seen from China
seen from Denmark
seen from United States
seen from China
seen from Lithuania
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Ukraine
seen from China
seen from Kazakhstan
seen from United Arab Emirates
seen from United States
seen from China
seen from Netherlands
seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from China
seen from United Kingdom
seen from Türkiye
Titi Anggraini Kritik Wacana Ambang Batas Parlemen DPRD
SEANTERONEWS.com – Rencana penerapan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen hingga ke tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belakangan ini memicu perdebatan di kalangan akademisi dan pengamat politik. Merespons wacana tersebut, pakar kepemiluan, Titi Anggraini, melontarkan kritik dan memberikan catatan penting terkait iklim demokrasi di Indonesia. Anggota Dewan Pembina…
DPR Kaji Putusan MK Sebagai Babak Baru Pemilu Nasional dan Daerah Terpisah
SURAU.CO. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Putusan ini secara fundamental mengubah sistem pemilihan umum di Indonesia. Rencananya DPR akan membahas langkah ini bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya merespons putusan ini dengan…
Perludem Menemukan Dugaan Politik Uang di Pilkada Jakarta, Jateng, dan Sumut
JAKARTA, Cinews.id – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menemukan berbagai dugaan pelanggaran politik uang pada tahapan kampanye dan masa tenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Temuan itu secara masif terjadi di tiga wilayah, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa tengah, dan Sumatra Utara. Peneliti Perludem Ajid Fuad Muzaki mengungkapkan, dugaan praktik politik…
Batas Usia Calon Kepala Daerah Berubah, MA Dianggap Gagal Tafsirkan UU
JAKARTA – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, Mahkamah Agung (MA) terlalu mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dan syarat pelantikan calon kepala daerah. Tidak hanya itu, MA juga gagal menafsirkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur syarat calon, bukan justru syarat pelantikan calon terpilih. “Padahal dua terma…
View On WordPress
Jelang Pilpres 2024, TikTok Bakal Berangus Konten Hoax
BANTEN – TikTok Indonesia berkolaborasi dengan sejumlah mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia untuk mengawasi konten hoax di platformnya menjelang hajatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bekerja sama dengan organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia. Inisiatif ini…
View On WordPress
Tanpa Incumbent, Pilpres 2024 Diprediksi Lahirkan Tokoh Alternatif
Tanpa Incumbent, Pilpres 2024 Diprediksi Lahirkan Tokoh Alternatif
BERITA.NEWS, Jakarta – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Pemilu Presiden 2024 akan sangat bagus karena diprediksi akan melahirkan tokoh-tokoh politik alternatif.
“Sangat bagus apabila ada tokoh-tokoh alternatif baru yang muncul di pertarungan politik 2024 nanti. Semakin banyak pilihan semakin berwarna,” kata Titi, saat tampil…
View On WordPress
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dinilai Hemat Energi dan Dana Politik
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Dinilai Hemat Energi dan Dana Politik
BERITA.NEWS, Jakarta – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemisahan pemilu nasional dan daerah akan menjadi solusi bagi kompleksitas pemilu. Selain itu, Perludem memprediksi penyederhanaan jadwal pemilu itu bisa menghemat tenaga hingga anggaran jika pemisahan ini dilakukan.
“Pengaturan variabel waktu penyelenggaraan pemilu yang lebih sederhana berupa pemilu nasional dan…
View On WordPress
Perludem: Ambang Batas Parlemen 7% Berdampak Banyak Suara Sah Terbuang
Perludem: Ambang Batas Parlemen 7% Berdampak Banyak Suara Sah Terbuang
BERITA.NEWS, Jakarta – DPR tengah mengkaji kenaikan angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dari yang saat ini 4%, dinaikkan menjadi 7%. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai menaikkan ambang batas membuat hasil pemilu tidak proposional.
“Pengaturan ambang batas yang terlalu tinggi, 7% itu akan menyebabkan hasil pemilu yang makin tidak proporsional…
View On WordPress
