#kampanyepemilu

[inanews-blog1]

SBY: Caleg Jangan Banyak Berjanji, Saya Takut Tak Bisa Ditepati

Inanews - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY meminta seluruh calon anggota legislatif dari partai berlambang mercy itu tidak banyak memberi janji saat kampanye. "Saya instruksikan kepada para caleg jangan banyak berjanji. Jangan berjanji yang muluk-muluk. Saya takut kalau janjinya setinggi langit, nanti malah tidak bisa ditepati," kata SBY saat berdialog bersama warga, kader, dan fungsionaris Partai Demokrat di Ndalem Benawan, Yogyakarta, Minggu (28/10/2018) malam. Menurut SBY, instruksi tersebut telah disampaikan kepada para kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kampanye yang muluk atau hampir pasti tidak bisa ditepati, kata dia, harus dihindari. "Saya sudah meminta seluruh jajaran Partai Demokrat, termasuk di Yogyakarta," kata dia. Meski demikian, dia mengatakan bahwa penyampaian janji kepada masyarakat merupakan bagian dari kampanye itu sendiri. "Kampanye itu pada prinsipnya adalah janji-janji apakah itu capres/cawapres, dan juga partai politik utamanya para calon anggota DPR RI atau DPRD provinsi/kabupaten. Janji-janji kalau beliau mendapatkan amanah dan mendapatkan mandat dari rakyat apa yang dilakukan," katanya. Selain berpesan tidak banyak berjanji, SBY justru meminta para kadernya mendengarkan keluh kesah masyarakat secara langsung agar dapat dipenuhi setelah pemilu. "Bahkan, tidak usah menunggu pemilu pun harapan rakyat agar dipenuhi oleh pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk Indonesia secara keseluruhan," katanya. Oleh sebab itu, dalam dialog itu dia berharap masyarakat dapat mengutarakan apa yang masih menjadi keluh kesah atau sebaliknya menyampaikan apa adanya bahwa yang dilakukan pemerintahan saat ini sudah cukup baik. "Saya SBY, bapak, ibu, dan para caleg Partai Demokrat ingin mendengarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Kalau sudah baik bapak ibu bisa mengatakan ini sudah baik. Kalau ada hal-hal yang belum baik, bapak ibu kersa ngendika yang itu belum baik," katanya. Read the full article

[inanews-blog1]

Bawaslu, KPI, KPU, dan Dewan Pers akan Atur Iklan di Masa Kampanye

Inanews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membuat aturan guna memperjelas tayangan yang boleh dan tidak boleh disiarkan selama masa kampanye Pemilu 2019. "Sedang dibahas teknisnya. Misalnya soal blocking time, definisinya seperti apa, kalau masuk pemberitaan berapa waktu lamanya boleh, dan lain-lain. Ini masih tahap perumusan juknis untuk pencegahan dan dan pengaturan iklan atau hal lain selain iklan yang ada di media penyiaran," tutur Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin di kawasan Thamrin, Jakarta, Jumat (19/10/2018). KPU sempat mengakui ada batas tak jelas antara iklan biasa dan kampanye di media massa. Karena itu, KPU bersama Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman soal iklan di media massa selama Pemilu 2019 pada Rabu (3/10/2018). Menurut Afif, tak ada kata terlambat bagi pengawas pemilu dan pihak-pihak terkait guna mengatur teknis iklan saat masa kampanye saat ini. Padahal, masa kampanye sudah dimulai sejak 23 September 2018. "Ini untuk memperjelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang masih remang-remang itu," tuturnya. KPU pernah menyebut bahwa iklan yang menampilkan citra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto, atau peserta pemilu lain tak bisa serta merta disebut sebagai pariwara kampanye. Penjelasan itu diberikan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan karena saat ini para peserta pemilu belum boleh memasang iklan kampanye di media massa. Waktu penayangan iklan kampanye yang diatur KPU RI, sesuai isi UU Pemilu, diizinkan pada 24 maret 2019. Pemasangan iklan kampanye diperbolehkan selama 21 hari hingga 13 April 2019. Menurut Wahyu, peserta pemilu bisa beriklan jika pariwara yang tampil tak sesuai definisi kampanye sesuai UU Pemilu. Jika iklan yang dimaksud tak seperti definisi kampanye, maka perkara tersebut tak bisa diartikan sebagai iklan kampanye. "Kalau iklannya bukan iklan kampanye, dia mau kerja sama, mandiri, boleh," kata Wahyu, Selasa (2/10/2018) lalu. Pernyataan KPU kala itu ditanggapi Komisioner KPI Hardly Stefano Fanelon. Hardly berkata, KPU harusnya tidak membedakan pengertian iklan politik kampanye dan nonkampanye. Dikotomi dianggapnya justru membuka celah bagi peserta pemilu memasang iklan di luar ketentuan. Read the full article

[inanews-blog1]

Bawaslu, KPI, KPU, dan Dewan Pers akan Atur Iklan di Masa Kampanye

Inanews - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan membuat aturan guna memperjelas tayangan yang boleh dan tidak boleh disiarkan selama masa kampanye Pemilu 2019. "Sedang dibahas teknisnya. Misalnya soal blocking time, definisinya seperti apa, kalau masuk pemberitaan berapa waktu lamanya boleh, dan lain-lain. Ini masih tahap perumusan juknis untuk pencegahan dan dan pengaturan iklan atau hal lain selain iklan yang ada di media penyiaran," tutur Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin di kawasan Thamrin, Jakarta, Jumat (19/10/2018). KPU sempat mengakui ada batas tak jelas antara iklan biasa dan kampanye di media massa. Karena itu, KPU bersama Bawaslu, KPI, dan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman soal iklan di media massa selama Pemilu 2019 pada Rabu (3/10/2018). Menurut Afif, tak ada kata terlambat bagi pengawas pemilu dan pihak-pihak terkait guna mengatur teknis iklan saat masa kampanye saat ini. Padahal, masa kampanye sudah dimulai sejak 23 September 2018.

"Ini untuk memperjelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, yang masih remang-remang itu," tuturnya. KPU pernah menyebut bahwa iklan yang menampilkan citra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo Subianto, atau peserta pemilu lain tak bisa serta merta disebut sebagai pariwara kampanye. Penjelasan itu diberikan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan karena saat ini para peserta pemilu belum boleh memasang iklan kampanye di media massa. Waktu penayangan iklan kampanye yang diatur KPU RI, sesuai isi UU Pemilu, diizinkan pada 24 maret 2019. Pemasangan iklan kampanye diperbolehkan selama 21 hari hingga 13 April 2019. Menurut Wahyu, peserta pemilu bisa beriklan jika pariwara yang tampil tak sesuai definisi kampanye sesuai UU Pemilu. Jika iklan yang dimaksud tak seperti definisi kampanye, maka perkara tersebut tak bisa diartikan sebagai iklan kampanye. "Kalau iklannya bukan iklan kampanye, dia mau kerja sama, mandiri, boleh," kata Wahyu, Selasa (2/10/2018) lalu. Pernyataan KPU kala itu ditanggapi Komisioner KPI Hardly Stefano Fanelon. Hardly berkata, KPU harusnya tidak membedakan pengertian iklan politik kampanye dan nonkampanye. Dikotomi dianggapnya justru membuka celah bagi peserta pemilu memasang iklan di luar ketentuan. Read the full article

[liputanviral-blog]

Partai Berkarya setuju kampanye pemilu dihentikan sementara di Sulteng

Liputanviral - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto sepakat dengan saran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta menghentikan kampanye pemilu di Sulawesi Tengah. "Saya rasa saya setuju ada cool down lah dulu ya toh kita baru mulai masa kampanyenya. Ini belum yang udah mau akhir-akhir," katanya, Minggu (30/9). Dia mengungkapkan, rasa prihatinnya atas bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. "Kita sangat berduka sangat prihatin dengan apa yang terjadi musibah yang menimpa saudara-saudara kita di palu dan Donggala," ujarnya. Titiek pun akan mengirim kader-kadernya ke lokasi yang terkena dampak gempa. "InsyaAllah kita secepatnya akan kirim kader-kader ke sana dan yang di sana pun sudah langsung gerak untuk menolong saudara-saudara kita," tutup dia. Sebelumnya, SBY meminta kegiatan kampanye di Sulawesi dan sekitarnya dihentikan. Ini menyusul bencana alam yang mengguncang kawasan tersebut. Read the full article