#perppu

[arrahmahcom]

Sesat Hukum Status Ancaman Bahaya dalam Regulasi Penanggulangan Covid-19

Sesat Hukum Status Ancaman Bahaya dalam Regulasi Penanggulangan Covid-19

Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. (Direktur HRS Center)

(Arrahmah.com)– Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, kini telah disahkan menjadi undang-undang. Perppu a quo mengandung…

View On WordPress

[ngarannaproduction]

Jokowi Belum Akan Keluarkan Perppu KPK

Jokowi Belum Akan Keluarkan Perppu KPK

“Kita melihat sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu. Jangan ada, yang masih berproses, uji materi, kemudian langsung ditimpa dengan sebuah keputusan yang lain. kita harus tahu sopan santun dalam bertatanegaraan”

Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI.

JAKARTA, publikreport.com– Dengan alasan masih ada proses uji materi di Mahkamah Konstitusi…

View On WordPress

[anditabagas]

JK soal Perppu KPK: Itu Jalan Terakhir, Masih Ada Judicial Review - detikNews

JK soal Perppu KPK: Itu Jalan Terakhir, Masih Ada Judicial Review – detikNews

Jakarta– Wakil Presiden Jusuf Kallaatau JK menanggapi usulan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu KPK. JK menuturkan warga yang keberatan dengan UU KPK yang baru disahkan DPR bisa mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“(Perppu KPK) Didiskusikan, didebatkan, cukupkan dengan debat-debat per hari itu. Tapi saya kira sangat penting itu…

View On WordPress

[anditabagas]

Puan Maharani: Perppu KPK Belum Ada Kelanjutannya - ayobandung.com

Puan Maharani: Perppu KPK Belum Ada Kelanjutannya – ayobandung.com

Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antara) JAKARTA, AYOBANDUNG.COM–Ketua DPR RI Puan Maharani enggan menanggapi rencana Presiden Joko Widodo yang mempertimbangkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena hingga saat ini belum ada kelanjutannya.

Perppu KPK belum ada kelanjutannya dari Presiden Joko Widodo, kata Puan, di…

View On WordPress

[anditabagas]

Perppu KPK: Uji Nyali Jokowi Melepas Belenggu Partai Koalisi - CNN Indonesia

Perppu KPK: Uji Nyali Jokowi Melepas Belenggu Partai Koalisi – CNN Indonesia

Presiden Jokowi saat ini terjebak di antara kepentingan partai dan desakan publik dalam polemik perppu UU KPK. Keputusan Jokowi kelak jadi pertaruhan bangsa. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- PresidenJoko Widodo menyatakan bakal mempertimbangkan usulan masyarakat sipil untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi…

View On WordPress

[ngarannaproduction]

Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

Jokowi Pertimbangkan Terbitkan Perppu KPK

“Tadi sudah saya sampaikan kepada beliau-beliau, secepat-cepatnya dalam waktu yang sesingkat singkatnya”

Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI.

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi sejumlah tokoh bangsa menyampaikan keterangan pers usai bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 26 September 2019.

JAKARTA, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan masukan yang…

View On WordPress

[tekmodetech]

RUU Terorisme Hampir Final, Tak Perlu Perppu

RUU Terorisme Hampir Final, Tak Perlu Perppu

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mengeluarkan Perppu jika RUU Terorisme tak kunjung rampung hingga Juni mendatang. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Perppu tersebut tidak diperlukan.

Sebab, Fadli melanjutkan, pembahasan RUU Terorisme sudah hampir rampung. Ia kemudian menuding pemerintah kerap menunda pengesahan RUU tersebut.

“Perppu itu menurut saya tidak diperlukan…

View On WordPress

[jatimsiber-blog]

Khilafah dan Perlawanan Kandas HTI

Khilafah dan Perlawanan Kandas HTI

Jakarta – Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan pemerintah setelah terbit Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang organisasi massa, Juli tahun lalu. Dalam perppu tersebut diatur pembubaran ormas oleh pemerintah bisa dilakukan meski tanpa mekanisme persidangan.

Upaya perlawanan mereka kemudian juga dikandaskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang hari ini menolak…

View On WordPress