#focusgroupdiscussion

[edomedia]

FGD Penerbitan Buku Amazing West Celebes: Katakan dengan Gambar

Mamuju, Sulbar, EDITOR.ID,- Dalam rangka memperkaya literasi dan memperkenalkan keindahan alam, budaya serta potensi Sulawesi Barat, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) terkait penerbitan buku Amazing West Celebes di Hotel Matos, Mamuju (4/12/2024). Acara ini dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Dr. Bahtiar Baharuddin, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulbar…

FGD Penerbitan Buku Amazing West Celebes: Katakan dengan Gambar

[baliportalnews]

Upaya Percepatan Kemandirian Fiskal Daerah, Bapenda Kota Denpasar Gelar FGD

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Dalam upaya akselerasi percepatan kebijakan fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta perbaikan kualitas dan pemerataan pelayanaan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar melaksanakan Focus Group Discussion yang dilaksanakan di Hotel Prime Plaza, Sanur, pada Jumat (20/10/2023). Pelaksanaan FGD dibuka oleh  Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Dewa Nyoman Semadi mengambil tema ‘Akselerasi Kemandirian Fiskal Untuk Denpasar Maju’ dan dihadiri oleh Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Hendriwan M.Si., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah Kemendagri  Trisna Akhmad, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar, Wisnua Wijaya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya, OPD di lingkungan Pemkot Denpasar, serta undangan lainnya. Turut hadir pula Dr. Kadek Dwita Apriani, S.Sos., MIP., yang juga sebagai moderator dalam pelaksanaan Focus Group Discussion tersebut. Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, I Dewa Nyoman Semadi mengatakan pelaksanaan FGD ini merupakan upaya dalam akselerasi percepatan kebijakan fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, serta mendorong kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut dikatakannya, dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan undang-undang tersebut sehingga pengelolaan fiskal daerah mengalami perbaikan dan pemberlakuannya dimulai dari awal Januari tahun 2024. “Perubahan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diarahakan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan menjaga akses masyarakat atas layanan wajib, kemudahan memperkenalkan skema opsen PKB dan BBNKB memberikan kepastian kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban wajib pajak. Dan dengan opsen ini dapat menjalin sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya. “Kami berharap dengan dilaksanakannya FGD ini kedepannya dapat memberikan dampak yang besar kepada Pemkot Denpasar dalam merealisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta dapat menciptakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya dalam laporanya mengatakan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) kali ini bertemakan ‘Akselerasi Kemandirian Fiskal Untuk Denpasar Maju’. Lebih lanjut pihaknya mengatakan tujuan dari pelaksanaan ini  akan mempercepat atau mengakselerasi pelaksanaan dan pengembangan dari APBD dan juga Peraturan Perundang-Undangan Nomor 35 Tahun 2003 tentang pendapatan umum pajak daerah dan retribusi daerah. “Besar harapan kami di Kota Denpasar dengan adanya regulasi baru ini kami akan menyikapi dengan cepat serta telah menyusun Perda PDRD dan telah melewati tahapan-tahapan seperti yang telah ditentukan sehingga kedepannya struktur APBD kita khususnya di Pemkot Denpasar semakin kuat dan PAD kita juga semakin stabil,” kata Eddy Mulya. Sementara Analis Keuangan Pusat dan Daerah Kemendagri, Trisna Akhmad mengatakan hal yang terpenting dari terbitnya dari UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah adalah untuk meningkatkan sistem perpajakan daerah, meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal, meningkatkan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja pemerintah Pusat dan Daerah.(bpn) Read the full article

[hargo-news]

Gelar FGD Cegah Fenomena Bunuh Diri, Cara Diko Sambut Tahun Baru Islam

Gelar FGD Cegah Fenomena Bunuh Diri, Cara Diko Sambut Tahun Baru Islam #LegislatorPanua #DPRDPohuwato #FGD #TahunBaruIslam #1445Hijriah

Hargo.co.id, GORONTALO – Sebagai salah satu wakil masyarakat di Parlemen, Abdullah Kadir Diko, juga memberikan perhatian serius terhadap fenomena kasus bunuh diri dan upaya bunuh diri yang marak di Provinsi Gorontalo akhir-akhir ini. Bahkan, secara khusus, Ketua Fraksi PKB DPRD Pohuwato itu menggelar Forum Discussion Group (FGD) pencegahan bunuh diri di Lingkungan pendidikan, Selasa…

View On WordPress

[spadesurvey]

Market Research & Data Collection Services in Egypt: Helping companies in expanding their business and leveraging opportunities in Egypt

[spadesurvey]

How Do Focus Group Works

Focus groups in market research are controlled interviews with such a target audience that are conducted by moderators. A focus group’s participants are selected based on a set of predetermined criteria, such as age, economic status, gender, as well as other factors.

[statishaq]

Hari ini (Jum'at, 30/4) bertemu para akademisi pada FGD tentang "Kepemimpinan Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan". . FGD ini merupakan bagian dari penelitian oleh rekan-rekan di Departemen HI Universitas Indonesia. Sembilan akademisi dari berbagai PT hadir sebagai nara sumber. . Hal menarik adalah metode FGD yang menerapkan Chatam House Rule: "siapa saja yang hadir dapat menggunakan informasi yang ia peroleh pada pertemuan tersebut, namun tidak boleh mengungkapkan siapa berpendapat apa". . Lazimnya, metode ini diterapkan pada topik kontroversial, atau pada isu-isu yang masih dalam proses deliberasi dan belum waktunya diungkap ke publik. Pada proses pengumpulan data, metode ini lazim digunakan untuk memberi "perlindungan" bagi nara sumber. . Terima kasih kepada Departemen HI UI @internationalrelationsui, khususnya Mbak Asra dan Mbak Aisha (@airakusumas) atas undangannya. . Semoga risetnya sukses dan memberi kontribusi bagi penguatan kepemimpinan Indonesia di tingkat global. . #kerjasamaselatanselatan #focusgroupdiscussion #fgd #instagrahman (at Universitas Hasanuddin) https://www.instagram.com/p/COTDoj2pMKN/?igshid=j1yjqeg1crqg

[baliportalnews]

Badung Akan Tata Sarana Utilitas Terpadu Fiber Optic

BALIPORTALNEWS.COM, BADUNG - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini tengah melakukan penataan kabel yang masih menggantung dan melintang di sepanjang jalan kawasan pariwisata.Badung akan mengedepankan utilitas terpadu fiber optic bawah tanah yang akan dilakukan bersama- sama jaringan listrik maupun PDAM terpadu. “Dengan konsep  ini Badung bisa mempertahankan ekosistem, keindahan dan keasrian daripada ajeg Bali itu sendiri dengan modernisasi  yang kami kembangkan di bawah tanah, serta menambah estetika wilayah,” kata Kadis PUPR IB Surya Suamba disela-sela memimpin Focus Group Discussion (FGD) tentang Persiapan Penataan Sarana Utilitas Fiber Optik di Kabupaten Badung bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Selasa (27/4/2021). Acara juga dihadiri Kasi Datun Kejari Badung Indra Thimoty, Kabag Pemerintahan Dewa Sudirawan dan perwakilan provider ISP dan Fiber Optic se-Kabupaten Badung. Lebih lanjut Surya Suamba mengatakan sesuai dengan  Perda Kabupaten Badung No 19 tahun 2016 tentang Jaringan Utilitas Terpadu, Badung secara resmi tidak mengeluarkan lagi untuk penempatan jaringan utilitas dimana konsepnya merupakan efisiensi untuk semua. Dikatakan  sampai saat ini terkait utilitas masih berjalan sendiri-sendiri, masing- masing operator bergerak sendiri akibat kemajuan dan permintaan pasar fiber optic hanya saja kemajuan itu sendiri belum dibarengi dengan penempatan atau infrastruktur yang memadai berkaitan dengan masalah kabel tersebut. “Tahun 2019 kami membuat pilot project yang telah dilakukan penurunan kabel dan pemasangan di dalam tunnel utilitas terpadu bawah tanah. Kami sampai saat ini tidak mengizinkan pemasangan kabel- kabel di atas, dari perwakilan pihak operator menyanggupi melaksanakan pembangunan secara bersama yaitu menempatkan kabel di bawah,” ujarnya. Menurut Surya Suamba kedepannya setelah semua kabel diturunkan, akan disiapkan Peraturan Daerah yang akan mengatur retribusi dari pemasangan utilitas di dalam tunnel. “Kami sedang menyusun perumda infrastruktur dan kami targetkan menurut arahan pimpinan kami, pertengahan tahun 2022,” ungkapnya. Terkait nantinya jika masih ada yang melanggar, Surya Suamba menyebutkan tiang- tiang itu akan dicabut secara paksa karena dengan dicabutnya tiang tersebut, maka itu akan memaksa  pemilik utilitas yang bandel untuk segera menurunkan utilitas miliknya. “Target kami adalah bagaimana kabel- kabel yg sudah terpasang di atas ini akan kami hilangkan tanpa melihat siapa saja yang punya kabel tersebut,” pungkasnya seraya menambahkan sambil menunggu pulihnya kembali pariwisata sudah mulai bergerak terutama di daerah-daerah yang kondisinya padat.(bpn) Read the full article

[greenjaydeep]

#focusgroupdiscussion #wearequeer #redminote6proclick (at Amra Odbhuth Café and Collective) https://www.instagram.com/p/Brn7Ke4Fkse/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1hsj9n5kxkg8p