Ilham Aidit dan Polemik Permintaan Maaf Korban’65 | #50Tahun65
Oleh: M.Taufik Budi Wijaya Pukul 8 pagi di Kawah Upas, Gunung Tangkuban Perahu, Bandung, Jawa Barat, tahun 1983. Komandan Operasi Pendidikan Dasar Kelompok Pendaki Gunung dan Penempuh Rimba Wanadri, Ilham Aidit tengah sibuk menyiapkan pelantikan anggota baru Wanadri. Acara pelantikan dihadiri bekas Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD Sarwo Edhie Wibowo. Pasca Gerakan 30 September, Sarwo adalah pemimpin operasi militer pemberantasan kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). G30S adalah tragedi berdarah yang terjadi pada 30 September malam, dimana 6 jendral dan 1 kapten TNI tewas dibunuh. PKI dianggap sebagai dalang pelakunya. Mengetahui kehadiran Sarwo, Ilham langsung menghampiri dan menyalami anggota kehormatan Wanadri tersebut. Sarwo kemudian mengajak bicara empat mata. Mereka kemudian menyingkir dari keramaian. Ilham masih ingat ucapan yang disampaikan Sarwo. ”Ketika itu adalah tugas untuk saya. Ketika itu saya menjalaninya dengan penuh keyakinan, bahwa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang benar,” tutur Ilham menirukan ucapan Sarwo. Ilham yang kini berusia 56 tahun, paham Sarwo Edhie tengah bercerita tentang tugasnya pasca Peristiwa September 1965 meletus. Sarwo Edhie kemudian meminta Ilham memahami posisinya saat itu. “Ketika itu saya menyambut uluran tangannya dan kita berjabat erat. Dia kembali mendekap. Dan saya bilang, Ya Pak Sarwo saya bisa memahami,” kenang Ilham kepada penulis pada sebuah wawancara Oktober 2010 silam. Pertemuan dan permintaan maaf Sarwo Edhie itu kata anak mendiang Ketua Komite Pusat PKI, Dipa Nusantara Aidit itu disebutnya sebagai rekonsiliasi personal. Pertemuan tersebut sangat bermakna bagi kelanjutan hidupnya. Ilham menggangap ada kesan penyesalan yang pernah dilakukan petinggi TNI Angkatan Darat itu saat memimpin pasukannya menumpas kelompok komunis. Sejumlah kesaksian menyebutkan gelombang pembunuhan massal sepanjang 1965-1967 di Pulau Jawa dan Bali melibatkan masyarakat di tingkat lokal. Mengutip mantan anggota Komnas HAM, Stanley Adi Prasetyo operasi pembersihan ini dilakukan secara brutal, tanpa mengindahkan hukum dan penghormatan hak asasi (Soe Hok Gie, Sekali Lagi, 2009, halaman 346). Akibat aksi yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut sejumlah peneliti dan ahli sejarah memperkirakan 500.000 sampai 3.000.000 anggota PKI sampai simpatisannya terbunuh. Selain korban jiwa, anak-cucu dan keluarga anggota PKI beserta simpatisan sampai yang dituduh komunis menderita seumur hidup. Mereka misalnya dipenjara tanpa proses peradilan, mengalami diskriminasi memperoleh pekerjaan sampai dikucilkan dari lingkungan sosial. "Dendam Sejarah" Setiap kali kalender menginjak bulan September, ingatan langsung melayang ke salah satu sejarah kelam negeri ini. Tahun ini menginjak peringatan ke-50. Berbagai kalangan memperingati dan memaknai peristiwa tersebut dengan cara masing-masing. Salah satu yang menarik dicermati seputar peristiwa’65 adalah sikap pemerintah yang tak mau meminta maaf pada korban G30S. Ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nashir usai menemui Presiden Jokowi di Istana Negara seperti dikutip dari CNN Indonesia (23/9). Meski demikian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah akan mengupayakan rekonsiliasi terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tragedi berdarah tersebut. Langkah terakhir ini patut disambut baik. Namun permohonan maaf juga tak kalah penting. Permintaan maaf kepada korban dan keluarganya tentu tidak langsung menyelesaikan luka lama yang dialami para korban ’65 dan keluarganya. Tapi setidaknya upaya ini menunjukan niat baik pemerintah mengakui kesalahan masa lalu yang membuat jutaan orang menderita. Langkah simbolik itu bukan berarti pemerintah memaafkan atau membenarkan aksi ideologis PKI yang tak kalah keji kepada lawan-lawan politiknya. Fakta sejarah itu tak bisa dikesampingkan. Memaafkan tapi tak melupakan. Selanjutnya yang tak kalah penting pemerintah segera menyelesaikan ketidakadilan yang dialami korban. Proses rekonsiliasi, rehabilitasi, dan kompensasi ini bisa diakomodasi lewat Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) yang masih mandeg. Mengikis dendam sejarah dan memulai lembaran hidup baru memang tak mudah. Tapi jika itu dilakukan dengan jiwa besar, kelak jadi catatan dan pelajaran sejarah yang baik bagi anak bangsa. Jakarta, 30 September 2015 – Read on Path.
