Visi dan Misi Capres/Cawapres tentang Pajak
Pemilu Presiden tinggal dua bulan lagi. Hingar bingarnya sudah menyita banyak energi bangsa ini. Saling cela dan membuka aib serta luka lama bertaburan menghiasi di hampir semua media sosial maupun media massa. Keriuhan itu mengaburkan visi dan misi kedua pasangan capres-cawapres yang akan berlaga. Padahal yang rakyat butuhkan bukan caci maki dan cacat mereka, rakyat lebih ingin tahu tentang program-program yang akan mereka bawa saat sudah menjabat sebagai pemimpin negeri ini.
Sebenarnya dua pasang capres dan wapres ini memiliki visi-misi yang mereka publish dalam website mereka.Visi-misi yang mereka tampilkan adalah tentu saja adalah mengenai janji-janji mereka untuk menyejahterakan rakyat Indonesia apabila mereka terpilih, melalui peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pembangunan industri dan lain-lain. Janji-janji manis itu memang terdengar indah, tapi tentu tak mudah merealisasikannya.
Untuk mewujudkan visi-misi tersebut di atas pasti dibutuhkan biaya yang tak besar. Negara ini tak bisa lagi membiayai pengeluarannya dengan mengandalkan penjualan sumber daya alam, pajak mau gak mau menjadi tulang punggung lebih dari 70% APBN, dan porsi itu akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Berbeda dengan Pemilu Presiden di Amerika Serikat, yang menempatkan pajak sebagai isu penting dalam kampanye mereka hingga dapat mempengaruhi keputusan rakyat untuk memilih capresnya, di Indonesia pajak tidak terlalu dibahas gamblang dalam visi-misi mereka, meski bukan berarti tidak ada.
Tulisan berikut akan mencoba menyandingkan visi dan misi masing-masing pasangan capres-cawapres tentang pajak, tanpa bermaksud memihak ke salah satu pihak tertentu.
Prabowo Subianto - Hatta Rajasa
Dalam visi-misi yang mereka ungkap di website selamatkanindonesia.com yang setebal pasangan ini menyebutkan kata "pajak" sebanyak 15 (lima belas) kali, kami akan cuplikan sebagai berikut :
Dalam butir 8 tersebut sebagai mana disebut dalam halaman 3 visi-misi pasangan ini, mereka menyebut kata pajak sebanyak 11 kali. Masih di butir yang sama di bagian 8 c di halaman 4, mereka kembali menyebut kata pajak sebagai berikut :
Dalam bidang pembiayaan sebagai mana dicantumkan dalam butir 10 di halaman 5, pasangan ini kembali menyebutkan kata pajak sebagai berikut :
Di romawi III Membangun Kembali Kedaulatan Pangan, Energi dan Sumberdaya Alam di halaman 8, mereka mencantumkan pajak untuk mewujudkan visi dan misinya, sebagai berikut :
Selanjutnya di romawi IV di halaman 8 untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan reformasi pendidikan, pasangan ini kembali menyebut kata pajak, sebagai berikut :
Joko Widodo - Jusuf Kalla
Dari visi-misi pasangan ini yang mereka publish dalam website jkw4p.com, penulis menghitung mereka menyebutkan kata "pajak" sebanyak 5 (lima) kali dalam visi-misi mereka yang setebal 41 halaman, sebagai berikut :
Di bidang penegakan hukum yang berkeadilan pasangan ini memberi penekanan pada 42 prioritas utama di halaman 24, salah satunya adalah pajak, sebagai berikut :
Untuk mewujudkan program berdikari di bidang ekonomi di halaman 33-34, pasangan ini kembali menyebutkan kata pajak dalam visi-misinya sebagai berikut :
Dari sandingan di atas kita bisa melihat bahwa pajak tidak mendapat porsi besar dalam visi-misi pasangan capres/cawapres. Strategi mereka dalam meningkatkan penerimaan pajak juga normatif, padahal tantangan penerimaan pajak lima tahun ke depan sangatlah berat. Sehingga diperlukan pemimpin yang mempunyai kreativitas dan ketegasan dalam menyusun kebijakan perpajakan.
Namun pilihan tetap Anda yang menentukan.