seen from China
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from Türkiye
seen from France
seen from Yemen
seen from United States
seen from China
seen from China
seen from France
seen from China
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from China
seen from Georgia
seen from Germany
seen from United Kingdom
Sinto falta das vezes que trocamos mensagens, e tocamos nossos corpos, unimos nossas almas e amamos um ao outro. Nossas últimas lembranças, são olhares trocados distantes e ações para chamar atenção um do outro, mas de nada adiantou pois seguimos caminhos distintos e sabe lá Deus se se uniram de novo.
What and How Timber Legality Verification System (SVLK)
Do SVLK? The Timber Legality Verification System (SVLK) is a tracking system that multistakeholder arranged to ensure the legality of the timber being circulated and traded in Indonesia. Timber Legality Verification System (SVLK) was developed to encourage the implementation of government regulations related to trade and the distribution of forest products that are legal in Indonesia Why SVLK? Timber legality verification system applied in Indonesia to ensure that all timber products in circulation and traded in Indonesia have a legal status that is convincing. Consumers abroad was no need to doubt the legality of timber from Indonesia. Forest management units is not worried about the results of timber discredited. Wood industry convinced of the legality of the wood raw material sources, making them easier to convince the buyers abroad. What underlying Application Background SVLK? The Government's commitment in the fight against illegal logging and illegal timber trade. The embodiment of good forest governance towards sustainable forest management. Demand for timber legality assurance in the form of certification from the international market, particularly from the EU, USA, Japan and Australia. As a form of "National Incentive" to anticipate the increasingly widespread demand for timber legality certification scheme of a foreign country, such as FSC, PEFC, etc. #cargoinbali ... Continue? Read the full article
Timber Legality Hurts Furniture Producer
The Indonesian Furniture and Handicraft Association, has asked the government to scrap the timber legality verification system, which has been increasing production costs and undermining competitiveness in the global market since implementation in January. Its chairman Soenoto said on Wednesday that the verification process, which involves an inter-agency tracking system, has added to costs for businesses. Furniture businesses must pay up to Rp 100 million ($7,700) to acquire the certification. Several furniture producers in East Java closed down factories last month as Vietnamese producers, which can sell furniture at cheaper prices, took over orders from Europe and the United States.
SVLK Dapat Mengancam Para Pelaku Industri Kecil Kayu
SVLK Dapat Mengancam Para Pelaku Industri Kecil Kayu
Sesuai dengan Peraturan Mentri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 tahun 2016 terkait ketentuan ekspor produk industri kehutan dianggap memberatkan pelaku industri kayu kecil dan menengah. Disebutkan bahwa proses Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sangat panjang dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal sangat membebani para pelaku industri dan perajin kecil kayu kewalahan.
“Perajin kecil…
View On WordPress
Asmindo DIY: SVLK Menghambat Ekspor
Asmindo DIY: SVLK Menghambat Ekspor
ilustrasi – varia.id
Yogyakarta, Jubi – Para pengusaha mebel anggota Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih terkendala persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk meningkatkan kapasitas ekspor. “Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) masih menjadi kendala bagi kami untuk meningkatkan ekspor khususnya ke negara-negara Eropa,” kata…
View On WordPress
Pedastaren Tarigan: Hentikan Pengekspor Kayu Ilegal
Pedastaren Tarigan: Hentikan Pengekspor Kayu Ilegal
Ilustrasi – radarpena.com
Medan, Jubi – Pemerintah diharapkan agar menolak pengekspor kayu dari Indonesia berkategori ilegal sesuai data Forest Watch Indonesia (FWI), karena merugikan keuangan negara.
“Pengekspor kayu tersebut harus dihentikan, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang tersebut,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr…
View On WordPress
WWF: Deklarasi Ekspor Langkah Mundur Penerapan Sistem Legalitas Kayu
WWF: Deklarasi Ekspor Langkah Mundur Penerapan Sistem Legalitas Kayu
SuaraJakarta.co, JAKARTA– Upaya mendorong penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) setara dengan Lisensi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) dari Uni Eropa (UE) melalui Voluntary Partnership Agreement (VPA) yang telah dilakukan bertahun-tahun, terancam kandas.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI No. 66/M-DAG/PER/8/2015 yang mengubah beberapa ketentuan dalam…
View On WordPress
Pemerintah Dongkrak Ekspor Produk Kayu dengan SVLK
Pemerintah Dongkrak Ekspor Produk Kayu dengan SVLK
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang pemerintah wajibkan bagi pengusaha kayu berpotensi mendongkrak ekspor produk kayu. Hal itu ditegaskan Ketua Umum Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Taufik Gani.
“Kalau ada SVLK, selundupan kayu makin kecil. Sehingga banyak negara yang tidak menerima kayu ilegal. Sehingga, mereka mencari dari Indonesia,” kata Taufik Gani di…
View On WordPress
