Bandung Barat, MJL - Dalam rangka menyongsong pesta demokrasi lokal, penertiban baligo (baliho) yang terkait dengan pilkada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) telah menjadi sorotan. Penurunan sejumlah reklame dan baligo bakal calon bupati menimbulkan kontroversi di tengah persiapan pilkada.
Baca juga : Tegaskan netralitas pada momen hari kesadaran nasional
Tim sukses dari salah satu bakal calon bupati mengungkapkan kekecewaannya terhadap penertiban yang dilakukan. Menurut mereka, pembayaran telah dilakukan kepada vendor bilboard, namun masih terjadi penurunan. “Kami sudah memenuhi kewajiban kami kepada vendor, tetapi penertiban tetap dilakukan tanpa koordinasi yang jelas dengan Dispendana,” ujar anggota timses yang meminta anonimitas.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB, Dudi Prabowo, memberikan tanggapan terkait hal ini. Dudi menegaskan bahwa penurunan dilakukan karena reklame tersebut belum memiliki izin resmi. “Penertiban ini merupakan bagian dari upaya kami untuk menegakkan aturan. Semua reklame harus memiliki izin yang sah, dan ini berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali,” jelas Dudi saat ditemui wartawan.
Operasi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP KBB sebelumnya telah menargetkan reklame yang tidak berizin. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pilkada mematuhi peraturan yang ada. Penertiban ini juga bertujuan untuk menjaga estetika dan ketertiban umum di wilayah KBB.
Pilkada Bandung Barat kali ini diwarnai dengan dinamika yang menarik, di mana penegakan regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam proses demokrasi. Penertiban baligo ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa pilkada berlangsung dalam koridor yang benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dengan pilkada yang semakin dekat, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan suasana yang kondusif. Penertiban yang dilakukan haruslah transparan dan adil, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak yang terlibat.
KBB, sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada, diharapkan dapat menjadi contoh dalam penegakan aturan dan regulasi. Penertiban baligo ini tidak hanya tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama mendukung proses demokrasi yang sehat dan berintegritas.
(Abdul)
Read the full article
