan dapat merencanakan kemenangan di Pemilu 2019 dengan baik. “Rakerwil ini juga sekaligus dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt yang memerintahkan kepada kita agar membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya” terangnya. Pada Pemilu 2019, PKS DKI menargetkan perolehan 62 persen atau sekitar 65 kursi di tingkat DPRD DKI, sekaligus dapat membantu realisasi target suara nasional PKS sebesar 12 persen. “Kami cukup optimis dengan kinerja CAD, struktur, dan kader yang makin solid dan dukungan warga DKI Jakarta yang tulus serta pertolongan Allah SWT target raihan suara dalam Pemilu 2019 dapat diwujudkan” harapnya. Adapun peserta Rakerwil 2018 ini di antaranya adalah CAD DKI Jakarta (pusat dan provinsi), Anggota DPTW, para pengurus dari tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRa, yang berjumlah sekitar 200 orang. Read the full article

[inanews-blog1]

PKS Berharap Raih 65 Kursi DPRD DKI

Inanews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta telah menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil 2018) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (23/10/2018). Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo mengatakan salah satu agendanya adalah melakukan sinergi pemenangan bagi calon anggota dewan (CAD), baik yang maju di wilayah (DPRD DKI) maupun pusat (DPR RI). “Semoga saja, di Pemilu 2019 yang terjadi adalah penguatan. Seluruh CAD, struktur PKS, hingga kader bersinergi, sehingga yang kita raih kemenangan bermartabat yang penuh berkah,” kata Sakhir, Senin (22/10/2018). Sakhir menjelaskan, salah satu agenda penting rakerwil adalah peserta melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas beberapa topik dan membuat perencanaan pemenangan Pemilu 2019, termasuk di dalamnya menyusun mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja CAD. Menurutnya dengan adanya perencanaan yang baik ini, diharapkan dapat merencanakan kemenangan di Pemilu 2019 dengan baik. “Rakerwil ini juga sekaligus dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt yang memerintahkan kepada kita agar membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya” terangnya. Pada Pemilu 2019, PKS DKI menargetkan perolehan 62 persen atau sekitar 65 kursi di tingkat DPRD DKI, sekaligus dapat membantu realisasi target suara nasional PKS sebesar 12 persen. “Kami cukup optimis dengan kinerja CAD, struktur, dan kader yang makin solid dan dukungan warga DKI Jakarta yang tulus serta pertolongan Allah SWT target raihan suara dalam Pemilu 2019 dapat diwujudkan” harapnya. Adapun peserta Rakerwil 2018 ini di antaranya adalah CAD DKI Jakarta (pusat dan provinsi), Anggota DPTW, para pengurus dari tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRa, yang berjumlah sekitar 200 orang. Read the full article

[inanews-blog1]

PKS Berharap Raih 65 Kursi DPRD DKI

Inanews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta telah menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil 2018) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (21/10/2018). Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Sakhir Purnomo mengatakan salah satu agendanya adalah melakukan sinergi pemenangan bagi calon anggota dewan (CAD), baik yang maju di wilayah (DPRD DKI) maupun pusat (DPR RI). “Semoga saja, di Pemilu 2019 yang terjadi adalah penguatan. Seluruh CAD, struktur PKS, hingga kader bersinergi, sehingga yang kita raih kemenangan bermartabat yang penuh berkah,” kata Sakhir, Senin (22/10/2018). Sakhir menjelaskan, salah satu agenda penting rakerwil adalah peserta melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) yang membahas beberapa topik dan membuat perencanaan pemenangan Pemilu 2019, termasuk di dalamnya menyusun mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja CAD. Menurutnya dengan adanya perencanaan yang baik ini, diharapkan dapat merencanakan kemenangan di Pemilu 2019 dengan baik. “Rakerwil ini juga sekaligus dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah Swt yang memerintahkan kepada kita agar membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya” terangnya. Pada Pemilu 2019, PKS DKI menargetkan perolehan 62 persen atau sekitar 65 kursi di tingkat DPRD DKI, sekaligus dapat membantu realisasi target suara nasional PKS sebesar 12 persen. “Kami cukup optimis dengan kinerja CAD, struktur, dan kader yang makin solid dan dukungan warga DKI Jakarta yang tulus serta pertolongan Allah SWT target raihan suara dalam Pemilu 2019 dapat diwujudkan” harapnya. Adapun peserta Rakerwil 2018 ini di antaranya adalah CAD DKI Jakarta (pusat dan provinsi), Anggota DPTW, para pengurus dari tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRa, yang berjumlah sekitar 200 orang. Read the full article

[majalahforbes-blog]

Rencana Becak Mengaspal di Ibukota Diganjal Dewan

Forbes - Gubernur DKI Anies Baswedan berencana melegalkan becaksecara terbatas di sejumlah tempat dengan mengajukan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pengajuan perda tersebut mendapat penolakan dari beberapa anggota DPRD DKI. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengaku tidak akan menyetujui pengajuan revisi perda tersebut. Pras mengatakan becak tidak lagi cocok untuk menjadi alat transportasi di Jakarta. "Nggak bakalan ada becak di Jakarta. Nggak bakal terealisasi," kata Pras di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/10). Pras menuturkan Jakarta seharusnya lebih memikirkan transportasi alternatif yang lebih modern dan manusiawi. Dia juga berpendapat pengawasan akan sulit dilakukan untuk membendung pengemudi becak baru. "Nanti pengaturan dan pengawasannya bagaimana, ketika becak yang direncanakan seratus, tiba-tiba seribu. Kita tahu sendiri bahwa yang dari daerah-daerah tukang becak sudah mau datang ke Jakarta," terang Pras. Senada dengan Pras, Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI, Veri Yonnefil, juga tidak setuju pengajuan revisi perda tersebut. Dia menilai pola pikir Gubernur DKI Anies Baswedan mundur ke 28 tahun lalu. "Cara berpikir gubernur itu menurut saya mundur, mundur ke 28 tahun yang lalu. Jadi kayak jaman jahiliah lagi kita," ucap Veri saat diwawancara detikcom, Selasa (9/10). Veri menuturkan becak akan menimbulkan kemacetan. Dia juga khawatir becak membuat jalan semakin tidak tertib. "Sekarang becak, tanpa becak aja macetnya sudah minta ampun. Makanya cara berpikir gubernur mundur 28 tahun yang lalu. coba lihat Perdanya tuh," ujarnya. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus juga menolak pengajuan revisi perda tersebut. Bestari menyarankan seharusnya Pemprov DKI menyediakan tranportasi lain untuk di kampung, misalnya bajaj berbahan bakar gas agar warga lebih berdaya. "Jangan lagi kemudian seakan-akan sekarang zaman saya, ya suka-suka saya, jangan begitu. Saya kira dicarikan alternatif. Belikan saja itu bajaj berbahan gas. Kalau mau maju kotanya bahagia rakyatnya harus seperti itu. Jangan nanti orang disuruh becak supaya hidup di Jakarta," kata Bestari, Kamis (11/10). "Berpihak pada wong cilik itu bukan menyuruh mereka jadi tukang becak, naikkan taraf hidupnya," imbuh Bestari. Anies Baswedan sendiri tak mempermasalahkan DPRD DKI yang akan menolak revisi Perda Becak. Anies juga telah mengajukan surat revisi perda tersebut ke DPRD. "Nggak apa-apa, saya sudah kirimkan suratnya, kita tunggu jawabannya. Karena saya sudah kirim suratnya dan dikirim lama. Ini kan ramai karena ada paparan di Kampung Rawa di situ ada gambar becak baru ramai. Suratnya sudah saya kirim hampir dua bulan yang lalu," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/10). Becak rencananya akan dilegalkan Anies secara terbatas di 16 titik yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Pelegalan becak akan diatur dengan mendata pengemudi becak yang ada saat ini dan tidak akan memberi izin untuk pengemudi becak baru dari luar daerah. Read the full article

[inanews-blog1]

Gerindra dan PKS Berebut Kursi Wagub DKI

Inanews.cc - Belum ada kata sepakat antara Gerindra dengan PKS soal wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Kedua parpol sama-sama ngotot menginginkan kursi DKI-2. Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menegaskan tetap ingin dicalonkan menjadi wagub DKI. Taufik menolak jabatan wagub diberikan kepada PKS. "Ya nggak kasih. Ya sudah, satu-satu saja. Memang nggak bisa satu-satu? Kemudian serahkan di DPRD, bertanding di DPRD," kata Taufik, Senin (17/9). Taufik meminta PKS menyodorkan satu nama calonnya untuk Wagub DKI, Gerindra juga mengajukan satu nama calon. Menurutnya hal itu lebih adil. Menurutnya, penempatan pada kursi pemimpin DKI bukan soal siapa yang memberi dan menerima posisi, melainkan soal mekanisme. "Udah satu-satu. Satu-satu aja udah, sesuai undang-undang," kata Taufik, Selasa (18/9). Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Iman Satria menekankan pada mekanisme pemilihan Wagub DKI dalam undang-undang. Gerindra sudah sepakat mencalonkan M Taufik. "Kita pokoknya sudah sepakat kalau untuk DKI melalui mekanisme yang kita inginkan adalah sama-sama mengajukan calon. Kita kan mempersiapkan hal itu. Kalau nanti ada komitmen apa-apa itu kan di luar hal lain," kata Iman saat dihubungi terpisah. "Kita sudah rapatin yang diajukan itu Pak Taufik. Karena dia adalah senior, dia mengerti keadaan DKI, dan dia kayaknya bisa mendampingi Pak Anies," tegasnya. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sebelumnya meyakini kursi Wagub DKI akan diisi kadernya. Alasannya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen siap mendukung calon PKS. "Kami masih percaya bahwa Pak Prabowo memberikan komitmen yang pernah diberikan kepada PKS. Kesepahaman antara pimpinan tertinggi Gerindra dan PKS bahwa Gerindra kemudian akan mendukung calon dari PKS," kata Hidayat di gedung DPR. Sementara itu, menanggapi pernyataan Taufik, PKS khawatir akan terjadi gesekan jika pemilihan Wagub DKI diputuskan lewat voting. PKS tetap berharap Gerindra bisa legawa melepas kursi DKI-2. "(Kalau voting) jadi kesibukannya pasti beda. Pasti kan nanti ada semacam kampanye. Pasti nanti khawatir ada gesekan-gesekan, meski zaman demokrasi. Saya maunya fokus untuk ganti presiden," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. PKS berharap perebutan kursi DKI selesai di tahap DPP. Suhaimi juga ingin Gerindra ikut PKS soal nama yang dicalonkan sebagai pengganti Sandiaga Uno sebagai Wagub DKI. "Kita harap selesai di DPP. Kalau saya harap gini, kalau bisa 1 nama diusung oleh 2 partai. Atau 2 nama, dua-duanya dari PKS," ujar Suhaimi. UU yang mengatur pengisian jabatan wagub adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menggantikan UU Nomor 1 Tahun 2015. Pengisian kekosongan dilakukan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Namun Gerindra dan PKS, selaku partai pengusung Sandiaga, tak bisa langsung mengusulkan nama calon wagub ke DPRD DKI. Usul calon wagub hanya bisa dibawa ke DPRD oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Read the full article