Berawal dari seorang teman yang bertanya di salah satu grup, âMenurut kalian New Normal dengan pembukaan mall2 di kawasan yang termasuk masih zona merah itu gimana?â
Dan lalu ia mengutarakan pendapatnya, âAku kok sebel yah hahaha. Kalau memang niatnya buat percobaan awal biar ekonomi tetap produktif, tapi ya masa begitu. Kaya walaupun dibatasin jarak eskalator dan sebagainya, tapi engga pada lihat dari sisi tenaga medis apa yah.â
Lalu bermunculan deh berbagai teori politik khas obrolan bapak-bapak, sebagai berikut:
âYa mau gimana lagi cuy. Para menteri dan pejabat lainnya itu kan banyak yang sebenernya pengusaha juga. Pasti kebijakan ya disesuaikan juga sama kantong mereka. Mall-mall dan segala fasilitas umum berbayar gitu kebanyakan punya para pejabat juga. Udah mulai tipis kantong mereka kalau nggak segera dibuka.â
âIya bener. Kalaupun usaha itu bukan milik para pejabat, tapi banyak pejabat yang sponsornya itu dari para pengusaha. Lu tonton dah My Fellow Citizen-nya Choi Si Won. Kesel banget gue nonton itu...â
Okay, sampai sini mulai muncul si korban film đ
Tapi mari kita lanjut simak, ya.
â... Ya bisa jadi kondisi politik di dunia itu semuanya kayak di film itu. Busuk-busuknya politik ya gitu. Ujung-ujungnya politik tuh cuma permainan para rentenir kelas dunia, para mafia. Para pejabat, para pemerintah, mereka tuh cuma bonekanya para mafia itu aja, yang sebenernya bergerak dengan dukungan duit dari para mafia itu sendiri. Satu sisi mereka didesak oleh rasa kemanusiaan mereka lihat kenyataan perih para tenaga medis, tapi di sisi lain mereka juga didesak oleh sponsor merekaâ.
Lalu muncul pendapat lain, komentar versi husnuzhan:
âIya, kasus covid di Indonesia mostly menaik tajam, khususnya pas seputar hari lebaran. Yang turun kalau nggak salah kurva di DKI, bahkan kalau mau sabar ditambah PSBBnya, katanya sih diperkirakan bisa makin menurun dan bahkan bisa akan normal. Liat kan video penejelasan Pak Anies kemarin? Duh liat video itu sampe pengen gue peluk rasanya. Kayaknya yang concern banget sama covid tuh dari awal emang cuma dia deh. Sampe kayak sempet nggak ditemenin sama yang lain dia tuh. Hahahaâ
âIyaaa, gue udah lihat videonya pak Anis sedih banget kayanya. Dari awal loh itu dia yg paling concern. Awal sebelum meluas aja dia udah mulai minta diawasin orang2 yang pada balik dari luar. Tapi pemerintah pusat nggak gercep, kayak bodo amat aja gitu.â
âMaklum banget kalau dia paling melek. Karena dia istrinya kan guru PAUD ya, dia sendiri backgroundnya pendidikan, jadi tau kondisi lapangan dunia pendidikan tuh kayak gimana. Gimana rawannya kalau nggak physical/social distancing. Mereka berdua tuh tau gimana kondisi anak sekolahan, karena itu dunia mereka. Dunia pendidikan...
â... Kalau Pak Jokowi... Ini gue tetep nggak menyalahkan atau menjelekkan sih ya, mungkin sudut pandangnya doi, doi kan emang latar belakangnya pengusaha gitu. Yang mana pengusaha tuh ya pergaulannya itu ya nggak hiruk pikuk orang banyak. Nggak covid aja mereka mah udah otomatis physical/social distancing. Eh sotoy banget gue emang. Ya ini cuma teori gue aja kok. Tapi yang jelas bakal beda sudut pandangnya sama orang yang berkecimpung di sekolahan, yang mesti tiap hari tuh ngumpul rame-rame di satu ruangan belajarâ.
âBae-bae, strategi dia sebelum pilkada kali tuhâ
Hahaha yeee si suuzhon mulai nongol tuh. Lalu disusul si mellow:
âIya ya Allah. Aku capek dan penat ngajar online, anak-anak juga pasti gitu. Pengen ketemu temen-temen dan gurunya, tapi terlalu nggak tega kalau nanti anak jadi korban. Guru juga bukan nggak mungkin akan terdampak. Ya Allah si corona tuh padahal nggak keliatan ya, tapi dampaknya bisa sebesar ini.â
Gimana ya, aku sendiri makin ke sini jadi agak-agak bingung bersikap gitu sebenarnya. Kadang emang kebawa skeptis kalau udah lihat putusan-putusan pemerintah. Tapi, mau gimana lagi kan? Memang harus kitanya sendiri yang kuat, tetap waspada aja dan terus menjalankan semuanya sesuai protokol. Nggak usah berlebihan juga.
Kalau berada di zona yang diatur ketat, jalankan aturan yang berlaku di situ. Kalau berada di zona yang cukup longgar, tetap jangan merasa bebas berlebihan. Pasti tetap ada aturan walaupun aturannya longgar, silakan patuhi dan jalankan sesuai porsinya.
Peraturan yang sudah ada saja pada kenyataannya nggak semua orang bisa mematuhinya, lalu mulai bermunculan orang yang protes minta pemerintah harusnya bisa lebih tegas dan lain sebagainya. Lalu mulai compare dengan pemerintah negara lain. Yakin kalau ditegasin kayak aturan Korut rakyat kita bakal sanggup? Aku sih nggak yakin hehehe. Karena komunis kayak rakyat Korut aja nyatanya nggak sanggup, ada yang kabur ke China tuh.
Lalu perdebatan masalah mudik dan pulang kampung. Seperti dilansir dari salah satu portal berita:
âMudik dan pulang kampung. Keduanya tampak serupa. Tapi pemerintah punya pemahaman sendiri soal ini. Dalam bahan presentasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mudik merupakan kegiatan pulang kampung sementara dan akan kembali ke kota. Pulang kampung adalah kegiatan kembali ke kampung dan tidak akan kembali ke kota. Pemerintah mengizinkan pulang kampung bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kelompok ini wajib mengikuti protokol yang telah ditetapkan pemerintah, diberi bantuan sosial, keahlian, dan isentif melalui program padat karya tunai, serta program ketahanan pangan.â
Sebagai rakyat biasa yang bukan siapa-siapa (bukan kalangan pemerintah juga bukan kalangan tenaga medis) aku sendiri sebisa mungkin mencoba menempatkan diri di tengah-tengah.
Dan melihat kehebohan orang-orang, aku cuma bisa membatin, âperkara mudik dan pulang kampung ini kenapa harus dinyinyirin sih?â. Kalau rujukannya kamus, memang mungkin nggak ada bedanya. Tapi fleksibel aja gitu ya, beberapa hal memang nggak harus serba rujuk ke KBBI. Pemerintah pusat dan BNBP kan sudah menjelaskan perbedaannya, yang menurutku kedua istilah itu pemahamannya bisa banget diterima dengan mudah.
Awalnya aku juga mikir aneh banget pemerintah, pas awal udah bagus segala moda transportasi ditutup. Kok tiba-tiba dibuka lagi? Sampe semua orang akhirnya berjubelan di bandara dan lain sebagainya. Lupa deh semua orang sama rumus social atau physical distancing. Sempet juga aku terbawa arus menyalahkan pemerintah (walau hanya obrolan di kalangan keluarga di rumah aja) dan menganggap mereka amat sangat plin plan.
Ngapain sih pake acara buka akses bandara segala? Ngapain sih dikasih kelonggaran buat pada keluar kota? Dan lain sebagainya.
Sampai akhirnya melihat dan merasakan sendiri manfaat dibuka kembali moda transportasi untuk orang-orang yang memang butuh pulang kampung (bukan mudik).
Pekan lalu salah satu keluarga (paman) yang di Maldives ternyata bisa pulang ke Indonesia. Pulang kampung ya, bukan mudik. Kenapa kok pulang kampung? Paman bekerja sebagai koki di salah satu resort di Maldives. Seperti yang kita tahu, sektor pariwisata hampir di seluruh dunia sedang mati suri. Termasuk di Maldives, termasuk di tempat kerja paman. Sampai kapan? Sampai waktu yang kita tidak bisa tahu pastinya kapan. Tidak lagi punya penghasilan dan terluntang-lantung di negara orang, dalam kondisi negara lain pun sama kacaunya. Ini pandemi, wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang sangat luas.
Dari kejadian itu otak mulai bisa diajak berpikir logis, âoh iya ya, kalau bandara nggak dibuka, gimana nasibnya orang-orang kayak Paman bisa pulang? Berarti, salah satu kebutuhan dibukanya moda transportasi memang untuk orang-orang yang membutuhkanâ.
Iya, lebih baik pulang kampung. Mengadu lagi nasib di kampung, sambil ditemani keluarga. Jika pada waktu normal (sebelum covid) ia menjadi tulang punggung yang menafkahi seluruh anggota keluarga di kampung, maka saat covid begini bertukar posisi ia dinaungi anggota keluarga. Dibacking, dikuatkan, direcharge energinya di kampung halaman. Dan memang kondisinya belum bisa kembali ke tempat asal bekerja sampai waktu yang belum bisa ditentukan.
Walaupun tentu nggak semua orang dalam kondisi seperti itu akan memutuskan untuk pulang kampung, ada yang bertahan dan mencoba-coba berbagai pekerjaan baru. Karena peluang setiap orang berbeda. Tapi dia tetap punya previlege untuk pulang kampung, kalau dia nggak mau pakai hak pulang kampungnya ya itu terserah dia.
Yang disayangkan itu adalah ketika orang yang kondisi ekonominya baik-baik saja dan tidak termasuk orang yang mendapat previlege untuk pulang ke kampung, malah sekonyong-konyong mudik cuma karena nggak kuat nahan kangen atau nggak mau lebaran sendirian di kota. Dan sayangnya yang seperti ini banyak. Ini yang bikin ricuh, apalagi kalau dia OTG. Beuh, entah berapa itu benih-benih virus yang disemai.
âPemerintah punya agenda sendiri sih, nggak mau rugi. Nggak mikirin perasaan para tenaga medis yang sudah berjuang di garda depanâ
Sebenernya, bukan pemerintah yang jahat. Tapi pribadi-pribadinya ini yang nggak mau nurut juga. Udah sampe berbuih kali itu Pak Achmad Yurianto ngingetin tentang protokol-protokol kesehatan during covid. Kebanyakan hal-hal sederhana loh itu yang beliau imbau berkali-kali, saban hari. Tinggal kita sukseskan aja.
Memang, masih banyak banget kekurangan pemerintah kita. Masih amat amat amat sangat gagap dalam menghadapi pandemi ini. Pernah baca di Kompas, seenggaknya ada empat aspek mendasar dalam menghadapi krisis seperti ini yang seharusnya bisa diwujudkan oleh suatu negara, tapi sayangnya memang nggak bisa diwujudkan dengan mudahnya. Berikut yang aku kutip dari Kompas:
Pertama, harus tersedianya ruang komunikasi formal publik yang konsisten memandu dan dipercaya masyarakat sebagai sumber informasi hari demi hari, baik nasional maupun daerah.
Kedua, harus tersedianya panduan komunikasi data dan fakta dalam hubungannya dengan kondisi pandemi dan cara-cara setiap warga melawan kondisi dalam peta penyebaran yang terakses. Komunikasi data itu seyogianya dapat dibaca hari demi hari dalam hubungannya dengan fasilitas pemerintah yang tersedia serta hambatan-hambatannya.
Ketiga, harus adanya kesatuan cara sosialisasi hingga istilah sebagai panduan dari para elite untuk melakukan panduan komunikasi dalam perperspektif pelayanan publik. Supaya nggak ada lagi kasus rancu kayak pas masalah perbedaan mudik dan pulang kampung. Nah, saat ini harusnya ada panduan yang sangat jelas kalau memang ada wacana new normal.
Keempat, harus adanya kemampuan menyatukan panduan komunikasi dengan beragam perspektif fakta dan data.
Tapi tentu untuk mewujudkan itu semua nggak akan mudah. Rakyatnya ratusan juta dan (walaupun nggak semua) kebanyakan itu emosional, kurang edukasi, gampang tersulut, susah taat, dan egois.
Bukannya pemerintah nggak berperasaan, tapi memang agendanya banyak (nggak akan bahas detailnya, karena aku juga nggak ngerti kalau sampai ke sana-sana).
Yang jelas, kalau memang pemerintah ingin memaksa roda perekonomian kembali jalan, konsekuensinya protokol harus lebih ketat. Kita harus bisa bersinergi, bantu patuhi dan bukannya nyalah-nyalahin terus.
Sekarang gini. Bayangin deh ya.
Saat ini pemerintah lagi dikepung oleh 3 cost besar:
- Medical bill pasien covid
- Skema impor komoditas pangan
Kalau segala moda transportasi ditutup dan ekonomi berhenti total, negara bisa kolaps. Jadi bagi pemerintah, mungkin (kasarnya sih) lebih baik mati sebagian daripada mati semuanya. Logika rasional ya memang begini adanya, mau terima nggak terima ya rasionalnya udah begitu.
Tapi dari sebagian yang mati itu, itu bukan hanya sekadar angka statistik. Di antaranya ada seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang nenek, seorang kakek, seorang yang menjadi dunia bagi seorang yang lain. Tiap orang punya peran penting bagi setidaknya satu orang lain. Walau mungkin nggak dianggap penting oleh orang-orang âbesarâ di atas sana.
Jadi ya, gimana ya. Sebenernya kita semua tuh kayak terjebak aja gitu.
Kalau aku pribadi sih, kalau untuk sekolah, mall, pasar, aku masih belum setuju. Karena bakal susah untuk social dan physical distancingnya. Jadi, mungkin tetap berkegiatan seperti biasa kita selama covid ini, yang penting semuanya sesuai protokol kesehatan arahan pemerintah. Hahaha dari tadi ngomong panjang lebar intinya sih ya ini yaaa.
Sempat heboh tenaga medis dan pemerintah jadi kayak musuh-musuhan. Ya sebenernya siapa coba yang bikin keadaan jadi kayak gitu? Masyarakat cuy. Coba masyarakat nurut bersinergi sama semua protokol dari pemerintah, insya Allah kurva nggak akan menaik. Tenaga medis juga bisa sedikit bernapas lega.
Kuncinya ada di kita sebagai masyarakat.
Kalau masyarakatnya memang nggak bisa diatur, mau seketat apapun peraturan pemerintah nggak akan ngaruh juga.
Kalau masyarakatnya memang nggak bisa diatur, mau sebanyak dan sehebat apapun tenaga medis yang berdiri di garda depan sana akan percuma.
