#webinarundip

[noisy-collector-prince]

Jateng Darurat Stunting! UNDIP Tunjukan Dukungannya

Stunting adalah suatu keadaan yang menunjukkan kekuarangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Stunting memiliki dampak buruk bagi anak, yang paling terlihat adalah lambatnya pertumbuhan tubuh anak menjadikan dirinya lebih pendek dari seharusnya.

Dalam webinar bertema "Respon Pemerintah Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Pasca Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah" Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa penanganan stunting selain melibatkan Posyandu dan Dasawisma, juga harus didukung program edukasi edukasi bagi masyarakat, khususnya oleh para akademisi yang intens melakukan penelitian. Ganjar juga memention gerakan UNDIP mengenai jambanisasi. Gerakan ini muncul diakibatkan adanya fakta bahwa satu dari lima rumah tangga di Jateng masih Buang Air Besar (BAB) di ruang terbuka. Sedangkan satu dari tiga rumah tangga belum memiliki akses air minum bersih.

Oleh karena itu,Ganjar meminta UNDIP untuk terus tunjukan dukungannya dalam membantu Jateng bebas dari masalah sosial. Melalui gerakan 1000 hari pertama kehidupan UNDIP terus lakukan upaya demi memberantas masalah yang ada, terutama stunting. Ganjar mengakui intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan sangat menentukan keberhasilan penanganan stunting. Pendampingan kepada ibu hamil menjadi relevan dilakukan, jangan sampai terjadi kekurangan gizi.

Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Jateng Dr. Yulianto Prabowo M.Kes juga mengatakan bahwa gerakan 1000 hari pertama kehidupan ini sangat baik, sebab sebelum melwati 1000 hari pertama bayi balita harus mendapat gizi yang cukup sehingga dapat mencegah terjadinya stunting di kemudian hari.

Sumber :

https://www.undip.ac.id/post/16467/gubernur-harapkan-dukungan-undip-untuk-tangani-stunting-di-jateng.html

[noisy-collector-prince]

UU Cipta Kerja, Siapkan Lingkungan Indonesia?

2 Desember 2020 Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro (UNDIP) mengadakan seminar online bertajuk "Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat, dan Pola Standarisasi" demi membedah kesiapan Indonesia akan era pembangunan hijau.

Seperti yang diketahui, UU Cipta Kerja yang sempat menjadi polemik telah disahkan pada bulan lalu. Sebagaimana yang kita ketahui, UU Cipta Kerja merupakan wujud dari keinginan pemerintah untuk menggenjot investasi tanah air. Sayangnya, apakah penggenjotan ini sudah diimbangi dengan sistem pembangunan hijau?

UU Cipta Kerja telah merombak struktur perizinan yang ada di Indonesia, gonjang ganjing terjadi dan penyederhanaan perizinan termasuk AMDAL berhasil disahkan begitu saja. “Saya melihat kemudahan perizinan ada sisi yang mengkhawatirkan. Akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Apalagi saat ini dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, baru 56 kabupaten/kota yang memiliki RDTR,” ungkap Prof Dharto (sapaan akrab untuk mantan Rektor UNDIP tersebut)

UU Cipta Kerja telah memunculkan potensi untuk menurunkan kualitas AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Padahal di agenda  pembangunan berkelanjutan, misi dari AMDAL adalah mulia, yaitu sebagai rencana strategis pembangunan berkelanjutan. “Jadi hakekatnya (bagaimana) mensinergikan kepentingan ekonomi, ekologi dan sosial.’’ kata Ketua Program Studi MIL UNDIP Dr Eng Maryono ST MT memberi pendapat.

Dalam acara ini Ketua Pusat Riset Teknologi Hijau Sekolah Pasca Sarjana Undip, Prof Dr Ir Purwanto DEA, menyatakan bahwa perangkat ekologi industri adalah didesain ramah lingkungan. Caranya adalah bisa memadukan aspek lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Dalam industri hijau, instrumen dan perangkat pembangunan berkelanjutan harus diterapkan. Sehingga pengurangan penggunaan jumlah bahan untuk pembuatan setiap barang dan keperluan jasa, dapat mengurangi energi dalam proses produksi, mengurangi tersebarnya bahan beracun, memaksimalkan penggunaan sumberdaya yang dapat diperbarui, memperpanjang umur produk dengan melakukan kajian daur hidup produk dan meningkatkan intensitas pemakaian produk dan pelayanan jasa.

Sumber :

https://www.undip.ac.id/post/17087/magister-ilmu-lingkungan-undip-bedah-kesiapan-ri-masuki-pembangunan-hijau.html

[noisy-collector-prince]

Amanah UNDIP : Jangan Takut Gagal!

Era new normal telah menjadi fenomena yang menjungkarbalikkan perekonian bangsa maupun perekonomian internal masyarakatnya. Pada masa ini bisnis menjadi lebih berkembang namun disaat bersamaan bisnis tersebut juga tidak dapat bertahan lama (alias bangkrut). Hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan serta kurang matangnya kemampuan seseorang dalam membangun bisnis tersebut.

Demi mengarahkan mahasiswanya UNDIP lagi - lagi menggelar acara tahunan yang dinamakan Alumni Mengajar Jilid II pada 28 November 2020 silam. Acara mengundang Syanaz Winanto selaku Founder Bisnis Rorokenes serta Roy Wibisono selaku CEO PT. Naruna Ceramic. Tema yang diangkat sendiri adalah mengenai "Semangat Berbisnis di Era New Normal".

Dalam acara ini Ibu Dr. Ita Widowati selaku ketua panitia dan Direktorat Alumni dan Hubungan Alumni Universitas Diponegoro menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan webinar Alumni Mengajar Jilid II, serta menitipkan pesan kepada mahasiswa supaya selalu mau mencoba hal-hal baru, dan jangan takut gagal.

Dalam acara ini para pembicara berpesan kepada para mahasiswa untuk mulai memikirkan atau merancang ide bisnis yang ditekuni dan membuat target untuk menjalankan serta mewujudkan bisnis yang telah dirancang, sehingga ketika sudah lulus menjadi mahasiswa, para mahasiswa yang mengikuti webinar ini tidak mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan. Selain itu mereka juga berharap bahwa mahasiswa harus memiliki pemikiran yang cerdas serta terus mencari ide yang cemerlang agar bisa bertahan setelah kelulusan nantinya.

Acara berlangsung dengan menarik serta mendidik. Dalam jalannya acara sendiri banyak mahasiswa yang mengajukan pertanyaan - pertanyaan kepada kedua pembicara. Selain usaha mendidik, acara Alumni Mengajar Jilid II juga merupakan implementasi Sustainable Development Goasls (SDGs) poin ke-4 mengenai pendidikan berkualitas serta SDGs poin ke-8 mengenai pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta SDGs poin ke-9 Industri, inovasi dan infrastruktur.

Sumber :

https://www.undip.ac.id/post/17083/alumni-mengajar-ii-semangat-berbisnis-di-era-new-normal-rorokenes-dan-pt-naruna-ceramic.html

[noisy-collector-prince]

Percepat Revolusi Industri 4.0, FISIP UNDIP Dorong Publikisme Untuk Pembelajaran Mahasiswa

Demi  mengasah kemampuan berorganisasi mahasiswa melalui pengelolaan event atau kegiatan yang sifatnya terbuka dan melibatkan banyak pihak, Departemen Administrasi Publik Fisip Undip dorong  kegiatan publikisme untuk menguatkan proses pembelajaran.

Publikisme merupakan rangkaian acara besar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik (HMJ AP) Fisip yang digelar sejak tahun 2014. Serangkaian acara mulai dari Seminar Nasional, Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa, Lomba Essay Siswa/i SMA sederajat, Temu Alumni, juga digelar pentas musik Publikustik, dan bazaar Public Super Sale dilakukan didalamnya.

Tahun ini, salah satu rangkaian yang diadakan adalah Webinar Nasional Publikisme dengan mengangkat tema “Kebijakan Ketenagakerjaan Era New Normal di Indonesia: Peluang dan Tantangan”.

Adapun tokoh yang diundang adalah Ir Abdul Kadir Karding SPi Msi (Anggota DPR RI),  Ketua Apindo Jateng Frans Kongi dan Ketua Pusat Studi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja (PSHIPTK) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Dr Andarani Yurikosari SH MH.

Menurut Dekan Fisip Undip, Dr Hardi Warsono MTP,  program publikisme Fisip Undip semenjak diluncurkan sampai sekarang makin terlihat manfaatnya bagi para mahasiswa, sehingga fakultas sepakat untuk mempertahankan dan mengembangkan program tersebut.  Keterlibatan mahasiswa dalam penyelenggaraan event yang kajiannya relevan dengan kondisi aktual dinilai mampu memberikan wawasan dan pengalaman yang bermanfaat.

Apalagi sejak Covid-19 melanda perkembangan revolusi industri 4.0 semakin terlihat dan menjadi lebih cepat perkembangannya dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Untuk itu mahasiswa sebagai calon tenaga kerja baru dituntut mampu adaptif pada era new normal dengan meningkatkan kapasitas diri agar tidak ketinggalan dan tidak terlunta - lunta saat terjun kedalam dunia kerja nantinya. 

Dari acara yang digelar pada 24 November 2020 lalu, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai ketenagakerjaan dalam era covid-19 yaitu :

1. Pertahunnya terdapat peningkatan angkatan kerja sebesar 2,9 Juta orang

2. Covid-19 telah menyebabkan 5 juta pekerja di-PHK

3. Pembahasan ketenagakerjaan harus mencakup tiga hal sekaligus, yakni buruh, perusahaan dan kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Ketiganya harus dibahas detail agar bisa ditemukan solusinya.

4. Industri yang sangat berkembang pesat sejak covid-19 melanda adalah sektor kesehatan, makanan dan jasa online

5. Sebesar 28% industri padat karya telah melorot dari kapasitas normal

6. Lockdown yang dilakukan negera mitra, telah menyulitkan pengusaha yang berkecipung dinduia ekspor - impor

7. PSBB telah menyebabkana turunnya daya beli masyarakat

8. Banyak cash flow perusahaan yang tergangu akibat covid-19

9. Banyak perjanjian yang salah satu pihaknya wanprestasi, sehingga diperlukan pembaharuan baru (membuat perjanjian baru antar para pihak) untuk menyeimbangkan dengan keadaan yang baru ini (covid-19)

Sumber :

https://www.undip.ac.id/post/17062/fisip-undip-tradisikan-acara-publikisme-untuk-pembelajaran-mahasiswa.html

[noisy-collector-prince]

Webinar UNDIP : UU CIPTAKER Bawa Pengendalian Lingkungan dari Basis Perijinan Menuju Basis Risiko

25 November 2020, Ir. Ary Sudijanto MSe (Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mengatakan bahwa pengendalian lingkungan yang semula berbasis pada perijinan, dalam UU CIPTAKER dubah menjadi berbasis risiko. Memang perubahan ini memberi kemudahan namun standar pengendalian lingkungan tidak berkurang sedikit pun. 

Menurut Ary, usaha yang memiliki risiko besar, tetap memiliki keharusan untuk melampirkan analisa dampak lingkungan (AMDAL). Sementara untuk usaha yang memiliki risiko kecil pengawasan lingkungan masuk dalam Nomer Induk Berusaha (NIB). Ketika usaha membuat Amdal, pemerintah akan melibatkan masyarakat pada pengertian yang lebih luas dalam konsultasi publik dan pengumuman.

Selain itu dalam UU CIPTAKER juga terdapat sanksi pidana juga administrasi. Sehingga ketika sebuah usaha melanggar ketentuan yang ada sanki pidana ataupun administrasi akan menindaklanjutinya dengan tegas.

Acara yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Lingkungan (DIL) Universitas Diponegoro (UNDIP) ini membawa harapan akan memberi masukan secara akademis tentang kelahiran UU Cipta Kerja, sehingga bisa memprediksi dampak lingkungan yang berpotensi timbul. “Saya berharap, peran serta peserta dan narasumber untuk memberi masukan, dan jadi bahan yang bisa menghasilkan kajian untuk ke depannya,’’ ucap  Dekan Sekolah Pasca Sarjana UNDIP,  Dr RB Sularto SH MHum.

Sumber :

https://www.undip.ac.id/post/17025/pemerintah-ungkap-strategi-pengendalian-lingkungan-uu-ciptaker-di-webinar-dil-undip.html