Tanpa judul @putut-wiryawan - Tumblr Blog

Kebijakan pengerahan personel militer dalam pengamanan Kejaksaan banyak dikaitkan dengan sirkumstansi politik yang berkembang di tanah air belakangan ini, khususnya isu matahari kembar, masih kuatnya pengaruh Jokowi di kabinet, dan upaya strategis Presiden Prabowo untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Isu bahwa Polri masih menjadi proksi politik Jokowi dan potensial menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh rezim Presiden Prabowo, yang menempatkan Kejaksaan sebagai ujung tombak utama, dinetralisir dan dikuatkan melalui dukungan militer di belakangnya, boleh jadi benar adanya. Jika kita tilik secara cermat, dalam beberapa tahun terakhir, Kejaksaan menunjukkan kinerja gakkum yang impresif seperti dalam pengungkapan kasus korupsi Jiwasraya, Duta Palma, minyak goreng, hingga megakorupsi timah yang menelan kerugian negara sebesar 300 triliun. Sebaliknya, Polri yang juga mengemban mandat untuk melakukan gakkum terlihat kedodoran kinerjanya, bahkan disinyalir tidak steril pada masa Pemilu 2024 yang lalu. Istilah Partai Coklat (Parcok) merupakan kiasan untuk menyebut institusi ini sebagai proksi politik kekuatan tertentu. Diferensiasi capaian antara kedua lembaga ini disinyalir memunculkan tensi tersendiri. Muncul juga isu bahwa penjagaan Kejaksaan oleh TNI terkait erat dengan kasus petinggi Polri yang sedang diusut oleh Kejaksaan.

#sirkumtasi politik

Indonesia saat ini, tampaknya mengalami nasib buruk serupa, atau lebih buruk dari itu. Untuk mengubah nasib buruk tersebut, dan menjadikannya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hemat saya, kembali ke Pancasila dan pemberlakuan UUD 1945 asli, merupakan langkah elegan. Dalam tekad dan semangat demikian, doktrin egalitarian wajib, layak, dan patut didekonstruksi dan ditransformasikan ke doktrin keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam doktrin ini, proporsionalitas hak dan kewajiban, proporsionalitas tugas dan tanggung-jawab, keberlakuan hukum profetik, serta dorongan moral untuk berlomba-lomba dalam kebajikan, diunggulkan daripada sekadar berhukum secara rutinitas.

#pancasila

#bekal kebudayaan

Situasi dan kondisi negeri ini, sejak era reformasi, membenarkan hadirnya Nekolim itu. Negara-negara asing, beserta oligarki sebagai kaki-tangannya, telah berhasil menguasai sebagian besar sumberdaya alam negeri ini. Partai-partai pun telah dikendalikan melalui campur-tangan urusan keuangan, penentuan pimpinan, dan pragmatisasi visi-misinya. Presiden sebagai petugas partai, beserta kabinetnya, bahkan seluruh pejabat publik, birokrasi, aparat negara, telah dibelinya, sehingga mereka pasti tunduk dan taat pada perintah oligarki sebagai majikannya.

#pejabat aparat bersekongkol

Kita percaya, pemerintah tidak gegabah mengambil langkah luar biasa dalam menangani masalah pagar laut dan pemanfaatan lahan di luar yang seharusnya. Pasti, sudah cukup lama tim yang dibentuk Presiden mengumpulkan data penyimpangan hukum yang terjadi. Dan tentu, tim itu bekerja ekstra cepat. Kalau langkah tegas pemerintah terus berlanjut tanpa pandang bulu, masyarakat akan memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja mereka. Sebaliknya, bila hangat-hangat tahi ayam, Indonesia Emas 2045 makin jauh dari harapan.

#kawasan puncak bogor

APBN berfungsi sebagai shock absorber atau penyangga bagi dampak negatif yang dapat timbul dari ketidakpastian ekonomi global. Dengan total APBN yang disalurkan melalui KPPN dengan jumlah yang cukup mesar, mencapai rata-rata lebih dari Rp 4 triliun, diyakini berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada Kaupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Selain itu melalui APBN yang disalurkan KPPN Purworejo, diyakini menjadi salah satu pendorong terwujudnya perbaikan layanan publik pada berbagai bidang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Hukum, Pertanahan, Kebudayaan, Pariwisata, Ketanagakerjaan dan lain-lain.

#kebumen lebih miskin daripada purworejo

Persoalan-persoalan yang kontraproduktif terhadap reformasi sektor keamanan pada era Presiden Joko Widodo ini kian mengental pada era Presiden Prabowo. Penunjukan perwira aktif militer sebagai Seskab dan Direktur Utama Bulog tentu melukai perasaan publik dan spirit reformasi. Begitu juga dengan wacana pembentukan Kodam-Kodam baru agar kompatibel dengan struktur kepolisian dan pemerintahan daerah yang dianggap meninggalkan aras maritim dan cenderung kontinentalis seperti orde baru. Pada era Presiden Prabowo Subianto, TNI juga dilibatkan pada wilayah sipil yang sangat kental seperti Satgas Kehutanan dan Satgas Kejahatan Khusus (Judol, Narkoba, dan lainnya), yang notabene tugas-tugas sedemikian dapat dipangku oleh kepolisian yang memiliki ranah pengamanan di level domestik. Publik sangat memahami dalam beberapa kasus seperti swasembada pangan yang menjadi target pemerintah bahwa banyak sekali kendala-kendala pada proses produksi, rantai distribusi, sehingga membutuhkan pejabat dengan disiplin dan ketegasan yang tinggi. Namun demikian, tekanan kebutuhan tersebut tidak bisa serta-merta menegasikan pejabat sipil untuk menduduki jabatan tertinggi sesuai dengan peruntukannya.

#reformasi 1998

#kpk menetapkan hasto tersangka

Jika kita mencermati secara saksama dalam periode sangat awal (early period of governance) pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menampilkan suatu karakteristik politik yang khas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yakni ide-ide politik yang orisinil, empirik, dan menjadi unique point (baca; kekhasan) dari Presiden Prabowo yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Beberapa ide-ide politik itu ada yang menuai dukungan, tak jarang juga mendatangkan kontroversi. Sebut saja ide untuk menggelar Pemilu secara representatif melalui parlemen demi menekan biaya elektoral, denda damai koruptor, hukum koruptor 50 tahun, bahkan di tataran internasional sewaktu beliau menjabat sebagai Menhan RI, ia maju ke depan gelanggang internasional dengan menyodorkan proposal damai untuk Rusia dan Ukraina, walaupun ditolak secara mentah-mentah oleh Zelensky karena dianggap pro-Putin (ingat; pada waktu itu tidak ada satupun pemimpin negara yang melakukan hal yang serupa dengan Prabowo). Baru-baru ini, ide politik orisinal kembali Presiden Prabowo lontarkan terkait upaya untuk membentuk koalisi permanen di pemerintahannya.

#koalisi permanen

#pagar laut

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS selain menciptakan peluang dari sisi ekonomi dan perdagangan, juga memiliki risiko-risiko ekonomi politik yang harus diwaspadai dan dicermati secara saksama. Geopolitik dunia saat ini didominasi oleh pertikaian antara Amerika Serikat vis a vis Tiongkok dan Rusia. Amerika Serikat dan Tiongkok bertikai di Indo Pasifik dan melakukan perang dagang dalam satu dekade terakhir. Amerika Serikat juga bertikai dengan Rusia dalam hal invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS berpotensi memicu tekanan geopolitik dari Amerika Serikat dan sekutunya yang dapat menghambat arus konektivitas barang dan jasa ke Indonesia, serta mempengaruhi volume perdagangan satu sama lain.

#tiongkok

Agar kebinasaan bangsa bisa dicegah, dan serta-merta eksistensi bangsa dapat dikokohkan/dipulihkan, maka semua ormas, golongan, partai, atau kelompok manapun yang menganut isme-isme bertentangan dengan Pancasila, wajib dibubarkan. Singkat kata, perkuat kembali penjiwaan terhadap nilai-nilai Pancasila, sekaligus waspada dan lawan terhadap bahaya laten komunis beserta aliran-aliran sejenis lainnya.

#rakyat melawan

5 postingan!

#5 posts #tumblr milestone

Kemenhan RI dan TNI yang mengelola anggaran pertahanan sejatinya sangat diuntungkan dengan naiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden. Faktor idiosinkratiknya sebagai prajurit militer dan mantan Menteri Pertahanan adalah modal dasar bagi Kemenhan RI dan TNI untuk mendapatkan “keistimewaan”. Hal ini tergambar jelas pada bagaimana Presiden Prabowo berencana membangun kodam- kodam baru agar kompatibel dengan pemerintahan daerah dan kepolisian secara teritorial. Jika kita merujuk pada proses reformasi sektor pertahanan yang berlangsung sejak 2002, wacana pembangunan kodam baru ini kental dengan spirit pertahanan kontinental berbasis teritorial, sedangkan Indonesia dari sisi geografis adalah negara maritim dan masih berkomitmen untuk menjadi poros maritim dunia. Sederhananya, ada kontradiksi kebijakan antara Presiden Prabowo dengan pendahulunya Presiden Jokowi. Selain itu, TNI pada era Presiden Prabowo juga mengalami penebalan-penebalan fungsi di luar fungsi pertahanan seperti pelibatan TNI sebagai Satgas Penertiban Kawasan Hutan, serta Satgas Judol, Narkoba, Penyelundupan dan Korupsi (Satgas Empat Kejahatan yang merugikan negara) yang notabene tidak termasuk pada tupoksi TNI sebagai komponen utama pertahanan negara (Komput).

#pemangkasan anggaran

Kisah-kisah Prabowo kental dengan pengalamannya sebagai prajurit militer. Baginya, militer adalah dirinya sendiri. Ia sangat mencintai dunia kemiliteran. Prabowo adalah prajurit tempur, komandan lapangan, bukan prajurit di belakang meja. Pengalamannya yang panjang di dunia militer dan didikan keras ala prajurit Kopassus telah membentuk karakternya sebagai pemimpin yang selalu waspada, jeli memetakan ancaman, tegas dan tanpa kompromi, cepat mengambil keputusan, dan sangat menjunjung tinggi loyalitas dalam relasi komandan dan bawahan. Meskipun sudah menjadi Menteri Pertahanan dan Presiden Indonesia saat ini, Prabowo tidak segan untuk memberikan salam hormat khas militer kepada para mantan komandannya seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Agus Widjojo, Subagyo HS, dan lainnya. Dalam bukunya berjudul “Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Prabowo”, ia bertutur dengan penuh haru bagaimana ia berjuang menyelamatkan komandannya Kapten TNI Anumerta Sudaryanto yang gugur di pelukannya pada saat Operasi Seroja, Timor Timur, pada 1976. Mungkin yang paling menyakitkan bagi Prabowo dalam sejarah karir militernya adalah saat ia dicopot dari jabatan Pangkostrad oleh Wiranto. “I ask my self, I feel no shame”, demikian kalimat legendaris yang ia ucap saat tiga bintang itu dicopot dari pundaknya.

#kekuasaan

#ruwahan

Eksistensi kebijakan jaminan sosial nasional memiliki hubungan relasional yang erat dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh kapasitas produksi unit-unit usaha nasional, baik sektor pemerintah maupun sektor swasta dalam memproduksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa, terlebih lagi barang dan jasa yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi, hanya dapat diproduksi oleh unit-unit usaha yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang baik.

#indonesia emas

Trending Blogs

Recently Viewed Blogs

Tanpa judul