Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan rencana membentuk satuan tugas money politic untuk memberantas praktik politik uang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. . "Saya sudah sampaikan pada pimpinan KPK. Nanti Mabes Polri bikin khusus satgas money politic," kata Tito di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (29/12). . Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengungkapkan, satgas ini akan dibentuk Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Ari Dono Sukmanto dan bersinergi dengan KPK. Tujuan sinergi ini, untuk memilah pihak-pihak yang bisa dijerat KPK atau Polri. . Tito menegaskan, satgas pengawasan praktik politik uang ini dibutuhkan lantaran masih banyak kasus politik uang dalam pelaksanaan 'pesta demokrasi'. Selain merusak demokrasi, permainan politik uang bisa mengancam integritas kepala daerah terpilih nantinya. Menurut Titonya, kebutuhan biaya politik yang tinggi, tidak sesuai dengan nominal gaji kepala daerah terpilih. . "Pas terpilih jadi kepala daerah, paling top dengan segala tunjangan (untuk) bupati taruhlah Rp300 juta dikali 12 kali lima tahun, Rp15 miliar lebih, (sementara) yang keluar Rp30 miliar," ungkapnya. . Tito menambahkan, praktik politik uang juga masih terjadi karena KPK menghadapi kendala adanya batasan penanganan pelaku praktik politik uang. "Undang-undang KPK hanya syaratkan penyelenggara negara, artinya pimpinan tinggi negara, eselon satu ke atas," tukasnya.
origamiaround
stormborns
gummygunk
izzy806
pixelskylines
blakekathryn
germansingergirl