Saya Yakin “Hegemoni” Pak Jokowi itu, Nyata..
Kamis 20 Oktober 2017, merupakan waktu dari ke-3 kalinya Mahasiswa dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) melangsungkan gerakan evaluasi kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Tak banyak yang saya ketahui tentang gerakan di hari itu. Yang jelas hari itu saya hanya datang pada sore hari pukul 16:00 WIB saat massa aksi sedang mencapai titik puncak demonstrasi yang biasanya tiap tahun terjadi (mengacu pada aksi evaluasi tahun lalu). Dengan berbagai isu strategis yang dibawa dari setiap perguruan tinggi yang masing-masing menjadi koordinator isu, massa aksi mengadakan aksi kreatif bertajuk “Sidang Rakyat” pada penghujung petang saat itu. Saya amat sangat tertarik bercampur penasaran, karna dalam aksi kreatif tersebut tidak semua orator memainkan perannya dengan baik, walaupun sebagian besar sudah cukup baik. Usai sudah aksi kreatif tersebut, lalu massa aksi menunda kegiatan aksinya karna adzan maghrib dan dilanjut dengan sholatnya. Setelah sholat itu, giliran saya dan rekan-rekan sesama fakultas saya memutuskan untuk pulang kembali ke Kota Hujan.
Di perjalanan pulang menuju stasiun Juanda, ada banyak nada nyinyiran dari aparat untuk meledek kami, mahasiswa selaku massa aksi. Cukup heran memang, dengan jumlah yang banyak dan seragam yang gagah, oknum aparat masih saja bisa dan mau merendahkan martabatnya sendiri dengan tindakan yang seharusnya. Kami selaku mahasiswa cukup kecewa akan hal itu, namun apa boleh buat. Menentang, ribut, dan melawan bukan jawaban saat itu ketika kami dikerumuni oleh banyak aparat sementara kami membawa massa perempuan. Sangat berisiko.
Singkat cerita, pada dini hari di hari yang sama tersebar isu bahwa massa aksi dari kampus saya sendiri kedapatan di tahan aparat atas tuduhan perusakan fasilitas dan penyerangan terhadap aparat. Ya katanya mereka diserang, namun mereka ditahan juga dengan keadaan berdarah-darah. Apakah ada sanksi untuk aparat yang telah melukai mereka ? Sebanyak 5 orang dari 13 mahasiswa yang ditahan merupakan bagian dari kampus saya, Institut Pertanian Bogor.
Sudah 3 malam saya meratapi kasus ini untuk bersikap atau melakukan penyikapan. Karna beberapa waktu ini saya mengakui cukup pasif untuk ikut bersolidaritas dalam rangkaian aksi perlawanan ini. Memang mungkin ini merupakan bagian dari bentuk ketidak adilan hukum oleh oknum aparat, namun saya tetap tidak sepakat terhadap seruan-seruan Darurat Demokrasi dan lain sebagainya perihal seruan yang mengacu pada keterkekangan kebebasan berekspresi. Karna saya rasa hal tersebut sangat dilindungi oleh produk UU sehingga seharusnya kita semua tidak perlu menyikapinya secara berlebihan. Hanya saja, PR kita bersama adalah menyikapi kebijakan dan peraturan secara bijak dan dewasa. Serta jajaran dari setiap aparat juga melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana tercantum dalam peraturan yang dimiliki.
Lalu sebenarnya dimanakah letak inti permasalahan terjadi ? Mengapa kekisruhan dan kekerasan terjadi, sekalipun memang dari pihak massa aksi terkesan memaksa untuk bertemu Presiden RI, Bapak Jokowi yang sama-sama semua kita hormati. Lantas, bisakah waktu diulang dan segala sesuatu diubah? Bagaimana maksudnya? Bapak Jokowi selama ini dikenal adalah sosok pribadi yang “katanya”, merakyat. Semua elemen masyarakat dapat bisa berdiskusi dengannya tanpa harus bersusah payah. Baik itu dari masyarakat kalangan bawah, sekalipun elite-elite yang selama ini kita ketahui ikut turut aktif hadir untuk membangun negara ini. Bukan hanya itu saja, berbagai elemen dari lintas profesi pun juga, baik mereka yang aktif dalam dunia maya, lalu para ulama yang dijunjung tinggi keberadaannya, sampai mereka para pedagang kaki lima yang juga turut diundangnya. Lalu apa salahnya dengan menerima kehadiran Mahasiswa ? Saya tahu perihal waktu itu terbatas, namun jika pun diagendakan saya yakin tak ada salahnya. Saya pula sangat yakin mengenai “Hegemoni” Bapak itu nyata.
Buktinya pada saat ini telah terbentuk berbagai opini terkait aksi 20 Oktober lalu. Dimana tak bisa dipungkiri banyak masyarakat berpendapat bahwa tak ada banyak salah dalam kinerja pemerintahan Bapak selama 3 tahun ini. Melainkan justru aksi dari mahasiswa yang banyak dipandang negatif, padahal justru beberapa dari kelompok mahasiswa telah mendalami berbagai isu strategis untuk dijadikan evaluasi dari kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Dari mulai isu terkait kebijakan hukum, infrakstruktur, ekonomi, pertanian, dsb. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah salah Pak Jokowi menggunakan “Hegemoni” nya untuk bertemu dengan BEM SI ?
Akankah kekerasan selalu menjadi ancaman apabila terdapat sekelompok dalam elemen masyarakat memaksa untuk bertemu Presiden nya sendiri ? Atau apakah kita sebagai warga negara harus senantiasa sabar untuk melakukan aksi damai yang bersifat konsisten seperti halnya “Aksi Damai Kamisan” yang sudah mencapai ratusan kali ? Namun, tidakkah kita lupa bahwa hal tersebut hanya menjadi komoditas politik setiap 5 tahun sekali oleh para calon penguasa di negeri ini ?
amandla
areudirty
dailybridgerton
jacobvanloon
2087
prguitarman