Your Ideas For The Better Purwakarta Matter

A place to discuss your ideas on Purwakarta & to realize them. Every idea of Purwakartans matters.

[jongpwk-blog]

Akhirnya Rumah Kreasi dan #PerpusMini di Desa Cilingga, Purwakarta telah diresmikan oleh teman-teman KKN UPI Purwakarta.

Selamat dan terima kasih atas kerja kerasnya Frista Nuary, Mia Susanto dan teman-teman lainnya. Semoga ini semua bermanfaat. Sampai ketemu lagi!

[jongpwk-blog]

Hari ini Hari Akbar Muharamsyah Hendratno dan Meizar Assiry mewakili Jong Purwakarta menyerahkan sumbangan buku untuk ‪#‎PerpusMini‬ Desa Cilingga, Kecamatan Darangdan kelompok KKN UPI Purwakarta. Terima kasih banyak bagi para penyumbang buku dan Frista Nuary bersama teman-teman atas sambutannya. That was fun! :)

FYI, ini adalah #PerpusMini ke-6 di Purwakarta. We don't plan to stop.

[jongpwk-blog]

Diambil dari halaman Facebook Zada Chairunisa

8 Agustus'15, "Peresmian Perpus Mini"

Alhamdulillah, kami telah melaksanakan program kerja bidang pendidikan dengan mendirikan perpus mini di 4 titik (SDN 1 Karoya, SDN 2 Karoya, MI Nurul Amal dan MI Al-Mu'min)

Peresmian yang dilaksanakan di halaman MTs Nurul Amal yang dihadiri oleh kepala Sekolah MI/MTs Nurul Amal, Kepala desa Karoya dan Ketua KKN UPI Kampus Purwakarta angkatan 2015, Aparatur desa, komunitas Jong Purwakarta Guru-guru serta siswa/i dilingkungan sekolah.

Perpus mini ini diresmikan oleh kepala desa karoya Bpk. Wawan setiawan, S.E, serta penyerahan secara simbolis dari KKN UPI kampus Purwakarta  yang ditugaskan di desa Karoya kepada Kepala Sekolah MTs Nurul Amal Bpk. H.Syarif Hidayat. Semoga dengan Perpus Mini ini dapat menambah wawasan, meningkatkan literasi, ruang interaksi serta diskusi warga sipil.

Amin

[jongpwk-blog]

[jongpwk-blog]

Apa Yang Saya Pikirkan Mengenai ‘Trotoar’ di Situ Buleud Purwakarta

Definisi

Untuk memudahkan semua pihak dalam membaca tulisan ini, mari kita berangkat dari pengertian kata “trotoar”. Ada beberapa pengertian dari kata “trotoar”: • Menurut KBBI Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki.

• Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/PRT/M/2014 Trotoar adalah lajur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

• Menurut Kamus Merriam-Webster Sidewalk: a usually concrete path along the side of a street for people to walk on; a usually paved walk for pedestrians at the side of a street.

Jika merujuk pada pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya, secara visual sebuah trotoar berwujud tumpukan konkret yang lebih tinggi dari permukaan jalan. Trotoar dirancang sedemikian rupa dalam upaya menjaga keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.

Beberapa hari yang lalu, saya diperlihatkan sebuah foto oleh admin akun Instagram @jongpwk, berikut gambarnya:

Gambar tersebut merupakan area luar Situ Buleud di Kabupaten Purwakarta. Sekitar 5-10 tahun yang lalu, jajaran tumbuhan hijau di gambar itu merupakan trotoar yang melingkari ruang terbuka publik (yang sudah tidak sepenuhnya terbuka bagi publik lagi).

Namun, baru-baru ini ada sebuah pengubahan yang cukup signifikan oleh pemerintah daerah dengan membuat lajur pejalan kaki menjadi mirip dengan lajur sepeda di beberapa kota di dunia. Hal itu mungkin dianggap cukup Istimewa karena dirasa menjadi suatu terobosan baru.

Ada hal yang membuat foto itu jadi menarik untuk dikaji, yaitu tanggapan atas foto yang menjelaskan bahwa marka garis cat putih solid lurus menandakan tidak boleh ada yang masuk selain pejalan kaki. Sementara di Bandung, marka garis putus-putus di trotoar—yang bisa dilihat pengertiannya di atas—menandakan itu boleh dilalui oleh sepeda.

Pertanyaan mendasarnya kemudian adalah apakah—mengadopsi istilah di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.03/PRT/M/2014—Prasarana Jaringan Pejalan Kaki di foto tersebut dapat digolongkan sebagai trotoar? Jika “Ya”, maka pembahasan marka garis putus atau tidak putus akan menjadi relevan. Jika “Tidak”, maka pembahasannya akan berada di ranah yang berbeda.

Regulasi Regulasi yang jelas mengatur Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Uumum No.03/PRT/M/2014. Ada beberapa poin menarik dari Permen PU tersebut:

Pasal 1, butir 3

“Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.”

Lajur pejalan kaki di foto atas akan kredibel menjadi Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki sesuai dengan Permen PU jika sudah dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Dengan tidak adanya pembatas atau dibuatnya trotoar sesuai pengertian di awal dan atau mengikuti pedoman di Permen PU, akankah lajur pejalan kaki Situ Buleud menjadi lajur yang aman untuk berjalan?

Pasal 16

“Perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat”.

Terdapat juga beberapa pengertian yang mengacu pada kutipan pasal tersebut yang bisa kita jabarkan:

1. Prasarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas utama berupa jaringan yang disediakan untuk pejalan kaki.

2. Sarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas pendukung pada jaringan pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi maupun alat penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki.

3. Pejalan Kaki Berkebutuhan Khusus adalah pejalan kaki dengan keterbatasan fisik, termasuk diantaranya penyandang disabilitas, orang tua, orang sakit, ibu hamil, dan pengguna kursi roda.

Poin 1 dan Poin 2 menjelaskan bahwa prasarana sebagai fasilitas utama pejalan kaki yang dimaksud adalah trotoar; sementara yang dimaksud dengan sarana atau bangunan lain sebagai penunjang agar pejalan kaki merasa aman dan nyaman adalah jembatan penyebrangan, zebra cross, lampu merah, dan lain sebagainya.

Selain itu, sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak mengenai Poin 3, yaitu kelompok pejalan kaki berkebutuhan khusus.

Apakah lajur pejalan kaki di atas dapat mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki berkebutuhan khusus dengan rasa aman dan nyaman?

Merujuk pada poin-poin dalam Permen PU tersebut, sebetulnya regulasi dari pemerintah pusat sudah sangat mendetail dan jelas. Simak saja:

Dengan jelasnya regulasi dari pemerintah pusat, apakah ada regulasi daerah yang mengatur perwujudan ‘trotoar’ seperti foto di Situ Buleud? Perbup atau Perda mungkin?

Hingga tulisan ini diterbitkan, belum didapatkan akses ke aturan daerah tersebut. Jika memang ada, dengan senang hati tulisan ini akan segera direvisi.

Mengapa kemudian regulasi menjadi elemen yang penting untuk dijelaskan?

Berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Ada dua macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1.    Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau 2.    Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Contoh kasus: Jika Anda sedang berjalan di lajur pejalan kaki (bukan trotoar) di area Situ Buleud kemudian terserempet angkutan kota yang sedang melaju kencang, maka siapakah yang paling bertanggungjawab? Apakah pejalan kaki yang salah? Apakah angkutan kota yang salah? Siapa yang harus dipenjara/didenda? Apakah trotoar tersedia? Apakah pejalan kaki sedang berjalan di atas trotoar? Apakah mobil yang menyeruduk trotoar sehingga menyerempet pejalan kaki? Apakah pejalan kaki yang berjalan condong ke tengah jalan raya dan bukan di trotoar?

Lajur Sepeda

Foto yang dimuat di akun Instagram @jongpwk di atas akan menjadi lebih masuk akal jika dirancang untuk dijadikan lajur sepeda, karena jika kata kunci bicycle lane diketik, kemungkinan besar yang akan tampil adalah gambar-gambar sebagai berikut:

Benar. Lajur sepeda yang hampir semua ditandai oleh cat berwarna putih solid sebagai pembatas. Gambar hasil pencarian Google itu tidak jauh berbeda dengan apa yang hari ini bisa dilihat di Situ Buleud, Purwakarta.

Menurut riset yang dilakukan oleh TransLink di Hornby St, Vancouver, Kanada, perbedaan antara lajur sepeda yang hanya sekedar dicat dengan lajur sepeda yang diberi pembatas konkret adalah yang terakhir lebih memberi rasa nyaman dan keselamatan bagi pengendara sepeda. Pembatas juga memberikan rasa nyaman dan aman bagi pejalan kaki mengetahui bahwa pengendara sepeda tidak akan menggunakan trotoar sebagai lajur mereka.

Untuk negara maju seperti Kanada di mana para pengendara sepeda diyakini telah sadar akan pentingnya perlengkapan keselamatan saat bersepeda, ternyata masih dianggap lebih ideal lajur yang diberi pembatas konkret dibanding hanya sebatas cat berwarna putih solid sebagai pembatas. Berikut ilustrasinya (PREVIOUS: saat hanya dibatasi cat; CURRENT: setelah diberi batas konkret):

Dari ilustrasi di atas juga dapat terlihat tidak ada ambiguitas antara sidewalk (trotoar) dan bicyle lane (lajur sepeda).

Bagaimana kemudian ceritanya dengan berjalan kaki di Situ Buleud di hari biasa—bukan Car Free Day—tanpa kita menggunakan alat keselamatan?

Pada akhirnya, harus disadari bahwa usaha untuk memanusiakan pejalan kaki di Kabupaten Purwakarta masih jauh dari ideal, belum lagi berbicara tentang pejalan kaki berkebutuhan khusus.

Pertanyaan penting muncul dari sebuah foto lajur pejalan kaki Situ Buleud yang diambil oleh rakyat biasa dari @jongpwk itu:

Apakah aspek fungsi, kenyamanan, keselamatan dan ketaatan dalam aturan dalam pengadaan  fasilitas publik telah dipandang penting oleh pemegang kekuasaan di Kabupaten Purwakarta?

Hal ini boleh jadi dianggap sebagai hal yang sepele bagi sebagian orang. Namun, tentu tidak ada yang ingin segala kemungkinan terburuk menimpa sanak saudara terdekat terlebih dahulu dan kemudian barulah kesadaran akan pentingnya hal itu muncul.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi @ijey, dan tidak langsung mewakili pandangan partisipan Jong Purwakarta secara keseluruhan. Blog ini merupakan media aspirasi terbuka bagi seluruh masyarakat yang peduli akan masa depan Kabupaten Purwakarta.

[jongpwk-blog]

Bagaimana Bupati Purwakarta Mengajarkan Warganya Arti Cinta Sejati

Bupati Purwakarta telah mengajarkan apa itu arti cinta sejati. Beliau mengajarkan bahwa cinta sejati adalah menerima; menerima segala jenis kejenuhan, segala kekurangan, kemalangan ataupun kesusahan yang sedang dialami.

  Setelah ditelaah lebih jauh, selama bertahun-tahun ternyata warga Purwakarta pada umumnya telah hidup dalam berbagai jenis kemalangan yang berpotensi menyeret mereka secara dramatis ke dalam jurang keterbelakangan. Tulisan ini akan mencoba merefleksikannya.

  1. Toko Buku

Ketersediaan toko buku merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan minat baca dan keberaksaraan masyarakat.

  Dengan adanya toko buku, masyarakat dapat lebih mudah mengkases segala macam bacaan tanpa batas, dari mulai komik hingga novel fenomenal seperti Fifty Shades of Grey.

  Anda bayangkan, kota Purwakarta, tempat di mana Danau Juanda berada, tidak memiliki satu pun toko buku sekelas Gramedia, Toga Mas, dan Gunung Agung.

Tidak perlu dilanjutkan membahas Periplus, Books & Beyond atau Kineruku seperti yang dimiliki kota modern.

  Bagi kepala daerah yang percaya bahwa buku dapat menyebabkan terhambatnya sambungan energi, terlebih Ruh yang dipancarkan guru saat mengajar kepada muridnya, hipotesis dapat ditarik bahwa ketiadaan toko buku yang disebutkan di atas bukanlah hal yang esensial. Namun, hal ini bisa kemudian menjadi masalah yang serius bagi orang-orang yang percaya bahwa kultur Iqra amat sangat memengaruhi kemajuan peradaban manusia dan menghindarkan dari jurang kebodohan.

  Lalu bagaimana situasi ini dapat disikapi? Ada dua alternatif solusi untuk ini:

  Pertama, lakukan hal yang paling rumit seperti mendatangkan para investor; yakinkan bahwa iklim investasi di Purwakarta penuh dengan kejelasan hukum maupun kepastian bisnis, pastikan dana CSR perusahaan tidak akan semena-mena diatur dan dipakai demi kepentingan politik pribadi maupun golongan, pastikan bahwa tidak akan pernah sekalipun mereka mendapati pungutan liar dari para preman (berseragam maupun tidak) saat mengurusi perijinan maupun saat menjalankan usahanya, dan jaminan infrastruktur dasar mereka seperti listrik yang cukup juga stabil.

  Kedua, lebih sederhana. Libatkan masyarakat dalam memperkaya dan mengembangkan penyebaran buku bacaan ke penjuru Purwakarta dengan pembuatan perpustakaan desa ataupun perpustakaan mini gratis. Bupati Purwakarta adalah sosok yang dicintai dan dipuja-puji oleh warganya, besar keyakinan jika beliau meginisiasi program semacam ini—setidaknya dengan berpesan kepada admin akun Twitternya untuk menyebarkan gerakan tersebut—akan terjadi kehebohan positif yang tidak artifisial dari warganya. Kemudian, tinggal biarkan warganya yang bergerak saling membahu menjalankan kampanye itu.

  2. Ruang Terbuka Publik

Pernahkan Anda datang ke ruang terbuka publik yang dijadwal untuk diakses? Seluruh penghuni galaksi Bima Sakti ini tahu kalau Situ Buleud penuh wibawa yang membuat bangga kita semua dapat diakses secara bebas. Namun, tempat itu tidak lagi bebas diakses oleh warga kapanpun mereka mau seperti saat 15 tahun lalu, ketika kartun Minggu masih menjadi salah satu bagian terindah dalam hidup kita yang kini agak mendatar seperti TTS.

  Bertolak belakang dengan Ridwan Kamil—Walikota Bandung yang biasa saja itu—yang selain membangun banyak ruang terbuka publik tematik, ia juga istiqomah memegang teguh makna kata “terbuka” untuk publik 24 jam lengkap dengan WiFi yang gratis diakses seluruh warganya.

  Sebagian orang berpikir bahwa membatasi akses publik terhadap ruang terbukanya adalah hal sepele. Namun, tidak sedikit orang juga beranggapan sebaliknya.

  Anda sekalian diundang secara terbuka untuk mampir ke Situ Buleud Purwakarta dan membuktikan bahwa ruang tertutup publik itu juga benar-benar ada dan bukanlah khayalan belaka. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Dr. Kristen Malecki (2014) dari Universitas Wisconsin—Universitas yang menjadikan buku sebagai jendela dunianya—menyatakan bahwa semakin mudah diakses ruang terbuka publik, semakin bahagia warga kotanya.

    3. Festival, Festival, Festival, Festival, Festival, Festival, Festival, Festival

Seperti sebuah pasangan yang sudah 8.548.048 tahun menjalin kasih dan setiap hari terbiasa bertemu, setiap menit mengirim pesan, dan saling menelepon di malam hari, tentu saja rasa jenuh itu berpotensi besar terpupuk dengan subur. 

  Rasa rindu itu akan muncul lebih kuat ketika ada jarak yang memisahkan, ada kesenjangan frekuensi dalam bertemu. Sehingga, momen pertemuan yang lama telah dinanti akan memacu timbulnya antusiasme yang tulus. Mungkin ini memang bukanlah penjelasan yang ilmiah, namun memang dari awal, rasa jenuh ini adalah pandangan dan perasaan pribadi.

  Sebagai kota ber-APBD kecil yang sering dikeluhkan Bupatinya, Purwakarta termasuk kota yang cukup sering menyelenggarakan festival-festival bermodal ‘Kecil’. Sebut saja festival Cirebonan, festival ASEAN, dan yang festival Gianyar yang dihadiri selebriti yang paling dipuja oleh warga Purwakarta, Farhat Abbas.

  Tak lama lagi, kota berpenduduk 925.068 manusia ini akan mengadakan festival 5 benua…. 5.. Benua…

  Dalam konteks penjelasan rasa rindu yang tulus di atas, ada juga  warga Purwakarta yang ternyata merasa jenuh dengan festival-festival yang dirasa berlebihan itu. Tentu saja, pernyataan tersebut dapat diperdebatkan dengan data hasil survey pasca acara yang mendalam yang dilaksanakan dengan kredibel oleh para panitia—jika memang pernah terbesit untuk melakukannya—penyelenggara festival.

  Analogi sederhana penjelasan di atas adalah generasi 90an tidak akan merasa rindu dan mulai mencari kartun-kartun Minggu yang seru di masa lalunya jika mereka masih bisa dengan sering menonton acara-acara tersebut saat ini. Kejenuhan selanjutnya adalah masyarakat membutuhkan variasi hiburan untuk kepentingan mereka—jika memang setiap festival selama ini murni dilaksanakan demi kepentingan masyarakat—karena minat ratusan ribu warga Purwakarta itu beragam dan penting untuk diakomodasi.

  Mereka punya suara.

  Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi SH, akan tetapi telah mengajarkan warganya arti cinta yang sejati, yaitu dengan seolah dapat membuat mereka menerima semua keadaan di atas. Cinta sejati yang menerima, meskipun ketulusan cintanya itu hanya Tuhan dan warga yang tahu.

  Namun, nampaknya sebagian masyarakat di Jong Purwakarta tidak begitu saja menerima konsep cinta sejati di atas. Apa yang mereka pikirkan sebagai masyarakat yang percaya bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah kehidupan dan adalah tugas masyarakat untuk menjadi mitra pemerintah? Baca (dan bergabunglah) melalui halaman mereka di sini.

[jongpwk-blog]

JONG PURWAKARTA: WHO WE ARE, WHAT WE DO, JOIN US

Click here to join us

ENGLISH

1. Jong Purwakarta is a place where Purwakartans and or people who care about Purwakarta can discuss about their ideas and have hopes to realize them.

2. Jong Purwakarta emphasizes civic engagement in making and doing the projects.

3. Jong Purwakarta is not a political-based voluntarily movement, but is not allergic in discussing local political issues. Furthermore, Jong Purwakarta encourages Purwakartans to grow more political awareness.

4. Jong Purwakarta’s scopes of work are Education, Sports, Tourism and Cultures, Social Campaign and Movement, and Arts and Media.

BAHASA INDONESIA

1. Jong Purwakarta merupakan tempat bagi siapa saja yang peduli akan terciptanya Purwakarta yang lebih baik. Setiap ide atau gagasan masyarakat adalah penting, dapat dibahas, dan berpotensi untuk diwujudkan.

2. Jong Purwakarta menekankan keterlibatan masyarakat di dalam setiap kegiatannya.

3. Jong Purwakarta bukan komunitas yang menjadikan politik sebagai tujuan utama. Namun, Jong Purwakarta tidak anti untuk membahas isu-isu politik karena dalam setiap aspek kehidupan pasti bersentuhan dengan politik. Jong Purwakarta bahkan mendukung penuh peningkatan kesadaran politik setiap warga.

4. Kegiatan Jong Purwakarta mencakup bidang Pendidikan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Kampanye dan Pergerakan Sosial, dan, Media dan Kesenian.

[jongpwk-blog]

Selamat Tinggal SMA N 1 Purwakarta dan Lainnya.

“What’s in a name” ~Shakespeare

Kali ini, saya harus tidak setuju dengan kutipan dari Shakespeare di atas. “Apalah arti sebuah nama?” Nama adalah doa, harapan, kenangan, sebuah penanda yang penting bagi seseorang. Nama adalah bagian penting dari hidup seseorang.

Belum lama ini, Bupati Purwakarta menelurkan sebuah kebijakan di bidang pendidikan, yaitu mengubah nama beberapa sekolah menjadi nama tokoh pewayangan/kerajaan Sunda. Saya adalah seorang alumni SMA N 1 Purwakarta, atau Anda lebih tidak mengenalnya dengan nama SMA Sri Baduga Maharaja. Mungkin itu semua tidak penting bagi Anda, akan tetapi sangat penting bagi saya.

Mari kita telusuri dahulu latar belakang lahirnya kebijakan ini. Kebijakan lahir karena Bupati bermaksud untuk menghilangkan anggapan bahwa sekolah tertentu dianggap sekolah unggulan sementara yang lainnya tidak, misal relatif lebih banyak yang ingin masuk SMA N 1 Purwakarta karena dianggap secara umum itu adalah sekolah unggulan. Alasan lainnya adalah Bupati ingin para siswa mengenali lebih dalam tentang  sejarah para figur dari tanah Sunda tersebut.

Bagi saya, ini semua adalah omong kosong.

Sepengetahuan saya, keunggulan sebuah sekolah bukan diukur dari nama sekolah, namun, dari reputasi yang dibangun dan prestasi yang didapat. Di Bandung, umumnya, Anda akan langsung disodori nama SMA 3 Bandung atau SMA 5 Bandung jika ditanya SMA mana yang unggulan di kota tersebut. Di Jakarta, Anda juga tidak akan mendapatkan sebuah konsensus bahwa sekolah unggulan merupakan sekolah yang namanya SMA N 1, dan seterusnya.

Jika Anda ingin menghilangkan stigma SMA unggulan, carilah sebuah solusi yang substansial, daripada yang sekedar atributif. Setiap sekolah pasti memiliki potensi masing-masing, pasti memiliki prestasi yang unik, dan pasti memiliki semangat yang khas. Hal-hal itulah yang mesti dijelajahi dan dikembangkan potensinya agar menjadi nilai yang unggul yang dapat "dipasarkan" kepada masyarakat.

Bagi saya, nama SMA N 1 Purwakarta (Smansa) bukanlah hanya sebuah nama, namun itu adalah sekumpulan kenangan yang sangat berharga di dalam hidup saya.

Saya tidak melihat ada yang salah dari harapan agar siswa semakin mengenal riwayat para tokoh pewayangan/kerajaan Sunda. Namun, saya tidak melihat mengubah nama sekolah seperti itu adalah juga solusi yang tepat. Anda harus memikirkan cara-cara yang efektif bagaimana mentransmisikan harapan itu di dalam pengajaran dengan cara yang menarik, bukannya malah "merampas" kenangan saya.

Begini, saya memohon agar ditegur jika seluruh anggapan saya ini keliru. Tolong beberkan hasil riset bahwa penggantian nama sebuah sekolah dengan nama tokoh/figur kesukuan berbanding lurus dengan peningkatan prestasi dan reputasi sebuah sekolah. Tolong beritahu saya dan teman-teman saya bahwa ini semua bukan sebuah lelucon, bahwa kebijakan semacam ini sudah terbukti manjur di kota atau negara lain.

Sebagai informasi, hingga saat ini, setidaknya ada delapan sekolah yang terkena kebijakan ini. Mereka adalah:

1. SMA N 1 Purwakarta: SMA N Sri Baduga Maharaja 2. SMA N 2 Purwakarta: SMA N Prabu Niskalawastu Kancana 3. SMK N 1 Purwakarta: SMK N Prabu Surawisesa 4. SMK N Campaka: SMK N Tajimalela 5. SMP N 3 Pasawahan: SMP N Maharaja Ragamulya Luhur Prabhawa 6. SMP N 2 Plered: SMP N Ki Gedeng Luragung 7. SD N 4 Nagrikudul: SD N Ki Hajar Sukahersi 8. SD N 2 Bunder: SD N Sultan Pangeran Natawijaya

sumber: Humas Setda Purwakarta

Duka saya bersama Anda yang sama-sama merasa kehilangan, dan saya akan selalu menjadi alumni SMA N 1 Purwakarta, bukan yang lain.

Selamat tinggal almamater tercinta, semoga berbahagia dan sukses dengan nama yang asing dan baru.

[jongpwk-blog]

5 Pemuda/i Purwakarta yang Super Kreatif

Jadi begini, setelah membaca berita Bupati Purwakarta meminta bantuan Walikota Bandung agar pemuda-pemudi Bandung ‘membikin’ pemuda-pemudi Purwakarta kreatif, sebagai pemuda asli Purwakarta, ada rasa pedih diremehkan oleh Bupati daerahnya sendiri. Jika mengingat senior, junior maupun rekan satu angkatan saya, banyak dari mereka yang super kreatif. Tulisan ini berisi daftar orang Purwakarta kreatif yang saya kenal. Saya yakin, orang lain memiliki daftar yang lebih panjang dan dahsyat lagi. Mari kita mulai.

  1.         Andri Aditya Hidayat – The Finger style Guitar Hero

Andri merupakan kakak tingkat saya semasa sekolah. Dia merupakan salah satu mentor saya dalam memainkan gitar dan berorganisasi. Sering menjadi ‘otak’ dalam berbagai perlombaan kesenian di sekolah, Andri juga kemudian mengembangkan skill-nya hingga bermain gitar dengan Finger Style. Dia merupakan pemuda Purwakarta yang langka yang saya bisa katakan dia menguasai hampir seluruh gaya bergitar genre musik. Lihat saja penampilannya ini:

2.         Dimas ‘Max’ Bhagaskara – The Card Artist

Max merupakan teman saya dari semasa SMP. Dia merupakan sosok yang riang, pervert, dan jago menggambar. Lama tak bertemu, dia ternyata berhasil mengembangkan hobinya bermain trik kartu bersama komunitas yang dia ikuti. Lihat penampilan kolaborasinya (Max bertubuh gempal memakai cardigan hitam):

3.         Daniar Cikita – The Fashion Features Goddess

Daniar merupakan adik kelas saya semasa sekolah. Lama tak berjumpa semenjak masa sekolah, kini dia bekerja sebagai penulis feature di majalah Harper’s Bazaar. Ya, Anda tak salah baca, Harper’s Bazaar. Menulis feature juga masih satu nafas dengan creative writing. Jika ada yang berpikir bahwa menulis feature terutama bertemakan fashion itu mudah, mungkin Anda harus langsung berbicara kepada Daniar. Berikut link beberapa dari tulisannya:

http://www.harpersbazaar.co.id/articles/read/4/2014/840/Perawatan-Revolusioner-The-O-Shot

http://www.harpersbazaar.co.id/articles/read/12/2014/1233/Jejak-Dunia-Hiburan-di-2014

http://www.harpersbazaar.co.id/articles/read/12/2014/1206/Olivia-Wilde-and-The-Retail-Company

  4.         Riandanu Madi Utomo – The Geeky Hi-Tech Writer

Danu dikenal sebagai seseorang yang gandrung terhadap games, anime, teknologi informasi dan—saya tidak akan pernah lupa—alutista berbagai negara. Kami bertemu di SMP. Tidak banyak orang yang dapat dengan mudah terkoneksi dengan minat seorang Danu yang menurut saya jenius. Kini, dia merupakan penulis di Metro TV untuk desk teknologi informasi. Berikut beberapa link tulisan kreatif Danu yang saya yakin beberapa dari Anda baru tahu akan hal yang dia tulis:

 http://teknologi.metrotvnews.com/read/2014/12/21/334637/10-hal-yang-paling-banyak-dicari-di-google-selama-tahun-2014

http://teknologi.metrotvnews.com/read/2014/12/19/333995/metrotvnews-com-kini-hadir-di-google-play-newsstand

http://teknologi.metrotvnews.com/read/2015/01/01/339427/emoji-hati-dinobatkan-sebagai-word-of-the-year

  5.         Aurora Reviannisa – The Art Prodigy

Rora merupakan teman seperjuangan dimulai dari SMP. Dia merupakan seorang kidal jenius dalam urusan seni lukis, ilustrasi dan semacamnya. Maka, saya tidak kaget ketika dia diterima di FSRD ITB beberapa tahun lalu. Jangan lupa mengunjungi Tumblr milik Rora dan mulai tertegun. Tidak usah banyak cing-cong, lihatlah karya-karya pemudi asal Purwakarta ini:

  Pak Bupati Purwakarta yang baik, daripada merecoki pekerjaan Kang RK dengan meminta agar anak muda Bandung ‘membikin’ anak muda Purwakarta menjadi kreatif, ada baiknya dengar suara kami yang muda ini.

Lebih bagus lagi, tanya kami, fasilitas apa yang kami butuhkan untuk mengembangkan kreatifitas yang kami miliki dan minati. Rangkul kami untuk membangun Purwakarta yang kreatif dan unik.

Jangan sepelekan apa yang kami punya. Tidak hanya lima, ada banyak lagi dari kami yang memiliki potensi luar biasa.

  Kami tidak ingin menjadi tendensius bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Purwakarta gagal menelurkan berbagai program-program yang mereka buat sendiri, yang dapat memacu kreatifitas pemuda-pemudi Purwakarta.

Jangan sampai habis dan terhenti di program gempungan saja. Kami beragam, dan kami lebih dari itu.

[jongpwk-blog]

RIP SMP Purwakarta

Di Purwakarta, istilah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) boleh jadi akan segera dimusiumkan. Ini karena kebijakan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, yang berkehendak menghapus seluruh SMP dari daerah ber-APBD kecil ini.

  Mengenal Sekolah Menengah Pertama dan Tujuan Pembangunannya

 Sebenarnya apa sih tujuan kita belajar di jenjang SMP? SMP secara umum dikenal sebagai fase transisi dari jenjang pendidikan dasar (SD) menuju tinggi (SMA). Sekolah setara SMP sudah ada dari jaman penjajahan Belanda yang dahulu bernama MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs).

  Menurut NGO bernama Compassion yang bergerak dalam bidang kajian kesejahteraan dan pendidikan di negara-negara berkembang di dunia; keberadaan jenjang pendidikan menengah pertama itu penting salah satunya karena di jenjang itu anak-anak memasuki tahap awal pengenalan bahkan interaksi dengan teknologi dan mendayagunakan perangkat lunak.

  Argumen itu menjadi relevan ketika mengingat ke masa lalu bahwa memang benar saya baru diperkenalkan dengan komputer beserta program-programnya di jenjang SMP. Saya kurang mengetahui apakah seluruh SD di Purwakarta di tahun 2014 ini sudah semuanya memiliki laboratorium komputer dan kurikulum untuk itu sudah menyentuh pendidikan dasar atau belum. Saya beranggapan bahwa dengan APBD Purwakarta yang sangat kecil yang selama ini digaungkan oleh Bupati di media belum dapat memenuhi standar tersebut.

  Jika memang pada akhirnya Purwakarta harus tidak memiliki jenjang SMP—di mana hanya pada saat SMP ada orang yang mau menjadi pacar saya—saya sangat berharap secepatnya Bupati dapat menjawab dengan jelas beberapa pertanyaan yang cukup membuat saya dan beberapa orang agak gusar:

  1. Kajian

Anak-anak adalah manusia dan mereka bukanlah dan tidak akan pernah boleh menjadi “kelinci percobaan”. Saya mempertanyakan kajian yang telah dibuat untuk penghapusan jenjang SMP ini. Sudah sejauh mana? Sejak kapan dimulai? Oleh siapa saja dlakukannya? Bagaimana hasilnya? Semenyeluruh apa kajiannya? Atau seperti teman saya Fahmy Bajry yang khawatir bagaimana jika anak akan meneruskan SMA ke luar kota sementara Purwakarta hanya menerbitkan ijazah 9 tahun SD? Apakah perintilan itu semua sudah dibahas dan jelas beserta ToR-nya?

  Ini menjadi concern saya secara pribadi karena dunia Universitas mengajarkan saya bahwa riset yang menyeluruh dan kredibel untuk menelurkan sebuah kebijakan, menyelesaikan permasalahan atau membuat sebuah rekomendasi peranannya penting sekali dalam segi efektifitas.

  Jangan sampai kebijakan Bupati ini hanya menjadi kontes popularitas kepala daerah yang seolah ingin dilihat inovatif tapi tanpa perhitungan yang jelas dan komprehensif sehingga ‘korban’ yang dipertaruhkan terlalu banyak. Oleh karena itu, untuk mementahkan asumsi saya ini Bupati wajib menjabarkannya ke masyarakat luas.

  2. Angka putus sekolah dari SD menuju SMP

“Kalau pendidikan wajib sembilan tahun untuk apa terputus di tahun keenam dan harus pindah jenjang? Ini kan tidak tepat. Seharusnya dilanjutkan sampai tahun kesembilan. Jadi semua dapat merasakan pendidikan minimal sembilan tahun tanpa terputus,” tegas Bupati.

  Kutipan dari artikel yang berjudul “Hapus Semua SMP, Apa Alasan Bupati Purwakarta?”tersebut absurd bagi saya. Saya masih kurang mengerti apa yang tersirat dari kata terputus yang dilontarkan oleh Bupati. Apakah anak tidak mampu secara finansial sehingga pendidikannya ke SMP terputus? Apakah pindah jenjang ke SMP itu tidak menjadikan 6+3=9 tahun wajib pendidikan maka tidak boleh terputus? Apa alasannya? Belum jelas bagi saya.

  Katakanlah terputus yang dimaksud adalah karena biaya. Bagi saya, itu tidak relevan karena negara sudah menanggung beban SPP siswa bahkan untuk wajib belajar 9 tahun. Yang belum ter-cover adalah biaya seragam, sepatu, dan LKS. Dan, uniknya, Purwakarta malah menambah beban ‘seragam’ dengan baju kampret atas imbauan Bupati. Itu yang malah menjadi pengeluaran baru bagi siswa. Bagi saya, apa yang dikatakan oleh Bupati dengan kenyataan yang terjadi di lapangan menjadi kontraproduktif.

  Kemudian, jika pendidikan sembilan tahun yang terputus itu memang merupakan masalah yang krusial yang sedang terjadi di Purwakarta dengan anggapan bahwa angka putus sekolah dari SD ke SMP itu tinggi sehingga peleburan SD-SMP itu sesuatu yang mendesak; data Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan yang dikeluarkan Bappeda Purwakarta tahun 2011 malah menunjukkan hal yang bertentangan:

    Jika melihat poin nomor 6 dan 7, IKK Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI sederajat dan IKK Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts sederajat tahun 2011 adalah 0,00. Luar biasa bukan? Tidak ada indikasi terganggunya keberlangsungan wajib pendidikan 9 tahun jika kita melihat data tersebut. Kecuali, jika data yang dibuat Disdikpora Purwakarta tersebut ‘berbohong.’

  Jika pada 2011 kita bisa menekan angka putus sekolah di 0,00 tanpa kebijakan peleburan SD-SMP, lalu mengapa kebijakan Bupati itu harus menjadi penting? Apakah ini masalah proyek-proyek tertentu? Apakah ini manuver politik semata? Maaf, saya kurang bisa menahan diri.

  Kalau saya sih mengharapkan penjelasan lebih lanjut tekait alasan Bupati di media. Apa yang Anda maksud dengan terputus di sini, Pak?

  3. Status Hukum/Konstitusional

Menurut Bupati jenjang pendidikan hanya ada pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Tidak ada itu jenjang pendidikan menengah pertama. Memang benar, menurut UU Sisdiknas pasal 14, hanya tiga jenjang tersebut yang disebutkan dan SMP termasuk jenjang pendidikan dasar. Namun, kita juga mesti melihat kewenangan pemerintah daerah terhadap pendidikan menurut PP No.25/2000 ini:

Otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan di daerahnya. Namun, setelah melihat uraian di atas, saya tidak menemukan poin yang melarang maupun memberi kewenangan dalam kebijakan menghapus satu atau lebih jenjang pendidikan di suatu daerah. Jadi, secara konstitusional, kebijakan Bupati masih dapat dipertentangkan.

  Yang saya harapkan adalah penjelasan Bupati kepada masyarakat mengenai status dan dasar hukum kebijakan tersebut. Sebagai sarjana hukum, saya yakin beliau mengerti benar akan pentingnya hal ini.

  4. Anggaran

Di dalam sebuah audiensi beberapa waktu lalu, pihak Disdikpora Purwakarta memiliki alasan yang cukup berbeda—entah karena memang kurang kordinasi—dengan alasan yang diungkapkan Bupati di media:

Kesimpulannya adalah ingin dilakukan sebuah efisiensi pembangunan SMA dan pengurangan beban finansial siswa dari biaya transportasi. Dalam "Purwakarta Dalam Angka 2013" disebutkan hanya ada empat Kecamatan di Purwakarta yang belum memiliki SMA, yaitu Bojong(3 SMP), Kiarapedes(2 SMP), Pondok Salam(2 SMP) dan Babakan Cikao(4 SMP). Atas nama penghematan, seluruh SMP di Kecamatan tersebut kemudian akan dijadikan SMA; setidaknya akan ada 12 SMA baru nanti.

Ide saya begini, bagaimana jika kita tidak ganggu SMP-SMP tersebut dan cukup membangun 1 SMA/Kecamatan saja karena, saya yakin daya serap siswa di 4 Kecamatan tersebut tidak akan mengalahkan daya serap SMA yang berada di tengah kota Purwakarta. Jadi, jangan bayangkan jika Anda membangun 1 SMA di Kiarapedes, jumlah kelasnya harus sama dengan jumlah kelas di SMA 1 Purwakarta. Inilah mengapa kajian itu penting. Saya memiliki keyakinan jika 'mendandani' 12 SMA baru akan jauh lebih mahal daripada membangun 4 SMA baru dengan perhitungan yang jelas.

Dari mana uangnya, Pak? Post anggaran APBD mini kita mana yang akan dipakai? Mohon dijabarkan hitung-hitungannya agar saya mengerti.

5. Tenaga Pengajar

Manpowership merupakan masalah yang krusial. Bagaimana sistematika perekrutan tenaga pengajar untuk setiap tiga kelas baru di setiap SD? Bagaimana sistem pengupahannya? Karena FYI, di beberapa daerah di Purwakarta di mana sistem 9 tahun SD ini sudah dirintis, banyak guru SD yang harus mengajar ekstra jam untuk tiga kelas tersebut tanpa dibayar hingga kini.

Itu hanya refleksi kecil dari nafsu penerapan sistem yang masih carut-marut.

6. SMP swasta

Lalu bagaimana dengan SMP Yos Sudarso Purwakarta, misalnya, Pak? Bagaimana jika mereka menolak menghapus SMP? Apakah SMP swasta diperbolehkan menolak penerapan kebijakan Anda? Jika Ya, apakah itu adil bagi anak-anak yang tidak menghendaki kebijakan Anda di sekolah negri?

Saya, setidaknya, mengharapkan penjelasan lebih lanjut tentang ini.

7. Sosialisasi

Sosialisasi bagi saya merupakan elemen penting dalam segala kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Bupati telah gagal melakukan itu. Mengapa? Buktinya masih banyak pertanyaan yang saya lontarkan mengenai kebijakan ini, dan saya yakin saya tidak kebingungan sendiri.

Pak Bupati yang terhormat, saya mohon jangan tutup telinga Anda untuk mendengar suara-suara warga muda Purwakarta yang awam seperti saya ini. Anggaplah ini sebagai masukkan, dan saya amat sangat mengharapkan jawaban lanjutan terhadap berbagai pertanyaan saya di atas.

Karena kalau saya, jujur saja, lebih megharapkan pemimpin yang berpikiran jelas daripada sekedar berpenampilan beda, Pak. Hatur Nuhun.

Jakarta, 23 November 2014

[muharamsyah]

Purwakarta merupakan kabupaten kedua terkecil di Jawa Barat setelah Pangandaran, dengan penduduk yang hanya mencapai 897.296 jiwa (tahun 2013), atau paling tidak sepersepuluh penduduk Jakarta. Purwakarta yang meliputi 2,8% dari total wilayah Jawa Barat ini mulai malu-malu menggeliat dan mencoba...

[jongpwk-blog]

The untouchable Kang Dedi Mulyadi

Purwakarta is the second smallest city in West Java—after Pangandaran—and located strategically between Jakarta and Bandung. Currently, the regency is led by an eccentric figure, Dedi Mulyadi (2008-20013, 2013-2018). When he was a vice regent at Purwakarta for Lily Hambali (2003-2008) he allegedly accused for corruption cases of Islamic Center project, catering funds, procurement of Cikolotok field and Cihambulu Bridge in 2006.

Based on the decrees of PN 65/Pid B/2008/PN PWK issued by the district court of Purwakarta and MA no 739/Pan.Pid.sus/2154.k/PID.SUS/2008 issued by the Supreme Court, the former vice regent was said to convincingly use the money for his personal interests. There were three suspects in the case, namely Lily Hambali, regent at that time (two years in prison); Entin Kartini, treasury at that time (eight years in prison) and Dedi Mulyadi, vice regent at that time (walking free enjoying his fame presently).

That is bizarre. How on earth a person that has been proved involved in a corruption case could now lead such dignified regency for two periods in a row?

As a native young Purwakartan, this is my concern to trace back and fathom the unfinished business of Kang (male Sundanese honorific) Dedi Mulyadi. The fact that he is now leading my hometown is just disturbing my morality.

Months ago, we just had an unaccountable one-month full extravagant anniversary celebration of Purwakarta. I questioned and criticized the urgency of the overwhelming celebration during the month. Days later after the celebration, news about some people who had to share dirty water with ducks in areas nearby Jatiluhur Dam because of drought emerged. That was just one sample of ironies that happened because of Kang Dedi’s poor priority leadership style, let alone other issues in other remote areas in Purwakarta. Where was your heart when people were surviving their poor life, but you were partying lively downtown? That is just tragic.

Some people are scared to bring out his cases back on the table because of the potential intimidations. Some others are simply apathetic. But, this is the right time for critical Purwakartans, I believe, to politically aware, intellectually and with civilized against the irregularities done by the local officials.

I observe that presently the Regent is aggressively employing services from electronic and printed media to do some coverage of his deeds to cover up his dark pasts. I assumingly believe that such maneuver is also to leverage his chances for the upcoming West Java Gubernatorial race.

So, if anyone of you West Java people reading this, I hope you will make up your mind about this narcissist—if you come to Purwakarta you will know why—figure.

[jongpwk-blog]

The unchallenged bucket

[jongpwk-blog]

Naked boy.

[jongpwk-blog]

Newborn II

[jongpwk-blog]

Newborn I

[jongpwk-blog]

Rusty fan.