seen from South Korea
seen from Indonesia
seen from China
seen from United Kingdom
seen from Sweden
seen from United Kingdom
seen from Russia
seen from United States
seen from Canada
seen from Canada
seen from South Korea
seen from Germany
seen from Peru
seen from China
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Maldives
seen from United States
seen from United States
Revisi UU Pemilu: Tolak Hitungan Politik 2029
SEANTERONEWS.com – Proses penyempurnaan regulasi kepemiluan di Indonesia tengah menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, secara tegas memperingatkan seluruh pihak agar revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tidak disempitkan maknanya menjadi sekadar arena kalkulasi pragmatis jelang Pemilihan Umum 2029. Menurut pandangan Mardani, harga sebuah demokrasi terlalu mahal…
MK Desak Perubahan Aturan Hak Keuangan Pejabat Negara
Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menginstruksikan pembentuk undang-undang Pemerintah dan DPR untuk segera merombak total ketentuan mengenai hak keuangan serta administratif pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Melalui Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Senin (16/3/2026), MK menegaskan bahwa regulasi yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980,…
Putusan MK dan Jalan Baru Demokrasi Indonesia
SURAU.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengukir sejarah melalui Putusan Perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024. Dalam amar putusannya, MK menetapkan bahwa pemilu nasional—meliputi pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD—harus terpisah dari pemilu lokal seperti pemilihan DPRD, gubernur, dan bupati/wali kota. MK mewajibkan jeda waktu dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan pejabat…
Konsekwensi Pasca Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Lokal dan Pemilu Nasional
1. Putusan MK ini memberi pesan adanya penolakan tentang adanya wacana pemilihan kepala daerah yang di pilih oleh DPRD sebagaimana yang di usulkan pemerintah. Jika pemilu DPRD dilakukan terpisah dgn pilkada, maka peluang pilkada di pilih dprd masih memungkinkan. Namun jika pilkada dan pemilu dprd dilakukan dlm hari yg sama maka akan menutup peluang kepala dserah di pilih oleh DPRD. 2. Masa…
Pakar Hukum Prof. Jhon: Penambangan di Raja Ampat Melanggar UU 1/2024 dan Putusan MK
Pakar Hukum: Penambangan di Raja Ampat Melanggar UU 1/2024 dan Keputusan MK. Jakarta – Kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat, akibat penambangan nikel sudah melanggar hukum. Setidaknya ada 4 (empat) aturan hukum yang dilanggar, yaitu : Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Wilayah…
Pasca Putusaan MK, Polres Pesawaran Intensifkan Kegiatan Pengamanan Wilayah
Pesawaran, Mediapromoter.id – Polres Pesawaran dan jajaran mengerahkan personel melaksanakan pengamanan wilayah pasca putusaan gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Pesawaran 2024. Kegiatan pengamanan tersebut ditandai dengan pelaksanaan apel siaga 1 pengamanan yang digelar di lapangan Mako Polres Pesawaran, Senin (24/2/2025). Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni…
Lampung Democracy Studies Bedah Putusan MK Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presinden
Lampung, Mediapromoter.id – Demokrasi di Indonesia mendapatkan angin segar, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pada perkara No.62/PUU-XXII/2024 mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang mungkin sering disebut dengan istilah Presidential Threshold pada Kamis, 2 Januari 2025. Aturan tentang ambang batas minimun dianggap menghilangkan hak…
