Dalam melakukan bisnis jual beli properti, tidak hanya dibutuhkan kesepakatan di antara penjual dan pembeli, namun juga terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebagai salah satu kewajiban kepada Negara. Kewajiban tersebut adalah pembayaran pajak dalam pengalihan properti yang harus dilakukan oleh pembeli dan penjual.
1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Undang-undang No 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU PBB, PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Pengaturan mengenai BPHTB terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Di dalam UU disebutkan bahwa yang termasuk objek pajak yaitu perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau instansi yang meliputi kegiatan jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, hadiah, dan beberapa hal lain.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU BPHTB, BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. BPHTB tersebut dikenakan kepada pembeli (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU BPHTB). Besarnya tarif pajak BPHTB adalah sebesar 5%.
Besar BPHTP adalah 5% dari nilai transaksi setelah dikurangi NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Nilai NPOPTKP berbeda-beda bergantung kebijakan setiap daerah. Contoh nilai perhitungan adalah sebegai berikut:
Harga beli rumah misal di daerah Tangerang adalah sebesar Rp 130 juta
NPOPTKP kota Tangerang sebesar Rp 30 juta.
Besar BPHTP = 5% x (harga rumah ? NPOPTKP) = 5% x (130 juta ? 30 juta) = Rp 5 juta
3. Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPh Pasal 4 ayat 2)
Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Tarif PPh yang dikenakan terhadap penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah atau bangunan.
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pengaturan mengenai PPN terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) dari nilai transaksi.
Pajak ini hanya dikenakan satu kali pada saat Anda membeli rumah baru. PPN dikenakan pada transaksi di atas Rp 36 juta. Besar nilai PPN adalah 10%. Jika Anda membeli rumah dari pengembang, biasanya pembayaran PPN dapat Anda lakukan melalui pengembang. Akan tetapi, jika Anda membeli rumah melalui perorangan Anda harus membayarnya sendiri setelah transaksi selesai paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah transaksi. ?Anda juga harus segera melapor ke kantor pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah transaksi.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah di dalam Daerah Pabean (Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU PPN). Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPN, Tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).
Besarnya tarif PPnBM bagi kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya adalah sebesar 20% (dua puluh persen). PPnBM dikenakan hanya 1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
Pembatasan pengenaan PPnBM, hanya dikenakan untuk kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dari jenis non strata title dengan luas bangunan 350 m2 atau lebih dan dari jenis strata title dengan luas bangunan 150 m2 atau lebih.
PPnBM adalah jenis pajak jual beli rumah yang khusus. Pajak ini hanya akan dikenakan kepada Anda yang membeli rumah dari pengembang dan rumah yang Anda beli termasuk dalam barang merah. Rumah yang termasuk dalam kategori barang mewah memiliki luas bangunan lebih dari 150 m2 atau dengan harga jual bangunan rumah yang melebihi Rp 4 juta rupiah untuk setiap m2. Besar nilai PPnBM adalah 20% dari harga jual rumah. Pajak ini dapat Anda bayar saat transaksi berlangsung.
Pajak BBN dikenakan kepada Anda selaku pembeli untuk biaya balik nama pada sertifikat. Besar pajak BBN bergantung pada setiap daerah. Akan tetapi, pada umumnya BBN dikenakan sekitar 2% dari nilai transaksi atau harga jual rumah. Anda akan mendapat kemudahan jika membeli rumah melalui pengembang karena biasanya BBN akan diurus oleh pihak pengembang dan Anda sebagai pembeli tinggal membayar. Berbeda jika Anda membeli dari perorangan, maka Anda harus mengurusnya sendiri.
Sumber : Alsha Alexandra Kartika dan Property Kita Content Team
http://hotdealrumah.com/pajak-jual-beli-rumah/
discoholicmusic
2087
theartofmadeline
areudirty
titsay
jacobvanloon