seen from South Korea
seen from Australia
seen from Malaysia
seen from Kyrgyzstan
seen from Yemen
seen from Kyrgyzstan
seen from United States
seen from Switzerland
seen from Chile
seen from British Virgin Islands
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from Taiwan
seen from Switzerland
seen from United States
seen from Egypt
seen from United States
seen from United States
seen from United States
Semakin bersatu semakin kuat bangsa kita!!! Link lengkap : https://drive.google.com/file/d/1SA_vwfL9Vt0uWvpoXsTHG-qCxorVxxzm/view … … … …
#PapuaNKRI #BhinekaTunggalIka #IndonesiaBersatu #Indonesiamaju #DukungPemerintah #DukungNKRI #StopFWP #IndonesiaBicaraBaik #StopViolence
This Papua from Indonesia. If you want to know all about Papua..
Read this magazine
Isu 01 Desember disuarakan oleh oknum memecah belah masyarakat Papua yang sudah menjadi bagian dari NKRI
Jayapura, Papuatoday.id – Ramses Ohee Ketua Barisan Merah Putih/Kepala Suku Besar Waena dan Pelaku Pepera 1969) mengatakan NKRI adalah Negara dan Bangsa yang merupakan anugerah dari Tuhan YME kepada rakyat di Papua dalam rangka menolak peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 01 Desember 2017 yg diklaim oleh Kelompok Separatis Papua Merdeka di Pendopo Yahim Pasar Lama, Distrik Sentani pada Selasa (28/11).
“NKRI pada awalnya dijajah oleh Belanda, namun dengan semangat perjuangan semua Tokoh termasuk dari Papua berkumpul pada 28 Oktober 2018 di Jakarta untuk bangkit melawan penjajahan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda” ungkap Ramses.
Ia menjelaskan Tuhan telah mentakdirkan bahwa NKRI adalah dari Sabang sampai Merauke, dan Papua adalah bagian dari NKRI.
Sementara Boas Enoch sebagai Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Sentani Kab. Jayapura mengatakan adanya pemberitaan bahwa Papua merupakan wilayah dengan masalah yang sangat komplek adalah hoax, karena masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta akan perdamaian. Namun, harus dilaksanakan penyelidikan terkait dengan asal usul dari kepemilikan senjata oleh kelompok OPM karena disitulah awal mula masalah di Papua muncul.
“Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi sdh turun langsung melihat kondisi masyarakat asli Papua dan sedang gencar membangun Papua yg masih mengalami ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan, serta pembangunan” ungkapnya.
Selain itu Pdt. Timotius Wakur sebagai Kepala Suku Besar Lapago mengatakan Papua saat ini telah damai dan makmur dengan pepatah berat kita pikul ringan kita jinjing.
“Salah satu alasan masyarakat Papua menerima Otsus karena pemerintah Indonesia saat ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua untuk mengelola keuangannya sendiri, seperti dana otsus, namun pengelolaannya perlu pengawasan Pemerintah pusat agar masy Papua sejahtera” Ungkap Pdt. Timotius.
Isu 01 Desember 2017 disuarakan oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat Papua yang sudah menjadi bagian dari NKRI. Masyarakat Papua sangat perihatin karena perdamaian yang selama ini dijaga dirusak oleh kepentingan kelompok OPM seperti yg terjadi di Tembaga Pura.
Isu 01 Desember disuarakan oleh oknum memecah belah masyarakat Papua yang sudah menjadi bagian dari NKRI
Ramses Ohee Ketua Barisan Merah Putih/Kepala Suku Besar Waena dan Pelaku Pepera 1969) mengatakan NKRI adalah Negara dan Bangsa yang merupakan anugerah dari Tuhan YME kepada rakyat di Papua dalam rangka menolak peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 01 Desember 2017 yg diklaim oleh Kelompok Separatis Papua Merdeka di Pendopo Yahim Pasar Lama, Distrik Sentani pada Selasa (28/11).
“NKRI pada awalnya dijajah oleh Belanda, namun dengan semangat perjuangan semua Tokoh termasuk dari Papua berkumpul pada 28 Oktober 2018 di Jakarta untuk bangkit melawan penjajahan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda” ungkap Ramses.
Ia menjelaskan Tuhan telah mentakdirkan bahwa NKRI adalah dari Sabang sampai Merauke, dan Papua adalah bagian dari NKRI.
Sementara Boas Enoch sebagai Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Sentani Kab. Jayapura mengatakan adanya pemberitaan bahwa Papua merupakan wilayah dengan masalah yang sangat komplek adalah hoax, karena masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta akan perdamaian. Namun, harus dilaksanakan penyelidikan terkait dengan asal usul dari kepemilikan senjata oleh kelompok OPM karena disitulah awal mula masalah di Papua muncul.
“Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi sdh turun langsung melihat kondisi masyarakat asli Papua dan sedang gencar membangun Papua yg masih mengalami ketertinggalan dalam pendidikan, kesehatan, serta pembangunan” ungkapnya.
Selain itu Pdt. Timotius Wakur sebagai Kepala Suku Besar Lapago mengatakan Papua saat ini telah damai dan makmur dengan pepatah berat kita pikul ringan kita jinjing.
“Salah satu alasan masyarakat Papua menerima Otsus karena pemerintah Indonesia saat ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat Papua untuk mengelola keuangannya sendiri, seperti dana otsus, namun pengelolaannya perlu pengawasan Pemerintah pusat agar masy Papua sejahtera” Ungkap Pdt. Timotius.
Isu 01 Desember 2017 disuarakan oleh oknum yang ingin memecah belah masyarakat Papua yang sudah menjadi bagian dari NKRI. Masyarakat Papua sangat perihatin karena perdamaian yang selama ini dijaga dirusak oleh kepentingan kelompok OPM seperti yg terjadi di Tembaga Pura.
Tokoh dan Kepala Suku di Papua menolak klaim hari Kemerdekaan Papua Barat pada 01 Desember
Jayapura FN. Para Tokoh Papua Pro NKRI dan Kepala Suku Papua yang menginginkan hidup damai serta kelangsungan pembangunan tanah Papua sesuai program pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap berjalan berkumpul di Pendopo Yahim Pasar Lama, Distrik Sentani pada Selasa (28/11)
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ramses Ohee sebagai Ketua Barisan Merah Putih, Pelaku Pepera 1969 dan Kepala suku Besar Waena Jayapura didampingi Lenis Kogoya sebagai Staf Khusus Presiden RI serta Martinus Marware, sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat/ LMA Kab. Jayapura.
Jumpa pers tersebut dalam rangka menolak peringatan Hari Kemerdekaan Papua Barat pada 01 Desember 2017 yang diklaim oleh Kelompok Separatis Papua Merdeka. Dalam konferensi pers tersebut juga terlihat hadir Boas Enoch sebagai Ketua Peradilan Adat Dewan Adat Sentani Kab. Jayapura, Nulce Monim sebagai Ondoafi Putali Sentani Timur Kab. Jayapura, Albert Pelle sebagai Ondoafi Kp. Yahim Kab. Jayapura, Agus Rawa Kogoya sebagai Ketua Adat Lapago Kab. Jayapura, Sarlen Aya Tanoai sebagai Ketua Bela Negara Kab. Jayapura, dan Pdt. Timotius Wakur sebagai Kepala Suku Besar Lapago.
Dalam kesempatan Lenis Kogoya staff khusus Presiden RI) mengatakan situasi di Prov. Papua secara umum saat ini aman dan kondusif, khususnya pasca kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah pedalaman Prov. Papua untuk meninjau langsung program pembangunan Papua.
“Pembangunan di Prov. Papua saat ini telah menjadi fokus bagi Presiden Joko Widodo guna mewujudkan pemerataan kesehjateraan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan” ungkapnya.
Ia menjelaskan kondisi di Kab. Tolikara saat ini telah kembali aman dan kondusif pasca pembukaan palang. Pihaknya datang ke Kab. Tolikara untuk memediasi konflik antar massa pendukung Usman Wanimbo dengan massa pendukung Jhon Tabo.
“Situasi di Tembagapura Timika saat ini relatif kurang kondusif, pasca adanya rangkaian aksi gangguan keamanan oleh kelompok di OPM Tembagapura. Namun, menjelang 1 Desember 2017 seluruh masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan tidak melaksanakan kegiatan yang bersifat mendukung kegiatan Pro Papua Merdeka” ungkapnya dalam mengahiri orasinya. (ZA)
Pemerintah berusaha keras membuka akses jalan ke distrik-distrik di Jayawijaya untuk memudahkan warga ke kota
Wamena FN. Pemerintah biasanya saat berkunjung ke distrik-distrik untuk bertemu dengan warga masyarakat dengan menggunakan helikopter. Kita ketahui untuk operasional dengan menggunakan helikopter ini membutuhkan biaya yang besar maka kunjungannya pun waktunya terbatas karena pembiayaan tersebut.
Saat ini pemerintah, berusaha keras membuka akses jalan yang terisolasi antar distrik sehingga jalan ke distrik tidak perlu dengan menggunakan helikopter namun mobil atau sepeda motor sudah dilewati.
Jadi ke depan, dala rangka kunjungan ke distrik-distrik tidak lagi menggunakan pesawat atau helikopter, tetapi kita bisa lewat jalan darat. Pekerjaan membuat jalan pintas pengerjaan jalan dan sudah tembus sampai di Kantor Distrik Tailarek ini sungguh luar biasa.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, dalam hal ini Wakil Bupati Jayawijaya John R Banua, di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya akan terus berupaya membuka daerah isolasi wilayah-wilayah terpencil agar masyarakatnya juga dapat menikmati kemajuan pembangunan seperti wilayah lainnya di Provinsi Papua.
Saya tekankan pembukaan jalan penghubung Distrik Ibele dengan Distrik Tailarek sedang berlangsung, dan ditargetkan rampung akhir tahun 2017. Jalan sudah tembus, sekarang ada pengerasan japat, direncanakan akhir tahun ini sudah selesai.
“Masyarakat respon baik sekali karena mereka membutuhkan jalan ini dan mereka memberikan dukungan penuh,” katanya.
Selain pembangunan jalan, pemerintah Jayawijaya juga membangun fasilitas umum seperti kantor distrik dan pusat kesehatan masyarakat sehingga masyarakat sudah menikmati pelayanan pemerintah layaknya di daerah lain.
Jalan darat sudah bisa dilalui memudahkan masyarakat pergi ke kota berbelanja
Kepala Kampung Bikiam, Distrik Ibele, Namas Hilapok mengatakan sebelum ada jalan raya, masyarakat kesulitan bepergian ke kota atau sebaliknya sebab akses jalan belum bisa ditempuh dengan mobil atau sepeda motor, bahkan untuk berjalan kaki ke kota perjalanan bisa dua hari lebih.
Sejak jalan ini belum ada, kami masyarakat memikul bahan-bahan bangunan mencapai puluhan kilometer dan berjalan kaki. Bahkan dahulu, delapan kampung di sini rumah-rumahnya masih menggunakan alang-alang namun sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan seng karena akses jalan untuk kendaraan sudah ada.
“Demikian juga dengan jembatan, dahulu di Ibele sini kami kesulitan untuk lewat, tetapi sudah dibangun jembatan. Dan kami masyarakat delapan kampung di Distrik Tailarek mengucapkan terimakasih,” ungkap Namas. (ZA)
Kemenhub membuka layanan kargo perintis Rp 0 rupiah untuk membantu ekonomi masyarakat pegunungan Papua
Wamena FN. Empat distrik di tiga kabupaten, Tolikara yang mana distriknya adalah Mamit, Nduga distriknya ada dua yaitu Munggi dengan Mapenduma, serta Kabupaten Jayawijaya di Enggolok sudah ada penerbangan subsidi perintis kargo.
Berdasarkan anggaran pemerintah yang tersedia untuk waktu satu bulan sampai Desember, melayani empat kali penerbangan dalam satu minggu. Jadi kalau empat lokasi berarti ada 16 flight dalam satu minggu, dengan asumsi, pengangkutannya satu ton per flight, karena pesawat yang digunakan jenisnya caravan C28.
Kepala Kantor UPBU Kelas I Wamena Rasburhany di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, mengatakan penerbangan subsidi perintis kargo itu akan beroperasi ke empat distrik di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Jayawijaya.
Pemerintah memberikan subsidi 100 persen untuk penerbangan kargo distrik tersebut, sehingga untuk mengawasi barang-barang yang hendak dikirim, pihak bandara menempelkan label pada setiap kemasan barang yang dikirim.
Pengawasan sisi kedua dengan cara melihat manifest, kalau misalnya maksimal satu ton barang yang terkirim, apakah satu ton itu adalah barang-barang subsidi semua? jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini
Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Jumat siang, juga telah meresmikan penerbangan subsidi perintis kargo yang menghubungkan pusat ibu kota dengan beberapa distrik di wilayah pedalaman Provinsi Papua untuk membantu masyarakat di pegunungan Papua yang di pedalaman.
Dalam meningkatkan pelayanan angkut gratis ini pihak perhubungan bekerja sama dengan dinas perindustrian dan perdagangan Jayawijaya serta Nduga terkait pengawasan, angkut kargo Rp 0 rupiah jangan sampai disalah gunakan untuk oknum untuk kepentingan yang lainnya. (ZA)
77 Anggota OPM Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, Indonesia
Peringatan HUT ke-72 RI kemarin menjadi hari bersejarah bagi 77 Organisasi Papua Merdeka (OPM) bersama 300 simpatisannya. Mereka turun gunung tepatnya di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk kembali ke panguan ibu pertiwi.
Di hadapan Danrem 173/PVB Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa mereka kembali menyatakan kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Anggota OPM tersebut bersama 300 simpatisan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI yang disampaikan di hadapan Danrem 173/PVB Brigjen TNI I Nyoman Cantiasa di Kampung Wadapi, Distrik Persiapan Wadimomi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis (17/8).
Anggota OPM yang menyerahkan diri itu berasal dari dua kelompok. Yakni, kelompok TPN-OPM wilayah Yapen Timur pimpinan Kris Nussy Sineri alias Coromis dan kelompok TPN-OPM wilayah Yapen Utara pimpinan almarhum Maikel Marani.
"Mereka juga menyerahkan 32 pucuk senjata api dan satu bendera bintang kejora," ujar Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit.
"Mereka menyerahkan senjata karena sudah mengetahui bagaimana pembangunan yang terus berjalan di Papua. Mereka yang bergabung tersebut akan diberi fasilitas tempat tinggal oleh pemda setempat. Sebab, mereka rata-rata adalah nelayan," pungkasnya.
