Adm Pubik

Media sharing dan berbagi ilmu bagi insan yang berminat terhadap kajian Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Publik

[admpublik]

Model Pemerintahan Parlementer dan Presidensial

Ada dua sistem pemerintahan yang sekarang berkembang dan banyak digunakan di dunia ini, yaitu parlementer dan presidensial

Kedua sistem pemerintahan/bentuk pemerintahan tersebut merupakan perwujudan Trias Politica. Dalam Trias Politica kekuasaan pemerintah dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

[admpublik]

Reformasi Birokrasi Di Indonesia

Birokrasi merupakan faktor yang turut berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governmen

[admpublik]

Pengantar Teori Administrasi Publik (bag. 4 Selesai)

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata

[admpublik]

Pengantar Teori Administrasi Publik (bag. 3)

teori yang secara sederhana mengatakan bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah.

Teori ini berasumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Teori ini memberikan rujukan tentang bagaimana kebijakan dibuat atau seharusnya dibuat, namun memberikan tekanan pada substansi  seperti apa yang harus ada.

[admpublik]

PENGANTAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK Bag.2

Birokrasi didefinisikan sebagai wewenang atau kekuasaan yang oleh berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya diperebutkan untuk diri mereka

[admpublik]

Doa berlindung dari kesyirikan

Kesyirikan terbagi menjadi dua yaitu syirik besar dan syirik kecil. Banyak dalil tentang syirik baik itu ayat tentang syirik maupun hadits yang menunjukkan k...

Kesyirikan terbagi menjadi dua yaitu syirik besar dan syirik kecil. Banyak dalil tentang syirik baik itu ayat tentang syirik maupun hadits yang menunjukkan kepada kita besarnya bahaya syirik. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa samarnya syirik seperti semut hitam yang merayap di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Maka kita harus senantiasa berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik.. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari kesyirikan dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan dalam beramal sholeh. aamiin.. Simak juga video-video dari Channel BERBAGI KEBAIKAN dan jangan lupa SUBSCRIBE Channel INI  https://www.youtube.com/channel/UCs3v... agar memperoleh update video dari Channel BERBAGI KEBAIKAN. SHARE kepada keluarga, kerabat, saudara, dan kawan Anda agar makin banyak yang tahu tentang Islam. Jazaakumullahu khairan

[admpublik]

PENGANTAR TEORI ADMINISTRASI PUBLIK Bag. 1

Menurut Kerlinger dalam Pasolong (2011:9) teori adalah serangkaian konstruk konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sitematis

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki

[admpublik]

Lucu... Anak-Anak Belajar Ngaji

[admpublik]

Old Public Administration (OPA) pertama kali dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar Ilmu Politik

konsep Old Public Administration ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, dimana dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami OPA ini, pertama, adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya hak organisasi publik diberikan kepada manajernya (pemimpin), agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

[admpublik]

Organisasi dan Manajemen

Organisasi Ilmu organisasi merupakan bagian dari Ilmu Administrasi karena organisasi  merupakan salah satu unsur administrasi. Jadi pembahasan terhadap organisasi  akan menimbulkan ilmu organisasi sebagai cabang dari Ilmu Administrasi. Menurut Weber dalam bukunya Silalahi (2011:124) menjelaskan pengertian organisasi sebagai berikut : “Organisasi merupakan tata hubungan sosial, dimana setiap individu yang melakukan kerja sama melakukan proses interaksi dengan individu lainnya“.  Menurut Waldo dalam bukunya Silalahi (2011:124) menyebutkan : “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi”. Menurut penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah proses kerja sama yang dilakukan dua orang atau sekelompok yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalakan suatu organisasi.  Menurut Etzioni dalam bukunya Silalahi (2011:125) organisasi merupakan pengelompokan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menjelaskan ciri-ciri organisasi sebagai berikut : 1. Adanya pembagian dalam pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab komunikasi yang merupakan bentuk-bentuk pembagian yang tidak dilainkan sengaja direncanakan untuk dapat lebih meningkatkan usaha mewujudkan tujuan tertentu. 2. Adanya pengendalian usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi mencapai tujuannya, pusat kekuasaan harus juga secara kontinu mengkaji sejauh mana hasil yang telah dicapai organisasi, dan apabila memang diperlukan harus juga menyusun lagi pola-pola baru guna meningkatkan efisiensi. 3. Penggantian tenaga, dalam hal ini tenaga yang dianggap tidak bekerja sebagaimana diharapkan, dapat diganti oleh tenaga lain. Demikian juga organisasi dapat mengkombinasikan lagi anggotanya melalui proses pengalihan maupun promosi. Menurut Silalahi (2011:132) banyak ragam bentuk dan tipe dari organisasi dapat dikategorikan bentuk organisasi atas : 1. Organisasi Lini atau Garis. Dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki. 2. Organisasi Lini dan Staf. Di samping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ikut serta dalam otoritas lini. 3. Organisasi Fungsional. Organisasi di mana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya. 4. Organissi Lini-Fungsiona. Memperlihatkan ciri organisasi lini dan organisasi fungsional. 5. Organisasi Lini-Staf-Fungsional. Memperlihatkan ciri-ciri organisasi lini dan staf serta organisasi fungsional.  

Manajemen Manajemen diawali dengan suatu pandangan luas atas sifat, ruang lingkup dan fungsi penggunaannya dalam setiap aktivitas kerja sama organisasional. Pengertian manajemen dari beberapa pendapat para ahli selalu berbeda, untuk itu peneliti akan mengemukakan pendapat para ahli tentang defenisi manajemen menurut Manulang (1992:11) menyebutkan: “Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan,  perorganisasian,penyusunan, pengerahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu”. Pengertian manajemen menurut Siagian (1992:11),menyebutkan: “Manajemen dapat di defenisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memeperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.” Menurut pendapat Hasibuan (2013;5) dalam bukunya manajemen dasar, pengertian dan masalah, megenai pengertian manajemen adalah: “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfatan sumber daya manusia secara  efektif dan efesien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Beberapa defenisi tersebut, terdapat unsur-unsur manajemen yaitu: 1. Adanya manusia (manusia sebagai pimpinan). 2. Adanya tunjuan yang hendak di capai (sebagai pengangan pengarahan) 3. Adanya wadah yakni badan organisasi dimana orang-orang bekerja 4. Adanya alat untuk mencapai tujuan 5. Kegiatan atau aktivitas seperti perencanaan, pergorganisasian dan sebagainya. Menurut Siagiyan dalam bukunya Silalahi (2011:137) menjelaskan defisini  manajemen sebagai berikut: “Manajemen dapat di definisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. Menurut Sutarto dalam bukunya Silalahi (2011:137) menyebutkan : “Manajemen sebagai rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpukan bahwa manajemen sebagai proses yaitu rangkaian tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada seefektif dan efisien mungkin. Proses kegiatan dan dinamika manajemen dalam usaha mencapai tujuan organisasi berdasarkan tingkatan dalam organisasi, maka tingkatan manajemen dapat di bedakan atas menurut Silalahi (2011:141) adalah : 1. Top Management (manjemen puncak). Orang yang berada dalam kedudukan manajemen puncak ini disebut top managers (manajer puncak) yang diidentifikasikan dalam berbagai titel, misalnya : chairman of the board, president, chief executive officer, senior vice-president. Manajemen dan puncak bertanggung jawab untuk keseluruhan manajemen dan organisasi. 2. Middle Management (manajemen tengah). Orang yang berada dalam posisi manajemen tengah dinamakan manajer-manajer tengah, yang mungkin terdiri atas satu lebih tingkatan dalam organisasi. Adapun orang-orang tersebut biasanya diidentifikasikan dengan titel, seperti divisional manager, regional manager, product manager, sales manager, marketing manager, personal manager, finansial manager. Tanggung jawab dari manajer tengah ialah menggerakkan aktivitas dengan menggimplementasikan kabijaksanaan yang telah digariskan oleh manajer puncak. 3. Lower Management (manajemen bawah). Yang bertanggung jawab menggerakkan operasi pekerja-pekerja. Manajer dalam manajemen tingkat bawah ini lebih dikenal dengan nama supervisor, seperti production supervisor, technical supervisor di samping titel-titel : foreman (mandor), departement manager, assistant departement manager.

Sumber: Ilmu Administrasi Publik

[admpublik]

Administrasi dan Administrasi Negara

Administrasi    

Administrasi berasal dari bahasa Belanda, yakni Administratie yang berarti  kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam pengertiaan luas dapat ditinjau dari sudut proses, fungsi, dan dari sudut kepranataan (institutional). Ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan tindak (aktivitas) yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau sekelompok orang yang kedudukan sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi usaha sedangkan administrasi dari sudut kepranataan atau institusi, kelompok orang yang secara tertentu melakukan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi. Menurut Siagian dalam bukunya Anggara (2012:21), menyebutkan: “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Berdasarkan pendapat diatas maka disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk bisa mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Pliffner dalam bukunya Anggara (2012:21) menyebutkan: “Administrasi dapat dirumuskan sebagai pengorganisasian dan penjurusan sumber-sumber yang diinginkan. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara adalah kegiatan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama. Proses operasi administrasi terdapat sejumlah unsur yang saling berkait antara satu dan yang lain, yang apabila salah satunya tidak ada, proses operasi administrasi akan pincang. Unsur-unsur administrasi menurut Anggara (2012:29) menyebutkan : 1. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama. 2. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja. Meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan, pengoordinasian, pengawasan, penyempurnaan dan perbaikan tata struktur dan tata kerja. 3. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerja sama. 4. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai yang diperlukan. 5. Keuangan, yaitu pengolahan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan. 6. Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja. 7. Tata Usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan. 8. Hubungan Masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerjasama. Administrasi Negara Administrasi Negara merupakan administrasi pada Negara sebagain suatu  organisasi modern. Organisasi modern adalah organisasi yang ada anggaran dasarnya atau kontitusinya dengan maksud dan tujuan yang jelas dan juga adanya struktur dan mekanisme serta rasional agar menghasilka sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Pengertian administrasi negara untuk lebih jelasnya akan peneliti sebutkan  menurut para ahli yaitu : Menurut Leonard dikutip oleh Handayaningrat (1980:2), menyebutkan pengertian administrasi: “Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya”. Sedangkan  menurut Kahya (1996:4) menyebutkan: “Administrasi negara ialah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan atau mewujudkan politik negara atau politik pemerintah.” Definisi-definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu pegawasan internal dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kinerja pegawai khususnya di bidang pelayan sektor publik. Ciri-ciri administrasi negara disebutkan Thoha (2008:36-38), sebagai berikut: 1. Administrasi negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (unavoidable). Setiap orang selama hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bisa melepaskan diri dari sentuhan kegiatan  administrasi negara, baik warga negara ataupun orang asing. 2. Administrasi negara memerlukan adanya kepatuhan. Hal ini administrasi negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan. 3. Administrasi negara mempunyai prioritas. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi negara. Dari sekian banyaknya tersebut tidak lalu semuanya diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat. 4. Administrasi negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara. 5. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 6. Pelaksanaan administrasi negara adalah sangat sulit diukur. Oleh karena kegiatan administrasi negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan di antaranya untuk mencapai perdamaian, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur. 7. Banyak yang diharapkan dari administrasi negara. Dalam hubungan ini akan terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi negara mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Sumber: Ilmu Administrasi Publik

[admpublik]

TEKNOLOGI INFORMASI DALAM ORGANISASI

Latar Belakang Teknologi informasi adalah teknologi yang  digunakan untuk menghasilkan  informasi. Teknologi informasi merupakan sistem yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Dewasa ini, teknologi informasi berkembang sangat luar biasa. Teknologi informasi semakin canggih dan bisa digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik untuk kegiatan organisasi, individu dan juga sosial. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat, sekaligus menjadi tempat bergantung para penggunanya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Penggunaan teknologi informasi juga berdampak pada proses perubahan yang terjadi tidak hanya di dalam aktifitas masyarakat secara individu tetapi juga organisasi, seperti struktur, otoritas, kekuatan, tugas dalam pekerjaan, jenjang karier karyawan, supervisi, serta pekerjaan manager. Pengaruh yang ditimbulkan amatlah besar, terutama dalam tatanan organisasi. Teknologi informasi, seperti surat elektronik (email), video conferencing, voice messaging, faksimili maupun papan buletin komputer dapat mengubah cara bekerja seseorang terutama bagi sebuah organisasi. Contohnya, penggunaan surat elektronik (email) ataupun sejenisnya dalam tatanan organisasi dapat menghilangkan pesan berganda kepada orang yang kita tuju ataupun meniadakan waktu menunggu sampai pesan-pesan tersebut ada didalam kantor si penerima. Dari contoh kecil diatas, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi telah mengubah organisasi secara mendasar. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perkembangan Teknologi Informasi ini, memungkinkan suatu organisasi untuk mengalami transformasi. Teknologi informasi muncul sebagai akibat semakin merebaknya globalisasi dalam kehidupan organisasi. Teknologi informasi memiliki peranan utama dalam mempelajari organisasi. Organisasi adalah sebuah sistem terbuka, dan teknologi organisasi merupakan cerminan dari kondisi lingkungan organisasi dan juga jenis kegiatan internal yang terjadi dalam organisasi. Teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari jalannya sebuah organisasi. Karena dengan keberadaan teknologi informasi, menjadi faktor penentu utama dari keberhasilan organisasi (Gordon & Gordon, 2000). 

Peranan Teknologi Informasi dalam Organisasi Seperti kita ketahui, dalam kehidupan kita dimasa mendatang sektor teknologi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa yang menguasai teknologi, maka dia akan menjadi pemimpin dunia. Teknologi informasi memiliki peranan penting di berbagai bidang, khususnya adalah dalam bidang organisasi. Teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap organisasi terutama dalam menjalankan aktivitas organisasi. Peran teknologi informasi diperlukan dalam dunia organisasi sebagai alat bantu dalam upaya memenangkan suatu persaingan yang pasti terjadi dalam dunia organisasi. Ditambah lagi kita dihadapkan oleh kenyataan bahwa saat ini dunia berada pada era persaingan yang sangat ketat. Adanya peran teknologi informasi dalam organisasi memungkinkan setiap proses yang dijalankan menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan teknologi informasi, kendala jarak dan biaya operasional menjadi bukan masalah yang utama lagi. Dengan kata lain, teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi dalam suatu organisasi dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan dan akurat (Wilkinson dan Cerullo, 1997). Peranan teknologi informasi bagi sebuah organisasi dapat dilihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh G.R. Terry. Terdapat lima peranan mendasar teknologi informasi dalam organisasi, yaitu: 1. Fungsi Operasional. Membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping setelah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency dimana teknologi informasi dianggap sebagai firm infrastructure. 2. Fungsi Monitoring and Control. Mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer. Sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. 3. Fungsi Planning and Decision. Mengangkat teknologi informasi ke tataran peranan yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler dari rencana kegiatan organisasi dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pimpinan organisasi yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. 4. Fungsi Communication. Secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastructure dalam era organisasi modern, dimana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. 5. Fungsi Interorganisational. Merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa organisasi untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah organisasi lain. Tipe dan fungsi peranan teknologi informasi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap rancangan atau desain struktur organisasi, dan struktur organisasi departemen, divisi, atau unit terkait dengan sistem informasi, teknologi informasi, dan manajemen informasi. Selain itu, teknologi informasi secara umum juga mempunyai beberapa peranan dalam organisasi, diantaranya sebagai berikut: 1. Minimal Risk. Setiap kegiatan dalam organisasi memiliki resiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Kehadiran teknologi informasi selain mampu membantu organisasi mengurangi resiko yang ada, perlu pula menjadi sarana untuk membantu organisasi dalam mengelola resiko yang dihadapi. 2. Reduce Costs. Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional organisasi pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut biasanya ada empat cara yang ditawarkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya kegiatan operasional yaitu: a. Eliminasi proses, implementasi berbagai komponen teknologi informasi akan mampu menghilangkan atau mengeliminasi proses-proses yang dirasa tidak perlu. b. Simplifikasi proses, berbagai proses yang panjang dan berbelit-belit (birokratis) biasanya dapat di sederhanakan dengan mengimplementasikan berbagai komponen teknologi informasi. c. Integrasi proses, teknologi informasi juga mampu melakukan pengintegrasian beberapa proses menjadi satu sehingga terasa lebih cepat dan praktis. d. Otomatisasi proses, mengubah proses manual menjadi otomatis merupakan tawaran klasik dari teknologi informasi. 3. Add Value. Menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas sehingga pelanggan tersebut bersedia selalu menjadi konsumennya untuk jangka panjang. 4. Create New Realities. Mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi organisasi, yaitu di dunia maya. Berbagai konsep e-business semacan e-commerce, e-procurement, e-customer, e-loyalty, dan lain-lainnya pada dasarnya merupakan cara pandang baru dalam menanggapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi. Teknologi informasi telah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari setiap kegiatan organisasi. Dari organisasi besar yang memelihara sistem mainframe dan database, hingga organisasi kecil yang memiliki satu komputer, teknologi informasi pasti memiliki peran didalamnya. Alasan penggunaan teknologi dalam dunia maya sekarang dapat ditentukan dengan melihat bagaimana teknologi informasi digunakan di seluruh dunia organisasi. Berikut beberapa peranan teknologi informasi didalam organisasi modern: 1. Komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email menjadi sarana komunikasi utama antara karyawan, supplier dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal terciptanya Internet, memberikan sarana sederhana dan murah untuk berkomunikasi. Seiring waktu, alat komunikasi semakin banyak diciptakan, mulai dari live chat, online meeting tools, dan juga sistem video-conference. Telepon dengan Voice Over Internet Protocol (VOIP) dan smart-phone juga menawarkan cara yang lebih canggih dalam melakukan komunikasi. Dengan adanya kemudahan teknologi ini, pegawai dapat dengan mudah membuat keputusan secara cepat dalam organisasi. 2. Manajemen Inventaris. Dalam mengelola inventaris, organisasi perlu mempertahankan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan tanpa berinvestasi lebih dari yang mereka butuhkan. Sistem manajemen inventaris melacak jumlah setiap item yang dimiliki organisasi, memicu pesanan stok tambahan saat jumlahnya jatuh di bawah jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem ini paling baik digunakan saat sistem manajemen inventaris terhubung ke sistem point-of-sale (POS). Sistem POS memastikan bahwa setiap kali barang terjual, salah satu item tersebut dihapus dari jumlah inventaris, membuat informasi closed-loop antara semua departemen. 3. Manajemen Data. Dulu, perusahan memiliki ruangan arsip yang berisi deretan lemari arsip dan surat-surat dokumen. Saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan dokumen digital mereka di server dan perangkat penyimpanan. Dokumen ini tersedia untuk semua orang di organisasi, terlepas dari manapun mereka berada. Organisasi dapat menyimpan dan melakukan maintain data historis secara ekonomi, dan karyawan mendapat keuntungan dengan akses langsung ke dokumen yang mereka butuhkan. 4. Sistem Informasi Manajemen. Menyimpan data menjadi sebuah keuntungan jika data tersebut dapat digunakan secara efektif. Organisasi yang progresif menggunakan data sebagai bagian dari proses perencanaan strategis. Sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya dan tingkat produktivitas. Informasi dapar digunakan untuk melacak keuntungan dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi dan mengidentifikasi area perbaikan. Manajer dapat melacak penjualan setiap harinya, sehingga memungkinkan mereka untuk bereaksi saat angka penjualan yang diharapkan dibawah perkiraan dengan cara meningkatkan produktivitas karyawan atau dengan mengurangi biaya barang. Selain itu, sistem informasi manajemen dapat membantu manajer dalam mengambil sebuah keputusan. 5. Manajemen Hubungan Pelanggan. Perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan cara mereka mendesain dan mengelola hubungan pelanggan. Sistem Customer Relationship Management (CRM) menangkap setiap interaksi yang dimiliki organisasi dengan pelanggan, sehingga peningkatan pengalaman pelanggan bisa dilakukan. Jika pelanggan menghubungi call center dengan suatu masalah, perwakilan customer support akan dapat melihat apa yang dibeli pelanggan, melihat informasi pengiriman, memberikan pelatihan manual untuk penggunaan barang tersebut dan menanggapi secara efektif masalah tersebut. Seluruh interaksi tersimpan dalam sistem CRM, sehingga jika pelanggan menelepon lagi, sudah ada data-data yang dibutuhkan. 

Dampak teknologi informasi dalam organisasi Dampak teknologi informasi bagi organisasi dapat dilihat dari dapat tidaknya teknologi informasi menunjang dan membantu organisasi dalam melaksanakan dan mencapai strategi organisasi secara keseluruhan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukan oleh Romney (2006), bahwa teknologi informasi di dalam organisasi bukan merupakan strategi dasar dari organisasi tersebut, implementasi teknologi informasi digunakan untuk membantu dalam pencapaian strategi organisasi. Dengan menggunakan teknologi informasi, akses terhadap proses kegiatan organisasi dapat dilakukan dengan cepat sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat dan pada akhirnya tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan diterapkannya teknologi informasi dalam organisasi, terdapat berbagai dampak bagi organisasi, diantaranya teknologi informasi dapat membawa sejumlah perubahan seperti struktur hierarki organisasi menjadi semakin melebar/flat, kewenangan yang cenderung terdesentralisasi, perubahan struktur kekuasaan yang cenderung terdistribusi; perubahan dalam job content, dan perubahan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, serta membantu manajer dalam pembuatan keputusan. Selain dampak-dampak yang telah disebutkan diatas, masih terdapat pengaruh-pengaruh lain yang disebabkan oleh diterapkannya teknologi informasi dalam organisasi. Pengaruh positifnya antara lain : 1. Sebagai media untuk menganalisis kondisi pasar. 2. Sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi. 3. Sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi. 4. Penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas. 5. Sebagai media untuk mengolah data dengan cepat dan akurat. 6. Untuk membantu aktivitas manajemen sumbar daya manusia. 7. Untuk membantu memperbaiki pelayanan pada pelanggan, maupun anggota dan pengurus organisasi itu sendiri. 8. Untuk membantu aktivitas manajemen dan pelayanan administratif, seperti E-mail, Voice Mail, Word Processing, Database Management Systes, dan Social Media. 9. Sebagai pembuat, pengerat, pemelihara, dan penjaga hubungan komunikasi antar anggota, pengurus organisasi, pimpinan organisasi, pihak organisasi lain, dan masyarakat luas. Selain menghasilkan pengaruh positif, penerapan teknologi dalam organisasi juga dapat menimbulkan beberapa pengaruh negatif bagi organisasi, seperti : 1. Besarnya kemungkinan untuk aksi penyalahgunaan teknologi informasi. 2. Mengurangi sifat sosial manusia, karena cenderung lebih suka berhubungan lewat media sosial daripada bertemu langsung. 3. Besarnya kemungkinan terjadi pada diri individu ketidakpuasan kerja, dehumanisasi dan dampak psikologis, serta information anxiety. 4. Tingginya kemungkinan masalah resistance to change. Masalah ini harus dihilangkan karena hal ini dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas, meningkatkan angka absensi, dan mengurangi motivasi atau pemogokan kerja (Gordon, 1993). Untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan, Gordon menyarankan agar : a. Anggota organisasi dilibatkan dalam pelaksanaan tugas tertentu dan menciptakan lingkungan yang mendukung kualitas anggota organisasi. Selain itu perlu memberikan kesadaran pada anggota organisasi bahwa penggunaan teknologi informasi dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan menunjukkan kelemahan sistem lama. b. Untuk mengurangi resistance to change terhadap perubahan implementasi teknologi informasi, hal-hal yang dapat dilakukan menurut Gordon antara lain adalah : communication, educational program, evolusional change, employee involment, new policies and procedures, staff change, temporary structure dan steering committee. c. Anggota organisasi perlu mendapatkan tambahan pendidikan dan pelatihan serta pemberian keterampilan-keterampilan yang relevan, untuk dapat memiliki keahlian dan kemampuan tentang teknologi informasi. d. Tetap menjaga keamanan. Misalnya dengan menyimpan komputer pada tempat yang aman, hanya boleh digunakan oleh orang-orang tertentu yang berkepentingan, penggunaan password, dan pembuatan access control matrix. 

Pengaruh teknologi informasi dalam organisasi Teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat kita cegah. Seiring dengan berkembangnya zaman maka teknologi juga ikut berkembang dan berubah. Perkembangan dan perubahan ini merupakan dampak dari hadirnya teknologi di tengah masyarakat. Semakin canggih teknologi maka kita dituntut untuk bisa mengusainya. Sebab jika saat ini kita tertinggal oleh teknologi maka kita juga pasti akan ketinggalam zaman sebagaimana tujuan media dalam komunikasi massa. Sudah bukan zamannya lagi surat menyurat atau saling berkirim telegram. Dimana waktu yang dibutuhkan untuk saling berkomunikasi menjadi lama sebagaimana macam-macam komunikasi kelompok. Jika dahulu anda menggunakan surat membutuhkam waktu berminggu minggu untuk menunggu balasannya. Maka sekarang ini, untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan seseorang yang jauh hanya membutuhkan waktu sepersekian detik lewat sambungan telepon sebagaimana mengatasi penyebab keemasan organisasi dalam komunikasi massa. Bahkan kini orang-orang bisa langsung saling menyapa dengan bertatap muka melalui teknologi video call. Lalu seberapa besar pengaruh teknologi komumikasi dalam organisasi. Tentu pengaruhnya sangat besar dalam kegiatan organisasi. Adapun pengaruh teknologi informasi terhadap organisasi sebagai berikut: 1. Sebagai Alat Bantu Komunikasi Pengaruh teknologi dalam komunikasi organisasi yang pertama pastinya adalah sebagai alat bantu komunikasi. Teknologi akan membantu komunikasi berlangsung lebih efektif dan efisien dalam komunikasi kepemimpinan. Tentunya hal ini membuktikan bahwa adanya teknologi dalam komunikasi samgat berpengaruh positif bagi berlangsungnya komunikasi. Bisa jadi hal inilah yang nantinya akan berpengaruh dalam keberlangsungan sebuah organisasi. 2.Mengefisiensikan Waktu Teknologi informasi tentu saja mampu mengefisiensikan waktu. Sebab penggunaaan teknologi akan semakin mempercepat sampainya informasi. Terlebih dalam sebuah organisasi kecepatan dan ketepatan amatlah diperlukan. Sehingga hadirnya teknologi informasi dalam organisasi nyatanya akan sangat bermanfaat. 3. Efisiensi Biaya Selain waktu, kehadiran teknologi informasi juga berpengaruh kepada efisiensi biaya. Dalam hal ini, organisasi tak perlu lagi mengeluarkam biaya promosi yang besar agar organisasinya dapat dikenal. Cukup gunakan teknologi dengan bekal media sosial yang saat ini hampir digunakan oleh setiap orang dalam proses komunikasi efektif . Selain murah bahkan cenderung gratis, cara ini juga dinilai cukup efektif. 4. Perubahan Budaya Kerja Ternyata teknologi informasi juga dapat bepengaruh pada perubahan budaya kerja dalam komunikasi organisasi . Bagaimana tidak, sebab saat ini banyak organisasi yang mewajibkan anggota mereka yang hadir untuk memperlihatkan kehadiran melalui foto. Jika sudah begini maka tentu tidak ada lagi yang namanya titip-titip absensi sebagaimana saat teknologi yang canggih belum hadir. Hal ini tentu akan membawa dampak pada perubahan perilaku kerja sekaligus juga mendisiplikan para anggota organisasi. 5. Perubahan Prilaku Bukan hanya perubahan budaya kerja ternyata teknologi informasi juga mampu berpengaruh pada perubahan perilaku individu yang berada dalam organisasi. Perubahan ini diawali dari tadinya mereka yang jarang muncul dalam pertemuan akan lebih disiplin untuk muncul dan datang. Selain itu, hal ini dapat berpengaruh pada perubahan perilaku mendasar seperti sikap ramah tamah dan lebih sering berbicara dalam forum-forum diskusi menghindari penyebab terjadinya konflik dalam organisasi. 6. Pola Komunikasi Bisa dikatakan kehadiran teknolohi informasi pasti akan berpengaruh pada pola komunikasi yang digunakan. Teknologi mampu membuat anggota dalam organisasi lebih dekat dan erat satu sama lain menjadi penyebab keberhasilan dalam organisasi. Sebab jalinan hubungan mereka tidak hanya terjalin di dalam forum. Mereka dapat bertukar informasi melalui kontak person, tentunya tidak akan ada kecenderungan untuk bersikap pasif. 7. Bentuk Informasi Penggunaan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan pada bentuk informasi yang biasa diberikan sebagai pola komunikasi organisasi . Jika sebelumnya kita menggunakan papan pengumunan jika ada informasi yang harus diketahui publik. Namun, kini bentuk komunikasi yang demikian sepertinya sudah ketinggalan zaman. Organisasi akan dimudahkan dengan teknologi informasi yang bisa digunakan sebagai penyalur berbagai pengumuman yang bisa dengan cepat di terima oleh para anggota. 8. Proses Lebih Cepat Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, teknologi sifatnya bukan menghambat namun malah dapat mempercepat proses. Teknologi informasi sebagai kasalitator dalam proses organisasi. Dimana informasi yang sifatnya urgent atau hal-hal yang berkaitan dengan penanganan cepat akan bisa sampai kepada anggota dengan cepat pula. Sehingga hal ini tentu akan berdampak pada ketepatan dan ketepatan penanganan pasca informasi diterima. 9. Pengambilan Keputusan Lebih Cepat Teknologi informasi memberikan dampak yang cukup krusial dalam proses organisasi . Dimana dengan penyajian data yang cepat dan akurat akan memudahkan para pemimpin organisasi dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Sebab, dalam kondisi yang darurat terkadang kita diharuskan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Nah, dalam hal ini pastinya kita membutuhkan data pendukung yang akurat sehingga jangan sampai mengambil keputusan yang salah. 10. Sistem yang Teritegerasi Sebuah organisasi tentunya tidak berdiri sendiri, biasanya mereka memiliki cabang atau organisasi serupa yang bergerak dibidang yang sama namun lokasinya berada di luar daerah. Tentunya dibutuhkan komunikasi yang sinergis sehingga apa yang ada diorganisasi A juga sama dengan yang ada pada organisasi A anakan. Dalam hal ini teknologi informasi berperan sangat penting, sebab akan memberikan dampak berupa sistem yang bisa teritegrasi. 11. Mempercepat Kemajuan Organisasi Pengaruh lain dari hadirnya teknologi informasi tidak lain adalah dapat memberikan kecepatan organisasi dalam mencapai kemajuan. Jika teknologi di gunakan dengan bijak dan sesuai dengan fungsinya. Maka tentu kemajuan serta apa yang dicita-citakan oleh sebuah organisasi akan dengan mudah dapat dicapai. Tentunya hal ini juga membutukam dukungan dari para pengguna teknologi informasi dalam memajukan organisasinya. 12. Penghematan Alokasi Dana Pengaruh penggunaan teknologi informasi akan bisa menghemat alokasi penggunaan dana. Sebab ternyata teknologi mampu mengefisienkan kinerja dan meminimalisir biaya operasional. Beberapa biaya yang bisa dipangkas seperti biaya promosi, cetak banner dan spanduk yang tentunya sudah bukan zamannya lagi. Promosi lewat teknologi akan lebih efektif dan menarik minat masyarakat. 13. Semua Jadi Serba Otomatis Jika dahulu, semuanya serba manual, kini semenjak teknologi hadir semuanya menjadi serba otomatis, mengirim laporan secara otomotis, absensi secara otomatis, dan melakukan berbagai pekerjaan dengan otomatis. Tentu saja hal ini sangat memudahkan dan mempersingkat waktu pengerjaan. Sehingga segala sesuatunya menjadi lebih mudah. 

Strategi Pengelolaan Teknologi Informasi dalam Organisasi Pada dasarnya tujuan teknologi informasi adalah menjamin tercapaian tujuan atau target organisasi. Untuk mengidentifikasi tujuan penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan dengan sistem pengukuran balanced scorecard. Dari sistem pengukuran ini, akan diperoleh beberapa proses penting, yaitu: 1. Menentukan visi dan strategi organisasi. 2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan beberapa tujuan dan ukuran strategis. 3. Merencanakan, menetapkan sasaran serta menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. 4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Bahkan hingga saat ini sudah banyak organisasi-organisasi yang bergerak di bidang teknologi informasi meluncurkan produk-produk yang berhubungan dengan pengelolaan balanced scorecard itu sendiri. Salah satu contoh, PUSINTEK Kementerian Keuangan RI sedang mengembangkan aplikasi yang bertujuan penentuan arah kebijakan berupa pengendalian work flow. Hasil rapat pimpinan dan persuratan adalah aplikasi yang diadopsi dari konsep balanced scorecard. Dengan aplikasi ini, pemegang kendali keuangan negara dapat menentukan arah dan strategi kebijakan keuangan dengan lebih mudah. Strategi pengelolaan teknologi informasi berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi pada organisasi. Pada dasarnya, penentu arah kebijakan teknologi informasi pada suatu organisasi adalah pimpinan tertinggi dari organisasi tersebut. Sebagai pengelola lapangan adalah manajer divisi teknologi informasi organisasi tersebut. Adapun peran dari manajer divisi teknologi informasi tersebut adalah: 1. Menyelaraskan strategi bisnis dan STI secara dua arah. 2. Menciptakan hubungan yang efektif dengan manajer lini. 3. Merencanakan, merancang dan mengimplementasikan sistem-sistem baru. 4. Membangun dan mengelola infrastruktur 5. Meningkatkan keahlian organisasi STI 6. Mengelola kerjasama dengan pemasok. 7. Membangun kinerja yang tinggi 8. Mendisain ulang dan mengelola organisasi STI Strategi teknologi informasi diperlukan agar sebuah organisasi dapat mengenali target terbaik untuk melakukan pembelian dan penerapan sistem informasi manajemen dan menolong untuk memaksimalkan hasil dari investasi pada bidang teknologi informasi. Sebuah sistem informasi yang dibuat berdasarkan Perancangan Startegis Sistem Informasi yang baik, akan membantu sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan rencana bisnisnya dan merealisasikan pencapian bisnisnya. Dalam dunia bisnis saat ini, penerapan dari teknologi informasi untuk menentukan strategi organisasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan performa organisasi. Strategi teknologi informasi diperlukan untuk: 1. Pengetahuan mengenai teknologi baru 2. Dilibatkan dalam perencanaan taktis dan strategis 3. Dibahas dalam diskusi perusahaan 4. Memahami kelebihan kekurangan teknologi Dengan semakin berkembangnya peranan teknologi informasi dalam dunia organisasi, maka menuntut teknologi informasi untuk menghasilkan Sistem Informasi yang layak dan mendukung kegiatan organisasi. Untuk itu, dituntut sebuah perubahan dalam bidang teknologi informasi. Perubahan yang terjadi adalah dengan diterapkannya Perancangan Strategis Sistem Informasi untuk memenuhi tuntutan menghasilkan sistem informasi yang mendukung kegiatan bisnis suatu organisasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan dunia organisasi, peningkatan Perencanaan Strategis Sistem Informasi menjadi tantangan serius bagi pihak teknologi informasi. 

Kesimpulan Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 1. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. 2. Teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh organisasi baik kecil maupun besar. 3. Dengan adanya teknologi informasi maka pelayanan yang diberikan, khususnya pada organisasi, akan semakin cepat dan akurat. 4. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif bagi suatu organisasi. Dengan adanya dampak negatif dan positif dari kehadiran TI tersebut, seharusnya semakin membuat organisasi berpikir bagaimana dampak negatif dieliminasi sedangkan dampak positif dimanfaatkan 5. Strategi teknologi informasi diperlukan agar sebuah organisasi dapat mengenali target terbaik untuk melakukan pembelian dan penerapan sistem informasi manajemen dan menolong untuk memaksimalkan hasil dari investasi pada bidang teknologi informasi. 

Saran Teknologi informasi merupakan teknologi yang digunakan untuk memperoleh informasi baik itu secara internal maupun eksternal yang diakibatkan oleh globalisasi yang terus berkembang. Organisasi merupakan sistem yang terbuka sehingga arus perkembangan tersebut akan secara bebas masuk kedalam suatu organisasi. Penerapan teknologi yang ada dalam organisasi harus disesuaikan dengan karakteristik dari organisasi itu sendiri supaya tidak terjadi adanya pertentangan. Dengan adanya teknonolgi informasi dapat memberikan peran yang cukup signifikan baik itu terhadap efisiensi kerja atau budaya kerja antar anggota, antar unit, atau intuisi secara keseluruhan yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga teknologi dengan organisasi memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Teknologi informasi akan berkembang dengan cepat dan akan terus berkembang sampai masa depan. Penggunaan teknologi informasi akan semakin meningkat. Teknologi informasi membawa dampak positif dan negatif bagi organisasi, individu, maupun sosial masyarakat. Kegunaan akan teknologi informasi dapat dirasakan manfaatnya bila teknologi informasi dikelola dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Apabila teknologi informasi dapat dikelola dengan baik, teknologi informasi dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam organisasi, individu, dan juga sosial masyarakat.

Sumber: Ilmu Administrasi Publik

[admpublik]

FUNGSI ORGANISASI DALAM MENDUKUNG  PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN

LATAR BELAKANG Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengenal berbagai jenis organisasi yang memengaruhi semua tingkatan kehidupan. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat menjalani sebagian besar dari kehidupan dalam organisasi-organisasi (atau sedikitnya, di pengaruhi oleh berbagai macam organisasi). Masyarakat  baik sebagai individu maupun kelompok merupakan anggota dari organisasi yang dinamakan keluarga, menjadi anggota dari organisasi tempat kita bekerja, dan berpartisipasi aktif sebagai anggota organisasi pada umumnya. Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai indivudu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan kita bekerja, tempat kita bermain. Pada dasarnya organisasi terbentuk atas dasar adanya keterbatasan-keterbatasan pada manusia sebagai individu dalam mencapai suatu tujuan. Dengan adanya organisasi dan kegiatanya, diekspektasikan kendala-kendala individu dalam kemampuan biologis dan faktor visikal dari lingkungan yang dihadapi olehnya dapat diatasi. Alasan terbentuknya organisasi diantaranya adalah alasan sosial, yaitu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk pergaulan, alasan material yaitu memperbesar kemampuannya dan untuk efisiensi dan mengakumulasikan pengetauan dari generasi-kegenerasi. Pada umumnya banyak tujuan yang hendak dicapai manusia sepanjang hidupnya. Seringkali untuk mencapai tujuan besar, seseorang memerlukan orang lain untuk diajak bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam kerjasama tersebut, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat mengikuti suatu pola kerja tertentu seperti adanya jalur-jalur wewenang, perintah, tanggung jawab secara vertikal maupun horisontal dalam hirarki yang muncul. “Tempat atau wadah” kerja sama untuk mencapai tujuan dengan pola tertentu itu disebut sebagai organisasi. Organisasi adalah kesatuan dari seluruh kegiatan yang saling berkaitan antara setiap anggota yang ada di dalamnya secara terkoordinir dan memiliki tujuan tertentu. Pada hakikatnya, pengetahuan tentang organisasi adalah pengetahuan tentang bagaimana mendesain organisasi yang efektif dan efisien. Organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasi pekerjaan sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. Dengan organisasi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengetahuan tentang organisasi adalah penting bagi orang-orang yang menaruh perhatian pada organisasi, sebab organisasi bukanlah suatu entitas tunggal, tetapi ia merupakan sebuah sistem yang terkait erat dengan banyak hal, termaksud didalamnya adalah manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Atau manajemen juga dapat di artikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses kegiatan pencapaian tujuan melalui kerjasama antar manusia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka perlu dibentuk suatu organisasi yang pada pokoknya secara fungsional dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang dipersatukan dalam suatu kerjasama yang efisien untuk mencapai tujuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi organisasi adalah sebagai alat dari manajemen untuk mencapai tujuan. 

FUNGSI ORGANISASI DALAM MANAJEMEN Dalam mencapai maksud dan tujuan organisasi, ada 4 fungsi organisasi yang sangat perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen organisasi, yakni: 1. Planning (perencanaan). Hal yang berkaitan dengan perencanaan dalam organisasi diantaranya dalah rencana-rencana yang coba disusun oleh pengelola organisasi, seperti rencana kerja atau kegiatan serta anggaran yang diperlukan, teknis pelaksanaannya bisa melalui rapat-rapat, seperti: a. Rapat kerja (pengurus organisasi) yang membicarakan rencana-rencana kerja pengurus serta kegiatan anggota yang akan dilakukan dengan satu atau lebih target yang akan dicapai. b. Rapat anggaran, untuk menentukan berapa jumlah anggaran yang diperlukan untuk mendukung kerja organisasi atau untuk suatu event/kegiatan (wujudnya daftar RKA) atau proposal kegiatan. 2. Organizing (pengaturan) Dalam hal pengaturan, unsur yang perlu diperhatikan & diwujudkan adalah: a. Struktur organisasi yang mampu menunjukkan bagaimana hubungan (relationship) antara organisasi/bagian/seksi yang satu dengan yang lain.   b. Job description yang jelas yang mampu menjelaskan tugas masing-masing bagian.   c. Bentuk koordinasi antar bagian dalam organisasi (misal. Rapat Koordinasi antar bagian, Rapat Pimpinan antar Organisasi, dll) d. Penataan dan pendataan arsip & inventaris organisasi harus diatur dan ditata dengan baik, seperti surat masuk, surat keluar, laporan-laporan, proposal keluar, data anggota, AD/ART, presensi, hasil rapat, inventarisasi yang dimiliki, perangkat yang dipinjam dll. 3. Accounting (pelaporan). Pelaporan merupakan unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap & rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada diatasnya. Wujud kongkritnya adalah: a. Progress Report (Laporan Pengembangan Kegiatan) atau b. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan. 4. Controling (pengawasan). Tugas organisasi ataupun pimpinan organisasi yang tidak boleh terlewatkan adalah melakukan pengawasan terhadap aktifitas organisasi ataupun realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MANAJEMEN Pengambilan keputusan memainkan peranan penting di dalam manajemen, karena kualitas keputusan tersebut akan menentukan efektifitas rencana yang disusun. Secara umum, pengertian pengambilan keputusan telah dikemukakan oleh banyak ahli, diantaranya adalah: 1. Menurut George R. Terry. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. 2. Menurut S.P. Siagian. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. 3. Menurut James A.F. Stoner. Pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. 4. Menurut Tata Sutabri. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam rangka pemecahan suatu masalah untuk memperoleh hasil akhir untuk dilaksanakan Dari pengertian-pengertian pengambilan keputusan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah. Pengambilan keputusan merupakan proses yang kompleks yang memerlukan penanganan yang serius. Secara umum, proses pengambilan keputusan meliputi tujuh langkah berikut: 1. Menerapkan tujuan dan sasaran: sebelum memulai proses pengambilan keputusan, tujuan dan sasaran keputusan harus ditetapkan terlebih dahulu. Apa hasil yang harus dicapai dan apa ukuran pencapaian hasil tersebut. 2. Identifikasi persoalan: persoalan-persoalan di seputar pengambilan keputusan harus diidentifikasikan dan diberi batasan agar jelas. Mengidentifikasikan dan memberi batasan persoalan ini harus tepat pada inti persoalannya, sehingga memerlukan upaya penggalian. 3. Mengembangkan alternatif: tahap ini berisi pengidentifikasian berbagai alternatif yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang ada. Selama alternatif itu ada hubungannya, walaupun sedikit, harus ditampung dalam tahap ini. 4. Menentukan alternatif: dalam tahap ini mulai berlangsung analisis tehadap berbagai alternatif yang sudah dikemukakan pada tahapan sebelumnya. Pada tahap ini disusun juga kriteria tentang alternatif yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pengambilan keputusan. Hasil tahap ini mungkin masih merupakan beberapa alternatif yang dipandang layak untuk dilaksanakan. 5. Memilih alternatif: beberapa alternatif yang layak tersebut di atas harus dipilih satu alternatif yang terbaik. Pemilihan alternatif harus mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya, keefektifan alternatif dalam memecahkan persoalan, kemampuan alternatif untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan daya saing alternatif pada masa yang akan datang. 6. Menerapkan keputusan: keputusan yang baik harus dilaksanakan. Keputusan itu sendiri merupakan abstraksi, sedangkan baik tidaknya baru dapat dilihat dari pelaksanaannya. 7. Pengendalian dan evaluasi: pelaksanaan keputusan perlu pengendalian dan evaluasi untuk menjaga agar pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan yang sudah diputuskan. Pengambilan keputusan merupakan bagian terpenting  dalam manajemen, yang dihubungkan dengan pelaksanaan perencanaan, dalam hal memutuskan tujuan yang akan dicapai, sumber daya yang akan dipakai, siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diserahkannya dan lain-lain. Pengambilan keputusan (decision making) memegang peranan penting karena keputusan yang diambil merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Keputusan di dalam manajemen sangat penting karena menyangkut semua aspek. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari  kerugian citra sampai pada kerugian uang. Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang akan dilaksanakan. Ada masalah yang mudah diselesaikan ada pula masalah yang sulit,tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan beberapa faktor. Model yang bermanfaat dan terkenal senbagai kerangka dasar proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert A.Simon terdiri atas tiga tahap, yaitu : 1. Pemahaman menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah yang diperoleh diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menemukan masalahnya. 2. Perancangan menemukan, mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini mengandung proses untuk memahami masalah untuk menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. 3. Pemilihan memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan.  

KESIMPULAN Organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasi pekerjaan sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. Dengan organisasi pekerjaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengetahuan tentang organisasi adalah penting bagi orang-orang yang menaruh perhatian pada organisasi, sebab organisasi bukanlah suatu entitas tunggal, tetapi ia merupakan sebuah sistem yang terkait erat dengan banyak hal, termaksud didalamnya adalah manajemen. Pada dasarnya pembuatan keputusan merupakan pilihan dari beberapa alternatif. Dalam pembuatan keputusan melalui serangkaian proses diantaranya yaitu mengidentifikasi, menganalisa, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, memutuskan salah satu alternatif terbaik yang dilanjutkan dengan keputusan, dan mengevaluasi hasil keputusan. Ada beberapa tipe yang biasa digunakan oleh manajemen ketika membuat sebuah keputusan.  

SARAN Manajemen merupakan ilmu yang telah lama ada, sehingga manajemen telah diterapkan di berbagai organisasi masyarakat. Sehingga sudah semestinya kita juga menerapkan sistem manajemen ketika membuat suatu keputusan. Ketika membuat suatu keputusan, maka semestinya menggunakan dan mengikuti teori-teori yang telah dijelaskan, baik ketika dihadapkan dalam situasi yang sulit sehingga diharuskan membuat keputusan yang cepat dan lain sebagainya, serta menerapkan serangkaian proses dari pembuatan keputusan tersebut agara dalam pembuatan keputusan menjadi lebih efektif dan efesien.

Sumber: Ilmu Administrasi Publik

[admpublik]

PERAN ADMINISTRASI PUBLIK  DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI

LATAR BELAKANG Administrasi merupakan salah satu sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Administrasi yang baik adalah administrasi yang berdasarkan asas-asas yang berlaku secara umum, sehingga dapat diterima semua pihak baik dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi  tersebut. Dengan administrasi, manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan hidup yang lebih baik, karena administrasi adalah ilmu yang mempelajari proses kegiatan manusia yang dilakukan secara bekerja sama. Administrasi adalah proses menyeluruh yang melibatkan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Dalam ungkapan lain, administrasi merupakan proses integrasi seluruh kekuatan untuk mewujudkan tujuan organisasi. Oleh sebab itu, penguatan kualitas administrasi dalam organisasi sangat dibutuhkan mengingat tantangan global yang semakin kompleks.Menurut The Liang Gie, administrasi publik dalam tatanan kehidupan manusia tidak bisa lepas dari adanya organisasi, bahkan dewasa ini organisasi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena sosial yang paling menonjol yang bersifat semesta, yang dirasakan sebagai suatu kebutuhan mutlak bagi manusia modern.  Setiap individu akan selalu berhubungan dengan bermacam-macam orang yang begitu kompleks dan bersangkutan dengan kebutuhan  baik dari segi ekonomi, sosial, rekreasi, pendidikan dan lain sebagainya.  Disadari atau tidak disadari, sengaja atau tidak sengaja,  setiap individu  akan selalu berada, dan dibesarkan dalam lingkungan organisasi. 

PERAN ADMINISTRASI PUBLIK Peran administrasi publik pada dasarnya adalah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi publik diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output. Menurut Gray (1989:15-16), peran administrasi publik adalah: 1. Menjamin pemerataan distribusi pendapatan Nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. 2. Melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan, dan lain-lain. 3. Berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat  yang sangat bervariasi dari generasi ke generasi. Gordon dalam Kasim (1994: 12) menyatakan pemahanan mengenai peran administrasi publik sebagai berikut: “Administrasi publik mempunyai peran yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis and formulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy implementation) serta pengawasan melekat dan penilaian hasil kebijakan tersebut (policy evaluation)”. Albert Lepawsky (1966), menunjukkan enam peran penting administrasi, yaitu: 1. Administrasi Merupakan Kepentingan Universal (The Universal Importance of Administration). Bahwa administrasi sebagai studi ilmiah yang serius diperlihatkan dari disintegrasi bagi kurangnya abilitas administrative (administrative ability) dan efisiensi manajerial (managerial efficiency) terutama pada periode hingga Perang Dunia II. Fayol mengatakan, melalui pengetahuan administrasi kita mengerti perencanaan, organisasi, komando, koordinasi dan control, yang menjadi dasar-dasar untuk tenaga kerja (workman). Dengan demikian, tiap orang mempunyai kebutuhan akan administrasi, sehingga administrasi adalah subjek dari kepentingan universal. 2. Administrasi sebagai Peran Stabilisasi Masyarakat (The Stabilizing Role of Administration Society). Meskipun para penulis sepakat akan pentingnya administrasi tapi ada perbedaan pendapat tentang derajat kepentingan. Paul Pigors menganggap, bahwa fungsi primer administrasi adalah untuk stabilisasi institusi-institusi sosial. 3. Administrasi Berperan bagi Perubahan Sosial (The Role Administration of Social Change). Brook Adam mengatakan, bahwa fungsi pokok dari administrasi adalah menjamin stabilitas sosial dengan menyediakan fasilitas bagi perubahan sosial. 4. Ancaman Manajemen Revolusi (The Threat of a Managerial Revolution) Pandangan James Burnham, bahwa kualitas esensial dari emerging society adalah dalam hal karakter manajemennya; bahwa dalam kenyataannya manajer-manajer mempunyai kesiapan untuk taken over masyarakat modern. 5. Administrasi sebagai Kunci Masyarakat Modern (Administration as the Key to Modern Society). Charles A. Beard mengatakan, masyarakat modern adalah masyarakat besar. Setiap perusahaan dalam masyarakat besar atau masyarakat modern tenang dibawah administrasi. Administrasi merupakan kunci untuk pengabdian kekuasaan dalam masyarakat besar. Dari beberapa pendapat yang ada, bahwa peran administasi publik erat kaitannya dengan pentingnya administrasi publik itu sendiri, dan mengharuskan administrasi publik terbuka terhadap kotrol sosial dalam mewujudkan kegiatan-kegiatannya secara operasional. Berdasarkan kondisi tersebut,  jelas sekali bahwa administrasi publik mempunyai peran dalam kehidupan publik, yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Administrasi publik adalah sebagai stabilisator  masyarakat, karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama antara satu dengan yang lainnya. Peranan administrasi publik tersebut adalah, bahwa administrasi publik dalam melayani masyarakat harus berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, administrasi publik harus mampu menyerap dan menyesuaikannya dengan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan peranan sebagai stabilisator itu, administrasi publik harus berupaya menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda, walaupun mungkin ada banyak aspirasi yang bertentangan. Dengan demikian berarti tidak semua aspirasi masyarakat akan terpenuhi, namun harus dihasilkan kebijaksanaan-kebijaksanaan publik (umum) yang bisa menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Administrasi publik mengatur, mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial, sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal itu, administrasi publik harus berperan sebagai pelaksana dan sekaligus mengarahkannya, agar seluruh kegiatannya termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, terfokus pada tujuan utamanya berupa perubahan sosial yang diinginkan tersebut. Selanjutnya, administrasi publik juga harus berperan dalam melaksanakan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan, agar tidak menyimpang dari perencanaan. Sehubungan dengan hal itu, dalam melakukan kegiatan yang membawa perubahan nilai-nilai, maka administrasi publik harus berperan dalam memelihara dan memantapkan kehidupan bersama, yang tidak kehilangan pegangan sebagai suatu bangsa yang bersatu. Peran administrasi publik itu, harus dijalankan dengan beberapa cara yaitu: a. Administrasi publik harus melestarikan nilai-nilai dasar yang telah diterima sebagai konsensus nasional. b. Administrasi publik harus menegakkan dan memberlakukan semua aturan hukum pada setiap warga Negara (anggota masyarakat), tanpa membeda-bedakan pelaksanaannya berdasarkan tingkatan sosial, status sosial, ekonomi, golongan dan lain-lain. c. Administrasi publik harus melakukan tindakan pencegahan terhadap kecendrungan untuk melawan suatu usaha melakukan perubahan, dengan berperilaku menyimpang dari perilaku standar berdasarkan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, yang bersumber dari nilai-nilai dasar sebagai konsensus nasional. 3. Administrasi publik membawa dan mendorong rakyat untuk memasuki kehidupan sebagai masyarakat maju dan modern. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa administrasi publik berperan dalam mewujudkan perubahan sosial, antara lain melalui pelaksanaan pembangunan. Usaha itu tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat dari Negara yang maju dan modern. Manusia semakin yakin bahwa dengan ilmu dan teknologi akan dapat menciptakan masyarakat maju dan modern yang sejahtera. Oleh karena itulah administrasi publik dalam mewujudkan kegiatannya, pada dasarnya telah melakukan usaha mengantarkan rakyat untuk memasuki kehidupan masyarakat maju dan modern. Untuk menjalankan ketiga peranan administrasi publik tersebut dalam kegiatan yang bersifat operasional, maka administrasi publik membutuhkan dukungan berupa suatu otoritas yang bersifat memaksa. Otoritas tersebut dipergunakan untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan, yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kepentingan umum. Misalnya, untuk mencegah adanya pengguna jalan raya yang mengancam atau bisa mengakibatkan kecelakaan, maka setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi). Seorang pengendara yang tidak memiliki SIM, akan berhadapan dengan hukum yang dijalankan oleh para aparat pelaksana administrasi publik. 

KINERJA ORGANISASI Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusia, untuk itu setiap organisasi akan berusaha untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Istilah kinerja dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsun, 2006). Menurut Mangkunegara dalam bukunya Evaluasi Kinerja SDM (2014:9) mengatakan bahwa, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pendapat diatas mengandung makna bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok  mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur. Kinerja organisasi menurut Atmosudirdjo yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik  (2013:176) yang mengemukakan bahwa, kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi publik menurut Siagian (2002), yaitu: kompensasi, komitmen organisasi, motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, disiplin kerja, kepuasan kerja, dan komunikasi.  

PERAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI Administrasi terdapat di dalam suatu organisasi. Organisasi mempunyai seperangkat tujuan. Administrasi adalah alat bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Segala kegiatan administrasi harus selalu berorientasi pada tujuan organisasi. Segala kegiatan administrasi harus berlangsung secara efektif dan efisien agar tujuan-tujuan organisasi tercapai secara optimal. Karena tiap-tiap organisasi melibatkan sedikitnya dua orang yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama, maka kerjasama di antara anggota-anggota organisasi mutlak perlu dikembangkan secara harmonis. Administrasi sesuai dengan prosesnya ialah menentukan tujuan dan kebijaksanaan, sedangkan organisasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Administrasi memiliki kaitan yang erat dengan organisasi, administrasi merupakan bagian dari aktifitas organisasi namun organisasi juga dapat dikatakan sebagai hasil atau bagian dari administrasi. Dalam perkembangan organisasi, administrasi memiliki perbedaan yang jelas dengan manajemen yang juga merupakan aktifitas organisasi. Pengertian organisasi (Robbins,1990:4) adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi, memiliki suatu batas yang relatif dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relatif kontinu (berkesinambungan) untuk mencapai suatu tujuan atau seperangkat tujuan bersama. Definisi tersebut dapat diartikan bahwa organisasi merupakan orang-orang yang berkumpul atau terdiri dari kelompok-kelompok yang bersatu menjadi sebuah kesatuan, yang dimana meraka secara sadar saling berkerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama dalam suatu sistem dan peraturan-peraturan yang sudah disepakati bersama. Beberapa orang yang terkumpul dalam kesatuan tetapi tidak memiliki tujuan ataupun rules dalam menjalankan aktifitasnya, sekumpulan tersebut belum bisa dikatakan sebuah organisasi. Berbagai kebutuhan organisasi modern seperti sekarang ini sangat membutuhkan administrasi publik. Setiap organisasi yang ada, baik itu organisasi pemerintah maupun organisasi swasta tidak bisa melewatkan administrasi publik sebagai suatu proses kebiasaan sehari-hari. Administrasi publik sangat berperan sekali bagi organisasi, diantaranya adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan, menghimpun data, kegiatan surat menyurat, serta memperlancar proses kemudahan suatu birokrasi atau institusi. Ilmu administrasi publik sudah mencakup hal-hal penting dalam kehidupan organisasi. Administrasi publik mampu menanggapi isu-isu pokok dalam organisasi dan mampu memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijaksanaan, serta cakap melaksanakan kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari hari. Keteraturan kehidupan organisasi menjadi acuan suksesnya administrasi publik sehingga mampu menunjang kehidupan organisasi yang mempunyai kinerja yang baik. Pentingnya peran administrasi publik terhadap organisasi juga disebabkan: 1. Dalam kehidupan masyarakat modern, terjadi perubahan pola kehidupan di segala bidang menjadi pola kehidupan berdasarkan kerjasama keorganisasian. 2. Pola kehidupan keorganisasian (organizational life) ini berkaitan dengan pola kehidupan modern dan tata cara berpikir serta bekerja secara rasional. 3. Cara berpikir dan bekerja secara rasional ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 4. Cara berpikir modern dan bekerja secara rasional dimaksudkan untuk menghasilkan keefektifan (effectiveness) dan keefisienan (efficiently) pencapaian tujuan. 5. Berpikir dan bekerja secara rasional dengan teknologi modern dan dengan pola kehidupan berorganisasi modern kearah efisiensi dan efektivitas memerlukan administrasi (Prajudi Atmosudirjo, 1980: 24). 

KESIMPULAN Administrasi publik sangat berperan sekali bagi organisasi, diantaranya adalah untuk mempermudah suatu pekerjaan, menghimpun data, kegiatan surat menyurat, serta memperlancar proses kemudahan suatu birokrasi atau institusi. Peran  administrasi publik memegang  peranan penting, hal ini dikarenakan administrasi negara berperan sebagai stabilisator bagi kepentingan masyarakat,  administrasi berperan untuk mengatur, mengarahkan dan mempercepat perubahan sosial,  berperan untuk membawa dan mendorong rakyat untuk memasuki kehidupan sebagai  masyarakat  maju  dan  modern. Sedangkan   peran administrasi publik dalam meningkatkan kinerja organisasi adalah Ilmu administrasi publik sudah mencakup hal-hal penting dalam kehidupan organisasi. Administrasi publik mampu menanggapi isu-isu pokok dalam organisasi dan mampu memformulasikan ke dalam suatu rumusan kebijaksanaan, serta cakap melaksanakan kebijakan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keteraturan kehidupan organisasi menjadi acuan suksesnya administrasi publik sehingga mampu menunjang kehidupan organisasi yang mempunyai kinerja yang baik.

Sumber: Ilmu Administrasi Publik

[admpublik]

MASA DEPAN MANAGEMEN PUBLIK

Konsep New Public Management yang berkembang di awal tahun 1990-an mentransformasi kinerja pasar ke dalam sektor publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Hal ini memaksa aparatur pemerintah untuk berkompetisi secara sehat dan menemukan cara-cara baru untuk memaksimalkan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Di Inggris, meningkatnya tekanan atas pemerintah seputar masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi memaksa PM Margaret Thatcher meresponnya dengan mereformasi sektor pemerintahan. NPM menjadi popular di awal 1990-an tatkala diadopsi oleh administrasi Clinton di Amerika Serikat. NPM diyakini punya peran efektif bagi reformasi sektor publik. Ini terlihat dari peningkatan jumlah Negara yang mengintroduksikan prinsip-prinsip NPM di dalam pemerintahan mereka. IMF dan World Bank adalah beberapa badan keuangan dunia yang sekaligus merupakan pembela paradigma NPM ini. Tidak hanya itu, NPM juga popular di Negara-negara seperti India, Jamaika, dan Thailand. Pendekatan NPM atas manajemen publik bangkit selaku kritik atas birokrasi. Selama ini, birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri. Birokrasi dianggap erat berkait dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki jabatan dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Juga, birokrasi dituduh telah menjauhkan diri dari harapan publik. Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah, pengadopsian keunggulan teknik manajemen perusahaan swasta untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan pengadministrasiannya. Sementara pemerintah distereotipkan kaku, birokratis, mahan, dan inefisien, sektor swasta ternyata jauh lebih berkembang karena terbiasa berkompetisi dan menemukan peluang-peluang baru. Sebab itu, sektor swasta banyak melakukan inovasi-inovasi baru dan prinsip-prinsip kemanajemenannya. Dalam NPM, pemerintah dipaksa untuk mengadopsi, baik teknik-teknik administrasi bisnis juga nilai-nilai bisnis. Ini meliputi nilai-nilai seperti kompetisi, pilihan pelanggan, dan respek atas semangat kewirausahaan. Sejak tahun 1990-an, reformasi-reformasi di sektor publik menghendaki keunggulan-keunggulan yang ada di sektor swasta diadopsi dalam prinsip-prinsip manajemen sektor publik. NPM adalah konsep “payung”, yang menaungi serangkaian makna seperti desain organisasi dan manajemen, penerapan kelembagaan ekonomi atas manajemen publik, serta pola-pola pilihan kebijakan. Telah muncul sejumlah debat seputar makna asli dari NPM ini. Namun, di antara sejumlah perdebatan itu muncul beberapa kesamaan yang dapat disebut sebagai prinsip dari NPM, yang meliputi: 1. Penekanan pada manajemen keahlian manajemen professional dalam mengendalikan organisasi; 2. Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilannya; 3. Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam prosedur-prosedur birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat indikator-indikator performa kuantitatif; 4. Peralihan dari system manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit-unit sektor publik; 5. Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor publik, seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi lewat kontrak dan sejenisnya; 6. Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya perusahaan swasta seperti kontrak kerja singkat, pembangunan rencana korporasi, dan pernyataan misi; dan 7. Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit. Penekanan pertama, yaitu keahlian manajemen professional, mensugestikan top-manager (presiden, menteri, dirjen) harus mengendalikan organisasi-organisasi publik secara aktif dengan cara yang lebih bebas dan fleksibel. Top-top manager ini tidak lagi berlindung atas nama jabatan, tetapi lebih melihat organisasi yang dipimpinnya sebagai harus bergerak secara leluasa bergantung pada perkembangan sektor publik itu sendiri. Sebab itu, para top manager harus punya skill manajerial professional dan diberi keleluasaan dalan memanage organisasinya sendiri, termasuk merekrut dan member kompensasi pada para bawahannya. Lalu, penekanan pada aspek orientasi output menghendaki para staf bekerja sesuai target yang ditetapkan. Ini berbalik dengan OPM yang berorientasi pada proses yang bercorak rule-governed. Alokasi sumber daya dan reward atas karyawan diukur lewat performa kerja mereka. Juga, terjadi evaluasi atas program serta kebijakan dalam NPM ini. Sebelum berlakunya NPM, output kebijakan memang telah menjadi titik perhatian dari pemerintah. Namun, perhatian atas output ini tidaklah sebesar perhatian atas unsure input dan proses. Ini akibat sulitnya pengukuran keberhasilan suatu output yang juga ditandai lemahnya control demokratis atas output ini. NPM justru menitikberatkan aspek output dan sebab itu menghendaki pernyataan yang jernih akan tujuan, target, dan indikator-indikator keberhasilan. Telah disampaikan, NPM terutama diterapkan tidak hanya di Negara-negara dengan level kemakmuran tinggi seperti Inggris, Swedia, ataupun Selandia Baru, tetapi juga di Negara-negara dengan tingkat kondisi yang setara Indonesia seperti India, Thailand ataupun Jamaika. Dalam penerapannya di Indonesia, satu penelitian yang diangkat oleh Samodra Wibawa dari Fisipol Universitas Gadjah Mada menemukan sejumlah persoalan tatkala konsep-konsep dalam NPM diterapkan di sejumlah kabupaten. Konsep New Public Management yang lebih berorientasi pada mekanisme pasar dalam menjalankan birokrasi pemerintahan mendapat kritik dari para ahli ilmu administrasi negara. Prasojo (2007) mengemukakan bahwa kritik terhadap konsep ini lebih dikarenakan nilai- nilai yang dibawanya sangat menekankan pada semangat sektor swasta; desentralisasi dan kebutuhan akan koordinasi pada sektor publik; serta nilai-nilai kewirausahaan harus berhadapan dengan nilai-nilai demokrasi. Menyikapi hal ini Prasojo lebih jauh menyarankan untuk beralih kepada paradigma the New Public Services. Lahirnya konsep New Public Services yang dikemukakan oleh Dehnardt (2008) tidak dapat dipisahkan dari ide dasar konsep terdahulu yaitu : teori democratic citizenship; model komunitas dan civil society; organisasi humanism; dan postmoderen ilmu administrasi publik. Konsep ini melahirkan tujuh prinsip New Public Services yang dipaparkan oleh Prasojo (2007) sebagai berikut : 1. Masyarakat penerima layanan diposisikan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menerima pelayanan terbaik dari organisasi publik. Masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pelanggan yang menerima kualitas pelayanan terbaik karena biaya yang dikeluarkannya untuk mendapatkan produk layanan organisasi publik. 2. Perhatian terhadap keinginan masyarakat selaku penerima layanan menjadi prioritas utama organisasi publik. 3. Memberikan penilaian lebih tinggi terhadap prinsip kenegaraan daripada prinsip wirausaha. 4. Organisasi publik membuat rencana strategis yang baik dalam pemberian layanan kepada masyarakat, namun diimplementasikan secara demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh produk pelayanan yang disediakan. 5. Menjadikan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan visi dan misi organisasi. 6. Prinsip melayani dijadikan motto bagi organisasi publik. 7. Penghargaan yang lebih tinggi diberikan kepada personal bukan kepada publik

Sumber: Ilmu Administrasi Publik

[admpublik]

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK

Pendahuluan Administrasi adalah ilmu yang mempelajari negara serta kepentingan publik serta dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang dilayaninya. Birokrasi publik pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Tetapi faktanya, banyak birokrat pemerintah yang tidak memiliki kopetensi dan akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Birokrasi adalah lembaga yang paling banyak di sorot oleh masyarakat terkait dengan kinerja dan etika. Perhatian masyarakat ditujukan pada praktek yang menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini menunjukkan pentingnya etika dalam administrasi publik. Etika dan tingkah laku manusia saling berkaitan sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Definisi Etika Administrasi Publik Berdasarkan ensiklopedi, etika disebut sebagai ilmu kesusilaan yang menentukan bagaimana manusia hidup dalam  masyarakat; apa yang baik dan apa yang buruk. Secara  etimologis,  kata "etika"  yang berasal  dari  bahasa Yunani yaitu ethos memiliki makna kebiasaan atau watak. Etika adalah sebuah kebiasaan, adat atau akhlak dan watak sehingga dapat diketahui bahwa  masalah  etika  selalu  berhubungan dengan kebiasaan atau watak manusia (sebagai individu atau dalam kedudukan tertentu), baik kebiasaan baik maupun  kebiasaan buruk.  Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa etika bertalian erat dengan administrasi publik. Filsafat dan etika selalu berkaitan langsung bahkan dengan nilai, dan moral sedangkan administrasi publik berkaitan dengan pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pengimplementasian kebijakan. Urgensi Etika Administrasi Publik Etika administrasi publik dapat ditelusuri keberadaaannya dari paradigma ilmu administrasi publik. Cara pandang antara dikotomi politik dan administrasi menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Politik selalu berkaitan dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara. Sedangkan fungsi administrasi berkenaan dengan pelaksanaaan kebijakan-kebijakan tersebut. Berdasarkan dari paradigma tersebut, maka etika diperlukan dalam administrasi publik.  Dua point penting yang terdapat dalam etika, yaitu: pertama sebagai pedoman dan acuan  bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; kedua, etika administrasi publik (etika birokrasi) sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Pendekatan Etika Administrasi Publik Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh etika dalam menentukan baik dan buruknya kajian administrasi. Di antaranya adalah (Poedjawijatna, 1986: 139) sebagai berikut: 1. Aliran sosialisme. Menurut aliran ini, adat istiadat masyarakat setempat yang akan menentukan baik dan buruk sebuah perilaku manusia. 2. Aliran hedonisme (hedone adalah perasaan akan kesenangan). Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang akan mendatangkan kesenangan,  kenikmatan atau rasa puas kepada manusia. Perbuatan yang baik adalah segala sesuatu yang mendatangkan kelezatan, kenikmatan dan kepuasan nafsu biologis. 3. Aliran intuisisme. Aliran ini beranggapan bahwa setiap individu manusia mempunyai naluri batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan ini bisa berbeda reaksinya, karena pengaruh masa dan lingkungan, akan tetapi ia dasarnya tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. 4. Aliran utilitarianisme. Aliran paham ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna. Berguna bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. 5. Aliran vitalisme. Kekuatan mencerminkan kebaikan dalam diri manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki seorang manusia yang digunakan untuk menaklukkan orang lain yang lemah dianggap sebagai sesuatu hal yang baik. 6. Aliran religiusisme. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan perbuatan yang buruk adalah perbuatan yang dilakukan bukan atas kehendak Tuhan. 7. Aliran evolusisme. Menurut aliran ini bahwa semua yang terjadi di alam ini pasti mengalami evolusi, yaitu berkembang dari apa adanya menuju kesempurnaannya. Pendekatan etika dalam ilmu administrasi publik dibedakan menjadi dua, sebagai berikut: 1. Pendekatan teleologi. Menurut pendekatan ini, baik dan buruk atau apa yang seharusnya dilakukan oleh administrasi adalah ’nilai kemanfaatan’ yang akan diperoleh atau dihasilkan. Pendekatan ini terbagi dua macam yaitu ethical egoism dan utilitarianism. Ethical egoism mengembangkan kebaikan bagi dirinya. Kekuasaan pribadi adalah tujuan yang benar untuk seorang administrator pemerintah. Sedangkan utilitarianism mengupayakan yang terbaik untuk banyak orang. 2. Pendekatan deontologi. Pendekatan deontologi merupakan kebalikan pendekatan teleologi. Etika dan moral menurut pendekatan ini sebagai prinsip utama dalam administrasi. Nilai-nilai Etika Administrasi Publik Nilai dalam etika administrasi publik  yang dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Widodo (2001: 251-258) menguraikannya sebagai berikut. 1. Pertama, nilai efisiensi. Nilai efisiensi artinya tidak boros. Birokrasi publik (administrasi publik) dikatakan baik jika memiliki sikap, perilaku, dan perbuatan yang efisien (tidak boros).  Resources public tidak boleh dipergunakan secara boros, tidak boleh digunakan untuk proyek-proyek yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat luas, atau disalahgunakan untuk memperkaya diri. 2. Nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat menempatkan posisi pada tempatnya dan membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Maknanya birokrasi tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. 3. Nilai impersonal. Hubungan kerjasama yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal (impersonal) dan tidak pribadi (personal). Hubungan impersonal harus dilakukan untuk menghindari menonjolkan unsur perasaan dari pada unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi. 4. Nilai merytal system. Merytal system merupakan sistem recrutmen pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial (anak, keponakan, famili, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain), akan tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. 5. Nilai responsibel. Nilai ini berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 6. Nilai akuntabilitas (accoutability). Nilai akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi yang baik adalah birokrasi publik yang penuh tanggungjawab. 7. Nilai responsivitas. Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap terhadap keluhan, masalah, aspirasi publik. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik. Selain nilai-nilai etika di atas, kode etik juga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kode etik (Suyamto, 1989: 32-40) adalah suatu alat untuk menunjang suatu pencapaian tujuan suatu organisasi atau sub-organisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi. Pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik. Hukum etik biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu kelompok, sebagai suatu patokan tentang sikap mental yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugasnya. Pelanggran Etika Administrasi Publik Pelanggaran etika administrasi publik disebut juga mal administrasi. Mal administrasi merupakan suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi (Widodo, 2001: 259). Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu bentuk mal administrasi yang  banyak ditemukan di tubuh birokrasi dengan berbagai skala dan jenis, seperti penyuapan, ketidakjujuran, perilaku yang buruk, mengabaikan hukum dan lain sebagainya. Menurut Flippo (1983: 188) mal administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang sering dilakukan oleh seorang pegawai negara dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai berikut: 1. Ketidakjujuran (dishonesty). 2. Perilaku yang buruk (unethical behaviour). 3. Konflik kepentingan. 4. Melanggar peraturan perundang-undangan. 5. Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan. 6. Pelanggaran terhadap prosedur. 7. Tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan. 8. Inefisiensi atau pemborosan. 9. Menutupi kesalahan. 10. Kegagalan mengambil prakarsa. Selain itu, menurut Douglas (1953:61) mal-administrasi atau tindakan atau perilaku yang harus dihindari oleh pejabat publik adalah: 1. Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan; 2. Menerima segala hadiah dari pihak swasta pada saat melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau pemerintah; 3.  Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat berada dalam tugas sebagai pejabat pemerintah; 4.  Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak; 5.  Terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung dari izin pemerintah. Faktor Penyebab Terjadinya Pelangggaran Etika Administrasi Publik Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap etika administrasi publik. Menurut Widodo (2001: 264-267), mal-administrasi publik disebabkan karena dua faktor sebagai berikut. 1. Faktor internal. Faktor internal berupa kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang yang melakukan tindakan mal administrasi. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental, dangkalnya agama dan keimanan seseorang. Selain itu faktor tersebut juga disebabkan faktor eksternal seperti kebutuhan keluarga, kesempatan, lingkungan kerja dan lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya. 2. Faktor eksternal. Faktor ekternal adalah faktor yang berada di luar diri seorang yang melakukan tindakan mal administrasi seperti lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi. Selain kedua faktor tersebut, menurut Steinberg dan Austern (1999: 23-55; Ibrahim, 1990: 115) mal-administrasi terjadi karena disebabkan beberapa hal, yaitu: 1. Pelanggar etika menganggap tindakannya sebagai iktikad baik untuk menolong. 2. Kekurangpahaman akan kode etik, hukum dan kebijakan/program yang benar. 3. Sifat egois yang menganggap dirinya sudah benar dan memang menjadi wewenangnya. 4. Serakah dengan dalih penghasilan tidak cukup, sebagai balas jasa yang wajar  atau memang menganut konsep aji mumpung. 5. Menganggap memang ada dalam kewenangan dan hak prerogatifnya. 6. Menganggap dalam kategori persahabatan yang diasumsikan sendiri, serta kepentingan ideologi/politik. 7. Karena kepentingan/desakan keluarga dan prestise pribadi. 8. “Pintu berputar” pasca penyelenggara yang bersangkutan dengan kelompoknya. 9. Berbagai tekanan/masalah keuangan. 10. Kebodohan, merasa ditipu (pura-pura tertipu). 11. Berdalih “memeras si pemeras”. 12. Perbuatannya  dianggap sebagai tindakan yang wajar. 13. Berdalih ikut arus. 14. Berdalih hanya mengikuti perintah atasan (wajib setor ke atasan). 15. Berdalih untuk menjamin keselamatan. Implementasi Etika Administrasi Publik sebagai Upaya Mengatasi Mal-Administrasi Penyalahgunaan wewenang (mal-administrasi) yang sering dilakukan oleh administrator publik dalam menjalankan tugasnya berupa KKN dengan segala bentuknya seperti ketidakjujuran, perilaku yang buruk, konflik kepentingan, melanggar peraturan perundang-undangan, perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan, pelanggaran terhadap prosedur, tidak menghormati kehendak pembuat peraturan perundangan, inefisiensi atau pemborosan, menutupi kesalahan dan kegagalan mengambil prakarsa (Flippo, 1983: 188). Hal tersebut dapat diatasi dengan mengimplementasikan etika administrasi publik secara baik dan konsisten. Dengan diwujudkannya etika administrasi publik yang baik dan memiliki budaya organisasi serta manajemen yang baik diharapkan dapat menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula. Nilai etika administrasi publik yang dimaksud antara lain, efisiensi, membedakan milik pribadi dengan milik kantor,  impersonal, merytal system, responsible, accountable, dan responsiveness (Widodo, 2001: 252-258).  Etika dan kode etik administrasi publik tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini sesuai dengan fungsi etika administrasi publik sebagaimana disampaikan oleh Widodo (2001:252) yaitu: 1. Sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; 2. Etika administrasi publik (etika birokrasi) sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Namun hal tersebut belum cukup untuk menjamin tidak terjadinya mal-administrasi dalam tubuh birokrasi. Terdapat hal yang lebih penting yaitu kontrol internal dari penyelenggara administrasi publik, dalam bentuk keimanan dan keagamaan yang melekat pada diri sesorang. Jika mereka meyakini bahwa perbuatan KKN tersebut dilarang oleh agama dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT, maka mereka tidak akan melakukannya sekalipun kesempatan itu ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skala prioritas untuk mencegah terjadinya mal-administrasi publik seperti  KKN adalah: 1. Perlu adanya kontrol internal yang kuat pada diri penyelenggara administrasi publik, yang dapat membentuk kepribadian yang dilandasi nilai keimanan dan keagamaan; 2. Mengimplementasikan etika administrasi publik; 3. Adanya kontrol eksternal dalam wujud adanya pengawasan, baik pengawasan politik, fungsional maupun pengawasan masyarakat. Selain hal di atas, upaya lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi mal-administrasi publik (Steinberg dan Austern, 1999: 23-55, Ibrahim, 2008: 115-116) di antaranya sebagai berikut. 1. Mewujudkan good governance dan good coorporate governance 2. Laporan kekayaan penyelenggara negara (diumumkan dilembaran negara, diaudit, ditindaklanjuti, dilihat kelayakannya sebelum, sewaktu, sesudah menjabat, dan ditindak dengan sanksi yang sesuai) 3. Adanya hukum, undang-undang, kode etik yang meliputi antara lain: 1) Undang-Undang pemberantasan bentrokan kepentingan yang bersifat kriminal, yang melarang tindakan yang dapat dikenai hukuman kejahatan secara rinci; 2) Undang-Undang yang cakupannya lebih luas mengenai bentrokan kepentingan (standar perilaku yang dilanggar, sehingga ada ketentuan tindakan administratif, teguran, pemecatan, dan lain-lain; 3) keberanian “meniup peluit”; 4) pembatasan pasca ikatan kerja dan perilaku yang tidak/kurang etis; 5) standar hukum/kompetensi perilaku etis bagi pejabat hasil pemilihan; 6)perlunya kode etik penyelenggara negara dan stake holders lainnya dalam berbagai segmennnya (kode etik bagi supra dan infra struktur politik bila yang terakhir mungkin diatur)   4. Diwujudkannya dengan baik etika administrasi publik yang memiliki budaya organisasi  dan manajemen yang baik yang meliputi pelatihan, pengauditan, penyelidikan dan pengendalian manajemen publik. Penutup Dari paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa penyimpangan terhadap mal-administrasi seperti KKN dengan segala skala dan dimensi yang seringkali terjadi saat ini banyak sekali yang disoroti publik. Hal demikian dapat menggeroti rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu mengimplementasikan etika dalam administrasi publik menjadi suatu  keharusan bagi setiap administrator publik. Karena etika berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sekaligus sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Dengan diwujudkannya etika administrasi publik yang baik yang memiliki budaya organisasi dan  manajemen yang baik diharapkan dapat menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula.

Sumber: Ilmu Administrasi Publik

[admpublik]

Pengertian Teori Administrasi Negara

Teori Teori dipahami sebagai jargon atau ungkapan kata-kata yang kompleks untuk menjelaskan kejadian yang nampak sederhana. Teori  disamakan dengan pendapat, opini, dugaan atau spekulasi. Adapun pengertian teori berdasarkan para ahli, yaitu: 1. Menurut Schattschneider teori sebagai cara tersingkat untuk menyatakan sesuatu yang penting. 2. Menurut Joseph Eaton teori sebagai jaringan ide yang menjelaskan hubungan antara dua variable atau lebih. 3. Menurut Teresa L. Baker teori adalah penjelasan yang disusun untuk menerangkan relasi atau peristiwa yang saling berkaitan. 4. Menurut Kerlinger, teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan yang disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Untuk mengaitkan antara teori dan praktek para ilmuan administrasi publik memberi saran agar teori (terutama dalam konteks administrasi negara) haruslah bersifat praktis dalam pengertian memiliki unsur-unsur diagnostik, moral  dan instrumental. Administrasi Negara Mendefinisikan apa yang dimaksud dengan administrasi negara atau administrasi publik tidaklah mudah. Setiap pakar membuat definisi yang berbeda-beda. Para pakar cenderung memandang administrasi negara dari satu sisi atau dimensi pokoknya, padahal administrasi negara tidak cukup dipahami hanya dari satu dimensi saja. Berikut ini merupakan pengertian administrasi negara menurut beberapa pakar, yaitu : 1. Gerald Caiden (1982): Administrasi negara melingkupi segala kegiatan yang  berhubungan dengan penyelenggaraan urusan publik atau kebutuhan publik. Ruang lingkup administrasi negara adalah bagaimana orang mengorganisir diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah publik untuk mencapai tujuan bersama. 2. Nigro dan Nigro (1984): Administrasi  negara secara lebih khusus dapat dijelaskan sbg apa yg dilakukan oleh pemerintah, terutama lembaga eksekutif (dengan sarana birokrasi), di dalam memecahkan masalah kemasyarakata/publik. 3. Harmon dan Mayer: Aktor penyelenggaraan administrasi publik adalah birokrat atau pegawai negeri. Proses administrasi melibatkan pihak di luar birokrasi seperti pekerja sosial, LSM, ormas, dan lain-lain), maka sektor non negara yang tindakannya mengatasnamakan kepentingan publik akan berdampak kepada masyarakat luas, sehingga menjadi pusat perhatian administrasi publik juga. 4. Chandler dan Plano (dalam Yeremias Keban,2004): Sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplemetasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan public. Sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi , sumber daya manusia dan keuangan 5. Glen O. Stahl (dalam Caiden 1982): Karakteristik yang membedakan administrasi publik dengan administrasi lainnya adalah: a. Pelayanan yang diselenggarakan administrasi publik lebih bersifat urgen atau mendesak daripada diselenggarakan  organisasi  swasta b. Pelayanan oleh organisasi publik (negara) pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli c. Kegiatan instansi negara (birokrasi) pada umumnya  terikat pada hukum formal (kebijakan publik) d. Kegiatan negara atau pemerintah selalu mendapat sorotan public e. Pelayanan publik tidak terikat pada harga pasar 6. Yeremias T. Keban (2004): Hakekat administrasi publik : a. Administrasi publik lebih berkaitan dengan dunia eksekutif,  meskipun juga berkaitan dengan dunia  yudikatif dan legislative b. Administrasi publik berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan public c. Administrasi publik berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas pemerintah d. Meski berbeda dengan administrasi swasta tetapi administrasi publik overlapping dengan administrasi  swasta e. Administrasi  Publik diarahkan untuk menghasilkan barang dan jasa  public f. Administrasi publik memiliki aspek teoritis dan praktis Teori Administrasi Negara Sejauh ini ilmu administrasi negara belum bisa memunculkan teori yang secara khusus dapat disebut sebagai teori administrasi negara. Selama ini, ilmu administrasi negara banyak mengadopsi teori-teori yang berkembang pada ilmu lain untuk menjelaskan aktivitas atau perilaku dalam administrasi negara. Contohnya, motivasi dan partisipasi adalah konsep ilmu psikologi dan ilmu politik, tetapi banyak juga dipakai dalam literatur administrasi negara untuk menjelaskan fenomena administrasi negara. Konsep efisiensi dikembangkan ilmu ekonomi atau manajemen. Administrasi juga menggunakan konsep birokrasi, kelompok formal dan informal yang merupakan konsep yang berasal dari ilmu sosiologi. Sangat sulit menemukan teori yang orisinil hasil dari pemikiran para ilmuan administrasi negara.   Sebenarnya, banyak teori dalam administrasi negara, tapi sangat sedikit sekali teori umum tentang administrasi negara. Yang disebut sebagai teori administrasi selama ini sesungguhnya merupakan ide, konsep, metode atau teori yang dipinjam dari ilmu lain. Ini menandakan bahwa ilmu administrasi negara belum mampu mengembangkan teorinya sendiri. Seharusnya teori administrasi negara mencakup semua ilmu (teori) yang relevan dan berguna untuk menjelaskan hakekat administrasi negara, yakni menjelaskan: kondisi dan relasi dalam administrasi negara, bagaimana organisasi pemerintahan, menyeleksi pegawai, wewenang dan pertanggungjawaban, serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem administrasi negara. Melihat karakteristik ilmu administrasi yang cenderung lintas disiplin, dapat dikatakan bahwa semua teori (dari disiplin ilmu mana pun) yang berguna untuk memberikan gambaran teoritis baik berbentuk wawasan ataupun proposisi dalam rangka meningkatkan kualitas proses administrasi atau paling tidak, layak dimasukkan dalam literatur administrasi negara  dan diterapkan dalam praktek administrasi Negara Tipe-Tipe Teori Administrasi Negara Ada empat macam teori yang secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi terhadap praktek administrasi negara, yaitu : 1. Teori Deskriptif – eksplanatif. Teori ini menjelasan secara abstrak realitas administrasi negara baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum (dalil). Misalnya, konsep hirarki dari organisasi formal. Konsep ini menjelaskan ciri umum dari organisasi formal yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi. Pada dasarnya teori ini menjawab dua pertanyaan dasar : apa dan mengapa (apa berhubungan dengan apa). Pertanyaan apa: menuntut jawaban mengenai realitas yang dijelaskan secara abstrak ke dalam suatu konsep tertentu. Misal: hirarki organisasi formal, konflik peran, dsb.  Pertanyaan mengapa menuntut jawaban mengenai keterkaitan antara konsep abstrak tertentu dengan konsep abstrak lainnya. Contohnya, konflik yang berhubungan dengan tipe kegiatan apakah departemental atau koordinatif. Kegiatan yang dilaksanakan satu departemen kurang begitu menimbulkan konflik peran dibanding jika kegiatan dilaksanakan secara koordinatif. 2. Teori Normatif. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang bersifat utopia yang sangat idealistis. Teori ini bisa dikembangkan dengan menetukan kriteria normatif yang lebih khusus seperti efisiensi, efektivitas, responsivitas, akutabilitas, demokrasi, dan sebagainya. Teori ini memberikan rekomendasi ke arah suatu realitas yang harus dikembangkan dengan menawarkan kriteria-kriteria normatif tertentu. Permasalahan yang terdapat dalam teori normatif adalah tentang kriteria yang ditawarkan tidak selalu mendukung bahkan bisa saling bertentangan. Contohnya, penekanan yang tinggi pada efisiensi dapat mengorbankan pemerataan (equity). Sentralisasi yang berlebihan akan menghambat nilai demokrasi seperti partisipasi, akuntabilitas publik, transparansi dan pemberdayaan masyarakat. Kriteria-kriteria normatif dalam teori administrasi seringkali terkesan ambisius. Kontradiktif dan relatif (dibatasi ruang dan waktu). Akan tetapi teori normatif tetap penting demi kemajuan administrasi negara yang lebih terarah. 3. Teori Asumtif. Teori ini menekankan pada prakondisi adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Teori administrasi lemah dalam menyatakan asumsi dasar tentang sifat manusia dan institusi. Tanpa asumsi membuat teori menjadi utopis atau ahistoris karena tidak jelas dasar berpijaknya. Contoh teori asumtif di dalam administrasi publik adalah Teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori ini mejelaskan dua jenis asumsi yang berlawanan tentang sifat manusia. Teori X beranggapan bahwa manusia malas dan suka menghindari pekerjaan, sedang teori Y beranggapan bahwa manusia memiliki keinginan untuk bekerja dan memiliki kemauan untuk mengemban tanggungjawab yang dibebankan kepadanya. 4. Teori Instrumental. Pertanyaan penting dalam teori ini adalah ’bagaimana’ dan ’kapan’. Teori ini adalah tindak lanjut dari proposisi “jika – karena”. Misalnya : Jika proses administrasi berlangsung secara begini dan begitu, karena ini dan itu atau jika  desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, maka strategi, tehnik, alat apa yang dikembangkan untuk menunjangnya. Analisis kebijakan adalah contoh teori instrumental.