seen from United States
seen from United States
seen from Yemen
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from United States
seen from United States
seen from Argentina
seen from United States
seen from Belarus
seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from Canada
seen from United Kingdom
seen from Yemen
seen from Malaysia
Ekonom: Perjanjian dagang Prabowo-Trump takkan bunuh lapangan usaha nasional
Ibukota – Ekonom Salamuddin Daeng menyimpulkan perjanjian dagang antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika, tidaklah akan membunuh sektor nasional. Salamuddin pada keterang ke Jakarta, Rabu menafsirkan perjanjian dagang seperti itu bukanlah sesuatu yang mana baru dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut…
PLN AMBYAR; KAPAN PEMERINTAH BAYAR UTANG SUBSIDI KE PLN?
PLN AMBYAR; KAPAN PEMERINTAH BAYAR UTANG SUBSIDI KE PLN?
Oleh: Salamuddin Daeng
Ambyar atau selamatnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) sangat tergantung pada pemerintah mau bayar utang subsidi atau tidak kepada BUMN ini. Jika pemerintah bayar utang subsidi maka PLN bisa menikmati bernafas lega. Namun sebaliknya jika pemerintah tidak bayar utang subsidi maka perlahan lahan PLN akan bangkrut dan tutup.
Jika PLN bangkrut maka pembangkit milik PLN…
View On WordPress
BBM Belum Turun Juga, Pengamat: Ini Akan Jadi Catatan Sejarah Bahwa Pemerintah Tidak Peduli
BBM Belum Turun Juga, Pengamat: Ini Akan Jadi Catatan Sejarah Bahwa Pemerintah Tidak Peduli
Hingga saat ini, pemerintah belum menampakkan keseriusan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air.
Hal ini menuai beragam sorotan lantaran belum berubahnya harga BBM di Indonesia berbanding terbalik dengan kondisi harga minyak mentah dunia yang anjlok.
Melihat kecenderungan pemerintah yang masih mendiamkan harga BBM, pengamat ekonomi Salamuddin Daeng berpandangan…
View On WordPress
Zaman Orba, Industri Padat Karya Tumbuh Subur
JAKARTA – Mulai Januari 2018, Presiden Jokowi menetapkan pola baru dalam pemanfaatan dana desa se-Indonesia. Alokasi dana desa bakal difokuskan ke sektor padat karya.
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengapresiasi program padat karya yang dicanangkan Jokowi.
Namun demikian, dia mengimbau program padat karya harus jelas road map-nya mau dibawa ke mana.
“Ubah dulu…
View On WordPress
New Post has been published on INTELIJEN
New Post has been published on https://www.intelijen.co.id/126915-2/
Rupiah Makin Anjlok, Jokowi Bisa Ambruk
intelijen – Seolah tidak digubris, salah satu Pilar utama ekonomi Jokowi yakni nilai tukar rupiah terhadap USD terjungkal. Ambruknya nilai tukar berdampak ke segala arah mulai dari anggaran pemerintah hingga daya beli rakyat.
“Dampak terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Rata rata nilai tukar pada era Jokowi berkisar antara Rp.13.400 /usd sampai dengan Rp 14.000/USD. Pada era SBY berkisar antara Rp7.000/USD sampai dengan 10.000/USD,” kata Ketua Pusat Kajian Ekonomi Politik Universitas Bung Karno (UBK) Salamuddin Daeng dalam pernyataan kepada intelijen, Selasa (24/5).
Menurut Salamuddin, pada tingkat penerimaa negara yang tidak meningkat dibandingkan era SBY bahkan cenderung menurun, maka penerimaan negara Pada era Jokowi telah turun separuh dalam USD.
“Sementara pemerintah menggunakan sebagian besar Belanja barang untuk membeli barang barang impor dengan dolar, membayar Utang luar negeri dan menggaji para pekerja asing,” ungkapnya.
Kata Salamuddin, penurunan nilai tukar mengancam Jantung perusahaan perusahaan swasta yang sebelumnya telah mengalami anemia/kurang darah karena menyusutnya penerimaan baik penerimaan riil maupun penerimaan pasar keuangan, namun sisi lain kewajiban menggunung.
“Sepanjang 2015 perusahaan perusahaan swasta di sektor komoditas sekarat, default, gagal bayar kewajiban dan utang. Perdagangan saham mereka dihentikan karena harganya tinggal beberapa perak. Tahun 2016 adalah tahun yang memilukan bagi pemilik perusahaan property sekutu nya pemerintahan Jokowi sekarang,” papar Salamuddin.
Sementara Rakyat Dipaksa menanggung beban kebuskan pemerintahan ini yang memainkan strategi nilai tukar rendah untuk mendongkrak penerimaan rupiah dalam rangka menutup lebih dari separuh kekurangan Belanja APBN tahun 2016 dari utang luar negeri.
Red
var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","pinterest","linkedin");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="";var hupso_title_c="Rupiah Makin Anjlok, Jokowi Bisa Ambruk";
New Post has been published on INTELIJEN
New Post has been published on https://www.intelijen.co.id/126462-2/
Ini Dia Balas Budi Jokowi pada Para Pendukung Pencapresan 2014
intelijen – Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo terkait kepemilikan properti oleh asing adalah balas budi Jokowi kepada para pengembang yang mendukungnya pada pencapresan 2014 lalu.
Penegasan itu disampaikan Koordinator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng (16/05).
“Jokowi selalu menyebutkan, sektor properti harus ditolong dari kebangkrutannya, makanya kebijakan dia dengan memberikan kepada asing status hak milik dari properti yang dibelinya bentuk balas budi ke pengembang,” tegas Salamuddin kepada intelijen (16/05).
Menurut Salamuddin, Jokowi telah mengeluarkan peraturan pemerintah yang membolehkan asing memiliki properti di Indonesia. Kemudian, Menteri Agraria, Tata Ruang/Kepala BPN juga menerbitkan Peraturan Menteri bahwa hak asing atas rumah dan rumah susun dapat diagunkan ke bank dan dapat diwariskan.
Presiden Jokowi pada tanggal 22 Desember 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Dalam PP itu disebutkan, yang dimaksud Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.
“Orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai,” demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) PP ini seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id).
Red
var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","pinterest","linkedin");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="";var hupso_title_c="Ini Dia Balas Budi Jokowi pada Para Pendukung Pencapresan 2014";
New Post has been published on INTELIJEN
New Post has been published on https://www.intelijen.co.id/123577-2/
Pengamat Beberkan Fakta, Rezim Jokowi Jadikan Dana Proyek Infrastruktur Sebagai Bancakan
intelijen – Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang membiayai pembangunan infrastruktur dengan skema pendanaan pinjaman, hanyalah cara rezim penguasa untuk bagi-bagi jatah dan menjadikan keuangan negara sebagai bancakan.
Sinyalemen itu disampaikan Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng kepada intelijen (14/03).
“Kebijakan Rezim Jokowi ini hanya mengharap infrastructur, mereka mau spending infrastruktur dan bagi-bagi jatah. Pemeritah melakukan pembangunan dengan pembiayaan pinjaman dari berbagai sumber dan kemudian dikembalikan dengan cost recovery,” ungkap Salamuddin.
Menurut Salamuddin, proyek infrastruktur yang menonjol antara lain Blok Masela, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan proyek listrik 35.000 MW menggunakan pola pembiayaan yang sama.
“Kasus Masela, Kereta Cepat, Listrik 35.000 MW, penguasa menciptakan proyek kemudian dibiayai asing, dan setelah selesai dibeli oleh negara. Jadi mereka menciptakan kondisi keuangan negara sebagai bancakan,” pungkas Salamuddin.
Red
var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","pinterest","linkedin");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="";var hupso_title_c="Pengamat Beberkan Fakta, Rezim Jokowi Jadikan Dana Proyek Infrastruktur Sebagai Bancakan";
New Post has been published on INTELIJEN
New Post has been published on http://www.intelijen.co.id/duh-ri-diduga-bakal-dijadikan-salah-satu-provinsi-rrc/
Duh, RI Diduga Bakal Dijadikan Salah Satu Provinsi RRC
intelijen – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan bagian dari pembangunan Pemerintah China yang memposisikan Indonesia sebagai salah satu provinsi Republik Rakyat China (RRC).
Sindiran itu disampaikan pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng kepada intelijen (04/02). “Proyek kereta cepat akan menjadi pelampung penyelamat perusahaan kereta China yang hampir roboh akibat utangnya yang setara dengan utang pemerintah Brasil,” ungkap Salamuddin.
Menurut Salamudin kontrak proyek kereta cepat yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia akan menjadi jualan perusahaan China untuk menumpuk utang baru dari pasar keuangan global.
Salamuddin menegaskan, proyek kereta cepat itu akan menggunakana bahan baku, barang modal dan tenaga kerja dari Cina. Dengan demikian maka proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini, China dapat kembali memajukan ekonominya.
“Membangkitkan industri besi baja di negara tersebut yang tengah lumpuh, mengatasi pengangguran pengangguran yang semakin meluas di Cina yang bekerja dalam industri Cina maupun yang nanti bekerja dalam proses pembangunan dan pemeliharaan kereta cepat di Indonesia,” ungkap Salamuddin.
Tak hanya itu, kata Salamuddin, proyek kereta cepat ini akan menciptakan jerat utang dan ketergantungan jangka panjang Indonesia terhadap Cina. Proyek yang dialirkan ke Indonesia dalam bentuk utang/pinjaman kepada BUMN-BUMN di Indonesia dengan investasi awal senilai 5,5 miliar dolar dengan usia kelayakan proyek selama 40 tahun.
“Pada tingkat bunga 5 % dan kurs Rp. 13.800/USD, maka rakyat Indonesia/para penumpang kereta cepat akan membayar dalam jangka panjang dalam bentuk bunga senilai Rp. 180 triliun, dan pengembalian pokok utang senilai 75 triliun. Secara keseluruhan rakyat Indonesia akan membayar kepada Cina senilai Rp. 255 triliun,” pungkas Salamuddin.
Red
var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","pinterest","linkedin");var hupso_counters_lang = "en_US";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="";var hupso_title_c="Duh, RI Diduga Bakal Dijadikan Salah Satu Provinsi RRC";
