Sudah terhitung 6 bulan sejak pemerintah mengumumkan kasus covid-19 pertama di negeri ini, tepatnya pada bulan Maret 2020. Selama itu pula sudah banyak masyarakat yang terkena dampaknya, total sekitar 200 ribu jiwa (10/09/20) masyarakat positif covid-19 dan harus menjalani perawatan. Dengan penambahan kasus 3.000/hari tentu menjadikan negeri ini dengan rate positif tertinggi di Asia Tenggara. Belum lagi dengan tingkat kematian (death rate) di atas 4% yang semakin membuatnya kian ditakuti sebagai "Macan Asia".
Bukan tanpa sebab, sejak awal kemunculannya pada bulan Desember 2019 di Wuhan praktis belum ada langkah tepat guna yang dilakukan penguasa. Mulai dari testing PCR yang lambat di awal kemunculan covid-19, aturan yang tumpang tindih antar lembaga negara, hingga penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat dan tenaga medis yang kurang memadai. Masih segar di ingatan ketika penguasa memberikan subsidi kepada sektor pariwisata saat negara tetangga sudah bersiap untuk melakukan pembatasan sosial. Meskipun pada akhirnya dilakukan pembatasan sosial di beberapa wilayah pada bulan April 2020, namun hal ini dirasa sudah cukup terlambat.
Bulan Mei 2020, penguasa mengambil tindakan ekstrim dengan menerbitkan aturan terkait hutang luar negeri dalam jumlah besar serta tenor yang sangat lama. Alasannya sudah pasti untuk membantu ketahanan dalam menghadapi pandemi covid-19. Beberapa orang mungkin sudah lupa atau bahkan tidak peduli seberapa kontroversinya aturan ini. Selain itu, konkrit pelaksanaannya pun sampai sekarang belum terasa signifikan. Tenaga medis masih kekurangan ventilator, hazmat, masker medis dan beberapa perlengkapan lain di saat kasus positif covid-19 kian meningkat. Di lain pihak, stimulus ekonomi sudah mulai diberikan seperti kartu prakerja, bantuan subsidi upah, bantuan UMKM serta bantuan ekonomi lainnya. Mungkin sejak awal penguasa memang lebih fokus terhadap sektor ekonomi dan "menomorsekiankan" sektor kesehatan.
Embel-embel new normal seolah menjadi pembenaran dari sekian banyak kebingungan penguasa. Tepatnya pada bulan Juli 2020, negara tetangga mulai memberlakukan sistem new normal yaitu semacam adaptasi kebiasaan baru dalam beraktivitas di masa pandemi. Tentu hal tersebut seharusnya dilakukan ketika tingkat kasus positif covid-19 sudah menurun. Seolah tak mau ketinggalan, masyarakat dipaksa untuk menerima new normal di saat kasus positif covid-19 justru masih melonjak tinggi. Seolah mengisyaratkan bahwa penguasa sudah "lempar handuk" dalam menangani pandemi ini.
Aturan new normal menyebabkan protokol pembatasan sosial menjadi lebih longgar dan kurang efektif. Yang artinya, masyarakat dipaksa menggunakan imunitas diri (herd immunity) dalam menjalankan aktivitasnya namun tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Informasi mengenai penambahan kasus covid-19 yang biasa ditayangkan setiap hari pun mendadak dihentikan dengan alasan kurang informatif dan dapat menurunkan semangat masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19.
"Terdengar aneh, tapi ya sudahlah masyarakat juga tidak terlalu peduli".
Mau bagaimana lagi, malang tak dapat ditolak untung tak dapat diraih. Bulan September yang semula direncanakan sebagai pelaksanaan pesta demokrasi pilkada terpaksa diundur di bulan Desember 2020 dengan catatan "pilkada harus tetap dilaksanakan". Beberapa kampanye calon kepala daerah sudah mulai dilakukan, mulai dari acara konser, jalan sehat, sepeda santai yang (semoga) masih menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.
Dengan perkiraan vaksin sudah diperoleh pada bulan Januari 2021, kira-kira dibutuhkan 40% dari total populasi untuk menjadikan masyarakat kebal terhadap covid-19. Yang artinya dari sekitar 260 juta jiwa penduduk di negeri ini, akan ada sekitar 100 juta jiwa yang perlu mendapatkan vaksin. Dengan estimasi dapat dilakukan 100 ribu vaksinasi per hari, maka dibutuhkan 1.000 hari agar dapat menyelesaikan proses vaksinasi. Yang artinya masih sekitar tahun 2023 negeri ini baru "terbebas" dari pandemi covid-19.
"Itupun jika proses vaksinasi dapat mencapai 100 ribu jiwa per hari, jika hanya 10 ribu atau 1.000 per hari?"
"Belum lagi jika perizinan dan pengadaan vaksin yang dibuat rumit, apakah nantinya dapat tepat waktu?"
