#pendapatanaslidaerah

[kantorberita]

Exit Meeting Itjen Kemendagri di Bengkulu: Evaluasi Capaian Target PAD di Akhir Tahun

Exit Meeting Itjen Kemendagri di Bengkulu: Evaluasi Capaian Target PAD di Akhir Tahun KANTOR-BERITA.COM, BENGKULU|| Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar exit meeting terkait pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu. Pertemuan ini bertempat di Ruang Rapat Rafflesia, Lantai II, Kantor Gubernur Bengkulu, Pada hari jumat, (22/11/24), Fokus…

Exit Meeting Itjen Kemendagri di Bengkulu: Evaluasi Capaian Target PAD di Akhir Tahun

[kantorberita]

Pemkot Bengkulu Optimalkan PAD dengan Target Rp201 Miliar pada 2024

Pemkot Bengkulu Optimalkan PAD dengan Target Rp201 Miliar pada 2024 KANTOR-BERITA.COM, KOTA BENGKULU|| Pemerintah Kota Bengkulu, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terus berupaya mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun ini, Pemkot telah melakukan berbagai langkah untuk memaksimalkan pendapatan dari sepuluh sektor pajak dan retribusi yang telah ditetapkan. Pada…

View On WordPress

[baliportalnews]

Tanpa Target Pendapatan Semu, Lihadnyana Katakan APBD Buleleng Sangat Sehat

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng saat ini sangat sehat. Hal tersebut dikarenakan penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan dengan bijaksana tanpa membuat pendapatan semu. Hal tersebut disampaikan Lihadnyana saat ditemui usai mengikuti Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati atas Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran (TA) 2024, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (23/10/2023). Lihadnyana menyampaikan sejak ditugaskan menjadi PJ Bupati Buleleng, dirinya mengupayakan APBD yang sehat. Dengan tidak merancang pendapatan semu. APBD yang sehat menurutnya ditunjukkan dengan keadaan Kas Daerah yang terjamin, belanja daerah yang terjamin, serta dengan berjalannya program pembangunan. Pada tahun 2024, dirinya menyatakan akan lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur. "Kemampuan dari pendapatan, disusun dengan bijaksana. Tidak membuat pendapatan itu semu. Saat kita belanjakan, uang tidak ada.  Saya tidak mau," tegasnya. APBD Kabupaten Buleleng disusun dengan hati-hati. Memperhatikan dengan dengan detail seluruh sumber-sumber pendapatan. Untuk sumber pendapatan yang tidak memungkinkan, maka tidak dipasang dengan angka tinggi. Sebaliknya sumber pendapatan yang memungkinkan, bisa dipasang lebih tinggi. Dirinya mencontohkan, retribusi parkir yang selama ini disusun tinggi namun tidak tercapai maka besaran targetnya diturunkan. Sedangkan pajak hotel, restoran, dan hiburan bisa ditingkatkan besaran target pendapatannya. "Misalkan pajak hotel restoran hiburan, awalnya kita pasang 20 miliar. Sekarang  realisasinya di Bulan Oktober sudah hampir Rp38 miliar. Sudah lebih dari 100%. Yang seperti itu bisa kita targetkan lebih besar. Begitu maksud saya," paparnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kinerja dari pendapatan pajak hotel sekarang sudah semakin baik. Hal tersebut juga dicapai dengan memasang mesin point of sales (POS) di hotel-hotel. Saat ini, pihaknya sedang mengupayakan menyisir villa-villa bodong untuk semakin memaksimalkan pendapatan dari pajak hotel. "Sekarang kita sedang turun, terus terang saja dalam rangka mengoptimalkan pendapatan. Kita lakukan dengan persuasi dulu," kata Lihadnyana. Selain memaksimalkan pendapatan, efisiensi belanja juga dilakukan. Salah satunya, ialah dengan melakukan efisiensi belanja pajak penerangan jalan. Selama ini dilakukan dengan sistem lumpsum. Demikian, Pemkab Buleleng tetap membayar dengan jumlah yang sama tanpa memperhatikan lama waktu lampu jalan digunakan. Dengan mendorong penggunaan meteran, belanja penerangan jalan akan terefisiensi hingga 50%. "Makannya kita dorong pakai meteran sehingga belanja dari efisien. Rp1,5 miliar rata-rata kita bayar lampu penerangan jalan. Itu lumpsum. Siang malam walaupun pakai atau tidak bayarnya sejumlah itu. Kan rugi pemda," imbuhnya. Terakhir, Lihadnyana menyampaikan bahwa Pemkab Buleleng telah menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Disampaikan bahwa jika dipasang tinggi, masyarakat akan terbebani dan mengakibatkan masyarakat tidak membayar PBB. Maka lebih baik diturunkan sehingga sesuai dengan kemampuan masyarakat. Turunnya tarif PBB ini akan diikuti oleh penurunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).(adv/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Penyampaian Raperda Inisiatif DPRD Bali Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

BALIPORTALNEWS.COM, DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-27 DPRD Provinsi Bali masa persidangan III tahun 2022, Senin (5/9/2022). Sidang kali ini adalah penyampaian penjelasan dewan terhadap Raperda inisiatif dewan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah. Sementara agenda kedua adalah penyampaian penjelasan gubernur terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2022. Serta Raperda tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi. Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati. Dihadiri langsung Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati. Penyampaian penjelasan dewan terhadap Raperda inisiatif dewan dibacakan oleh Tjokorda Gede Agung. Dikatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan Daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak Daerah dan retribusi Daerah. “Salah satu upaya kreatif dan inovatif yang dapat dilakukan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah dari,” sebutnya. Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini. “Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah,” ucapnya. Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah yang akan dibentuk meliputi pengaturan obyek sebagai berikut, Obyek pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri dari:  bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/badan usaha milik   Negara, bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan bagian laba atas Penyertaan modal pada perusahaan milik  swasta dan/atau koperasi. “Obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang terdiri dari 23 jenis obyek, seperti: jenis obyek hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jenis obyek hasil tukar menukar BMD yang tidak dipisahkan, dan seterusnya,” bebernya. Dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini, maka akan mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.(ads/bpn) Read the full article

[baliportalnews]

Pembentukan TP2DD, Percepat Digitalisasi Seluruh Sektor di Buleleng

BALIPORTALNEWS.COM, BULELENG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan dilakukan guna mempercepat digitalisasi seluruh sektor. Hal tersebut disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat ditemui usai menandatangani Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pembentukan TP2DD di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Kamis (18/3/2021). Penandatanganan ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho beserta jajaran. Agus Suradnyana menjelaskan pembentukan TP2DD ini sebagai upaya mengikuti arah percepatan digitalisasi di seluruh sektor di Buleleng. Pembentukan tim tersebut akan diikuti oleh upaya-upaya percepatan sekaligus perluasan digitalisasi. Salah satunya adalah sosialisasi digitalisasi di seluruh masyarakat Buleleng. Sekaligus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pihak Bank Indonesia yang mendorong adanya TP2DD di setiap daerah. “Tim saya harapkan lebih proaktif untuk menyosialisasikan upaya digitalisasi termasuk pelatihan-pelatihan,” jelasnya. Untuk pemerintahan sendiri sudah memulai digitalisasi. Termasuk pemasukan seperti pajak dan retribusi. Bahkan, untuk pajak sendiri sudah mencapai 100 persen. Sedangkan retribusi baru mencapai 70 persen. Fokus saat ini adalah para aparatur. Bagaimana aparatur di Pemkab Buleleng didorong untuk mengurangi membawa uang tunai. “Kita Read the full article