seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Slovakia
seen from Australia
seen from Indonesia
seen from Argentina
seen from Singapore
seen from Spain
seen from Belarus
seen from United Kingdom
seen from Maldives
seen from Germany
seen from Türkiye
seen from Slovakia
seen from Slovakia
seen from Singapore
seen from Indonesia
seen from Kazakhstan
seen from United States
seen from China
Pemkab Tubaba dan Kejari Gelar Penyuluhan Hukum Sekolah
Tulang Bawang Barat, lampungkita.id – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba menggelar penyuluhan hukum bagi aparatur pemerintah daerah serta kepala sekolah UPTD SD dan SMP se-Kabupaten Tubaba di Aula SMPN 9 Tubaba, Rabu, 10 Juni 2026. Bupati Tubaba Novriwan Jaya yang diwakili Kepala Bagian Hukum Setdakab Tubaba, Budi Sugiyanto, mengapresiasi…
Pemkab Lampung Timur Kembali Raih WTP Atas Pengeloaan Keuangan Pemerintah TA 2025
Lampung Timur, lampungkita.id – Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, bersyukur lantaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Menurut Ela, opini WTP merupakan hasil kerja keras…
Pemkab Pringsewu Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk 693 Warga Rejosari
Pringsewu, lampungkita.id – Sebanyak 693 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Pringsewu telah menerima bantuan berupa 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng untuk kebutuhan selama dua bulan, Sabtu, 23 Mei 2026. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, di Balai Pekon Rejosari. Menurut Riyanto, penyaluran bantuan pangan menjadi bagian dari langkah…
Pemkab Pringsewu Dan IPPAT TP Dorong Optimalisasi BPHTB
Pringsewu, lampungkita.id – Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Tanggamus-Pringsewu melakukan audensi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Pringsewu, khususnya terkait pajak daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kegiatan itu berlangsung di ruang kerja Bupati Pringsewu pada…
UNTUK menyiasati efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terpaksa menerapkan bekerja dari rumah (WFH). Lewat format itu dipercaya
UNTUK menyiasati efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terpaksa menerapkan bekerja dari rumah (WFH). Lewat format itu dipercaya bisa menekan biaya penggunaan air, Listrik dan alat tulis kantor (ATK). Karena itu semua Pemkab dan Pemkot pun diharapkan menerapkan hal serupa.
“Pemprov juga mendorong kabupaten/kota agar ikut melakukan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan daerahnya masing-masing. Mungkin bagi kabupaten yang masih cukup APBD nya, tidak perlu WFH, tetapi bagi kabupaten lain seperti Kuningan, Purwakarta, Subang. Pangadaran, Majalengka mesti WFH, kalau tidak beban anggarannya berat, provinsi saja WFH,” papar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Senin (3/11).
Menurut gubernur, di lingkungan Pemprov Jabar, WFH rencananya akan diterapkan satu minggu sekali, dimulai pada Kamis pekan ini. Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan.
Dirut Korsup WIlayah III KPK Ingatkan Pemkab Purworejo Utamakan Cegah Kebocoran Anggaran
Jakarta, CINEWS.ID – Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) WIlayah III KPK Ely Kusumastuti mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo berintegritas. Perencanaan matang hingga transparansi proyek pengadaan barang dan jasa harus diutamakan untuk mencegah kebocoran anggaran. Hal ini disampaikan Ely saat Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan…
SEBANYAK 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
SEBANYAK 35 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) guna mendukung program tiga juta rumah dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perakim) Jateng, Boedyo Darmawan, menyampaikan seluruh daerah sudah memiliki aturan kepala daerah terkait pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, terdapat perbedaan kriteria penerima.
“Sebanyak 22 kabupaten/kota membebaskan BPHTB untuk semua WNI yang membeli rumah subsidi. Sementara 13 kabupaten/kota membatasi hanya untuk warga ber-KTP daerah setempat,” jelas Boedyo di Semarang, Senin (15/9).
Menurutnya, aturan domisili di 13 daerah itu cukup menyulitkan, terutama bagi MBR yang bekerja di kawasan perkotaan seperti Semarang tetapi membeli rumah di daerah perbatasan, misalnya Kendal.
Pemkab Penajam Paser Utara Telah Menyiapkan Anggaran Untuk Gaji CPNS dan PPPK 2024
Penajam, CINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan telah menyiapkan anggaran untuk gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024. “Pemerintah kabupaten sudah siapkan alokasi anggaran untuk gaji CPNS dan PPPK 2024,” ujar Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan…
