BPSILHK Palembang @bpsilhk-palembang - Tumblr Blog

Posts

Rekan Penerap Standar, Salam RIMBAWAN, Peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-40 tahun 2023 mengusung tema “Hijaukan Bumi, Birukan Langit”. Tema ini mengandung makna reflektif/evaluasi atas apa yang telah dilakukan Rimbawan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan beserta UPT KLHK lingkup Provinsi Sumatera Selatan turut merayakannya dalam upacara yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan (Kamis, 16/03/2023). Dalam sambutan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pembina Upacara, disampaikan bahwa Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global. Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah direkognisi dan diapresiasi secara internasional sebagai negara pertama yang menerima pembayaran RBP di Asia Timur. Menteri LHK juga mengajak seluruh rimbawan baik di Kementerian LHK, pemerintah daerah, bisnis leaders dan para aktivis, para pemangku kepentingan yang ada dan seluruh masyarakat, untuk dapat bersama bahu membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan/masing-masing area of interest/responsibility, untuk menyukseskan upaya pengendalian perubahan iklim secara masif dan terukur. Selamat Hari Bakti Rimbawan bagi kita semua, para Rimbawan Indonesia, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhoi segala upaya dan langkah-langkah kita bersama dalam menjaga dan merawat hutan, atmosfer dan udara sehingga bumi tetap hijau dan langit tetap biru. (di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan) https://www.instagram.com/p/Cp1gRbhvN60/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Rekan Penerap Standar, Menindaklanjuti ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Dr. Ir. Ledis Heru Saryono Putro, M.Si Ketua Tim EcoGreen Campus UIN Raden Fatah Palembang beserta kolega nya Bapak Tito Nurseha mendatangi BPSILHK Palembang untuk melanjutkan dan mewujudkan sinergi bersama di tingkat tapak (Rabu, 15/03/2023). Menurut Dr. Ir. Ledis Heru Saryono Putro, M.Si, UIN Raden Fatah Palembang memerlukan stakeholders lainnya untuk melaksanakan cita-cita UIN Raden Fatah Palembang sebagai universitas yang sedang berusaha mendapatkan peringkat dalam UI Green Metric. Standar Pelayanan Masyarakat pada Fasilitas Publik Perguruan Tinggi (SPMFP-PT) yang telah disosialisasikan oleh BPSILHK Palembang di UIN Raden Fatah yang lalu, diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung bagi universitas ini untuk mewujudkan Green Campus. Selain itu, dibahas pula ruang lingkup kegiatan lain yang bisa dikerjasamakan oleh kedua instansi ini. Salah satunya adalah pemanfaatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Kerja sama ini diharapkan dapat membantu civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dalam memenuhi kewajibannya untuk menjalankan perannya di tiga pilar tri dharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. (di BPSI LHK Palembang) https://www.instagram.com/p/Cp1cFqcvByW/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Rekan Penerap Standar, Salah satu tanaman yang potensial digunakan sebagai insektisida nabati adalah pelawan merah (Tristaniopsis merquensis). Biopestisida ini dapat mengatasi serangan rayap jenis Coptotermes curvignathus pada tanaman karet maupun Bambang Lanang (Michelia champaca). Hal ini dipaparkan oleh peneliti BRIN, Ir. Asmaliyah, M.Sc, di ruang rapat Tembesu, dalam presentasi hasil magang riset di BPSILHK Palembang (Rabu, 15/03/2023). Dari hasil pengamatannya di plot uji coba penanaman campuran antara tanaman karet dengan Bambang Lanang di KHDTK Kemampo, ditemukan bahwa luas serangan dan intensitas serangan paling tinggi terjadi di plot dengan kondisi gulma yang sangat tinggi dan rapat dibawah tegakan tanaman karet dan Bambang Lanang. Serangan rayap ini dapat diatasi dengan semprotan langsung senyawa bioaktif yang terkandung dalam ekstrak daun pelawan. Diduga, senyawa bioaktif dari daun pelawan menyebabkan kerusakan jaringan syaraf rayap, sehingga rayap mengalami kelumpuhan dan akhirnya mati. Untuk mencegah serangan rayap ini kembali, Ir. Asmaliyah, M.Sc menyarankan untuk melakukan penjarangan, sehingga persentase intensitas cahaya yang masuk dan sampai ke lantai hutan bisa optimal dan dapat mengurangi kelembaban di sekitar pohon terutama pada saat musim hujan. Selain itu, disarankan juga melakukan pemeliharaan pembersihan gulma, membakar tanaman yang roboh atau mati karena terserang rayap dan melakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida kimia yang berbahan aktif Fipronil dan Imidakloprid. (di BPSI LHK Palembang) https://www.instagram.com/p/Cp1aMzUvlUM/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Rekan Penerap Standar, Sustainable Consumption and Production (SCP) merupakan salah satu pilar dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's yang sudah menjadi tujuan pembangunan global. Melalui inisiatif yang dimotori oleh Kementerian LHK, bekerjasama dengan Pemerintah Jerman melalui GIZ, Indonesia sebagai komunitas global berupaya untuk tidak tertinggal mengejar pencapaian SCP di tingkat domestik. Bertempat di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan difasilitasi oleh GIZ telah dilaksanakan Peer Exchange Indonesia-Malaysia: Scaling up SCP yang berlangsung dari tanggal 11 sd 15 Maret 2023. Kegiatan bertujuan untuk mendukung pengadaan barang jasa ramah lingkungan melalui penerapan standar berbasis ramah lingkungan baik di tingkat pusat hingga di tingkat tapak. Pertemuan di Malaysia ini dihadiri oleh perwakilan dari KLHK yang terdiri dari Tim Pusat Standardisasi Lingkungan (Pusdarling), Pusat Fasilitasi Penerapan standar (Pusfaster), Balai Penerapan Standar Instrumen (BPSI) LHK Kuok, Palembang, Makassar dan Manado, perwakilan LKPP dan fasilitator dari GIZ. Dari pihak Malaysia hadir narasumber dari SIRIM. SIRIM merupakan organisasi swasta yang berada di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Malaysia (Ministry of International Trade and Industry/MITI) yang melaksanakan kegiatan sertifikasi dan pengujian produk ramah lingkungan untuk industri di Malaysia. Kegiatan dilaksanakan melalui diskusi untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mekanisme penerapan Green Procurement oleh Pemerintah sebagai penerapan SCP di Malaysia. Kegiatan juga dilaksanakan melalui kunjungan lapang ke fasiltas-fasiltas pengujian produk milik SIRIM. Dari kegiatan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan planning workshop Scaling SCP Project yang telah diselenggarakan pada tanggal 17-20 Oktober 2022 di Bali dapat diperoleh pembelajaran terkait implementasi pengadaan barang dan jasa hijau dan berkelanjutan di Indonesia. https://www.instagram.com/p/Cp1Ri4pvVS4/?igshid=NGJjMDIxMWI=

di BPSI LHK Palembang https://www.instagram.com/p/CpeKup-PTrz/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Rekan Penerap Standar, PPNPN sebagaimana PNS adalah pegawai yang mengabdi bagi negara tercinta. Berbeda dengan PNS, pegawai dengan status PPNPN dalam bekerja di instansinya diikat dengan suatu perikatan atau kontrak kerja. Pada tanggal 27 Februari 2023, Kepala Biro Kepegawaian bersama Tim Bagian KKOTL Sekretariat BSI melaksanakan pembinaan PPNPN lingkup satuan kerja BSI. Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid ini diisi dengan agenda utama penyampaian informasi dari Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK mengenai kebijakan terkini bagi PPNPN ke depan, termasuk antisipasi yang perlu dilakukan untuk merancang skema pengikatan kontrak bagi PPNPN dengan skema baru yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini dilakukan. Acara ini selain diisi dengan arahan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi juga diisi dengan paparan oleh Bapak Hendro Prabowo dari Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Kepala Bagian KKOTL, Dr. Maya Ambinari dan diakhiri dengan diskusi antara pejabat struktural dan PPNPN dengan narasumber. (di BPSI LHK Palembang) https://www.instagram.com/p/CpNDI50vgnP/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Rekan Penerap Standar, Mengambil lokasi di Ruang Bina Praja Kantor Gubenur Sumatera Selatan, pada tanggal 23 Maret 2024, Kepala BPSILHK Palembang, Bayu Subekti, selaku Koordinator Wilayah UPT Kementerian LHK Suamtera Selatan mendampingi Dirjen Penegakan Hukum Kemeterian LHK menghadiri kegiatan penyerahan sertifikat Perhutanan Sosial (PS) untuk 14 KPS yang terdiri dari 31 orang anggota Kelompok Tani Hutan di 4 kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas, dari 3 UPTD KPH yaitu Wil III Palembang Banyuasin, Wil IX Suban Jeriji dan Wil XII Benakat. Kegiatan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan bagian dari penyerahan sertifikat PS dan TORA secara nasional yang diberikan oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo dan Ibu Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penyerahan sertifikat PS di Sumatera selatan dan beberapa provinsi lain seperti Riau, Jambi, Bengkulu dan Banten ini menunjukan kemajuan dari program PS yang dilakukan oleh Kementerian LHK sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pengelolaan hutan bersama masyarakat. https://www.instagram.com/p/CpEW9m3P2m0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

Rekan Penerap Standar, BPSILHK Palembang mengikuti Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Prov. Lampung dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan di Provinsi Lampung tahun anggaran 2023 dan 2024, Kamis (23/02/2023). Rakor yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring) yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Lampung juga diikuti oleh seluruh UPTD KPH lingkup Dinas Kehutanan Prov. Lampung serta UPT Kementerian LHK lingkup Prov. Lampung, Prov. Sumatera Selatan, dan Prov. Bengkulu yang dalam pelaksanaan tugasnya berada atau berkaitan dengan wilayah Prov. Lampung. Dalam Rakor ini, Kepala Seksi Pengujian dan Verifikasi Penilaian Kesesuaian, Ismed Syahbani, yang mewakili Kepala Balai, memaparkan tentang kegiatan program prioritas bidang BPSILHK Palembang, khususnya yang dilaksanakan di Prov. Lampung, yaitu penerapan Standar Agroforestri dan Standar Menara Api pada tahun 2023, kemudian rencana penerapan Standar Pemanfaatan FABA dari PLTU dan Standar Embung Air pada tahun 2024. Selanjutnya juga dipaparkan secara singkat terkait keberadaan Hutan Penelitian Way Hanakau dan Hutan Penelitian Tanjung Agung yang berlokasi di Prov. Lampung. Output dari rakor ini adalah setiap pelaksanaan tugas UPTD KPH dan UPT KLHK dapat mendukung tiga arah kebijakan umum pembangunan kehutanan Prov. Lampung, yaitu mempertahankan hutan yang masih bagus, memperbaiki hutan yang sudah rusak, dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan untuk kesejahteraan. https://www.instagram.com/p/CpCGZJ0v9ks/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#Repost @pustandpi • • • • • • Sahabat Bumi, Salah satu konsep standar yang telah diusulkan Pustandpi dalam rangka mendukung kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ialah Standar Perhitungan Penurunan Emisi dan/atau Peningkatan Serapan Gas Rumah Kaca. Simak selengkapnya pada gambar ya! #Pustandpi #FOLUNetSink2030 #Indonesia'sFOLUNetSink2030 https://www.instagram.com/p/Co4OKkGPH7z/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#repost #pustandpi #folunetsink2030 #indonesia

Rekan Penerap Standar, Dalam rangka pencermatan dan pemutakhiran daftar standar yang dirumuskan BSILHK Tahun 2022, Pusat Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK (Pusfaster) melaksanakan Rapat Koordinasi di Bogor dari tanggal 16 s/d 17 Februari 2023. Rakor yang dibuka oleh Sekretaris BSILHK, Dr. Nur Sumedi, S.Pi., M.Si. dan dipandu langsung oleh Kepala Pusfaster, Yeri Permata Sari, S.Hut., M.T., M.Sc. ini dihadiri oleh Kepala Pustandpi dan para Kepala Balai Besar/Balai lingkup BSILHK, serta juga perwakilan dari Pusdarling dan Pustarhut. Dari BPSILHK Palembang, dihadiri oleh Kepala Balai, Bayu Subekti, S.IP., M.Hum. dan Kepala Seksi Pengujian dan Verifikasi Penilaian Kesesuaian, Ismed Syahbani, S.Hut. Beberapa hal yang dibahas dalam Rakor tersebut adalah sasaran penerap, regulasi terkait, dan lokus penerapan standar. Selain itu juga dibahas mengenai desain fasilitasi penerapan dalam proses bisnis Pusat dan UPT BSILHK, serta pola penerapan standar instrumen LHK. Output yang didapatkan dari hasil Rakor selama dua hari tersebut antara lain, yaitu 1.) Daftar standar yang telah lengkap yang akan dibahas bersama Ditjen Teknis KLHK atau K/L lain agar dapat dititipkan melalui instrumen kebijakan/regulasi, 2.) Strategi pemasaran standar yang sesuai untuk setiap cluster penerap standar, dan 3.) Lokus spesifik penerapan untuk masing-masing standar untuk dipetakan agar penerapan standar tersebut sesuai dengan karakteristik/spesifikasi wilayah. https://www.instagram.com/p/Co3rR7gP7sC/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#Repost @birocan_klhk • • • • • • PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KLHK DENGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH Penyerahan MoU antara KLHK dengan Universitas Islam Negeri Raden Fatah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Februari 2023. Rektor Universitas Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag, M,Si hadir di Jakarta untuk menandatangani Naskah MoU dengan Sekretaris Jenderal KLHK, Dr.Ir. Bambang Hendroyono,MM. Nota kesepahaman ini berjudul Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan adanya Kerjasama antara KLHK dengan Perguruan Tinggi diharapkan peran Perguruan Tinggi melalui Tridharma tersebut dapat mendorong kinerja pembangunan LHK. Ruang lingkup Kerjasama terdiri atas: a. Pendidikan dan pengajaran dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan; b. Pengkajian, publikasi, dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c. Sosialisasi dan penyuluhan sebagai bagian dari pengabdian pada masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan; d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; e. Berbagi pakai data dan informasi sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan f. Kegiatan lain bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. KLHK telah melakukan MoU dengan banyak perguruan tinggi disetiap region di Indonesia. Hingga saat ini telah ada sekitar 74 MoU dan Perjanjian Kerjasama yang terjalian antara KLHK dengan Perguruan Tinggi di Indonesia. Total seluruh kerjasama yang ada mencapai 1471 kerjasama baik dengan Intansi Pemerintah, Badan Usaha, Civil Society, dan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan lainnya. https://www.instagram.com/p/Cow5HZVPwap/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#repost

Rumah Baru

View this post on Instagram

#Repost @bli_klhk • • • • • • TPTJ-Silin, untuk Peningkatan Produktivitas Hutan Alam Tidak Produktif Hutan alam dari tahun ke tahun terus menurun produkvitasnya. Pemerintah telah berupaya mencari solusi untuk meningkatkan produkvitas hutan alam dengan penerapan sistem silvikultur TPTJ-Silin (Tebang Pilih Tanam Jalur dengan Teknik Silvikultur Intensif). Sistem silvikultur TPTJ-Silin merupakan sistem yang menerapkan adanya jalur tanam dan jalur antara, di mana jalur tanam dibersihkan selebar 3-4 m dan jalur antara selebar 16-17 m. Target produksi kayu pada rotasi tebang 25 tahun 3 adalah 400 m /ha (Soekotjo, 2009). Beberapa pihak melakukan uji coba TPTJ-Silin pada kondisi hutan alam bekas tebangan (LOA) yang masih “baik dan sedang”, namun hasilnya tidak optimal karena pertumbuhan tanaman terhambat setelah mencapai tingkat tiang (Darwo, 2015). Lalu, pada kondisi hutan alam seperti apa TPTJ-Silin sebaiknya diterapkan? Simak bahasannya dalam Policy Brief Volume 14 No. 3 tahun 2020, terbitan @p3sekpi.bli di http://simlit.puspijak.org/Newface/detailPub/other/306 __ Follow @bli_klhk @p3sekpi.bli #bli_klhk #kementerianlhk #policybrief (di Balai Litbang LHK Palembang) https://www.instagram.com/p/CLS4PEnAT-w/?igshid=5aszvamo2q75

#repost #bli_klhk #kementerianlhk #policybrief

#Repost @kementerianlhk • • • • • • Halo #SobatHijau, tahun ini HKAN akan digelar di Nusa Tenggara Timur. Hari Konservasi Alam Nasional, yang biasa disingkat HKAN, merupakan hari peringatan yang memiliki tujuan untuk mengampanyekan pentingnya konservasi alam bagi kesejahteraan masyarakat. HKAN juga memiliki tujuan untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelamatkan ekosistem alam. HKAN ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Hari Konservasi Alam Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) senantiasa memperingati HKAN pada tanggal 10 Agustus setiap tahunnya sebagai salah satu agenda besar KLHK. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam hal ini Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) NTT terpilih untuk menerima tongkat estafet menjadi tuan rumah puncak perayaan peringatan HKAN ke-12 tahun 2021. Calon lokasi puncak kegiatan peringatan HKAN tahun 2021 adalah di Kota Kupang, tepatnya di area Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Kupang dan Pantai Lasiana. Kedua calon lokasi tersebut letaknya merupakan satu hamparan yang saling berhubungan. Sebagai upaya persiapan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno pada beberapa waktu lalu telah meninjau calon lokasi puncak kegiatan HKAN 2021. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE, serta Analis Kebijakan Utama pada Pusat Kebijakan Strategis KLHK juga telah mengunjungi lokasi tersebut dalam kesempatan dan waktu yang berbeda guna memantapkan persiapan. Kepala BBKSDA NTT, Timbul Batubara menyampaikan bahwa HKAN 2021 di Kupang, NTT menjadi momen spesial bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mengekplorasi ide, pikiran dan gagasan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Berbagai kegiatan tersebut antara lain atraksi seni dan budaya, jambore atau kemah konservasi alam, pameran budaya dan konservasi alam, lomba foto dan video, penanaman pohon cendana, temu kader konservasi, bedah buku Ring of Beauty East Nusa Tenggara, hingga pucak acara peringatan HKAN pada tanggal 10 Agustus 2021. Sumbet: BBKSDA NTT #HKAN #konservasi #satwakita #KLHK #ksd (di Balai Litbang LHK Palembang) https://www.instagram.com/p/CLKAdZKgOg9/?igshid=1u1hx30sffvfp

#repost #sobathijau #hkan #konservasi #satwakita #klhk #ksd

#Repost @bli_klhk • • • • • • Pendanaan Pembangunan Berbasis Ekologi di Provinsi Kalimantan Timur Tinjauan atas Skema Result Based Payment sebagai Insentif REDD+ __ Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berbasis ekologi, perlu digali peluang-peluang pendanaan, baik yang bersumber dari anggaran pemerintah, swasta, maupun dari filantropi atau donor. Salah satu upaya optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk mendukung pembangunan berbasis ekologi di tingkat tapak dilakukan melalui reformasi mekanisme transfer fiskal antar-pemerintahan yang berjalan saat ini menjadi lebih pro terhadap pengelolaan sumber daya alam yang lestari. Konsep ini populer dengan istilah transfer fiskal berbasis ekologi atau ecological fiscal transfer yang telah banyak dikembangkan di berbagai negara. Salah satu sumber pendanaan potensial untuk mendukung pembangunan berbasis ekologi saat ini adalah dana-dana filantropi yang ditujukan untuk pengendalian perubahan iklim. Komitmen untuk menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius dalam rangka pengendalian perubahan iklim telah diikuti oleh komitmen berbagai negara maju untuk memberikan insentif atau penghargaan terhadap kinerja negara berkembang dalam menurunkan emisinya. Salah satu mekanisme insentif yang digunakan adalah skema result based payment (RBP) atau pembayaran atas hasil penurunan emisi yang telah dicapai. Apa dan bagaimana RBP dapat disimak pada website @p3sekpi atau pada tautan http://simlit.puspijak.org/Newface/detailPub/buku/136 https://www.instagram.com/p/CK-n9MGAVEh/?igshid=gqsa8b1gc9jr

#repost

_sobatinovasi_ Bulan Februari ini menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia. Masih ingatkan kalau setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Reposted @kementerianlhk @bli_klhk Selama 5 tahun terakhir, HPSN menjadi momentum untuk membangun kesadaran publik dalam upaya-upaya pengurangan sampah. Upaya tersebut ternyata membuahkan hasil yang sangat positif. "HPSN 2021 harus menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia, dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi Indonesia," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana disampaikan dalam Surat Edaran tentang HPSN 2021 tertanggal 1 Februari 2021, yang ditujukan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota. Menteri Siti menyampaikan sudah saatnya platform HPSN digeser ke upaya-upaya penanganan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan melalui pengembangan sektor usaha pengumpulan dan pengangkutan sampah, industri alat dan mesin pengolah sampah, industri daur ulang, industri komposting dan biogas, serta industri sampah menjadi energi alternatif. "Memanfaatkan momentum positif tersebut, maka HPSN 2021 dijadikan platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkular (circular economy) dan sampah menjadi sumber energi," katanya. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021 mengambil tema “Sampah Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi”. Penyelenggaraan peringatan HPSN 2021 di seluruh wilayah di Indonesia dilaksanakan secara online. Fokus kegiatannya dilakukan melalui upaya-upaya pengelolaan sampah yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi. Ragam kegiatan peduli sampah dilaksanakan dari tingkat nasional hingga daerah yang melibatkan pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan elemen masyarakat. __ Follow @bli_klhk @bsucendana_dwpbli #bli_klhk #kementerianlhk #KLHK #HPSN #PIlahSampah (di Balai Litbang LHK Palembang) https://www.instagram.com/p/CK5GjyvAjln/?igshid=9cm7aj1ap8ua

#bli_klhk #kementerianlhk #klhk #hpsn #pilahsampah

Trending Blogs

Recently Viewed Blogs

BPSILHK Palembang