50 Tahun “Proklamasi” Kedua
Jika waktu-sejarah dunia dibelah melalui pencacahan yang berporos pada kelahiran Isa al-Masih, Sebelum Masehi dan Setelah Masehi, bisakah waktu-sejarah Indonesia dicacah dengan warsa 1965 sebagai porosnya: Sebelum 1965 dan Setelah 1965?
1965 menjadi garis batas yang mengubah paras Indonesia dengan dramatis. Semangat anti kolonialisme dan imperialisme yang begitu kuat melambari kehidupan politik Indonesia sejak 1945 dibabat habis-habisan. Indonesia, dengan nyaris tiba-tiba, menjadi begitu ramah kepada Barat dan amat terbuka kepada kekuatan ekonomi-politik yang sebelumnya menjadi musuh bersama: neo-kolonialisme dan neo-imperialisme.
Sedikit yang ingat bahwa Undang-Undang pertama yang dilahirkan rezim Soeharto adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA), bukan undang-undang yang lain. Begitu beleid itu ditandangtangani, Indonesia yang sebelumnya demikian sulit dimasuki oleh modal asing menjelma menjadi tambang yang gampang dikeruk perusahaan asing mana pun.
Freeport, yang belakangan menjadi lambang dari kekuatan modal asing, menjadi korporasi pertama yang langsung mencicipi lezatnya kue Indonesia. Pada tahun yang sama dengan diterbitkannya UU PMA, selang 24 hari usai Sukarno menyerahkan kekuasaannya, Freeport langsung mendapatkan konsesi untuk mengeksplorasi bumi Papua melalui kontrak yang ditandatangani pada 7 April 1967.
Padahal kala itu status Papua Barat masih dalam sengketa. Belum ada keputusan yang bersifat (dan diakui oleh lembaga) multilateral, katakanlah PBB, perihal apakah Papua Barat menjadi bagian Indonesia, atau Belanda (yang masih keukeuh), atau merdeka sebagai bangsa yang berdaulat. Referendum yang akhirnya disepakati sebagai mekanisme penyelesaian sengkata Papua Barat, yang dinamakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), baru dilaksanakan pada 1969 – dua tahun sebelum itu terjadi Freeport dan Indonesia malah sudah sepakat lebih dulu soal kontrak kerjasama eksplorasi (baca: eksploitasi) di Papua.
Sejak itulah Indonesia, yang sebelumnya begitu liat untuk ditaklukkan oleh modal asing, mulai menjadi (ber)sahabat modal asing. Semangat anti kolonialisme dan imperialisme, yang akar tunjangnya menancap dalam pengalaman sebagai bangsa terjajah, bisa dibilang (nyaris) raib dengan seketika.
Dan bukan hanya itu! Secara bertahap, depolitisasi pun dilakukan. Politik mesti tunduk kepada ekonomi – dan ekonomi di situ nyaris sepenuhnya merujuk ekonomi liberal. Rakyat dijauhkan dengan politik, jika perlu anti-politik. Politik hanya dibutuhkan ketika Pemilu. Itu pun Pemilu yang sudah disederhanakan: secara kuantitas partai-partai disederhanakan hanya menjadi tiga partai, secara kualitas disederhanakan hanya/harus Golkar (yang menang).
Politik lalu menjadi demikian sederhana: pemerintah. Mendukung pemerintah disebut “berpolitik”, sedangkan tidak mendukung pemerintah atau bahkan sekadar mengkritik pemerintah didakwa sebagai “memberontak”. Yang pertama dianggap “bertanggungjawab dan pancasiliais”, yang kedua didakwa “tidak bertanggungjawab dan anti-Pancasila”.
theartofmadeline
pixelskylines
andulkaphoto
germansingergirl
snowghoul
2087
origamiaround
dededos
kianamaiart
tangentwithtanner
