Gaji Hingga Rp8 Juta! Ini Fakta Rekrutmen SPPI Koperasi Desa
Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang disiapkan pemerintah untuk mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi sorotan publik.
Di satu sisi, program ini membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan ekonomi desa.
Namun di sisi lain, muncul polemik terkait batas usia maksimal 30 tahun yang dinilai membatasi partisipasi.
Program Strategis untuk Ekonomi Desa
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menargetkan perekrutan sekitar 30.000 lulusan sarjana untuk menjadi pengawak atau pengelola koperasi desa di seluruh Indonesia.
Para peserta yang lolos seleksi akan ditempatkan sebagai manajer operasional koperasi yang tersebar di berbagai daerah.
Program ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
Bahkan, pemerintah menargetkan hingga 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dapat beroperasi pada Agustus 2026 sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Dalam konteks tersebut, SPPI memegang peran strategis sebagai ujung tombak profesionalisasi koperasi desa.
Mereka tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga sebagai pemimpin yang mengelola keuangan, distribusi, hingga pengembangan usaha koperasi secara modern dan transparan.
Pengabdian Sekaligus Peluang Karier
Program SPPI tidak sekadar lowongan kerja biasa. Pemerintah menekankan bahwa program ini merupakan bentuk pengabdian kepada negara melalui pembangunan desa.
Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan intensif sebelum ditempatkan di lapangan.
Selain itu, mereka juga mendapatkan kompensasi yang cukup kompetitif, dengan kisaran gaji yang dilaporkan mencapai Rp5 juta hingga Rp8 juta per bulan untuk posisi manajer koperasi.
Skema ini diharapkan mampu menarik minat lulusan sarjana dari berbagai jurusan untuk ikut serta, sekaligus menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia.
Polemik Batas Usia 30 Tahun
Di tengah antusiasme tinggi, muncul sorotan terkait salah satu persyaratan dalam program ini, yakni batas usia maksimal 30 tahun.
Kebijakan ini dinilai menjadi “tembok” bagi sebagian calon peserta yang memiliki pengalaman kerja atau kompetensi, tetapi telah melewati batas usia tersebut.
Kritik pun bermunculan, terutama dari kalangan profesional muda yang merasa masih produktif dan relevan untuk berkontribusi dalam program pembangunan desa.
Di sisi lain, pembatasan usia ini kemungkinan dirancang untuk menyasar kelompok usia produktif yang dinilai lebih adaptif, energik, serta siap ditempatkan di berbagai wilayah dengan tantangan yang beragam.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Selain isu usia, tantangan lain yang dihadapi program ini adalah kesiapan sumber daya manusia dan sistem pendukung koperasi.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus diiringi dengan pembinaan kelembagaan, penguatan usaha, serta peningkatan kapasitas SDM agar dapat berjalan optimal.
Tanpa dukungan tersebut, dikhawatirkan koperasi hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat desa.
Harapan ke Depan
Terlepas dari berbagai polemik, program SPPI tetap menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi.
Jika dikelola dengan baik, kehadiran ribuan sarjana sebagai penggerak koperasi dapat menjadi katalis transformasi ekonomi desa yang lebih modern, transparan, dan berdaya saing.
Namun, evaluasi terhadap kebijakan seperti batas usia serta peningkatan kualitas pelatihan dan pendampingan menjadi kunci agar program ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan. ***