seen from United States
seen from Japan
seen from Netherlands
seen from Brazil
seen from United States
seen from Japan
seen from Germany
seen from Italy
seen from United States
seen from United States
seen from Italy
seen from United States
seen from Italy
seen from United Kingdom
seen from Italy
seen from Italy
seen from Chile
seen from Netherlands
seen from United Kingdom
seen from China
DPRD Prabumulih Bahas Pembentukan Tim Ahli, Perkuat Kualitas Kebijakan Daerah
PRABUMULIH,TOPIKBERITA.CO – DPRD Kota Prabumulih menggelar rapat koordinasi untuk membahas pembentukan kelompok pakar atau tim ahli, Kamis (22/1/2026), di Ruang Rapat Pimpinan DPRD. Ketua DPRD Kota Prabumulih, H. Deni Victoria, memimpin langsung rapat tersebut bersama Wakil Ketua Aryono dan Wakil Ketua Ir. Dipe Anom, serta pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Perkuat Fungsi Legislasi dan…
Komisi I DPRD Lampung Tengah Mempersiapkan Raperda Tentang Pertambangan
Lampung, CINEWS.ID – Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi mengatakan, pihaknya tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perizinan Pertambangan guna menghadirkan payung hukum pengelolaan tambang di daerah. Garinca menjelaskan, Raperda tersebut diarahkan untuk menertibkan praktik pertambangan ilegal yang selama ini marak dan merugikan daerah. Selain itu, regulasi…
Dua Raperda Dibahas! Wabup Magelang Ungkap Skema Layanan Kesehatan Gratis & Digitalisasi Uji Kendaraan
BNews-MAGELANG— Bupati Magelang Grengseng Pamuji melalui Wakil Bupati, Sahid, menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi terkait dua rancangan peraturan daerah (raperda) usulan bupati pada masa sidang III tahun 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Magelang yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (10/12/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Muhamad…
Pansus 12 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda PUB
KAPOL.ID – Awasi pengumpulan donasi di Kota Bandung, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). Regulasi ini disiapkan untuk memperbarui Perda Tahun 2012 yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) terbaru. Raperda…
Pansus 12 DPRD Kota Bandung Gercep Bahas Raperda Soal Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial
KAPOL.ID — Panitia Khusus (Pansus) 12 DPRD Kota Bandung mulai mengebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial. Ketua Pansus 12, H. Iman Lestariyono, menyebut, revisi perda ini sudah mendesak. Alasannya, aturan pusat terutama Peraturan Menteri Sosial (Permensos) banyak…
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung Tegaskan Pentingnya Percepatan Pengesahan 4 Raperda
KAPOL.ID — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Seksual Berisiko dan Penyimpangan Seksual. Empat Raperda yang dibahas meliputi: 1. Raperda tentang Grand Design Pembangunan Keluarga Kota Bandung Tahun 2025–2045, 2. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 24…
KOALISI Sidoarjo Maju yang terdiri dari tujuh fraksi partai di DPRD Sidoarjo menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Mereka
KOALISI Sidoarjo Maju yang terdiri dari tujuh fraksi partai di DPRD Sidoarjo menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024. Mereka menilai pelaksanaan anggaran tidak realistis dan belum berdampak nyata bagi masyarakat.
Koalisi ini terdiri dari Gerindra, Golkar, PDIP, PAN, NasDem, PKS, dan PPP. Pernyataan sikap disampaikan Ketua DPC Golkar Sidoarjo, Adam Rusydi, dalam konferensi pers di Kantor DPC Golkar, Rabu (16/7).
“Kami menghargai capaian yang ada, tapi dampaknya ke masyarakat masih jauh dari harapan. Masalah banjir, jalan rusak, pengangguran, hingga pungutan sekolah belum terselesaikan,” ujar Adam.
Koalisi menyoroti persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah seperti Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati, dan Porong. Bahkan muncul titik banjir baru di Krian, Tulangan, Prambon, dan Tarik.
SEBANYAK 38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah merampungkan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tent
SEBANYAK 38 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur telah merampungkan proses harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP).
Proses ini difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Timur dan digelar serentak pada Selasa (3/6).
Dengan selesainya harmonisasi, daerah-daerah tersebut kini dapat melanjutkan ke tahap penyusunan peraturan kepala daerah untuk kemudian ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Penandatanganan berita acara dan penerbitan surat selesai harmonisasi akan dilakukan hari ini juga,” ujar Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto.
Haris menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan KD/KMP.
