#ruukuhap

[edomedia]

Guru Besar Ubhara Prof Joko Ingatkan Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum dalam RUU KUHAP

Jakarta, EDITOR.ID,- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta (Ubhara) Prof. Dr. Joko Sriwidodo, SH. MH. MKn, yang baru memperoleh pencapaian sebagai Profesor Kepakarannya Bidang Hukum Pidana/Peradilan Pidana, memberikan tanggapan dan mengingatkan potensi adanya tumpang tindih kewenangan Kejaksaan dalam Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Salah satunya adalah…

Guru Besar Ubhara Prof Joko Ingatkan Tumpang Tindih Kewenangan Penegak Hukum dalam RUU KUHAP

[edomedia]

) Revisi KUHAP Mulai Dibahas DPR-Pemerintah Pekan Depan, Target 2025 Sudah Disahkan

Jakarta, EDITOR.ID,- Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memastikan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) secara resmi akan mulai dibahas DPR dengan pemerintah pada pekan depan. Saat ini DPR sedang menunggu daftar inventaris masalah (DIM) RUU tersebut dari pemerintah. Sufmi Dasco memperkirakan DIM akan dikirim ke DPR pekan ini. “Insyaallah minggu depan akan mulai rapat kerja…

) Revisi KUHAP Mulai Dibahas DPR-Pemerintah Pekan Depan, Target 2025 Sudah Disahkan

[edomedia]

Rancangan KUHAP 2025 Kembali Dikritik: Ancaman Bagi Keadilan Prosedural?

Jakarta, EDITOR.ID,- Gelombang kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) 2025 kembali muncul dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Perdebatan sejumlah materi di RUU KUHAP terus mengemuka. Mereka menyoroti ketentuan yang dinilai mengancam prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam proses pidana. Gedung Fakultas Hukum Universitas Brawijaya di Malang menjadi panggung…

Rancangan KUHAP 2025 Kembali Dikritik: Ancaman Bagi Keadilan Prosedural?

[edomedia]

Guru Besar Al Azhar: RUU KUHAP Harus Perkuat Peran Advokat Dalam Konsep Criminal Justice System yang Terpadu

Jakarta, EDITOR.ID,- Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad berpandangan bahwa salah satu poin mendasar dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) adalah penguatan peran advokat dalam melindungi kepentingan warga negara yang diperiksa. “RUU KUHAP akan berdampak luas pada kepolisian, kejaksaan, dan lembaga kehakiman.…

Guru Besar Al Azhar: RUU KUHAP Harus Perkuat Peran Advokat Dalam Konsep Criminal Justice System yang Terpadu

[edomedia]

Anggota DPR: RUU KUHAP Harus Perkuat Pengawasan ke Aparat Penegak Hukum

Jakarta, EDITOR.ID,- Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus mengatur tentang penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH). Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta. Alih-alih mengurangi kewenangan aparat seperti kepolisian dan kejaksaan, menurut dia, RUU KUHAP justru harus mendorong…

Anggota DPR: RUU KUHAP Harus Perkuat Pengawasan ke Aparat Penegak Hukum

[edomedia]

DPR Setujui Pasal 140 RUU KUHAP: Advokat Tidak Dapat Dituntut Pidana dan Perdata Saat Membela Klien

Jakarta, EDITOR.ID,- Komisi III DPR RI menyetujui usulan penting terkait profesi advokat, yaitu ketentuan yang memastikan advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 24…

DPR Setujui Pasal 140 RUU KUHAP: Advokat Tidak Dapat Dituntut Pidana dan Perdata Saat Membela Klien