#pph21

[penapelatihan]

Transformasi digital di bidang perpajakan menuntut perusahaan untuk lebih adaptif, terutama dalam pengelolaan PPh 21 dan payroll.

Pelatihan Payroll Management dan PPh 21 Coretax 2026 menghadirkan pembelajaran komprehensif terkait Digital Withholding Tax Reporting System, mulai dari perhitungan pajak karyawan, integrasi sistem Coretax, hingga strategi pelaporan yang sesuai regulasi terbaru.

Program ini sangat relevan bagi praktisi HR, Finance, dan pihak manajemen yang ingin meningkatkan kualitas pengelolaan pajak secara efisien dan akurat di era digital.

🔗 https://penapelatihan.id/pelatihan-payroll-management-dan-pph-21-coretax-2026-digital-withholding-tax/ 📲 WA: 082245511510

[isbconsultant]

PPh 21 Tidak Final: Pengertian, Perhitungan & Manfaat

Konsultan Pajak Profesional - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah salah satu jenis pajak yang sering kali menjadi perhatian utama dalam konteks penggajian dan pembayaran upah karyawan di Indonesia. PPh Pasal 21 sering disebut sebagai PPh Pasal 21 Tidak Final. Dalam artikel ini, kita akan menjelaskan secara mendalam apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 Tidak Final, bagaimana perhitungannya, dan mengapa penting bagi perusahaan dan karyawan.

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 Tidak Final adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak ini dikenakan pada pembayaran berbagai jenis penghasilan kepada individu, termasuk gaji, honorarium, uang pesangon, dan komisi. Pajak ini harus dipotong oleh pihak yang membayar (biasanya perusahaan) dan disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. PPh Pasal 21 Tidak Final memiliki karakteristik utama, yaitu pajak yang dipotong oleh pihak pengusaha atau pemberi kerja tidak bersifat final. Artinya, pemotongan ini hanya merupakan prepayment atau pembayaran pajak muka dari penghasilan yang akan diterima oleh penerima penghasilan (karyawan) tersebut. Besarnya pajak yang dipotong tergantung pada jumlah penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan dan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku.

Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 Tidak Final didasarkan pada dua elemen utama: tarif pajak dan penghasilan karyawan. Tarif pajak untuk PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: - 5% untuk penghasilan hingga Rp 50 juta per tahun. - 15% untuk penghasilan di atas Rp 50 juta per tahun. Perlu dicatat bahwa batasan penghasilan ini dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 Tidak Final: Misalkan seorang karyawan memiliki penghasilan bruto (sebelum potongan pajak) sebesar Rp 60 juta per tahun. Perhitungan PPh Pasal 21 akan sebagai berikut: - Penghasilan bruto: Rp 60.000.000 - Tarif PPh Pasal 21 (15%): 15% x Rp 60.000.000 = Rp 9.000.000 Maka, PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari penghasilan karyawan tersebut sebesar Rp 9.000.000. Namun, perlu diingat bahwa PPh Pasal 21 ini adalah pajak muka atau prepayment. Karyawan yang telah membayar PPh Pasal 21 Tidak Final masih harus melaporkan total penghasilan mereka dalam SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan dan melakukan perhitungan pajak yang lebih akurat. Jumlah PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan akan dikreditkan pada kewajiban pajak tahunan mereka.

jobcenter-landkreis-loerrach.de

Manfaat PPh Pasal 21 Tidak Final

PPh Pasal 21 Tidak Final memiliki beberapa kepentingan, baik bagi pemerintah maupun bagi perusahaan dan karyawan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pajak ini penting: Pendapatan untuk Pemerintah PPh Pasal 21 Tidak Final adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah Indonesia. Dengan pemotongan pajak ini pada tingkat penggajian, pemerintah dapat memperoleh pendapatan pajak secara berkala sepanjang tahun. Kemudahan Administrasi Bagi perusahaan, PPh Pasal 21 mempermudah administrasi pajak. Pajak dipotong langsung dari gaji karyawan dan disetorkan ke pemerintah oleh perusahaan. Ini mengurangi risiko bahwa karyawan tidak membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Kepastian Pajak PPh Pasal 21 membantu menciptakan kepastian pajak bagi karyawan. Mereka tahu bahwa sebagian pajak sudah dipotong dari penghasilan mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang membayar seluruh jumlah pajak pada akhir tahun. Kepatuhan Pajak Pajak yang dipotong pada tingkat penggajian juga meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Karyawan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak karena sudah ada pemotongan otomatis. Kredit Pajak PPh Pasal 21 yang sudah dibayarkan oleh karyawan akan dihitung sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak tahunan mereka. Ini bisa mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar pada saat pelaporan tahunan. PPh Pasal 21 Tidak Final adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan karyawan di Indonesia. Pajak ini dipotong oleh perusahaan sebagai prepayment dan disetorkan ke pemerintah. Besarnya pajak yang dipotong tergantung pada tarif pajak dan penghasilan karyawan. PPh Pasal 21 memiliki beberapa kepentingan, termasuk sebagai sumber pendapatan pemerintah, kemudahan administrasi, dan kepastian pajak bagi karyawan. Pajak yang telah dipotong akan dihitung sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak tahunan karyawan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 21 Tidak Final sangat penting bagi perusahaan dan karyawan di Indonesia Read the full article

[infoseminar]

Jadwal Training Perhitungan PPh 21 for HR Person. Info Seminar Training Online Perhitungan PPh 21. Materi Training PPh 21 yang akan dibahas: ·Detail perhitungan PPh Pasal 21 ·Pengisian E-SPT PPh PasaL 21 Bonus: Rumus Perhitungan PPh 21 (excel) Sabtu, 2 Oktober 2021 Waktu: Pk. 9.30-12.00 WIB Secara online, menggunakan aplikasi Zoom Harga: Rp 150.000,-/orang Biaya sudah termasuk soft copy materi dan sertifikat yang diberikansecara online Daftar segera! https://www.informasi-seminar.com/seminar-online-zoom/ Untuk info lengkap hubungi: wa.me/6285101972488 Jadwal Training https://www.informasi-seminar.com #pph21 #taxtraining #seminarpajak #pphps21 #diklatpajak #pelatihanpajak #espt #spt #sptpph21 #hrd #hrdindonesia #forumhrd #komunitashrd #onlineseminar #onlinetraining #hrperson | Perhitungan PPh 21 | Seminar Pajak | E-SPT | Pelatihan HRD | Info Seminar Online | (di Jakarta) https://www.instagram.com/p/CUbf0OeJm9P/?utm_medium=tumblr

[infoseminar]

Seminar Online Zoom. Jadwal Training Online Oktober 2021 Public Training dan In House Training. Sabtu, 2 Oktober 2021, Perhitungan PPh 21 for HR Person, Pk.09.30-12.00 WIB, Rp.150.000,-/orang Rabu, 6 Oktober 2021, Dasar – Dasar Praktis Audit Internal, Pk.09.30-15.00 WIB, Rp.350.000,-/orang Jumat-Sabtu, 8-9 Oktober 2021, Certified Professional In Human Resource Management (CPHRM), Pk. 09.00-15.00 WIB, Rp.2.000.000,-/orang Kamis, 14 Oktober 2021, Leadership Toxic and Myths, Pk.09.30-12.00 WIB, Rp.150.000,-/orang https://www.informasi-seminar.com/seminar-online-zoom/ Daftar segera wa.me/6285101972488 #pph21 #leadership #cphrm #hrmanagement #certifiedprofessional #sertifikasiprofesi #auditinternal #hrdindonesia #forumhrd #pelatihanhrd PPh 21 for HR Person | Audit Internal | Certified Professional In Human Resource Management | Leadership Toxic and Myths | (di Jakarta) https://www.instagram.com/p/CUWvztJJQP5/?utm_medium=tumblr

[pajakitumudahh-blog]

PPh 21 Ditunjang Cara menanggung PPh Pasal 21 yang pertama adalah dengan seolah-olah memberikan tunjangan pajak (Tunjangan PPh) kepada karyawan seperti layaknya memberikan Tunjangan Transport, Tunjangan Makan, Tunjangan Jabatan, dan tunjangan lainnya. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang sebenarnya ditanggung oleh perusahaan pemberi kerja dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan (Tunjangan PPh Pasal 21 ikut dihitung PPh Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang Tunjangan PPh tadi terlebih dahulu dan dihitung pula PPh Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan pemberi kerja. PPh 21 Ditanggung Cara menanggung PPh Pasal 21 yang kedua yaitu dengan menanggung PPh tanpa memberikan tunjangan pajak atau dalam istilah peraturan pajak disebut dengan PPh Ditanggung Pemberi Kerja. Dengan cara ini, PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji karyawan dibayar sendiri oleh pemberi kerja dan PPh Pasal 21 yang dibayar /ditanggung oleh pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai unsur penghasilan karyawan, sehingga total penghasilan yang diterima karyawan sudah bersih tanpa dipotong pajak lagi dikarenakan urusan perpajakannya adalah tanggungan perusahaan. #pajakitumudah #belajarpajak #tunjanganpajak #pph21 #pphditanggung https://www.instagram.com/p/B6SojYzJKl6/?igshid=wtbv9r3g6dqv

[megss]

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) : Hadiah Atlet

Tadi pembahasan kelas brevet AB sudah masuk ke materi PPh 21. Salah satu yang dibahas adalah PPh 21 atas peserta kegiatan. Nah, salah satu ilustrasi perhitungannya tentang hadiah yang diterima atlet karena suatu kompetisi.

Tiba-tiba, ingat event olahraga yang sangat hype di tahun 2018 dan panen banyak hadiah bagi atlet Indonesia yang menang. Ya, Asian Games 2018. Event yang bikin melek dunia bulutangkis (untuk Mega).

Jonatan Christie yang waktu itu menjadi peraih medali emas cabang tunggal putra bulutangkis mendapat bonus 1,5 Miliar dari pemerintah. Kalau berdasarkan yang Mega tahu, perhitungan pajaknya bisa dikategorikan penghasilan yang diterima peserta kegiatan.

Nah, Mega coba hitung PPh 21 kalau pakai perhitungan tsb. Penghasilan Jojo senilai 1,5 Miliar itu langsung diperhitungkan sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dimana cara menentukan PPh Pasal 21 adalah Tarif Pasal 17 (Progresif) x PKP.

PPh 21 =

5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000

15% x Rp200.000.000 = Rp30.000.000

25% x Rp250.000.000 = Rp62.500.000

30% x Rp1.000.000.000 = Rp300.000.000

Total PPh 21 atas bonus 1,5 Miliar = Rp395.000.000,-. Ini sama saja dengan 26% dari bonus yang diterima. Syok ga?

Lalu, sempat baca artikel bahwa bonus yang diterima atlet Asian Games itu tidak dipotong pajak. Loh kok bisa? Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015, dana penghargaan olahraga dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Untungnya ya, setelah baca artikel dari website pajak.go.id, ternyata Negara pakai metode Gross Up untuk pengenaan pajak atas bonus atlet tersebut. Maka bonus Jojo yang 1,5 Miliar itu sudah merupakan penghasilan yang telah dikenai PPh.

Jadi bagaimana cara hitungnya? Ini hitungan dari artikel yang Mega baca. (Untungnya yang dijadikan ilustrasi adalah bonus 1,5 Miliar-nya Jojo, jadi bisa langsung di-screenshot dan dimasukkan ke tulisanku)

Jadi, masihkah pajak memusingkan dan memberatkan warga negara? Selama kita paham dengan peraturannya dan tahu menempatkan dasar hukum untuk kondisi yang tepat, akan selalu ada cara yang tidak terlalu memberatkan untuk dibayar tanpa harus melanggar aturan.

That's it. Tulisan yang amat berharga untuk Mega sendiri hari ini.

(Dan sekarang, penasaran bagaimana cara hitung pajak untuk hadiah event bulutangkis di luar negeri maupun dalam negeri yang dibawah manajemen BWF)

------------------------------------------------

Maros, 24 Agustus 2019

Ditulis mulai pukul 19.47 WITA - 20.55 WITA

MegaHardianty

[konsultanpajakbogor]

0812-9669-1771 Konsultan Pajak Bogor Gratis Konsultasi WA http://bit.ly/konsultanpajakbogor http://bit.ly/konsultanpajakbogor http://bit.ly/konsultanpajakbogor Administrasi perpajakan dalam prakteknya sangatlah sulit diterapkan seluruhnya oleh wajib pajak, karena keterbatasan pengetahuan, pemahaman, maupun SDM. Jika wajib pajak hendak fokus saja terhadap usahanya, kami menawarkan jasa pengurusan pajak mulai dari analisa transaksi sampai pembuatan laporan SPT Masa dan Tahunan baik Badan maupun Orang Pribadi, dapat membantu menyelesaikan masalah pajak anda. Jasa kami meliputi seluruh jenis pajak seperti PPh Badan, PPh Perorangan, PPh Pemotongan (PPh 21, PPh 23 dll), dan PPN. Baik manual maupun menggunakan aplikasi eSPT, eFiling atau eFaktur. Termasuk masalah pajak lainnya seperti Penghapusan NPWP, Pengukuhan PKP, Pemindahbukuan, Restitusi Pajak, Pembetulan SPT, Instalasi aplikasi eFaktur, Permintaan No Seri Faktur, error Efaktur, Perubahan KLU dan Alamat WP, pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak, Penundaan Pelaporan SPT Tahunan dll. Harga Tarif Biaya Konsultan Pajak Bogor sangat Bersahabat dan Tidak Memberatkan...DIJAMIN..!! Disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan wajib pajak. Ada masalah dengan pajak, jangan dibiarkan berlarut-larut. Untuk Konsultasi lebih lanjut hubungi : Bapak Danny JP di Nomor WA/SMS/Telepon 0812-9669-1771 (Telkomsel)

[idmhdsdk-blog]

Cara Mudah Menghitung PPh 21 Bagi Suami Dan Istri Bekerja

Persoalan yang ada kalanya dilontarkan adalah apakah lebih baik istri memiliki NPWP tersendiri ataukah digabung dengan NPWP suami? Dewasa ini, dapat kita temui sepasang suami istri yang keduanya memilih untuk bekerja dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Penghasilan yang didapatkan keduanya tentu saja tidak bisa terhindar dari pajak penghasilan. Untuk lebih lengkapnya, kami akan bahas secara lebih mendetail cara menghitung pph 21.

Sistem Perpajakan PPh Keluarga di Indonesia

Indonesia telah mengatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) bahwa skema perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Diperjelas lebih lanjut dalam pasal 8 UU PPh nomor 36 tahun 2008 menyatakan bahwa penghasilan maupun kerugian dari seluruh anggota keluarga digabung menjadi satu kesatuan yang dikenakan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga atau dalam hal ini yaitu suami. Namun apabila pekerjaan istri didapat dari satu pemberi kerja dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan bebas suami maka tidak akan digabung dengan syarat penghasilan istri telah dipotong terlebih dahulu oleh pemberi kerjanya.

Pasutri sebenarnya diberikan keleluasaan untuk memilih apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun tersendiri.

Apabila memilih untuk bergabung, caranya cukup mudah. Istri dipersilakan datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP suami terdaftar dengan membawa beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP suami dan istri, kartu keluarga dan NPWP suami. Istri yang sebelumnya sudah pernah mempunyai NPWP juga dapat bergabung dengan suaminya, caranya dengan mendatangi KPP tempat NPWP istri terdaftar sebelumnya, sertakan dokumen berupa kartu NPWP istri, surat nikah dan kartu keluarga lalu minta kepada petugas agar NPWP istri dihapuskan.

Sementara itu bagi istri yang lebih memilih untuk menjalani kewajiban perpajakan secara terpisah, harus memenuhi beberapa kondisi seperti LANJUT BACA