KEMENTERIAN Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) mengambil langkah tegas menanggapi isu pertam
KEMENTERIAN Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Ditjen Gakkumhut) mengambil langkah tegas menanggapi isu pertambangan tanpa izin (PETI) di sekitar kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tindakan yang dilakukan meliputi pengetatan pengawasan, pemasangan papan peringatan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Prabu, serta persiapan penegakan hukum bersama aparat penegak hukum terkait. Untuk titik di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL), Gakkumhut berkoordinasi dengan instansi pertambangan dan pemerintah daerah agar penanganan lintas kewenangan berjalan efektif.
Balai Gakkumhut Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) telah melakukan penelusuran lapangan pada Minggu (25/10/2025). Hasil verifikasi awal menunjukkan adanya tambang rakyat ilegal di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, seluas sekitar 4 hektare di area APL yang berbatasan langsung dengan TWA Gunung Prabu, sekitar 11 kilometer dari Sirkuit Mandalika.