BO FISIPERS Universitas Indonesia @fisipers-blog - Tumblr Blog

Telah Terbit: Buletin FISIPERS Edisi 34“Berbenah Rumah”

FISIPERS UI kembali menerbitkan bulletin edisi ke-34 yang mengangkat tema “Berbenah Rumah”. Kali ini FISIPERS membahas perubahan yang terjadi di FISIP sebagai implementasi rencana pembangunan dekan baru, Arie Setia budi Soesilo yang dilantik pada (20/12) tahun lalu, kondisi fasilitas olahraga penunjang FISIP sebagai “Sang Juara” Olimpiade UI, serta nasib Gedung C yang terbakar pada setahun silam.

Pembangunan dilakukan untuk membenahi FISIP demi mencapai visinya yakni Unggul, Peduli, Sejahtera (UPS) melalui akreditasi Asean University Network (AUN). Perubahan yang nampak antara lain pembukaan jalan tangga darurat di gedung F, simulasi kebakaran yang dilakukan di gedung H, dan bertambahnya jumlah marka yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan, Kerja dan Keselamatan (K3). Namun di tengah pembangunan ini, para Atlet FISIP masih juga kesulitan karena terbatasnya ketersediaan lapangan hingga harus menggunakan sarana olahraga di luar FISIP dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan. Sementara itu, Gedung C yang merupakan Barang Milik Negara belum terealisasi pembangunannya karena beberapa kendala.

Selain itu, Buletin edisi ke-34 ini juga menampilkan survey tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang perlu dibangun atau diperbaiki di FISIP UI. Buletin “Berbenah Rumah” kini hadir dengan kualitas penyajian dan konten menarik yang terdiri dari 24 halaman full color.

Untuk turut berbenah rumah, maka menjadi penting untuk mengenali pembangunan di rumah sendiri. Dapatkan buletin FISIPERS edisi ke-34 “Berbenah Rumah” di Stasiun FISIPERS dengan harga Rp.3000!

Info lebih lanjut: LINE FISIPERS UI: http://line.me/ti/p/%40noa5855t Twitter: @fisipersui Email: [email protected] Iklan, Media Partner & Sponsorship: [email protected] 081380768093

#Bulletin Fisipers #Mei #2015 #press release

Workshop Penulisan Populer untuk Pemula

FISIPERS UI mengadakan Workshop Penulisan untuk Pemula “How to Make it in Less 2 Hours” pada hari Sabtu (16/5) di Gedung Nusantara 2 FISIP UI. Workshop ini dihadiri oleh 27 peserta umum, yaitu pelajar SMA, mahasiswa, juga karyawan. Workshop ini digelar dengan tujuan mewadahi masyarakat yang merasa pemula dalam menulis agar dapat belajar dan berlatih langsung bersama ahlinya. Narasumber workshop ini adalah Dodi Prananda. Selama tiga jam, para peserta diberikan materi dan langsung melakukan praktik.

Workshop dimulai pagi hari pukul 09.30 dan dibuka oleh Kusuma Indri sebagai ketua pelaksana. Dodi Prananda sebagai narasumber berbagi pengalaman perjalanan menulisnya sejak remaja yang kemudian dilanjutkan dengan materi dasar mengenai apa itu tulisan populer. Untuk memulai latihan, para peserta ditantang untuk menuliskan hal yang paling diketahuinya, yaitu deskripsi diri. Selama menulis, narasumber memberikan saran bagaimana membuat lead yang membuat pembaca tertarik untuk membaca sampai selesai. Kemudian, ada sesi berlatih mengembangkan ide atas tema terkini pilihan yang ditulis di atas kertas.

Setelah menerima semua materi penulisan dan istirahat, para peserta diberikan kesempatan berlatih menulis dalam waktu 90 menit. Tema yang ditulis adalah bebas sehingga peserta dapat mengeksplor apa yang menjadi ketertarikannya agar dapat menarik untuk dibaca orang lain. Karya tulisan diperiksa dan diberi masukan pada sesi tersebut. FISIPERS UI memberikan hadiah bagi dua pemenang karya terbaik dan pemenang kuis yang berlangsung selama pelatihan. Dengan workshop ini, FISIPERS UI berharap agar menulis bukan lagi hal yang sulit dan peserta mampu membuat karya tulisan populer yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat.

Editorial: Menyikapi Gejolak Proses Amendemen UUD IKM UI

Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI (UUD IKM UI) adalah sejumlah pedoman yang terkait dengan kehidupan mahasiswa di kampus. Saat ini, UUD tersebut dirasa sudah tidak lagi relevan. Oleh karenanya, perlu diadakan sebuah proses pembaruan yang nantinya menghasilkan UUD IKM UI yang teramendemen. Maka dari itu, unsur legislatif dan eksekutif kampus berinisiatif untuk melakukan rumusan amendemen terhadap UUD IKM UI yang rencananya akan ditetapkan pada sidang penetapan Senin (18/05) mendatang.

Menjelang diadakannya sidang penetapan amendemen UUD IKM UI, muncul isu adanya usaha untuk mengatur jalannya sidang penetapan. Isu tersebut muncul dengan terkuaknya keberadaan sebuah grup percakapan di WhatsApp yang dinamakan Akang Batman. Dari grup tersebut, muncul wacana yang mengatur tentang pembagian peran kepada setiap anggota tim perumus dalam sidang amandemen UUD IKM UI. Lakon ini memiliki tiga karakter tugas utama: menjatuhkan, mendukung, dan bersikap netral.

Beredarnya isi diskusi tersebut tentu saja mengundang berbagai pertanyaan. Publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proses perumusan UUD IKM UI. Apakah rapat penetapan yang dilakukan pada 18 Mei nanti hanyalah sandiwara belaka yang lakon-lakonnya sudah diatur di belakang layar? Lantas, apakah proses yang dilalui untuk menelurkan amendemen UUD IKM UI ini sudah dijalankan dengan baik? Atau jangan-jangan isi amandemen UUD IKM UI pun sudah diset sedemikian rupa untuk kepentingan satu golongan saja?

Dalam editorial ini, FISIPERS berupaya mempertanyakan serta mengkritisi proses amandemen UUD IKM UI yang nanti akan ditetapkan.

Klarifikasi Catur Alfath

Isu tentang proses amandemen UUD IKM UI mulai hangat ketika potongan diskusi dalam grup Akang Batman beredar di publik. Dalam obrolan tersebut, muncul arahan-arahan tentang pembagian peran dalam rapat amandemen UUD IKM UI. Dalam grup diskusi tersebut, disebutkan nama-nama orang yang ditugasi untuk mendukung, menolak atau netral terhadap isi amandemen.

Berbagai dorongan dari publik membuat Ketua DPM UI, Catur Alfath, menerbitkan pernyataan resmi terkait hal ini. Pada klarifikasi tersebut, Catur Alfath mengakui terlibat dalam diskusi yang ada dalam grup Akang Batman. Ia berdalih bahwa grup tersebut dibuat untuk memfasilitasi diskusi antara teman-teman yang sesama aktivis muslim.

Namun, wajarkah sebuah diskusi yang mengatur tentang agenda dalam sidang amendemen terjadi dalam grup yang beberapa anggotanya tidak memiliki hubungan langsung dengan proses tersebut? Catur Alfath kurang detil menjelaskan tentang bagaimana bisa sebuah diskusi yang mengatur tentang pembagian peran UUD IKM UI dilakukan dalam grup yang secara konteks tidak relevan. Kalau sudah begitu, maka muncul pertanyaan apakah memang pada dasarnya grup tersebut dibuat untuk konsolidasi tentang bagaimana nantinya rapat akan berjalan?

Jikalau diskusi tersebut dianggap wajar dilakukan, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah perlu adanya pembagian tugas dan peran dalam rapat amendemen UUD IKM UI? Catur Alfath berdalih bahwa hal itu diperlukan untuk menjaga dinamisasi sidang penetapan nanti. Secara terbuka kami menolak argumen tersebut. Karena apabila kami menerimanya, maka dengan kata lain kami mengakui bahwa anggota-anggota DPM UI beserta tim perumus lainnya adalah sekumpulan orang yang tak paham harus berbuat apa yang -- oleh karenanya -- mesti diatur tindak-tanduknya.

Kami sungguh merasa bahwa DPM UI dan segenap tim perumus adalah orang-orang paling tepat yang mampu menyusun amendemen UUD IKM UI yang amanah dan bermanfaat. Maka dari itu, wacana rekayasa bagi-bagi peran yang muncul dalam grup diskusi Akang Batman tersebut haruslah diklarifikasi dan dijelaskan sampai tuntas maksud dan tujuannya. Kalaulah segenap tim perumus yang terlibat dalam grup tersebut tak mampu secara terbuka menjelaskan duduk perkara dengan tuntas, maka patut dipertanyakan masihkah mereka sanggup memegang amanat untuk mengemban tugas sebagai wakil dari segenap mahasiswa Universitas Indonesia?

Isu Penting

Klarifikasi yang dilakukan oleh Catur Alfath merupakan hal yang baik, namun Catur Alfath beserta DPM UI dan tim perumus haruslah segera menyadari bahwa yang publik ingin dengar adalah lebih dari sekadar klarifikasi atas apa yang terjadi di grup Akang Batman. Isu tentang adanya usaha merekayasa sidang penetapan bisa jadi satu hal penting, namun isi dari amandemen UUD IKM UI serta bagaimana proses-proses yang dilaluinya mestilah dianggap sebagai isu utama yang harus paling diawasi.

Terkuaknya diskusi dalam grup WhatsApp bagaikan berkah terselubung. Kejadian ini merangsang publik untuk menguak transparansi proses amandemen UUD IKM UI. Kini DPM UI dan segenap pihak yang terkait harus dengan senang hati menjawab berbagai pertanyaan yang publik ingin dengar. DPM UI dan tim perumus haruslah menjelaskan tentang proses amendemen yang dilakukan: apakah proses amendemen sudah melalui tahapan yang diatur? Bagaimana dengan aspirasi publik? Apakah rumusan amandemen ini telah melalui uji publik sebagaimana mestinya?

FORMA harus menjelaskan pertanggungjawaban terkait dengan segala proses amandemen UUD IKM UI kepada publik, khususnya mahasiswa UI. Setelah kejadian ini, kewajiban FORMA untuk menjelaskan dengan detil hal tersebut tentu saja menjadi semakin besar. Catur Alfath, selaku Ketua DPM UI serta Koordinator Tim Perumus kini mesti dibebani kewajiban untuk memberikan pernyataan dan penjelasan yang lebih dari sekadar permintaan maaf dan klarifikasi terkait grup di mana ia terlibat di dalamnya tersebut.

Mendukung

Melalui editorial ini, FISIPERS mendeklarasikan untuk mendukung, mengawal serta mengawasi berjalannya amendemen UUD IKM UI. Kami percaya bahwa adanya proses amendemen terhadap UUD IKM UI adalah hal yang baik. Oleh karenanya, kami berharap proses amendemen UUD IKM UI dapat berjalan dengan terbuka, adil serta lancar. Kami pun berharap hasil amendemen tersebut dapat berguna bagi semua mahasiswa, bukan hanya bagi pihak tertentu.

Melalui editorial ini pula, FISIPERS membuka diri sebesar-besarnya untuk berkontribusi dalam upaya mencari, menulis, serta memberikan informasi kepada masyarakat kampus Universitas Indonesia, khususnya kepada mahasiswa FISIP UI. Kami menyadari bahwa kebutuhan akan informasi adalah hal esensial, oleh karena itu sebagai lembaga pers kampus, kami berkewajiban untuk memenuhinya.

Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki seorang pemuda, kata Tan Malaka. Maka, janganlah sampai idealisme tersebut dikorbankan demi keuntungan segelintir pihak saja.

Hidup mahasiswa!

Kisruh UKK MWA UI UM Dibawa ke MM

Delly Permana melalui kuasa hukumnya yang terdiri atas Gery Fathurrachman, Ephraim Deviaro, dan Yoga Baskara mengajukan permohonan ke Mahkamah Mahasiswa mengenai pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK) pemilihan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa (MWA UI UM). Permohonan tersebut diajukan karena tim kuasa hukum merasa pelaksanaan UKK tidak dijalankan dengan benar.

Gery menyatakan adanya inkonsistensi UU IKM mengenai penyelenggaraan UKK MWA ini. Undang-undang IKM pasal 22 menyatakan bahwa Pemira merupakan ajang pemilihan untuk Ketua BEM, DPM dan MWA. Namun di pasal 25 sendiri menyatakan bahwa pemilihan MWA dilakukan oleh DPM. Hal inilah yang membuat masalah pemilihan MWA ini diajukann ke MM. Gery mengharapkan MM dapat menerjemahkan undang-undang yang berlaku ini agar, pemilihan MWA dapat dijalankan dengan jalan yang sesuai konstitusi yang berlaku.

Selain itu, dalam menyelenggarakan UKK ini, DPM tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. DPM yang mempunyai hak untuk melaksanakan UKK ini dan mengadakan pemilihan MWA UI UM. Maka yang harus memilih MWA UI UM ini adalah DPM. Namun pada kenyataannya pemilihan ini dilakukan dengan adanya faktor suara nonmahasiswa, yakni dari adanya alumni dan dosen yang menjadi panelis. “Seharusnya MWA UI UM dipilih oleh DPM, bukan kewenangannya diberikan kepada DPM dan terserah DPM mau gimana bikin UKK itu.” ungkap Gery.

Diharapkan dari adanya permohonan ini akan diadakan UKK ulang. Karena adanya hak calon MWA yang tidak terpenuhi dari adanya penyelenggaraan UKK yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DPM sendiri setelah dikonfirmasi mengatakan bahwa mereka telah menyelanggarakan UKK ini sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Rina Cahyani, anggota independen DPM dari FISIP mengatakan DPM telah menjalankan UKK sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni pemilihan calon MWA yang tidak melalui Pemira, hanya melewati UKK.

Selain itu, UKK yang dijalankan oleh Pemira sudah melalui pertimbangan yang tepat. Salah satunya adalah adanya pemilihan panelis. Rina menyatakan pemilihan panelis ini dipilih karena kapabilitasnya dalam yang sesuai dengan fungsi yang akan dijalankan MWA. Panelisnya yang merupakan dosen merupakan ahli tata kelola UI, dan MWA UI UM tahun 2003 dan 2008 yang mengerti medan kerja MWA yang bekerja setelah rektor terpilih, seperti kerja MWA tahun 2015 yang akan datang dimana adanya rektor baru yang terpilih. Serta unsur mahasiswa yang memilih MWA ini terdapat dari DPM itu sendiri.

Menanggapi tentang permohonan UKK ulang Rina menyatakan bahwa DPM telah menyelenggarakan UKK secara konstitusi yang berlaku. “Aspek hukum mana yang DPM langgar. Selama meraka bisa bilang salahnya kita dimana ya silahkan kita diurus bareng-bareng di MM nanti” ungkap Rina. Mahkamah Mahasiswa UI akan mengadakan sidang terkait perkara tersebut hari ini (6/12) pukul 16.00. Sidang pertama tersebut terbuka untuk umum.

(ELLYA MUTIA FANSURAINI)

Mengawal Sisa Waktu Penghitungan Suara

Tentu masih lekat dalam ingatan kita bagaimana minggu lalu, kedua calon presiden dan wakil presiden saling mendeklarasikan kemenangan, meskipun hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum didapat. Kedua pihak mengklaim menang setelah merasa unggul suara, merujuk pada hasil quick count atau hitung cepat hasil Pemilu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei.

Quick count, yang dilakukan dengan metode sampling, dapat dikatakan memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan survei lainnya seperti survei pra-Pemilu, karena quick count menghitung hasil Pemilu langsung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sasaran sehingga kecurangan dan error bisa diminimalisir.

Adapun perbedaan hasil antar lembaga survei merupakan hal yang wajar, namun biasanya selisih angka tidak terlalu besar atau hanya sekitar 1%. Akan tetapi, quick count Pemilu kemarin cukup mengejutkan. Terdapat dua hasil yang saling berseberangan, sebagian lembaga memenangkan satu pasangan sementara sisanya memenangkan pasangan yang lain.

Ketidakjelasan pemenang, ditambah dengan pemberitaan yang simpang siur dan berbeda-beda di tiap media (yang beberapa di antaranya cenderung memihak), telah menimbulkan kebingungan pada masyarakat umum dan ketegangan bahkan potensi konflik pada para pendukung partai. Menanggapi masalah ini, kita, mahasiswa, harus mengambil sikap.

Sebagai kaum terpelajar, mahasiswa diharapkan untuk senantiasa berpikir dan bersikap kritis dalam menyikapi suatu permasalahan. Bukanlah mahasiswa apabila ikut larut dan terbawa arus, apalagi sampai termakan oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Tak terbatas untuk diri sendiri, sikap kritis ini juga semestinya ‘ditularkan’ pada masyarakat luas. Mahasiswa merupakan panutan masyarakat karena pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga kontribusi nyata pada masyarakat adalah hal yang penting.

Adalah peran mahasiswa sebagai social control untuk memperbaiki keganjilan dan goncangan dalam masyarakat. Terkait soal quick count, kita harus menggunakan nalar dan ilmu pengetahuan dalam menyikapinya. Bila terjadi kesalahan, tentu metodologi yang perlu diuji bukan sekedar keberpihakan atau pendanaan lembaga. Selain itu mahasiswa dapat berperan aktif dengan cara mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari KPU, mengedukasi masyarakat untuk tidak langsung mempercayai kabar burung yang bertujuan menyudutkan pihak tertentu, serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti bentrokan dan semacamnya.

Kemudian, peran mahasiswa dalam mendorong transparansi Pemilu—yang sebelumnya antara lain telah dilakukan dengan jalan mengawasi pelaksanaan Pemilu—juga perlu dilanjutkan. Pencoblosan calon presiden/wakil presiden memang sudah usai, namun proses Pemilu belumlah berakhir. Sudah tugas kita sebagai mahasiswa untuk terus mengawali rangkaian proses Pemilu hingga pemenang secara resmi diumumkan.

Dengan adanya website http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php tentu memudahkan kita mengawasi data suara yang masuk. Terlibatlah aktif dalam pengawasan penghitungan di daerah sehingga kita tidak hanya mampu bersuara, tetapi juga bekerja.

Apabila menemukan indikasi kecurangan, kita juga dapat melakukan advokasi melalui saluran kelembagaan yang ada seperti Lembaga Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita tak akan hanya menjadi pengamat dalam pesta demokrasi ini, namun juga menjadi ‘pelaku’ yang sekaligus berguna bagi masyarakat.

Oleh: Arifia Sekar Seroja

BEM se-UI Ajukan Kontrak Politik Pada Kandidat Pilpres

Konferensi Pers mengenai kontrak politik mahasiswa dan agenda dalam mengawal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 telah diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada hari Senin (16/06) di lobi utama Fakultas Hukum UI.

Terdapat delapan poin utama yang diajukan oleh BEM se-UI kepada kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2014-2019.

Membenahi infrastruktur dan dana alokasi pendidikan

Melakukan harmonisasi aturan dan tata kelola lembaga pemerintahan terbuka

Merealisasikan pembangunan proyek PLTU

Menaikan anggaran riset nasional

Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM

Meningkatkan anggaran kesehatan

Mengaksesi Frame Conventiont to Tobacco Control

Pemberian hak pada BUMN/NOC untuk mengambil alih blok migas yang akan atau telah habis masa kontraknya

Substansi kontrak politik tersebut turut mewakili enam bidang yang diharapkan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah ke depan, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, korupsi, energi, HAM, dan riset.

Konferensi ini adalah langkah ketiga perjuangan dalam melakukan pengawalan Pilpres 2014. Sebelumya pada tanggal 28 Mei, BEM UI secara terbuka mengundang kedua pasangan untuk hadir dan melakukan dialog akademik bersama. Selain itu pada tanggal 6 Juni lalu mereka juga telah melakukan kunjungan ke rumah kemenangan masing-masing tim sukses.

"Untuk agenda keempat, BEM UI akan mengadakan diskusi dan dialog bersama tim sukes kedua pasangan. Kami tunggu kehadiran mahasiswa, rekan pers, dan publik di acara tersebut,” tutur Wakil Ketua BEM UI, Ahmad Mujahid.

Menurut Ketua BEM UI, Ivan Riansa, dialog akademik ini dapat menjadi alat untuk mengajukan kontrak politik sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa pada pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sepanjang masa kepemimpinan mereka.

“Ditandatangani atau tidak, kami akan tetap mengawasi jalannya Pilpres hingga perkembangan implementasi selama 5 tahun ke depan,” ujar Ivan.

Berkaitan dengan debat capres dan cawapres yang telah disiarkan di media nasional, BEM UI juga mengharapkan kedua pasangan dapat mengupas lebih dalam program nyata dan kebijakan konkret yang akan diambil dibandingkan usulan konseptual yang hanya bersifat umum.

“Ke depannya, kami juga mengundang kedua pasangan untuk datang langsung, berdialog bersama seluruh mahasiswa UI. Dari BEM UI sendiri telah menetapkan tenggang waktu, yaitu 23-27 Juni bagi kedua pasangan untuk menyatakan kesetujuannya. Sampai sekarang baru 1 orang dari tim sukses Prabowo yang mengatakan bahwa beliau akan hadir di UI pada tanggal 23 Juni. Kami akan terus berupaya agar kedua pasangan dapat berdiskusi langsung bersama seluruh civitas akademi Universitas Indonesia,” tutup Ivan.

Teks: Michelle Secoa

BEM UI dan BEM se-UI telah menetapkan sikapnya menghadapi Pemilu Presiden nanti. Rabu (28/5) pukul 12.45 WIB, mereka berkumpul di Stasiun UI untuk memberikan pernyataan sikapnya yang netral terhadap kedua pasang calon presiden dan wakil presiden.

Untuk itu, mereka mengundang kedua pasang calon untuk dapat datang ke UI ditengah ramainya perang politik di media massa yang terjadi. Hal bertujuan agar dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa menilai dengan objektif.Tindak lanjut bagi capres dan cawapres yang dapat memenuhi undangan tersebut nantinya akan diadakan dialog mengenai program kerja yang mereka angkat.

Pihak BEM sendiri fokus kepada empat hal yang kemudian akan dibentuk kontrak kepada capres cawapres yang datang yakni politik, pendidikan, kesehatan, energi. Kontrak inilah yang nantinya dapat dipegang lima tahun ke depan.

“Ini merupakan program lanjutan, dimana kita semua lima tahun kedepan dapat mengawasi kinerja presiden yang terpilih.” ungkap Ivan Riansa, Ketua BEM UI.

Diharapkan juga dalam dialog terbuka capres cawapres untuk memberikan daftar calon kabinet agar transparan dan tidak terjadi politik transaksi di kemudian hari.

Pernyataan sikap ini dilakukan oleh BEM UI yang diwakili oleh Ivan Riansa, dan seluruh Ketua/Wakil Ketua BEM fakultas se-UI.

Video: Verina Haifa

Teks: Ellya Mutia

Telah Terbit: Buletin FISIPERS Edisi 32 “Kasak-Kusuk KTR”

Buletin FISIPERS kembali hadir! Edisi kedua di tahun 2014 yang terbit pada bulan Mei ini akan banyak membahas mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasinya di FISIP UI.

KTR ini sudah menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Rektor sejak tahun 2011 dan UI bahkan telah membentuk koordinator Pelaksana Tugas Harian Kawasan Tanpa Rokok untuk menindaklanjuti kebijakan KTR di UI namun dibeberapa fakultas seperti di FISIP, implementasi KTR belum juga terlaksana dengan baik hingga saat ini.

Bertepatan dengan FISIP yang akan mengadakan Grand Launching terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di akhir Mei ini, buletin FISIPERS edisi ke-32 ini hadir mengusung tema “Kasak-Kusuk KTR” dengan melihat berbagai kepentingan warga FISIP dengan kebijakan KTR. Apalagi menurut hasil penilaian di tingkat Universitas, FISIP dan FIB adalah fakultas yang mempunyai reputasi paling buruk untuk penerapan KTR ini.

Selain membahas seputar KTR, buletin FISIPERS kali ini juga membahas seputar pedagang dan pekerja lepas di lingkungan FISIP dan wajah baru mahkamah mahasiswa UI. Dari segi kualitas, buletin FISIPERS edisi ke-32 ini hadir dengan 22 halaman yang terdiri dari 14 halaman full color dan 8 halaman colorless.

Jika Anda ingin mendapatkan Buletin FISIPERS, silahkan hadir di Stasiun FISIPERS (Depan Gedung G FISIP UI). Buletin FISIPERS #32 bisa Anda dapatkan hanya dengan harga Rp. 3.000!

More info:

Twitter: @fisipersui

Website: fisipersui.com

Iklan, Media Partner & Sponsorship: [email protected]

+622196471396

Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok merupakan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1805/SK/R/UI/2011. Hal ini senada pula dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa salah satu fasilitas kawasan tanpa rokok ialah institusi pendidikan. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa fakultas yang telah sukses menerapkan peraturan tersebut seperti Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK), Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM), dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Namun beberapa fakultas sebut saja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH) serta Fakultas Ilmu Budaya (FIB) masih menemui kendala dalam menerapkan peraturan tersebut meski sudah 3 tahun sejak aturan KTR UI dikeluarkan.

Di FISIP salah satu kendala yang meyebabkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok ialah banyaknya warga FISIP yang merupakan perokok aktif. Mulai dari mahasiswa, dosen hingga pegawai FISIP banyak yang tercatat sebagai perokok. Selain itu meskipun sosialisasi sudah diterapkan namun permasalahan bukan terletak pada ketidaksadaran warga FISIP tapi kurang tegasnya penegakan aturan tersebut sehingga apabila terjadi pelanggaran dianggap sebagai hal yang lazim karena dibiarkan begitu saja. Hal ini cukup berbeda dengan fakultas seperti kutipan dari wawancara dari mahasiswi FASILKOM, Cheryl Nazik yang mengatakan bahwa di FASILKOM dosen, pegawai hingga penjaga kantin turut serta dalam menegakan aturan dengan memberikan contoh untuk tidak merokok dan menegur bila ada yang melanggar aturan tersebut. Selain itu sejak masa ospek sudah ditanamkan bahwa merokok secara keras dilarang di area kampus dan dapat berpengaruh kepada status IKM.

Pihak fakultas sebagai ujung tombak dari rektorat untuk pelaksanaan aturan KTR UI dihadapkan pada posisi yang dilematis antara menegakan aturan atau tetap menghargai hak warga FISIP. Bagi mereka yang mendukung wacana KTR berargumentasi bukan hanya rokok berbahaya bagi kesehatan tetapi sebagai bagian dari insitusi punya kewajiban untuk mengikuti perintah dari institusi sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Bagi mereka yang menentang menganggap bahwa merokok merupakan hak pribadi individu dan bagi sebagian perokok sudah merupakan aktivitas yang susah untuk ditinggalkan. Dalam hal ini fakultas sepatutnya mampu mengimbangi kebutuhan mereka yang menginginkan udara yang bersih dan mereka yang juga perokok sebab semuanya juga merupakan warga FISIP.

Solusi dari semua ini sebenarnya sudah ada di dalam Keputusan Rektor Nomor 1805/SK/R/UI/2011 pada pasal 9 yang secara khusus telah mengatur tentang adanya spot merokok. Namun definisi dan teknis pelaksaan adanya spot merokok ini masih belum jelas dan dilepaskan kepada Koordinator Pelaksana Tugas Harian dalam hal ini Dekan sebagai pimpinan tertinggi di tingkat fakultas. Spot merokok dapat menjadi solusi dan jembatan antara kebutuhan kesehatan udara dan kebutuhan perokok. Fakultas sebaiknya menyediakan terlebih dahulu spot merokok tersebut dan kemudian mensosialisasikan kehadiran spot merokok untuk memenuhi kebutuhan untuk merokok. Hal ini tentu harus dilaksanakan secara bersamaan dengan lebih tegasnya aparat fakultas bekerjasama dengan semua warga FISIP untuk menaati aturan tersebut. Selain seperti hal-hal seperti mudah menjangkau rokok yang bisa dibeli di Koperasi Mahasiswa atau Kantin Taman Korea (TAKOR) sebaiknya mulai dibatasi. Namun fakultas harus siap dengan konsekuensi menurunnya omzet penjualan pedagang yang menjadikan rokok sebagai salah satu produk andalan yang dijual. Menyiasati hal itu fakultas sepatutnya bijak dalam mengambil keputusan sebab banyak pihak yang akan terpengaruh dengan kebijakan KTR UI. Namun yang sudah pasti disetujui oleh semua pihak, perubahan yang dilakukan tidak boleh dilakukan secara drastis namun sebaiknya secara bertahap untuk memudahkan proses penerimaan aturan dan mungkin bias sampai ke tahap dimana kawasan FISIP benar-benar bebas asap rokok. Untuk saat ini semuanya masih berada di tangan fakultas untuk menentukan perubahan seperti apa yang akan terjadi di FISIP berkaitan dengan aturan KTR UI.

Penulis: Dennys Kapa

Ilmu Komunikasi 2010

Asap Merajalela, Siapa Rela?

“Di dalam sehari, asap rokok membunuh 1.100 orang Indonesia. Ditipu lalu dibunuh setiap harinya. Melalui 25 macam penyakit penyebab fatalnya. Inilah masaker paling dahsyat dalam sejarah dunia. Melebihi Nazisme dan Komunisme pembantaiannya.”

—Taufik Ismail dalam “Puisi Untuk Bill Gates dan IHF”, 2013

Barangkali kita sering melihat puntung rokok yang abunya bertebaran di lantai beberapa sudut gedung di FISIP atau di kantin Taman Korea, bahkan asapnya tak jarang melewati mata dan terhirup oleh hidung kita. Bagi perokok aktif mungkin itu hal yang sama sekali biasa. Tapi alangkah mengganggu apabila hal tersebut terjadi pada orang yang tidak biasa merokok (baca: perokok pasif). Mungkin kita akan jauh-jauh menghindar atau menatap kesal apabila asap rokok hadir di antara perokok pasif.

Mengapa orang yang tidak merokok cenderung tidak menyukai asap rokok? Karena secara medis, rokok dianggap dapat menyebabkan adiksi, gangguan pada organ jantung, paru-paru dan banyak hal lainnya yang dianggap beresiko tinggi. Bahkan menurut beberapa penelitian ilmiah, perokok pasif dapat terkena resiko yang lebih besar daripada perokok aktif. Menurut Organisasi Indonesia Bebas Rokok, perokok pasif memiliki resiko terkena kanker paru-paru 20-30% lebih besar daripada perokok aktif itu sendiri. Mereka para perokok aktif seringkali menganggap hal ini biasa saja dan sah-sah saja sebab merasa hak mereka. Konstruksi sosial ini seolah sudah menjadi fenomena yang wajar. Asap-asap yang merajalela di sudut-sudut keramaian di FISIP tak jarang membuat sesak, baik sesak napas maupun sesak perasaan. Walhasil, kenyamanan pun menjadi agak terganggu apabila asap-asap mulai merajalela.

Masih lekat dalam ingatan kita, Sandi Andi Susanto (9 tahun), seorang bocah yang sudah kecanduan akan rokok sejak umur 3 tahun. Perilaku ini berawal dari ketidaksengajaan menghisap rokok yang ditiru dari ayahnya yang merupakan seorang perokok berat. Rokok seolah sudah menjadi mainan wajibnya yang tidak bisa diganggu gugat akibat telah terinternalisasi dan ‘mendarah daging’ di dalam dirinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di mana peran orang tua dalam meregulasi anak? Seperti halnya institusi keluarga yang seharusnya dapat membuat peraturan untuk meregulasi, begitu juga halnya pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak 2012 lalu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 mengenai Pengendalian Tembakau yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan Pemerintah ini dibuat bertujuan untuk mengendalikan iklan produk tembakau beserta peredarannya.

Demikian halnya pemerintah, pihak Universitas pun menjadi salah satu sasaran dalam upaya regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok ini. Terbukti dengan upaya pengimplementasian Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Indonesia di seluruh Fakultas yang ada. Universitas Indonesia telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI). Kemudian, untuk merealisasikan kegiatan KTR UI, UI juga telah membentuk Koordinator Pelaksana Tugas Harian Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Indonesia dengan Keputusan Rektor Nomor:1006/ SK/R/UI/2012.

Namun sejauh mata memandang, peraturan yang sudah dibuat seideal mungkin untuk meregulasi pun seolah hanya menjadi wacana saja. Upaya implementasinya masih jauh di ambang harapan. Terbukti dengan masih merajalelanya asap-asap rokok sebagai pemandangan yang tak luput dari kehidupan sehari-hari. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah seharusnya terdapat ketegasan dari pihak Universitas dalam melangsungkan kebijakan ini dalam bentuk yang riil. Sebab tanpa adanya ketegasan dalam hal kebijakan, maka kebijakan hanyalah kebijakan tanpa adanya kebermanfaatan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan langkah kongkrit dalam mewujudkan Universitas Indonesia sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Penulis: Eveline Ramadhini

Aktivis Forum Studi Islam FISIP UI 2014

@EvelinRmdhn

[email protected]

Klarifikasi Terbuka Bara Lintar tentang Publikasi #Setrika

Pengantar Redaksi

Redaksi memberikan kesempatan pada Bara Lintar Sanggabuana untuk menyampaikan pernyataan tertulis (klarifikasi) atas komplain mahasiswa HI FISIP UI pasca penyebaran publikasi dukungan untuk Sartika Hasirman, perwakilan FISIP di ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat UI. Publikasi itu disebarluaskan Bara beserta timnya, ditempel di sejumlah titik di FISIP karena ingin menyasar mahasiswa FISIP secara masif. Namun oleh sejumlah pihak (khususnya rekan Sartika di jurusan) terganggu dengan atribut atau desain secara keseluruhan karena dinilai asal-asalan serta mengandung pesan yang dimaknai berbeda. Klarifikasi ini diterima redaksi Jumat sore (9/5/2014) di Sekretariat Redaksi FISIPERS UI, tertulis sebagaimana isi dalam bentuk hard copy.

Materi Publikasi #SETRIKA: Sebuah Apologi

Bara Lintar Sanggabuana – 1106058944

Tulisan ini merupakan klarifikasi terbuka atas publikasi #SETRIKA (terlampir) yang mendapatkan reaksi cukup serius dari masyarakat Hubungan Internasional. Tulisan dibuat atas nama pribadi mewakili rekan-rekan yang terlibat dalam proses kreatif tanpa membawa institusi bernaung.

Ajang Mahasiswa Berprestasi (Mapres) di tingkat UI telah berjalan sejak satu minggu terakhir. Sangat disayangkan animo atau setidaknya atensi masyarakat FISIP terhadap Sartika Hasirman yang berlaga mewakili FISIP di tingkat UI belum terbangun. Kurangnya apresiasi dari fakultas nampaknya juga menjadi salah satu faktor mengapa mahasiswa FISIP belum semua “merasa memiliki” Sartika sebagai perwakilan di tingkat UI. Terlihat kurang masifnya publikasi mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilalui sartika di ajang Pemilihan Mapres tingkat UI. Sebagai contoh, siapa yang telah melihat atau setidaknya sadar ada sebuah media publikasi cetak yang dipasang untuk setidaknya memperkenalkan Sartika Hasirman sebagai Mapres FISIP?

Untuk itulah saya bersama beberapa kawan merasa tergerak untuk memperkenalkan Sartika ke publik FISIP, sekedar membangun atensi dan mengajak sesama warga FISIP untuk hadir meramaikan Malam Apresiasi Mapres UI di Balairung, hari ini (9 Mei 2014) pada pukul 19.00. Munculah tagar #SETRIKA yang merupakan akronim dari Semangat Sartika, yang kemudian dituangkan dalam sebuah visualisasi gambar Sartika (diedit) membawa setrika. Publikasi ini dibuat tidak membawa nama lembaga demi memupus sekat-sekat yang ditimbulkan ketika membawa nama lembaga dan karena gambar ini memang lahir dari keprihatinan saya dan kawan-kawan sebagai warga FISIP biasa.

Klarifikasi

#Setrika merupakan inisiatif yang hadir dari segelintir orang yang ingin meramaikan publikasi Mapres UI. Adapun terdapat dua poin yang ingin saya klarifikasi terkait konten publikasi #SETRIKA.

1. Hashtag #Setrika

Kenapa harus setrika? Alasan praktis sebenarnya yaitu karena Setrika merupakan kata yang simpel, dekat dan tidak biasa digunakan untuk publikasi semacam ini (Mapres). Mudah digunakan untuk di tewwet (hemat karakter). Selain itu faktor ketersediaan waktu menjadi pertimbangan atas rilisnya #SETRIKA. Dengan waktu publikasi yang singkat yaitu dua hari untuk memikirkan dan melakukan publikasi secara masif. Tidak mungkin kami menggunakan kata-kata yang biasa untuk medapatkan atensi publik dengan cepat. Oleh karena itulah, dipilih kata-kata yang tidak biasa sebagai Tajuk (hashtag) #SETRIKA sebagai ujung tombak publikasi. Sertika juga cukup respresentatif untuk dijadikan akronim dari Semangat Sartika!

2. Materi publikasi

Materi publikasi Sartika yang tersenyum dengan mengangkat sebuah perangkat setrika listrik yang menjadi fokus kritik beberapa teman dari jurusan HI. Disini kami tidak sedikitpun bermaksud melakukan pelecehan, merendahkan martabat, personal insult atau bahkan personal offense terhadap Sartika. Sungguh menurut kami kecantikan Sartika sedikitpun sama sekali tidak terpengaruh dengan materi visualisasi ini. Mengapa akhirnya visualisasi seperti diatas yang ditampilkan Desain kocak yang digunakan adalah semata-mata mengandung pesan, ingin menampilkan Sartika bukan sebagai sosok yang jauh. Kesan yang ingin ditimbulkan semata-mata adalah seperti ini “Wah pasti udah bro banget ama Sartika sampe bikin kayak ginian”

Kritik lainnya adalah masalah publikasi yang serba minimalis, editan seadanya, hitam-putih dan HVS biasa. Kesannya ga niat, ga serius, main-main. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana pribadi yang kami miliki. Mengingat sumber daya yang terbatas dengan cara yang halal kami tidak mungkin mengeluarkan desain full-color dengan kertas mahal untuk melakukan publikasi. Tidak ingin menyerah dengan keadaan desain hitam-putih (tepatnya grayscale)-lah yang kami pakai.

Saya juga mendapatkan kritik dari seorang kawan kalau visualisasi yang ditampilkan mengandung wacana domestik, dalam artian seksis banget. “Masa gambar sartika sebagai perempuan di sandingkan dengan setrika?” Untuk hal ini saya meminta maaf, secara tegas saya menyatakan tidak ada sedikitpun maksud untuk menyampaikan pesan seperti itu. Desain demikian semata-mata hadir karena keterbatasan skill desain dan (mungkin) ketidak-sensitifan saya terhadap wacana-wacana visual yang muncul dari sebuah desain.

Tulisan ini dikeluarkan bukan sebagai alasan dan pembenaran melainkan sebuah apologi. Saya rasa fair bila teman-teman dari jurusan Hubungan Internasional merasa terganggu dengan konten desain yang saya gunakan, bahkan dianggap tidak serius mendukung Sartika di Mapres UI. Tetapi sumpah! saya dan kawan-kawan sangat serius ingin memberi semangat pada Sartika. Atas segala ketidaknyamanan yang saya timbulkan saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Terakhir, mari mendukung Sartika Hasirman di Mapres UI, mari ramaikan Balairung pada hari ini jam 18.30! #SemangatSartika

HUT FISIPERS UI ke-8 "Selebrasi Sewindu"

Dalam rangka memperingati hari jadi FISIPERS UI ke-8 yang jatuh ditanggal 27 April 2014 lalu, Sabtu tanggal 3 Mei 2014, HUMAS FISIPERS UI dibantu anggota FISIPERS lainnya mengadakan special event internal yaitu Perayaan HUT FISIPERS yang ke-8 dengan mengusung tema "Selebrasi Sewindu". Acara ini dihadiri oleh 17 alumni dan kurang lebih 40 anggota FISIPERS yg masih aktif. Acara yang di ketuai oleh Amelia Indah Sari ini, diadakan dari pukul 10 pagi sampai pukul 2 siang di Gedung Nusantara 2 ruang 302 dan 303.

Sebelumnya, pada tanggal 27 April lalu, dalam rangka merayakan hari jadinya, FISIPERS telah mengadakan kuis di twitter, 2 orang yang mengirimkan tweet berisi harapan-harapan terunik dengan mention @fisipersui dan hastag #8thFISIPERS akan mendapatkan pulsa secara cuma-cuma dari kami sebesar Rp 10.000. Acara HUT FISIPERS UI : "Selebrasi Sewindu" ini dipandu oleh Aulia Maharani Karli dan Serli sebagai MC-nya. Acara ini diadakan dengan tujuan untuk mengeeratkan hubungan silaturahmi dalam keluarga besar FISIPERS UI dari awal didirikan hingga sekarang di tahun ke-8. Dalam acara ini diresmikan logo International Standard Serial Number (ISSN), hearing logo, performance dari anggota dan alumni FISIPERS, games Time Machine, photobooth, pameran bulletin digital, dan lain sebagainya. Dengan diadakannya perayaan HUT FISIPERS : “Selebrasi Sewindu” ini kami berharap hubungan antara anggota dan alumni FISIPERS dapat terjalin dengan baik. Twitter: @fisipersui Website: fisipersui.com Iklan, Media Partner & Sponsorship: [email protected] +622196471396

Hari Buruh Internasional

Ratusan ribu buruh dari berbagai serikat di Indonesia memadati Bundaran Hotel Indonesia dalam rangka mengikuti long march ke Istana Merdeka untuk memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei lalu.

Salah satu serikat yang mengikuti long march adalah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang menuntut 6 poin seperti peningkatan upah kerja, jaminan kesehatan, jaminan pensiun wajib, advokasi anggaran, pelaksanaan PilPres yang bersih dan pro buruh, serta pemutusan pekerja outsourcing.

Tuntutan tersebut dituangkan dalam berbagai media seperti spanduk, poster, bendera, dan media lainnya.

Meskipun demonstrasi diikuti oleh puluhan ribu buruh dari berbagai serikat yang berbeda, namun demonstrasi berjalan dengan lancar dan tertib. Kesadaran akan ketertiban dengan aksi demo yang tidak urakan ini dilakukan dengan membuat barikade, agar pengguna kendaraan bermotor tidak berbaur dengan para buruh.

Aparat keamananpun turut andil untuk menjaga ketertiban dengan mengatur lalu lintas di beberapa titik yang rawan terjadi kepadatan. Pada akhirnya, aksi yang berlangsung di seputar Bundaran HI-Istana Negara-Gelora Bung Karno selama setengah hari tersebut aman terkendali.

Fotografer: Annisa Putri Riana & Keyza Widiatmika

Hari Buruh: Mendengar Cerita Para Pekerja di FISIP

Sebagian dari mereka sudah mulai bekerja sebelum para mahasiswa dan dosen tiba di kampus dan terkadang pulang lebih malam dari jam kerja yang sudah ditentukan. Kesehariannya mereka mengurus kesediaan ruang kelas baik untuk perkuliahan maupun keperluan acara mahasiswa dan membantu memenuhi kebutuhan dosen di kelas. Pekerjaan yang bagi mereka cukup berat dan melelahkan tersebut tidak diimbangin denga pencapaian ekonomi yang adil.

Petugas kebersihan di FISIP disediakan melalui jasa outsourcing yang bekerja sama dengan pihak Dekanat lewat proses lelang. Setiap bulannya, para petugas kebersihan mendapatkan gaji sebesar Rp 1.150.000 yang masih berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Depok. Jumlah ini sudah lebih baik dibanding sebelumnya yaitu Rp 700.000 per bulan.

Hal yang dikatakan masih belum adil adalah aktivitas kerja yang melebihi batas jam kerja di FISIP. Petugas kebersihan Gedung H FISIP, Ari Harfina dan Abdur Rahman mewakili pendapat rekan-rekannya merasa lembur yang dilakukan tak mendapatkan balas jasa yang layak. Mereka harus menunggu seluruh aktivitas di dalam gedung selesai agar dapat menyelesaikan pekerjaan dan pulang.

Waktu lembur ini seringkai disebabkan oleh kegiatan non-akademis mahasiswa seperti rapat organisasi. Pada umumnya, para petugas kebersihan mengharapkan kegiatan non-akademis dalam gedung selesai pada pukul 18.30 WIB. Di lain pihak, Dekanat sudah menghapus kebijakan pemberian uang tip dari pemakaian ruangan dari mahasiswa kepada petugas kebersihan.

Ari dan Abdur sendiri juga merasa belum ada usaha dari pihak fakultas dalam menyejahterakan para pekerja . “Pihak outsourcing nggak bisa ngasih besar, kalo fakultas nggak ngasih besar,” ungkap Ari. Mereka lebih terbantu saat mahasiswa memberi tip biarpun jumlahnya sedikit.

Dengan pergantian kepemimpinan dekan dan jajarannya, para petugas kebersihan ini berharap ada perubahan nasib. Ari dan Abdur mengungkapkan harapannya agar Dekanat mau memperjuangkan hak mereka atau setidaknya memperhatikan kondisi kesejahteraan mereka.

Berbeda cerita dengan keluh kesah Niken Anastasya, penjaga lahan parkir yang sudah bekerja dua tahun di FISIP ini. Ia bercerita bahwa ia hanya dibayar Rp 5.000,00 per jam beserta uang makan siang Rp 10.000,00 setiap harinya.

Para penjaga lahan parkir direkrut dan berada dalam tanggung jawab Manajer Ventura FISIP. Status pekerjaan mereka di FISIP pun belum jelas. Dengan sistem gaji per jam dan status pekerjaan yang tak jelas itu menyebabkan para penjaga lahan parkit tidak mendapatkan tunjangan dan saat cuti tidak mendapat pendapatan.

Niken yang saat ini sedang dalam kondisi hamil enam bulan merasakan kegamangan antara memenuhi kebutuhan hidup atau beristirahat agar kehamilannya lancar. Ia memang mendapatkan libur pada saat melahirkan, namun tidak akan mendapat bayaran selama waktu tidak bekerja tersebut. Oleh karena itu, Niken memutuskan mengambil waktu cuti hamil 2-4 minggu saja agar lebih cepat bekerja dan mendapat penghasilan lagi.

Dari pihak Dekanat sendiri, Bidang Ventura dan Infrastruktur yang diwakili oleh Pak Budi mengatakan dalam hal petugas kebersihan pihak fakultas sudah berupaya untuk menyejahterahkan dengan menaikkan pendapatan mereka tiap bulannya. Pihak fakultas juga mengaku memberikan beberapa tunjangan bagi para OB sejak dua tahun sebelumnya , seperti memberikan daging pada hari raya.

Terkait upah yang masih di bawah UMK, ia hanya mampu menanggapi, “Ya memang pihak fakultas cuma mampunya segitu.”

Terkait sudah tidak berlakunya pemberian tip kepada petugas kebersihan, Pak Budi juga hanya mengatakan, “Ya kalau itu mungkin tanya pihak atas sama pimpinan.” Ia juga menambahkan bahwa pemberian tip juga adalah kesadaran yang harus ditumbuhkan sendiri oleh mahasiswa sebagai bentuk terimakasih tanpa harus dijadikan kewajiban.

Reporter: Ellya Mutia

Hitam Putih Buruh FISIP

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) setiap 1 Mei sejatinya bersinonim dengan lebarannya kaum buruh. Harusnya penuh dengan kegembiraan meski faktanya tidak begitu. Hari Buruh selalu menjadi hari penuh refleksi akan ‘eksploitasi miskin kesejahteraan’ yang dirasakan oleh kelompok buruh. Pertarungan buruh untuk memperoleh hak-hak ekonominya tidak pernah selesai dalam satu gerakan demonstrasi ataupun gerakan politik lainnya.

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan institusi pemerintah di bidang pendidikan yang seharusnya membantu masyarakat untuk lebih memahami ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Saat ini PTN merupakan salah satu institusi yang mempekerjakan pekerja kontrak outsourcing. Hal ini dilakukan mengingat semakin terbatasnya kesempatan untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena terbatasnya anggaran belanja pegawai negara, serta berlakunya kebijakan moratorium PNS. Keleluasaan yang diberikan oleh peraturan pemerintah tentang Badan Hukum dalam mengelola institusinya termasuk sumber daya manusianya, memberikan kesempatan luas kepada institusi PTN-BH untuk memanfaatkan pekerja kontrak outsourcing. Sementara, hubungan kerja outsourcing dapat menekan pekerja sedemikian rupa tanpa dapat menuntut hak normatif yang wajar sebagaimana layaknya diatur di dalam suatu perjanjian kerja.

Hukum normatif terkait buruh atau pekerja outsourcing sebenarnya telah diatur dalam Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/2009 yang jelas menyatakan bahwa, “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.” Adapula Pasal 77 UU No. 13/2003 tentang jam kerja yang menyatakan bahwa pekerja hanya diperbolehkan bekerja selama 7-8 jam sehari.

Bagaimana implementasinya di Universitas Indonesia, khususnya FISIP UI?

Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut diindikasikan telah terjadi di FISIP UI. Hal ini dapat dilihat dari upah yang diterima tenaga kerja outsourcing terhitung tahun 2014 yang masih sebesar Rp 1.104.000–Rp 1.150.000 (sebelumnya Rp 700.000,00-Rp 900.000,00) tanpa tunjangan kesehatan, keluarga, serta tunjangan lainnya. Artinya upah yang dibayarkan masih berada di bawah UMK Depok yaitu Rp 2.397.000,00. Indikasi yang kedua terkait penetapan jam kerja selama 12 jam oleh pihak pemberi kerja tanpa memberikan uang lembur jika mereka harus bekerja lebih akibat acara yang diselenggarakan di wilayah gedung FISIP UI.

Praktek imperialisme dan kapitalisme pada buruh di universitas yang menuntut adanya otonomi dalam pengelolaan keuangan, fasilitas serta ketenagakerjaan yang diwujudkan dengan disahkannya PP 68 tahun 2013 tampak miris karena nyatanya pengimplementasian tujuan otonomi tersebut masih berakhir di hitam putih peraturan.

Penulis: Kartika Sukmatullahi (Kepala Divisi Kajian dan Riset FISIPERS UI 2014)

Pengawalan UU Dikti Belum Usai

Pengajuan judicial review Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) kembali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). BEM se-UI serukan aksi kawal implementasi UU Dikti dalam tata kelola Universitas Indonesia.

Sekitar 60 mahasiswa Universitas Indonesia pada Selasa (29/04) melakukan aksi dengan mengawal jalannya persidangan pengujian kembali oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(UU Dikti). Aksi ini merupakan kolaborasi seluruh BEM di UI yang menuntut pembatalan UU Dikti karena tidak berpihak kepada mahasiswa.

Salah satu poin yang dikritisi dalam undang-undang ini yaitu otonomi bagi perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Kekhawatiran yang berkembang adalah otonomi dapat menyebabkan liberalisasi dan komersialisasi perguruan tinggi.

Dengan otonomi, perguruan tinggi memiliki wewenang untuk membuka jalur masuk sendiri hingga mengatur keuangannya. Sementara itu, porsi pemasukan terbesar yang dimiliki UI sampai saat ini berasal dari mahasiswa. Logikanya, bila universitas membutuhkan pemasukan lebih, maka biaya kuliah bagi mahasiswa pun bisa bertambah.

Di lain pihak, fungsi pengawasan pemerintah juga berkurang karena otonomi membebaskan perguruan tinggi dari hal tersebut.

“Ketika pendidikan adalah hak, maka pemerintah harus bertanggung jawab secara penuh di situ,” tegas Bara Lintar, Ketua BEM FISIP UI mewakili pandangan rekan-rekannya dalam aksi.

Judicial review ini sendiri merupakan kali kedua diadakan, melanjuti judicial review pertama pada 2011. Persidangan dengan nomor perkara 33/PUU-X/2012 ini dimohonkan oleh Para Pemohon yang terdiri dari Moh. Junaidi (Pemohon I), Ahmad Rizky Mardhatillah Umar (Pemohon II), Aida Milasari (Pemohon III), dan Yogo Danianto (Pemohon IV).

Penolakan Permohonan

Dari sejumlah poin gugatan yang diajukan, hanya dua poin yang hakim MK anggap layak untuk dibahas. Gugatan pertama yaitu soal otonomi pengelolaan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan hukum (PTN-BH) dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU 12/2012. Kemudian gugatan kedua mengenai akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi dalam Pasal 63 serta Pasal 78 UU 12/2012 yang tidak mengatur mengenai struktur kewenangan menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas pasal-pasal tersebut. Keduanya dianggap oleh pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

MK menyatakan bahwa otonomi yang diberikan kepada perguruan tinggi tidak menyebabkan terabaikannya kewajiban dan tanggung jawab konstitusional negara di bidang pendidikan. Rumusan norma dalam UU Dikti tetap memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan PTN BH.

Lain halnya dengan gugatan mengenai akuntabilitas, MK berpendapat akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai mekanisme sanksi, diberikan kepada perguruan tinggi dengan diatur oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang bersangkutan.

Mempertimbangkan hal tersebut, MK mengadili gugatan yang diajukan tidak beralasan. Maka, melalui Amar Putusan yang ditetapkan oleh tujuh hakim, MK berkeputusan untuk menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Tidak Puas

Dalam aksi orasi yang dilakukan seluruh perwakilan ketua BEM fakultas paska persidangan, terlihat sikap tidak puas terhadap putusan MK ini.

Gery Fathurrachman, Ketua BEM FH UI mengungkapkan rasa keprihatinan dalam orasinya. Ia mempertanyakan bagaimana nantinya negara ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin baru apabila generasi mudanya tidak sanggup menempuh pendidikan tinggi karena kemungkinan tingginya biaya pendidikan akibat otonomi perguruan tinggi.

Namun, dalam orasinya Gery tetap mengajak massa untuk tidak putus semangat. "Masih ada kebijakan-kebijakan selanjutnya yang harus dikawal oleh seluruh pihak, semua hal tersebut demi kemajuan bangsa Indonesia," ujar Gery sebelum mengakhiri orasinya.

Senada dengan Gery, Bara menegaskan perjuangan mahasiswa UI belum mencapai akhir meski ketuk palu UU Dikti telah dilakukan. Ditemui setelah aksi orasi berakhir, ia mengungkapkan masih banyak hal yang harus dikawal bersama, khususnya dalam lingkungan kampus UI.

“Langkah selanjutnya adalah mengawal pemilihan rektor, bagaimana ini menjadi momentum dalam mengarahkan kebijakan tata kelola kampus yang ideal,” ungkap Bara.

Poin lain yang tidak kalah penting, menurut Bara, adalah dengan mengawal penerapan statuta serta penyusunan AD/ART yang menjadi dasar hukum serta petunjuk teknis tata kelola di kampus UI.

Meskipun ada rasa ketidakpuasan kepada keputusan Hakim MK, aksi yang dikoordinatori Andi Auliar, Kepala Departemen Kastrat BEM UI pada hari itu berlangsung relatif damai tanpa ada kerusuhan berarti.

Reporter: Albizia Akbar

Awal untuk Berbagi, Bersenang-senang, Bersama

Resmi sudah dimulainya kepengurusuan BEM FISIP UI 2014 setelah tanggal 23 April 2014 dilantik oleh BPM FISIP UI 2014. Pelantikan tersebut juga menjadi momentum suksesi kepemimpinan dari Muhammad Hanif dan Ghana Rizki selaku Ketua dan Wakil Ketua BEM FISIP UI 2013 kepada Bara Lintar dan Rizky Ibrahim selaku Ketua dan Wakil Ketua BEM FISIP UI 2014.

Dalam pelantikan ini, seluruh anggota BEM FISIP UI 2014 harus mengikuti pengucapan sumpah jabatan. Setelah pengucapan sumpah, acara dilanjutkan dengan penyerahan panji dari BEM FISIP UI 2013 kepada BEM FISIP UI 2014.

Ketua BEM FISIP UI 2014, Bara Lintar dalam pidatonya mengatakan, “Cintai BEM dan FISIP lebih dari apapun, maka segalanya akan mengikuti.”

BEM FISIP UI 2014 sendiri dalam menjalani tahun kepengurusannya membawa nilai Berbagi, Bersenang-senang, Bersama. Harapan yang dikandung dalam nilai-nilai tersebut adalah semangat untuk bersinergi dan saling membantu dalam berbagai lini kehidupan kampus maupun negara.

Muhammad Hanif selaku Ketua BEM FISIP UI 2013 turut menyumbangkan aspirasinya. “BEM adalah tempat belajar. Dan belajarlah sebanyak mungkin di BEM. Cobalah untuk mendobrak batasan-batasan yang kita miliki,” ucapnya pada seluruh anggota BEM FISIP UI 2014.

Bertempat di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) FISIP UI, acara pelantikan dihadiri oleh BEM FISIP UI 2014, BPM FISIP UI 2014, BEM FISIP UI 2013, Perwakilan Kemahasiswaan FISIP UI dan lembaga-lembaga di FISIP UI.

“Diharapkan BEM bisa melakukan inovasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan di tahun lalu. Dan setelah adanya #SATUFISIP, semoga bisa lebih berkolaborasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga lain,” tutur Chaula Rininta, Ketua BPM FISIP UI 2014 mengenai harapannya kepada BEM yang baru.

Reporter: Intan Sri Setyowati

Fotografer: Farach Nabeela

Trending Blogs

Recently Viewed Blogs

BO FISIPERS Universitas Indonesia