Harmonigus

beragam warna cerita, nada, dan wekaweka

[harmonigus]

Perjalanan Nahdlatul Ulama dan Tantangannya dalam Kehidupan Digital

[Essay ini ditulis tahun 2018 dalam rangka seleksi beasiswa NUCare Lazisnu bersama Tokopedia]

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dalam laporan Pew Research, sebuah lembaga riset global, mencatat pada 2010 Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Dunia. Pada tahun itu tercatat 209,1 juta jiwa lebih penduduk Indonesia merupakan muslim. Posisi kedua adalah India dengan jumlah 176,2 juta jiwa, disusul oleh Pakistan dan Bangladesh yang menempati urutan ketiga dan keempat. Dengan menyandang status tersebut, Indonesia gencar disorot ketika permasalahan melanda masyarakat Islam di dunia seperti yang terjadi belakangan ini di beberapa negara kawasan timur tengah.

Konsistensi populasi muslim di indonesia tak lepas dari peranan organisasi yang menjaga ketat persatuan bangsa dan agama. Salah satu organisasi tersebut bernama Nahdlatul Ulama(NU) yang tak lain merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Didalam buku “NU dan Ke-Indonesia-an” karya Mohammad Sobary (hal. 107, 2010) disebutkan bahwa KH. Hasyim Muzadi pernah menyatakan jumlah warga NU sekitar 60 juta. Akan tetapi, Gus Dur menaksir lebih banyak; lebih dari 50 persen orang Indonesia adalah warga NU. Jadi sekitar 120 juta. Namun dalam sumber lain,sebuah tulisan di Antara News (2011) menyebutkan, berbagai data umumnya mengatakan jumlah warga NU sekitar 70 juta orang. Data terbaru mengungkap bahwa jumlah warga Nahdliyyin seluruh Indonesia adalah 83 juta orang. Hal ini disampaikan oleh PengurusKoperasi MabadiKu PWNU Jawa Timur, M Qaderi, ST, MT, yang berasal hasil survey Ikatan Sarjana NU (ISNU) Jatim.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang kerap menjunjung tinggi persatuan, perdamaian dan fokus pada solusi yang berumur 92 tahun saat sekarang. Organisasi yang cenderung berkaderisasi di lingkungan pesantren ini setidaknya telah melewati perjalanan panjang baik di kancah politik, sosial maupun pendidikan. Awal mula berdirinya NU tak lepas dari kemenangan Abdul Aziz bin Saud yang bermadzhab Wahabi atas Syarif Husein yang berpaham Sunni. Akibat peristiwa itu, tersebarlah berita penguasa baru yang akan melarang semua bentuk perilakukeagamaan kaum Sunni yang sudah berjalan lama di Arab pada khususnya, dan seluruh dunia Islam pada umumnya. Dengan berdalih meraih kembali kejayaan Islam pasca runtuhnya Daulah Usmaniyah, semua negara Islam di dunia diundang untuk menghadiri kongres khilafah, termasuk Indonesia. Namun karena gejolak politik yang rumit, wakil Indonesia dari kalangan pesantren(Kiai Abdul Wahab Chasbullah) gagal menjadi wakil resmi dari Indonesia yang kemudian melatarbelakangi berdirinya kepanitiaan kecil yang disebut komite hijaz. Komite hijaz inilah yang menjadi tonggak awal berdirinya NU dengan mengirim 5 permohonan kepada pemerintah Saudi.

Dalam catatan sejarah, NU juga memiliki peran yang sangat besar dalam dinamika pergolakan pemikiran Islam dan politik di Indonesia. Kader-kader organisasi ini tercatat dalam sejarah Indonesia memiliki posisi yang penting, diantara mereka ada yang menjadi tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia seperti Kiai A. Wachid Hasyim (anggota panitia sembilan), menduduki jabatan pemerintahan seperti Kiai Syaifudin Zuhri (Menteri Agama era Soekarno), majelis ulama Indonesia seperti Kiai Syukri Ghozali (Ketua MUI ke-2), dan jaringan pesantren di seluruh Indonesia. 

NU pada dasarnya merupakan organisasi kemasyarakatan berbasis agama yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki,dan Imam Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi.

Perbedaan yang sangat mendalam dari NU dan organisasi masyarkat Islam lainnya adalah dalam berakulturasi dan berinteraksi positif dengan tradisi dan budaya masyarakat lokal. NU memiliki wawasan multikultural, dalam arti kebijakan sosialnya bukan melindungi tradisi atau budaya setempat, tetapi mengakui manifestasi tradisi dan budaya setempat yang memiliki hak hidup di Republik Indonesia. Proses akulturasi tersebut telah menampilkan wajah Islam yang berkeindonesiaan, wajah yang ramah terhadap nilai budaya lokal dan terbuka dengan nilai-nilai universal yang positif. NU juga menghargai perbedaan agama, tradisi, dan kepercayaan, yang merupakan yang merupakan warisan budaya Nusantara. Sikap yang demikian inilah yang memudahkan NU diterima di semua lapisan masyarakat di seluruh kepulauan Nusantara yang kemudian menjadi istilah Islam Nusantara.

Selain itu, yang menjadi ciri khas NU adalah penegasan tentang agama Islam dan negara Indonesia adalah final, karena sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa termasuk para ulama. Indonesia adalah hasil perjuangan masyarakat muslim dan nonmuslim di Indonesia sehingga harus dipertahankan. Sementara ideologi-ideologi baru, seperti negara Islam, khilafah islamiah, dalam pandangan NU adalah ancaman bagi NKRI. Khilafah bukanlah sebuah kewajiban agama dalam pemahaman NU. Islam tidak pernah mewajibkan umatnya untuk bernegara Islam karena memang Islam tidak mewariskan negara. Sehingga, yang paling penting dalam pandangan NU adalah mendirikan negara yang bisa menaungi dan mengayomi seluruh masyarakat islamserta mampu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seluruh warganya.

Sebagai organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, NU tidak bisa dilepaskan dalam dinamika politik, begitupun sebaliknya Indonesia tidak bisa lepas dari peran politik NU. Peran politik NU sejak awal terjun sudah kelihatan mencolok, terbukti dengan kemenangan pemilu di tahun 1955 yang berhasil meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante (urutan ke-3) meski memisahkan diri dari partai MASYUMI (majlis syuro muslimin indonesia) karena dinilai terlalu didominasi oleh kelompok modernis. Meski akhirnya NU kembali ke khittah 1926 dengan tidak terlibat politik praktis terhitung mulai muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo setelah beberapa tahun sebelumnya tergabung ke Partai Persatuan Pembangunan karena desakan orde baru.

NU di Indonesia diklasifikasikan sebagai organisasi tradisional, karena selaras dengan ciri khas dari Islam tradisional seperti pola hubungan kuat antara kiai, santri, dan masyarakat,keterikatan mazhab ahl al-sunnah wa al-jama`ah yang menciptakan ikatan emosional yang kuat, inklusif terhadap budaya tradisional dalam masyarakat dan mengintegrasikannya menjadi tradisi Islam (tahlilan, barazanji, sedekahan), pesantren menjadi pusat kaderisasi untuk melanjutkan tradisi pemikiran, dan ulama yang ditempatkan dalam posisi yang penting dalam masyarakat, primordialisme (Daman, 2001: 31-33).

Sebagai organisasi tradisional, NU membutuhkan waktu lebih untuk bertransformasi di tengah modernisasi zaman. Berbagai tantangan baru muncul ketika ajaran NU masuk ke dunia digital yang serba terbuka. Misalnya perbedaan pandangan Pengurus Besar dan Pengurus Cabang yang sudah terbiasa berujung saling memahami, justru oleh kaum yang kurang berkenan menyaksikan eksistensi NU dijadikan sebagai senjata untuk memecah belah. Misalkan mengenai hukum sholat jum’at di jalan pada Aksi 212 tahun 2016. Gus Mus menyatakan salat Jumat di jalan merupakan bid’ah, begitu pula gus sholah pengasuh pondok pesantren tebuireng Jombang. Menurutnya, itu boleh dilakukan apabila masjid tidak bisa menampung para jemaah. PBNU pun secara resmi mengeluarkan fatwa yang menyatakan salat Jumat di jalan tidak sah, Kamis (24/11/2016), sepekan sebelum Aksi 212 berlangsung. Namun Lembaga Bathsul Masail NU (LBMNU) Jember, Jawa Timur menyatakan fatwa PBNU itu tidak tepat. 

Tantangan NU yang lain dalam menyikapi modernisasi zaman yang permisif adalah melawan paham anti pancasila dan radikalisme yang kian meresahkan generasi muda bangsa. Jajak pendapat BNPT tahun 2017 memperlihatkan 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik pada paham radikal dan Riau termasuk dalam 15 daerah yang dikaji. Beberapa provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Sementara pada bulan Agustus 2017, Wahid Institute menyebutkan 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal, 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal dan 7,7% mau bertindak radikal jika memungkinkan. Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dalam situs resminya mengatakan telah memblokir ratusan ribu situs internet berkategori konten negatif atau menyebarkan paham radikalisme terhitung mulai 2010 hingga 2017.

Salah satu penyebab banyaknya generasi muda yang menyimpang dari ajaran islammoderat adalah karena kaum ekstrimis kanan yang saat ini memegang kendali tren di dunia maya. Ajaran pesantren dan kyai yang seharusnya menjadi solusi karena mengandung nilai toleransi, persaudaraan dan menentramkan mengalami problematika mendalam karena dinilai terlalu rumit dan sulit dikonsumsi. Sementara generasi mutakhir lebih menyukai hal yang pragmatis. Hal ini kemudian menjadi tantangan baru generasi nahdliyyin modern untuk mentransformasi nilai-nilai NU menjadi sedemikian rupa supaya bisa diterima di kalangan muda yang cenderung menghindari identitas agama dan politik. Kendati berbekal pengalaman keberhasilan yang panjang dan keberkahan masayikh ulamanya, NU masih membutuhkann terobosan cemerlang ala tokoh tokoh ulama pada zamannya. NU sebagai organisasi yang tasawuth, tasamuh, dan tawazun diharapkan menjadi tulang punggung keutuhan Bhinneka Tunggal Ika dalam menghadapi tantangan kehidupan digital

[harmonigus]

The Social Dilemma dan Kenapa Kecanduan Itu Direncanakan?

Sebuah Film dokumenter dari Jeff Orlowski ini sangat menggambarkan bagaimana kecanduan dan pelanggaran privasi adalah hal yang dirancang dari platform media sosial.

Media sosial bisa membuat ketagihan dan menyeramkan bukanlah hal baru bagi siapa pun yang menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya. Namun dalam film dokumenter Jeff Orlowski "The Social Dilemma," narasumber yang teliti dari perusahaan-perusahaan ini menjelaskan bahwa kerusakan platform jejaring sosial adalah seperti sangat direncanakan

Mereka mengklaim bahwa manipulasi perilaku manusia untuk keuntungan dikodekan ke dalam perusahaan-perusahaan ini dengan presisi Machiavellian: Pengguliran tak terbatas dan pemberitahuan push membuat pengguna terus terlibat; rekomendasi yang dipersonalisasi menggunakan data tidak hanya untuk memprediksi tetapi juga untuk memengaruhi tindakan kami, mengubah pengguna menjadi mangsa empuk bagi pengiklan dan propagandis.

Seperti dalam film dokumenternya tentang perubahan iklim, “Chasing Ice” dan “Chasing Coral,” Orlowski mengambil kenyataan yang mungkin tampak terlalu kolosal dan abstrak untuk dipahami oleh orang awam, apalagi dipedulikan, dan menurunkannya ke tingkat manusia. Dalam “The Social Dilemma,” ia menyusun kembali salah satu kiasan tertua dari genre horor — Dr. Frankenstein, ilmuwan yang bertindak terlalu jauh — untuk era digital.

 Dalam wawancara yang diedit dengan cepat, Orlowski berbicara dengan pria dan (beberapa) wanita yang membantu membangun media sosial dan sekarang mengkhawatirkan efek kreasi mereka pada kesehatan mental pengguna dan fondasi demokrasi. Mereka menyampaikan kesaksian peringatan mereka dengan kekuatan awal, menggunakan kata-kata mutiara yang tajam. 

“Belum pernah dalam sejarah membuat keputusan yang berdampak pada dua miliar orang,” kata Tristan Harris, mantan ahli etika desain di Google. Anna Lembke, seorang ahli kecanduan di Universitas Stanford, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini mengeksploitasi kebutuhan evolusioner otak untuk hubungan antarpribadi. Dan Roger McNamee, investor awal di Facebook, menyampaikan tuduhan mengerikan: Rusia tidak meretas Facebook; itu hanya menggunakan platform.

Terlepas dari kritik keras mereka, orang-orang yang diwawancarai dalam “The Social Dilemma” tidak semuanya adalah pembawa malapetaka; banyak yang menyarankan bahwa dengan perubahan yang tepat, kita dapat menyelamatkan kebaikan media sosial tanpa keburukan. Tetapi kantong solusi pribadi dan politik yang mereka hadirkan dalam film membingungkan dua target kritik yang berbeda: teknologi yang menyebabkan perilaku destruktif dan budaya kapitalisme yang tidak terkendali yang memproduksinya. 

Namun demikian, film ini sangat efektif dalam membunyikan alarm tentang serbuan data dan teknologi manipulatif ke dalam kehidupan sosial kita dan seterusnya. 

[harmonigus]

Nilai Gotong Royong Sebagai Gerbang Solusi Kebangkitan di Masa Pandemi

(infografis full resolusi bisa diunduh di: bit.ly/infografisbulanpancasila)

Negeri kita ini memang sungguh unik bin asik. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak pulau, suku, bahasa, budaya, dan tentunya bentang alam yang mempesona. Setidaknya itu adalah gambaran umum ketika melihat dan merasakan negeri kita dengan kacamata positif. Tapi beberapa orang punya pandangan berbeda. Mereka yang mungkin kurang piknik, melihat negeri kita dengan kacamata pemerintahan semata, akan menilai Indonesia kian hari kian bobrok. Bentang korporasi dan konglomerasi, suburnya kasus korupsi, serta lambatnya laju ekonomi selalu menjadi pemandangan elementer bagi penikmat kacamata negatif.

Pandemi covid-19 yang sudah lebih dari setahun membersamai kita menjadi momen yang brilian untuk kita refleksi. Kira-kira bagaimana kita memaknai pandemi ini secara efektif dengan segala dampaknya? dan bagaimana tawaran solusi yang dirasa tepat untuk bangkit dari situasi tersebut? tulisan ini akan mencoba menjawabnya.

Secara kronologis, Menurut studi The Lancet di akhir Januari 2020, pasien covid-19 pertama di dunia mulai menunjukkan gejala pada 1 Desember 2019. Namun, keluarga pasien covid-19 tersebut tak pernah mengalami demam atau masalah pernapasan. Faktanya, para peneliti hingga kini tak dapat menemukan hubungan epidemiologis antara siapa yang mereka yakini sebagai pasien pertama dan penularan COVID-19 di kasus berikutnya. Sedangkan Indonesia sendiri pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun yang diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan WN Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Tapi, pertemuan itu terjadi pada 14 Februari 2020. Hmm, lumayan juga jarak pertemuan dan konfirmasinya. Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Keputusan WHO itu dikeluarkan ketika virus corona telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Tercatat hingga hari ini (16/06/2021), total jumlah pasien terkonfirmasi positif covid-19 di dunia mencapai 83.793.513 di 103 negara. Di Indonesia sendiri jumlah pasien terkonfirmasi positif menyentuh angka 1.937.652 kasus, dengan angka kesembuhan 1.763.870 dan pasien meninggal sebanyak 53.476.

Dampak pandemi covid-19 tentunya sangat beragam dari berbagai aspek. Yang paling serius bagi saya adalah meninggalnya 2.098.006 penduduk bumi. Fix, nyawa nggak ada gantinya. Tapi di sisi lain, masyarakat juga merasakan dampak yang beragam. Mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, pariwisata bahkan spiritual. Di bidang kesehatan, banyak rumah sakit yang kwalahan, nakes yang tertular, masyarakat termasuk bayi dengan kubutuhan imunisasi yang takut ke rumah sakit, hingga depresi dan kecemasan psikologi masyarakat menyebar. Di bidang ekonomi, tidak hanya berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi negara, tapi juga berdampak pada banyaknya korban PHK dan kemrosotan usaha masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat kelas atas. Dalam aspek pendidikan, Pengamat Pendidikan Perguruan Taman Siswa, Darmaningtyas menyebut kualitas pendidikan di masa pandemi covid-19 dipastikan turun. Menurutnya, hal itu fakta kualitas pendidikan yang tak bisa diperdebatkan lagi. Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim juga turut bersuara, bahwa metode PJJ yang diterapkan selama pandemi Covid-19 menyebabkan guru maupun siswa tak maksimal dalam menjalankan proses pembelajaran. Minimnya akses teknologi hingga keterbatasan materi yang disampaikan menjadi sejumlah kendala. Apa yang akan terjadi jika kaderisasi generasi bangsa ini terhambat ya?

Demikian adalah sederet dampak yang bisa dirasakan secara dangkal karena disorot media berita. Jauh dari itu, masih banyak dampak lain yang mungkin tidak terlintas dalam benak kita semua. Tapi, yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, siapa yang bertanggung jawab atas dampak tersebut?

Pemerintah Indonesia secara normatif, telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Duham), Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob), menjadi UU Nomor 11 Tahun 2005 serta UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 12 Konvenan Hak Ekosob, salah satu ketentuannya menyatakan bahwa pihak negara harus melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengupayakan: Pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan tanggung jawab pemerintah dalam usaha memutus rantai penyebaran pandemi covid-19. Tapi, sudah sejauh mana usaha pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut?

Mari kita apresiasi sejenak usaha pemerintah yang telah berkehendak dan bergerak dalam menangani kasus pandemi covid-19. Berbagai usaha telah pemerintah jalankan; mulai dari penerbitan surat edaran, sosialisasi, pengadaan alat kesehatan tambahan, pelacakan dan perawatan pasien positif, pembatasan penerbangan, pembatasan sosial termasuk larangan mudik dua kali lebaran dan penutupan tempat wisata, hingga apresiasi pemerintah kepada nakes. Namun jika ada usaha pemerintah lain yang luput dalam tulisan ini, penulis mohon maaf ya.

Di tahun 2020, media Australia sedney morning herald menobatkan Indonesia sebagai negara dengan penanganan covid 19 terburuk di asia tenggara. Sedangkan data Deep Knowledge Group (DKG) Juni 2020, Indonesia menduduki peringkat ke 7 di asia tenggara tepat di atas kamboja, laos, dan timor leste. DKG melakukan penilaian terhadap tingkat keamanan (keselamatan) dari 200 negara di dunia. Penilaiannya berdasarkan enam kategori, yakni efisiensi karantina, manajemen risiko oleh pemerintah, pemantauan dan deteksi, kesiapan kesehatan, ketahanan regional, dan kesiapan keadaan darurat. Kategori-kategori itu terbagi lagi ke dalam 30 indikator dan 130 parameter.

 Hemat penulis, penanganan pemerintah dalam menangani pandemi ini memang belum sepenuh hati. Beberapa kebijakan dirasa kurang tepat, baik dari segi isinya  maupun waktu pemberlakuannya. Larangan mudik 2021 dan angka 1,5 juta masyarakat yang nekat menerobos mudik, lambatnya laju 3T (tracing, testing, treatment) dan vaksinasi, serta laju kasus positif yang terus naik menjadi bukti bahwa penanganan pemerintah belum sepenuhnya efektif. Padahal total anggaran penanganan pandemi covid-19 mencapai 695 triliun rupiah dimana 87 triliun dialokasikan untuk kesehatan.

Kasus positif covid-19 yang semakin naik membuat fasilitas kesehatan tidak mampu mengimbangi. Data perhimpunan dokter spesialis paru-paru mencatat, bahwa hanya ada sekitar 1.200 Dokter spesialis paru-paru di Indonesia. Dengan jumlah tersebut jika dikalkulasi artinya 1 dokter harus menjaga menjaga 216.000 paru-paru. Padahal idealnya untuk Indonesia dengan 260 juta jiwa adalah 1 dokter menjaga 100.00 paru-paru. Artinya Indonesian kekurangan 1.400 dokter spesialis paru-paru. Dengan segala keterbatasan tersebut, pemerintah menganjurkan karantina mandiri sebagai pilihan solusi. Padahal, karantina mandiri bagi hanyalah istilah penghalusan kata-kata saja dari pemerintah yang tidak mampu memberlakukan karantina wilayah dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat sesuai Undang-undang karantina kesehatan. Demikian, sejumlah pandangan penulis dalam memaknai kondisi pandemi ini secara efektif dengan segala dampaknya.

Sebagai tawaran solusi, penulis berusaha menggambarkan konsep fundamental dan teknikal dari opsi solusi penanganan pandemi covid-19. Solusi ini berangkat dari jawaban permasalahan di atas bahwa pandemi dan segala bentuk dampaknya ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan pemerintah semata. Sebagai warga negara, secara falsafah kita perlu membangun solidaritas untuk membangkitkan dua jenis kesadaran. Pertama, kesadaran bahwa pemerintah tidak akan mampu menangani pandemi covid-19 tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan kesadaran ini, akan timbul rasa taat hukum dan kepercayaan kepada pemerintah yang berdampak positif. Kedua, masyarakat harus saling menguatkan dan saling membantu untuk bangkit bersama melawan keterpurukan dampak dari pandemi.

Sesuai judul tulisan ini, penulis berpendapat bahwa gotong royong adalah gerbang solusi kebangkitan di era pandemi. Ide solusi ini semata muncul bukan karena dari ketentuan perlombaan, tapi penulis mendapatkan inspirasi dari tokoh Indonesia yang sejak 2017 berturut-turut meraih penghargaan sebagai Menteri keuangan erbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan asal Hong Kong, Finance Asia. Dalam sebuah perkuliahan umum yang diselenggaran secara virtual oleh FEB UI pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa pandemi ini harus menjadi perekat gotong royong, menjadi akselerator reformasi, dan membuat kita fokus kepada fundamental human capital seperti kesehatan dan pendidikan. Dari perkataan tersebut, penulis terstimulus bahwa gotong-royong merupakan gerbang solusi yang utama dalam menerjang badai pandemi covid-19. Stimulus tersebut diperkuat dengan analisis wacana pada penempatan kata “gotong royong” di awal kalimatnya yang memilih dimunculkan sebelum kalimat “akselerator reformasi, dan membuat kita fokus.”

Sejalan dengan pernyataan di atas, pada tanggal 14 Juni 2021 kemarin, laporan dari World Giving Index (WGI) oleh Charity Aid Foundation (CAF), menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan. Pada laporan WGI 2021, Indonesia berada di posisi teratas dengan skor 69 persen, angka itu naik dari skor 59 persen di indeks tahunan terakhir yang diterbitkan pada tahun 2018. Pada saat itu, Indonesia juga menempati peringkat pertama dalam laporan WGI. Direktur Filatropi Indonesia, Hamid Abidin, menilai keberhasilan Indonesia menyabet gelar negara paling dermawan didukung oleh beberapa faktor, seperti kuatnya pengaruh ajaran agama dan tradisi lokal yang berkaitan dengan kegiatan berderma dan gotong royong.

Gotong royong merupakan kebudayaan komunal yang punya akar pada masyarakat Indonesia. Secara umum, pengertian gotong-royong dapat ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyebutnya sebagai “bekerja bersama sama atau tolong-menolong, bantu membantu.” Gotong royong berasal dari dalam Bahasa Jawa. Kata gotong dapat dipadankan dengan kata pikul atau angkat. Kata royong dapat dipadankan dengan bersama-sama. Jadi kata gotong royong secara sederhana berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama atau juga diartikan sebagai mengerjakan sesuatu secara bersama- sama.

Sebagai budaya, gotong royong sudah ada sejak dulu. Namun istilah gotong royong mulai dikenal pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pertama kali menggunakan konsep tersebut (Koentjaraningrat, 1974). Gotong royong kemudian menjadi istilah yang populer pada masa pemerintahan Soekarno atau masa Orde Lama, dimana Soekarno memperkenalkan gagasan gotong royong sebagai nilai kebersamaan Indonesia yang harus menjadi ruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahkan pada masa Soekarno ada kabinet pemerintahan yang diberi nama Kabinet Gotong Royong. Istilah lokal dari budaya gotong royong antara lain: liliuran di Sukabumi, masohi di Ambon, mapalus kobeng di Minahasa, dan subak di Bali.

Gotong royong merupakan perilaku sosial yang kongkrit dan merupakan suatu tata nilai kehidupan sosial yang turun temurun dalam kehidupan di desa–desa Indonesia. Tumbuh suburnya tradisi kehidupan gotong royong di pedesaan tidak lepas karena kehidupan pertanian memerlukan kerjasama yang besar dalam upaya mengolah tanah, menanam, memelihara hingga memetik hasil panen.

Manfaat dari kegiatan gotong royong antara lain:

-   Memperkokoh persatuan dan kesatuan

-   Meningkatkan solidaritas dan rasa sosial kekeluargaan sesama manusia

-   Membuat pekerjaan semakin ringan

-   Menghemat pengeluaran

-   Mempercepat penyelesaian pekerjaan

 Sayangnya perilaku gotong-royong belakangan ini mulai menurun. Hal ini merupakan akibat dari arus deras globalisasi yang berkembang pesat di negara-negara mulai abad ke-19 dan-20 dengan munculnya berbagai teknologi canggih seperti teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi. Misalnya, google maps telah merubah perilaku orang untuk memilih bertanya jalan kepada masyarakat sekitar, delivery ojek online menciptakan rasa malas yang semakin tak beraturan, dan catering hajatan yang memusnahkan tradisi rewang. Globalisasi telah merubah cara berperilaku manusia.

Namun bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, namun juga berperan sebagai nilai moral. Gotong royong adalah salah satu nilai penting yang perlu dijunjung oleh bangsa Indonesia. Dalam perspektif sosio budaya, nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa pamrih (mengharap balasan) untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama demi kepentingan bersama atau individu tertentu. Misalnya; petani secara bersama-sama membersihkan saluran irigasi yang menuju sawahnya, masyarakat bergotong royong membangun rumah warga yang terkena angin puting beliung, dan sebagainya. Nilai inilah yang menjadi bekal penting dalam menjawab berbagai tantangan bangsa di masa depan, termasuk bangkit dari dampak pandemi covid-19.

Sebagai negara paling dermawan di dunia, masyarakat Indonesia masih memiliki nilai solidaritas tinggi antara satu sama lain. Komunitas transpuan di Jakarta Barat misalnya, mereka memilih membuat dapur umum. Selain kehilangan pekerjaan, para transpuan juga rentan tertular virus covid-19 karena tinggal di lingkungan yang kumuh dan berinteraksi dengan banyak orang di jalanan. Selain itu, mereka juga minim akses kesehatan karena tidak memiliki KTP serta rawan terhadap diskriminasi dan stigma negatif. Pandemi covid-19 merubah nasib puluhan transpuan di Kampung Duri ini. Alih-alih merias diri, sejak 10 april 2020 mereka lebih fokus untuk bertahan hidup dengan membuat dapur bersama yang memasak setidaknya 140 porsi makanan tiap hari untuk dibagikan kepada transpuan di sekitar lingkungannya.

Berbeda dengan komunitas transpuan di Kampung Duri, Rian Rahardi, salah seorang mahasiswa komunikasi penyiaran islam, memilih menjadi relawan gerakan gotong royong bertajuk #Rakyatbanturakyat. Gerakan sosial ini diinisiasi oleh sekumpulan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berdomisili di sekitar kampus. Setiap hari, mereka memasak puluhan hingga ratusan nasi bungkus untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Berbeda dengan dapur umum di komunitas transpuan, gerakan #rakyatbanturakyat lebih massif karena menggunakan media sosial sebagai alat pengumpulan donasi. Mereka menyebut berdonasi online dalam rangka membantu sesama manusia dengan isltilah gotong royong digital.

Pemerintah seharusnya sejak awal pandemi lebih cepat mencuri start untuk mengajak masyarakat menggunakan budaya gotong royong. Alih-alih mengedukasi dan mendukung nilai gotong royong, mereka malah terkesan panik dalam menangani ancaman pandemi dengan selalu membuat kebijakan pembatasan kegiatan yang kurang bijak, kurang efektif dan menimbulkan sifat non kooperatif masyarakat. Andaikan sejak awal pandemi sudah ada ajakan untuk menggalakkan gerakan gotong royong dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, dengan cara menunjuk sebagian wakil setiap wilayah hingga ke pelosok desa misalkan, penulis rasa penetrasi yang terjadi antara pihak pemerintah dan masyarakat tidak akan kasar seperti yang terjadi sekarang. Banyak masyarakat yang enggan lagi abai dengan protokol covid-19 karena asumsi mereka kepada pemerintah yang setengah-setengah menanggulangi covid-19. Akibatnya kasus terus naik, vaksinasi berjalan lambat karena stigma “my body is my choice” dan lain sebagainya.

Sebagai penganut jurnalisme damai, penulis tidak akan membuat tulisan yang berorientasi pada “kita vs mereka” dan membatasi pada apa yang terjadi sekarang, tapi penulis merasa mempunyai tanggung jawab mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bangkit bersama membangun kesadaran dan kekuatan melawan pandemi covid-19 dan dampaknya. terlebih di bulan Pancasila ini, sepatutnya kita merefleksikan diri dengan nilai-nilai Pancasila. Apakah nilai tersebut sudah terkandung dalam diri kita? Apakah kita sudah menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari hari? Dengan nilai gotong royong, mari kita galakkan konsep saling menjaga. Berangkat dari merasa senang saat bekerja sama dan memberi energi positif, bersikat proaktif dan peka, serta mau berbagi informasi dan ilmu untuk kemajuan kelompok dan lingkungannya.

Penulis percaya nilai gotong royong mempunyai akar yang kuat, meskipun wujudnya berbeda menyesuaikan budaya masyarakat setempat. Gotong royong di desa bisa dilaksanakan dengan kerja bakti, saling membantu secara fisik, dan menyumbang bantuan tenaga. Gotong royong masyarakat kota bisa dilaksanakan dengan berdonasi, membuat/menyuarakan kampanye positif di media sosial, membagikan berita-berita yang sesuai dengan prinsip jurnalisme damai untuk kesehatan psikologis jagat digital, serta melaporkan segala bentuk berita palsu yang dapat meresahkan.

Gotong royong juga merupakan salah satu nilai profil pelajar Pancasila. Artinya, setiap pelajar di Indonesia harus memulai menanamkan nilai gotong royong sejak dini. Melansir laman Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semangat gotong royong harus dibiasakan sehingga melakukannya akan menjadi ringan dan ikhlas. Pembiasaan gotong royong akan bermanfaat bagi segala tantangan bangsa ke depan. Penanaman nilai karakter gotong royong bisa dimulai dari melibatkan anak-anak dalam pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat dan di sekolah. meski dimulai dengan hal kecil dan sederhana, namun manfaatnya sangat besar. Karena lama kelamaan bisa menjadi kebiasaan yang bahkan bisa menjadi karakter sepanjang hayat. Masyarakat akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan suka rela, agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan.

Dengan gotong royong tentu dapat mendorong kolaborasi, kepedulian, serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitar. Jika pemerintah dan masyarakat sudah sama-sama terbangun kesadarannya untuk bergotong royong, maka akan tercipta teori kohesi sosial yang berdampak pada penanganan pandemi yang lebih ringan dan cepat, sesuai manfaat dari gotong royong yang sudah penulis uraikan di atas.

[harmonigus]

Manusia Tidak Diciptakan Sendirian

Sebagai seorang muslim, mengenal banyak ilmuwan di masa kejayaan islam yang memilih sendiri hingga ajal menjemput beliau. Di kalangan mufassir ada Ibnu Jarir al-Thabari, Zamakhsyari. Di bidang ahli hadits dan fiqih, ada Imam Nawawi, Ibn Taimiyah, dan Karimah al Marwaziyah. Di kalangan filsuf, ada Abu Ala al-Maarri dan Abd Rahman Badawi. Rahman Badawi. Ada juga nama Jamal al-Afghani, Said Nursi, Sayid Qutb yang turut menduduki peringkat ilmuwan yang memilih tidak berpasangan hingga akhir hidup beliau.

           Salah satu pertanyaan besar yang singgah di benak saya ketika mengetahui fakta tersebut adalah: “bagaimana bisa? Bukankah manusia mempunyai kebutuhan berbagi, berkisah, dan memohon pertimbangan?” Tulisan ini tidak akan membahas tentang kisah hidup yang melatarbelakangi status mereka, apalagi membahas argumen yang bernada kurang percaya dengan catatan sejarah tersebut. Tulisan ini lebih akan membahas bagaimana manusia mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan dirinya sendiri.

           Suatu hari, di penghujung kajian ba’da maghrib, saya mendapatkan wejangan bahwa “hidup sesungguhnya adalah ketika tidak adalagi yang mendikte kebiasaan kita, aktivitas kita.” Saya berusaha merefleksikan diri dengan kalimat tersebut, terlepas kalimat itu keluar dari mulut guru yang sangat saya hormati. Kiranya benar, bahwa kita bisa hidup disiplin, teratur, ketika ada yang mendikte kita. Ada orang tua yang mengingatkan kita, ada teman yang menjadi motivasi kompetisi kita. Tapi ketika hal-hal yang menjadi kotivasu dan inspirasi kita sudah tidak ada? Masihkah kita bersemangat? Masihkah kita disiplin dengan kebiasaan kita?

           Jawabannya dengan mudah sudah tersimpan di organ tubuh kita, hati nurani. Organ yang paling jujur, yang paling paham apakah hari ini kita lebih baik, atau hari ini kita tidak produktif. Saya percaya Tuhan menciptakan manusia tidak pernah sendirian, kendati manusia itu berstatus jomblo, bahkan super introvert. Manusia masih mempunyai hati nurani yang mampu diajak berkomunikasi, berbagi kisah, meminta pertimbangan, memilih keputusan dan menenangkan kita di saat-saat tertentu.

           Sebagai seorang introvert, saya mendapatkan kebahagiaan dan kepercayaan diri dari dalam diri saya. Saya selalu berusaha bertanya kepada organ paling jujur saya, apakah saya benar melakukan ini, apakah saya baik melakukan ini, apakah saya  indah melakukan ini? Hati nurani adalah organ yang paling paham siapa diri saya. Hati nurani memaknai diri saya dengan perspekifnya sendiri, di luar segala pencitraan dan personal branding yang saya bangun.

           Ini adalah tulisan refleksi diri agar saya tidak merasa sendirian dalam menjalani hidup, masih ada hati nurani yang selalu mengikuti langkah saya, selalu membersamai saya. Namun dalam hal lain, kita sering lupa membiarkan hati nurani ini tertutup oleh hal-hal yang diistilahkan “batil” atau “munkar.” Tulisan ini tidak akan membahas pertentangan hati nurani dan nafsu, karena akan menjadi sangat panjang. Sebagai penutup, saya berharap banyak orang yang makin akrab dan berteman dengan hati nuraninya, sehingga tercermin akal budi yang positif, walaupun terseret segala kebutuhan hidup. Segala sesuatu selalu mempunyai sisi baik dan buruk, selalu punya resiko baik dan buruk, tinggal kita memutuskan untuk berdiri di sudut yang mana dan melihat ke arah mana. Tanyakan saja kepada organmu yang pling jujur, hati nurani.

[harmonigus]

HeHa Group dan Spot Berbayarnya yang Menyebalkan.

Belum lama ini masyarakat jogja dan sekitarnya disapa oleh tempat wisata baru bernama HeHa sky view dan HeHa ocean view. Berbekal iseng, karena lagi lewat gunung kidul setelah menjamah sunrise di pantai sarangan, pada tanggal 26 Mei 2021 kami memutuskan berkunjung. Di sini saya hanya akan membahas HeHa ocean view karena pengalaman saya di HeHa sky view hanya baru di dapat dari beberapa review di google dan cerita dari teman backpaker saya waktu ke HeHa ocean view.

Sesuai namanya, HeHa sky view menyuguhkan pemandangan langit yang bisa dinikmati sambil duduk santai di tempat yang telah di sediakan. Secara geografis, letaknya berada di Dusun Bolang, Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung kidul, DIY. Dari pusat kota, butuh waktu sekitar 90 menit (45 km) untuk menuju wisata yang diketahui baru soft launching pada 1 Februari 2021 kemarin. Akses jalan menuju HeHa ocean view terbilang cukup mudah sebagaimana akses berbagai wisata di Gunungkidul lainnya. Mungkin hanya di beberapa ruas saja yang masih berlubang sebagian, tapi secara keseluruhan jalanannya terbilang bagus. Kalau banyak jalan naik turun dan tikungan berkelok, maka itu wajar karena wisata ini terletak di tebing ujung pantai selatan.

Buat yang belum tahu, HeHa ocean view ini menyajikan pemandangan pantai selatan dengan balutan wisata buatan berupa spot foto, venue, dan stand bazar makanan. Katanya sih hits di Instagram beberapa saat sebelum saya ke sini. Tapi bodoh amat. Saya ke sini karena rasa penasaran saja. Oh ya, waktu saya ke sini itu masih banyak proses pembangunan yang belum selesai. Agaknya mengganggu pemandangan sih. Tapi wajarlah ya.

Harga tiket masuknya tergolong standard untuk wisata buatan (meskipun viewnya wisata alam ya, tapi kan mulai dari tempat parkir hingga pintu keluar, semuanya buatan.) Kalau gak salah HTM 15rb per orang. Sedangkan untuk biaya parkirnya yaitu sebesar 3rb rupiah. Tapi, di luar dari harga tersebut, sebagai seorang bakcpaker yang paling menjengkelkan menurut saya adalah banyak spot foto yang disediakan dan semuanya harus membayar melalui alur yg sudah diatur oleh pihak pengelola wisata. Pendapat saya soal ini mungkin tergolong kontroversial karena mungkin saja penetepan "bayar di spot foto" merupakan kebijakan dasar dari dinas pariwisata DIY.

Tapi saya punya beberapa alasan terkait kenapa membayar spot foto di wisata ini bagi saya menjengkelkan.

Pertama, pengelola terkesan menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Padahal jika dihitung dari keuntungan tiketing dan parkir saja sebetulnya sudah lebih dari cukup. Coba bandingkan dengan wisata serupa yang mirip. Katakanlah tebing breksi di sleman, saya kira HeHa ocean view lebih unggul secara profit walaupun hanya mengandalkan tiket dan parkir.

Kedua, antrian dan antrian. Sebagaimana kebijakan pengelola wisata, pengunjung yang ingin berfoto di spot yang tersedia (spot bagusnya udh di book semua cuy sama HeHa, aturan mah sisan satu gitu yg gratisan wkwk) harus membayar di loket untuk mendapatkan nomor antrian foto. Hal ini menimbulkan antrian di loket. Belum lagi setelah dapat nomor antri, harus antri lagi di depan spot foto karena menunggu yang lain sedang berfoto. Ini pengecualian sih kalau tempatnya lagi sepi. Tapi bayangin aja, kita lagi pose foto tapi diliatin orang (yang lagi antri), kan akward gitu.

Ketiga, sedikit mencoreng citra Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini kira-kira dikenal sebagai bumi istimewa, sederhana, ramah, gak neko-neko dan nriman. kenapa gak pakai sistem kotak aja seperti di tebing breksi. Siapa yang mau foto di spot, silahkan isi kotak yang udah ada penjaganya. Seikhlasnya.

Tapi semuanya menjadi wajar jika seluruh keuntungan pariwisata tersebut dipakai untuk pembangunan wisata ini agar menjadi lebih bagus secara pemandangan dan lebih baik secara pelayanan. Apalagi dalam rangka bangkit pariwisata setelah diterkam kejamnya pandemi covid. Tulisan ini semata-mata hanya sebagai media komplain wkwk, jauh dari itu. Saya sangat puas ketika datang ke sini walaupun hanya foto di spot mandiri yang saya tentukan sendiri dan tidak berbayar. Toilet, musholla, makanan, dan tempat yang disediakan overall sudah bagus untuk kelas wisata baru. Semoga pembaca menikmati tulisan bukan sebagai hal yang serius, tapi cuma bahan bacaan yang mampu mengingatkan untuk siapin duit lebih dan rasa sabar mengantri saat ingin pergi ke wisata sejenis HeHa ini, baik ocean view maupun sky view. Sekian.