Jemari Berdansa @diambangfajar - Tumblr Blog

. Kita tidak akan pernah merasa kecil jika tidak pernah melihat atau mencoba melihat kebesaran-Nya. . . . . #sanghyangheuleut #kbb #cipatat #travel #adventure (at Sanghyang Heuleut)

#travel #kbb #sanghyangheuleut #adventure #cipatat

. takode..kode.. takode..kodee.. hei nyanyian kode.. . . . . . #warkopdki #reborn

#reborn #warkopdki

. come on, dear. not everyone can move on their own, others need to go together. . . . 🍃

: kita tidak tinggal diam, kita tidak hanya mengkritik, bukan lagi urun angan, kita pilih turun tangan. . . . . . Pejuang, bukan? Hadapi!

Jadi bagaimana? . . . . . 👉

Sudut pandang bisnis tidaklah selalu memecahkan masalah, terkadang ia lahir dari dirimu sendiri. . . . Lahir dari apa yang kamu miliki.

Kemerdekaan berpendapat adalah ancaman politik. Revolusi mental? Mental sami'na wa atho'na. _____________________ @Regrann from @lbhbandung - #KAMIBERSAMADANDHY MERAWAT DEMOKRASI DENGAN KRITIK* Upay pembungkaman terhadap suara kritis kembali terjadi. Lagi-lagi pasal karet pencemaran nama baik menjadi ‘senjata’ kriminalisasi. Rabu, 6 September 2017 yang lalu jurnalis dan aktivis kebebasan berekspresi Dandhy Dwi Laksono dilaporkan oleh Dewan Pengurus Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan, ke Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan tuduhan menghina dan menebarkan kebencian pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. Dandhy dilaporkan ke polisi dengan menggunakan delik pasal UU ITE. Kasus Dandhy ini menambah panjang deretan kemerdekaan warga negara untuk berpendapat dan berekspresi di Indonesia yang direpresi. Kritik warga terhadap penguasa ditanggapi dengan pelaporan pidana ke polisi. Ekspresi politik dimaknai ancaman bagi pemerintah. Opini warga dilawan dengan upaya pidana. Merujuk pada data Safenet, sampai dengan Mei 2017, dari 192 kasus yang dicatat, 44 persen orang yang dilaporkan adalah orang awam, termasuk buruh, karyawan, dan ibu rumah tangga. Sementara itu, ada 23 orang aktivis (11 persen) yang menjadi pihak terlapor . 69 Pelapornya adalah pejabat (Safenet Indonesia).Sementara, pejabat serta aparatur negara (dari polisi, kepala instansi, hingga menteri) hanya pernah 17 kali (8 persen) dilaporkan. Pasal ITE yang paling banyak digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) soal pencemaran nama baik, sebanyak 149 kasus (77 persen). Di antara 23 kasus tersebut, dua di antaranya menimpa Gendo, ketua ForBALI, yang dilaporkan Ormas Posko Perjuangan Rakyat (Pospera). Gendo dilaporkan karena kritik pedasnya dalam advokasi penolakan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Ada juga kasus Haris Azhar, saat jadi Koordinator KontraS, dilaporkan Polri, BNN, TNI dan Johnly Nahampun ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik karena mempersoalkan mafia narkoba yang melibatkan aparat negara. Padahal kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah wujud nyata partisipasi warga negara yang mesti dihormati dan dirawat oleh

#kamibersamadandhy