Dana Umat yang Terbatas, Dampak yang Tak Kalah Hebat
Sebuah pengalaman berharga yang saya jalani dalam lima tahun terakhir adalah bekerja sebagai data analyst di bidang monitoring dan evaluasi pada dua dunia yang berbeda. Dunia pertama adalah program-program pemerintah di sebuah kementerian, sementara dunia kedua adalah program-program sosial yang dijalankan oleh LAZNAS Rumah Amal Salman.
Bekerja di bidang monitoring dan evaluasi membuat saya terbiasa melihat sesuatu dari balik angka, laporan, indikator kinerja, hingga cerita perubahan yang dialami penerima manfaat. Pekerjaan ini mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah program bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi juga seberapa besar perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketika bekerja di lingkungan pemerintahan, saya melihat bagaimana negara memiliki sumber daya yang sangat besar. Dukungan anggaran yang berasal dari pajak memungkinkan berbagai program dijalankan secara luas dan menjangkau banyak daerah. Dalam banyak aspek, hal ini merupakan kekuatan yang sangat penting karena tidak semua persoalan sosial dapat diselesaikan tanpa kehadiran negara.
Namun disisi lain, saya juga menyaksikan bagaimana sebagian anggaran program harus dibagi ke berbagai kebutuhan operasional. Mulai dari koordinasi, administrasi, perjalanan dinas, rapat, hingga berbagai proses birokrasi yang memang menjadi bagian dari tata kelola organisasi besar. Sebagian proses tersebut tentu diperlukan untuk menjaga akuntabilitas, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar pula sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankannya.
Keresahan saya mulai muncul ketika membandingkan antara besarnya sumber daya yang digunakan dengan dampak yang dihasilkan. Saya sering bertanya dalam hati, apakah ada cara yang lebih efisien untuk menghasilkan dampak yang sama, atau bahkan lebih besar? Pertanyaan itu terus saya bawa hingga akhirnya saya berpindah ke dunia filantropi Islam dan bekerja di LAZNAS Rumah Amal Salman.
Di sinilah saya menemukan pengalaman yang berbeda. Saya melihat bagaimana dana yang dihimpun dari zakat, infak, sedekah harus dikelola dengan sangat hati-hati. Tidak ada jaminan pemasukan yang tetap seperti halnya anggaran negara yang bersumber dari pajak. Setiap program harus memperhitungkan ketersediaan dana, kepercayaan donatur, dan keberlanjutan pendanaan.
Kondisi tersebut justru memaksa organisasi untuk berpikir lebih efektif dan lebih kreatif. Setiap rupiah yang dikeluarkan selalu dipertanyakan manfaatnya. Setiap kegiatan harus memiliki alasan yang jelas. Setiap program dituntut menghasilkan dampak yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur dan masyarakat.
Yang menarik, di tengah keterbatasan tersebut, saya melihat banyak program yang dampaknya tidak kalah dengan program pemerintah. Beasiswa pendidikan mampu mengubah masa depan penerima manfaat. Program pemberdayaan ekonomi membantu keluarga meningkatkan pendapatan. Bantuan bencana bisa didistribusikan dengan cepat dan korban bencana segera menerima bantuan. Berbagai pelatihan vokasi membuka peluang kerja bagi mereka yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses.
Bahkan dalam beberapa kasus, dampak yang dirasakan masyarakat terlihat lebih nyata karena program dirancang lebih dekat dengan kebutuhan penerima manfaat dan dapat bergerak lebih lincah dibandingkan organisasi yang memiliki struktur sangat besar.
Baik program pemerintah maupun Lembaga Zakat, keduanya memiliki peran, tantangan, dan mandat yang berbeda. Negara memiliki tanggung jawab yang jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan lembaga filantropi. Banyak layanan publik yang hanya bisa disediakan oleh negara dan tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada lembaga sosial.
Namun pengalaman berada di kedua sisi membuat saya percaya bahwa ada pelajaran yang bisa dipetik satu sama lain. Lembaga zakat dapat belajar dari pemerintah dalam hal skala, sistem, dan keberlanjutan program. Lembaga Zakat hadir bukan untuk menyaingi program pemerintah, namun hadir membantu masyarakat menyelesaikan persoalan melengkapi program-program pemerintah. Sebaliknya, pemerintah mungkin dapat belajar dari lembaga filantropi mengenai kelincahan organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kedekatan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Selama bekerja di dunia zakat, saya semakin memahami bahwa zakat bukan sekadar instrumen bantuan sosial sesaat. Di tangan pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi sarana pendidikan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga penguatan ketahanan sosial di berbagai daerah.
Mungkin karena itu saya semakin optimis melihat potensi dana umat di Indonesia. Meski jumlahnya tidak selalu sebesar anggaran pemerintah dan alirannya tidak selalu stabil, saya menyaksikan sendiri bagaimana dana zakat, infak, sedekah mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pengalaman ini membuat saya percaya bahwa manfaat yang lahir dari dana umat tidaklah kecil. Karena pada akhirnya, setiap rupiah yang dititipkan oleh para muzakki dan donatur bukan hanya tentang angka yang terkumpul, tetapi tentang harapan yang disalurkan dan perubahan yang dihadirkan.
