#pemakzulan

[bobbynus]

SITUASI aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Pati sempat memanas ketika sejumlah massa melakukan pembakaran ban di sisi timur Al

SITUASI aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPRD Kabupaten Pati sempat memanas ketika sejumlah massa melakukan pembakaran ban di sisi timur Alun-Alun Pati, Jumat (31/10). Aksi itu disebut sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap politik nasional yang dinilai kotor dan tidak berpihak pada rakyat.

Petugas kepolisian yang berjaga segera merespons dengan langkah humanis dan persuasif. Melalui pengeras suara, tim negosiator mengimbau massa tidak terpancing emosi serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Kami memahami semangat saudara-saudara dalam menyampaikan aspirasi, tetapi mohon untuk tidak membakar ban atau merusak fasilitas umum. Mari kita jaga ketertiban demi keamanan bersama,” ujar petugas dari tim negosiator di lokasi.

[bobbynus]

DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati

DPRD Kabupaten Pati menggelar Sidang Paripurna menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudew

DPRD Kabupaten Pati menggelar Sidang Paripurna menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai yakni PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, Golkar hingga Gerindra sebagai partai didukung Sudewo setuju dengan agenda pembentukan Pansus Hak Angket tersebut.

“Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” kata pimpinan DPRD Pati, Rabu (13/8).

Rapat mendadak merespons demo besar yang dilakukan warga Pati yang marah kepada kepala daerahnya karena tidak berpihak pada rakyat.

Dalam unjuk rasa itu menyebabkan mobil polisi dibakar, gerbang kantor bupati dirobohkan, bupati Sudewo terkena lemparan air mineral, dan banyak kaca di kantor bupati pecah.

[bobbynus]

PRESIDEN Prabowo Subianto tidak takut adanya ancaman terselubung di tengah mencuatnya polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Ra

PRESIDEN Prabowo Subianto tidak takut adanya ancaman terselubung di tengah mencuatnya polemik pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini dikatakan eks anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka Noor Farid, merespons isu polemik pemakzulan Gibran.

Menurutnya, jika ada yang menyebut Prabowo tidak berani bersuara mengenai isu tersebut karena takut dilengserkan adalah keliru.

“Tidak ada yang namanya pak Prabowo takut terhadap ancaman. Kelompok elite maupun orang yang katanya berpengaruh, tidak dapat mengancam pak Prabowo,” kata Fauka lewat sambungan telepon, Selasa (15/7).

Sikap Prabowo yang tidak merespons isu pemakzulan Gibran, kata Fauka, bukan karena takut adanya ancaman, ataupun adanya politik utang budi di pemerintahan

[suraudotco]

Usulan Pemakzulan Gibran Mengemuka, Begini Respons Partai Koalisi

Wacana pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir. kali datang dari Kelompok para purnawirawan . Mereka secara resmi telah mengajukan permohonan tersebut. Langkah ini sontak memicu beragam reaksi dari panggung politik nasional. Terutama dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). kelompok para purnawirawan mendasarkan usulan mereka pada…

Usulan Pemakzulan Gibran Mengemuka, Begini Respons Partai Koalisi

[bobbynus]

LEGISLATOR Demokrat dari Texas, Al Green yang pernah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini ia aka

LEGISLATOR Demokrat dari Texas, Al Green yang pernah mengajukan pasal pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kini ia akan melakukan hal sama.

Ia mengungkapkan akan mengajukan pasal pemakzulan terhadap Trump di masa jabatan pertama. Al Green juga bersumpah pemakzulan akan dilakukan dalam sebulan ini.

Pernyataan itu ia ungkapkan Al Green di sidang Kongres saat Presiden Trump berpidato. Al Green berdiri dan berteriak akan memakzulkan Trum dalam 30 hari ke depan. Ia kemudian dikeluarkan dari gedung Kongres.

Sementara legislator lainnya yang ada di ruang Kongres membawa tulisan-tulisan memprotes kebijakan Trump.

[bobbynus]

YOON Suk Yeol resmi dimakzulkan sebagai Presiden Korea Selatan. Keputusan pemakzulan itu juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selat

YOON Suk Yeol resmi dimakzulkan sebagai Presiden Korea Selatan. Keputusan pemakzulan itu juga diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (MK Korsel) dengan suara bulat.

Yoon dinyatakan merusak tatanan konstitusi lantaran menerapkan darurat militer kontroversial pada Desember tahun lalu.

Yoon sebenarnya telah dimakzulkan oleh Majelis Nasional yang dimotori oposisi pada pertengahan Desember tahun lalu. Ia dituding telah melanggar konstitusi dengan mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional dan memerintahkan penangkapan politisi. Namun keputusan itu belum bulat dan hanya membuat Yoon dinonaktifkan dari jabatannya.

Selanjutnya keputusan itu dibawa ke MK Korsel untuk mendapat pengesahan. Yoon pun diberi kesempatan untuk membel diri. Namun hasilnya majelis hakim MK Korsel memutuskan menguatkan pemakzulan tersebut.

[edomedia]

Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan, Sejarah Kelam Skandal Pemimpin Korsel

Seoul, EDITOR.ID,- Presiden Yoon Suk Yeol resmi dimakzulkan pada Sabtu (14/12/2024), setelah 204 dari 300 anggota parlemen Majelis Nasional Korea Selatan memberikan suara setuju atas langkah tersebut. Pemakzulan terhadap Yoon berlangsung melalui pemungutan suara di parlemen atau Majelis Nasional. Hasilnya voting yaitu dari total 300 pemilih, sebanyak 204 anggota mendukung, 85 menolak, 3 abstain,…

Presiden Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan, Sejarah Kelam Skandal Pemimpin Korsel

[riasaptarika]

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Izha Mahendra Bahawa Mendagri maupun Presiden tidak dapat memberhentikan Kepala Daerah... Selengkapnya baca di: http://bit.ly/YimMendagri #Kepaladaerah #impeachment #pemakzulan https://www.instagram.com/p/CH1feK_hhzD/?igshid=85iqx26hlydz