DPRD Medan Tetapkan Perubahan Tata Tertib, Perkuat Kinerja Legislasi dan Pengawasan
MEDAN, kedannews.co.id – DPRD Kota Medan resmi menetapkan perubahan Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (20/1/2026).
Perubahan tersebut dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap regulasi terbaru sekaligus meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja lembaga legislatif daerah.
Rapat…
Pansus 11 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda tentang GDPK Kota Bandung 2025–2045
KAPOL.ID — Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Bandung Tahun 2025–2045.
Anggota Pansus 11, Rendiana Awangga, S.Tr.Kom.Ak, menyebut Raperda ini akan menjadi peta jalan strategis pembangunan kependudukan jangka panjang di Kota Bandung.
Dokumen tersebut disusun berdasarkan proyeksi…
DPRD Kabupaten Pati menggelar Sidang Paripurna menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudew
DPRD Kabupaten Pati menggelar Sidang Paripurna menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai yakni PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar hingga Gerindra sebagai partai didukung Sudewo setuju dengan agenda pembentukan Pansus Hak Angket tersebut.
“Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” kata pimpinan DPRD Pati, Rabu (13/8).
Rapat mendadak merespons demo besar yang dilakukan warga Pati yang marah kepada kepala daerahnya karena tidak berpihak pada rakyat.
Dalam unjuk rasa itu menyebabkan mobil polisi dibakar, gerbang kantor bupati dirobohkan, bupati Sudewo terkena lemparan air mineral, dan banyak kaca di kantor bupati pecah.
Wali Kota Bandung Sampaikan Jawaban Tertulis, DPRD Resmi Bentuk Pansus
KAPOL.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 di Ruang Rapat Paripurna, Jl. Sukabumi, Bandung, Rabu, 11 Juni 2025.
Agenda rapat kali ini mencakup penyampaian jawaban Wali Kota Bandung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta pembentukan empat Panitia…
DPR dan Pemerintah Kejar Waktu Bahas RUU Pemilu, Mekanisme Pansus Mengemuka
SURAU.CO. Dinamika politik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mulai memanas. DPR dan Pemerintah menunjukkan sinyal untuk segera memulai pembahasan. Keduanya sepakat bahwa revisi ini krusial untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik di masa depan. Opsi pembahasan melalui Panitia Khusus (Pansus) pun menjadi salah satu wacana kuat.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad…
Koalisi Masyarakat Gebrak Pintu Rapat Panja, Minta RUU TNI Tak Dibahas Tertutup
Jakarta – Polemik Pembahasan RUU TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Lakukan Aksi Penolakan
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dalam rapat Panitia Kerja (Panja) oleh Komisi I DPR bersama pemerintah mendapat penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 17.49 WIB, tiga orang perwakilan koalisi…
Pansus Melaporkan Sembilan Temuan Pelanggaran Penyelenggaraan Haji 2024
JAKARTA, cinews.id – Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR melaporkan sembilan temuan penyelidikan penyelenggaraan Haji 2024. Temuan ini dipaparkan dalam paripurna terakhir DPR periode 2019-2024.
Pertama terkait kelembagaan. Ketua Pansus Haji Nusron Wahid menuturkan Kementerian Agama masih berperan ganda dalam penyelenggaraan ibadah haji, sebagai regulator maupun operator. Padahal, kata…
Pansus Angket Haji Menyatakan Menag Yaqut Melanggar Ketentuan Alokasi Kuota Haji
JAKARTA, cinews.id – Dalam Rapat Paripurna DPR RI Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025, Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI mendorong penguatan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dengan memperkuat peran lembaga pengawas, seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag).
“Panitia Angket mendorong penguatan peran lembaga pengawas internal…