Untitled

[neilarmst66-blog]

Mengenal AOC, Wanita Radikal di Kongres AS

Menurut Wholeads tersedia peningkatan 75 prosen partisipasi calon perempuan dalam Pileg tahun 2018 di Amerika Serikat kecuali dibandingkan 2012. Salah satu perempuan itu adalah Alexandria Ocasio-Cortez atau yang lebih akrab disapa AOC.

AOC yang singgah berasal dari sayap progresif partai Demokrat berhasil menyabet gelar perempuan termuda yang dulu dilantik menjadi anggota kongres.

Perempuan 29 tahun itu lantas menjadi tajuk besar di media-media nasional dan internasional karena berhasil mengalahkan Joe Crowley, petahana sepuluh periode (20 tahun) berasal dari Partai Demokrat dan Anthony Pappas berasal dari Partai Republik.

Tak cuma selagi itu, kini ia masih setia berada di puncak perhatian media. Yang terakhir, karena ia menampik berdiri dan bertepuk tangan usai pidato kenegaraan Trump.

Bagaimana latar belakang AOC dan kenapa ia dicap radikal apalagi oleh partainya sendiri?

Kekuatan Kolektif VS Kekuatan Uang

Mengenal Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Wanita Radikal di Kongres AS Ocasio atau AOC lahir berasal dari rahim Bronx, New York City, pada 13 Oktober 1989. Ia berasal berasal dari keluarga kelas pekerja keturunan Puerto Rico.

Saat berkuliah di Boston University, ia bekerja sebagai tenaga magang di kantor imigrasi Amerika Serikat dan lulus bersama dengan predikat cum laude bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi.

Usai mengenyam pendidikan ia lagi ke Bronx dan bekerja sebagai bartender dan pramusaji di dua area sekaligus. Sementara itu ibunya terhitung kudu menjadi pembantu tempat tinggal tangga dan sopir bus sekolah karena sang papa meninggal akibat kanker paru-paru.

Karir politiknya di mulai selagi ia join menjadi juru kampanye keliru satu calon presiden Partai Demokrat pada tahun 2016. Ia berkelana sambil mengadvokasi isu-isu lingkungan dan menjalin kontak bersama dengan kelompok aktivis. Lalu pada tahun 2018, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sambil bekerja sebagai pramusaji.

Ia pasti berhadapan bersama dengan kesusahan finansial selagi itu. Tapi AOC berkata, “Kamu tidak mampu mengalahkan duwit bersama dengan uang. Kamu kudu mengalahkan mereka bersama dengan langkah lainnya.”

Hampir 75% dana kampanyenya berasal berasal dari sumbangan-sumbangan individu. Total ongkos yang dikeluarkannya selagi kampanye cuma US$194.000, tetapi Joe Crowley kudu merogoh kocek hingga US$3,4 juta.

Belakangan Crowley mengakui bahwa dirinya sebetulnya sudah tercerabut berasal dari akar para pemilihnya. Ia lebih kerap melobi dan bekerja untuk partai ketimbang konstituennya.

Pertanyaannya, kenapa kampanye mampu semurah itu?

AOC memakai kebolehan sarana sosial dan komunitas-komunitas relawan kecil di penduduk untuk berkampanye. Ia biasa memberi salam langsung dan berdiskusi tentang program politiknya di Twitter, satu perihal yang masih ia melakukan hingga hari ini.

Saat pidato kemenangan, AOC mengatakan, “Inilah yang mampu dikerjakan dikala rakyat biasa berkumpul dalam kesadaran kolektif. Hasilnya kuat, sepadan, dan mampu bertahan.”

Duri dalam Partai Demokrat

Mengenal Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Wanita Radikal di Kongres AS Sebagai anggota kelompok Sosialis Demokrat Amerika, AOC terhitung dalam golongan Demokrat progresif yang mendorong partai untuk lebih ke “kiri”.

Ia menampik dana berasal dari PAC (Komite Aksi Politik) yang isinya perusahaan, lembaga, dan idealis yang mampu membiayai aksi politik untuk mengangkat atau menjatuhkan kandidat politik serta memengaruhi kebijakan negara.

Kini, ia terhitung mengusulkan New Green Deal. Ini adalah sebuah paket kebijakan jaminan sosial yang dibiayai oleh pajak dan metode untuk menyingkirkan kecanduan Amerika bersama dengan minyak bumi.

Dalam penjelasannya, kebijakan ini punya tujuan untuk menciptakan jutaan lapangan kerja berupah tinggi, membangun sarana jaminan kesehatan untuk semua (seperti BPJS Kesehatan) dan menciptakan pengaman ekonomi bagi semua rakyat AS. Termasuk menambahkan santunan kepada orang-orang yang tidak mampu bekerja.

Untuk membiayai New Green Deal, AOC terhitung mengusulkan kenaikan pajak menjadi 70% bagi perusahaan atau individu yang menghasilkan profit lebih berasal dari US$10 juta per tahun.

Proposal ini justru mengakibatkan berang partai Republik. Mereka menyebut kebijakan ini adalah “akal-akalan kaum sosialis”, berpotensi menyingkirkan lapangan kerja serta merugikan negara triliunan dollar.

Rekan satu partainya pun terlihat enggan menyokong rancangan undang-undang ini sehingga mampu lolos dalam pembahasan. Terlebih dikala AOC tidak idamkan berkompromi bersama dengan kepentingan partai dalam penyusunan klausul New Green Deal.

[neilarmst66-blog]

Bisakah Golfud Menentukan Nasib Jokowi atau Prabowo Sebagai Capres?

Abis nonton Pangeran, Mingguan edisi Pak Mahfud MD Bocor Alus, sempat terbersit pikiran, apa sih manfaatnya Pak Mahfud membuat — atau jikalau tidak membuat — dan meng-endorse Golfud (Golongan Mahfud) ini?

Seperti yang sudah-sudah, aku membawa dampak hipotesa-hipotesa gembel. Hal pertama yang nampak adalah Mahfud MD coba mengorganisir swing voters di Indonesia sebagai penentu pemilu 2019.

Swing voters, atau pemilih non partisan, adalah group pemilih yang kian th. kian bertambah jumlahnya. Bayangkan, dari cuma sekitar 7,3% terhadap pemilu 1999, sampai 30–40% dari keseluruhan 192 juta pemilih terhadap 2019 nanti.

Sudah memahami kan kenapa mengorganisir swing voter ini terlalu penting. Karena di dalam perspektif struggle for power, barangsiapa yang bisa menggaet dari group ini paling tidak 10 % saja, maka ia memiliki posisi tawar tinggi. Terlepas dari tokoh mana yang memenangi pemilu presiden nanti.

Disini memahami bahwa para swing voter memang adalah sebuah komoditas politik. Dimana isikan kepala (dan surat suaranya) dijajakan oleh tokoh atau organisasi kepada tokoh atau organisasi lainnya yang butuh nada untuk menaiki tangga kekuasaan.

Yang kedua, Golfud bersama dengan Mahfud MD sebagai otaknya, menginginkan perlihatkan spesifik kepada Jokowi bahwa dirinya udah tidak benar menolak dampak Mahfud di masyarakat bersama dengan mengangkat Ma’ruf Amin di detik-detik terakhir pemilihan cawapres.

Kalau Mahfud MD sukses mengorganisir pemilih non partisan, bukan tak kemungkinan terhadap akhirnya Jokowi bakal “mengemis” kepada Mahfud untuk menggerakkan Golfudnya ke di dalam kantong nada Jokowi.

Dan jikalau Mahfud adalah makhluk politik yang memiliki ego tinggi, tak ada yang lebih manis daripada menyaksikan orang yang dulu “mengkhianatinya” kini bersimpuh memohon bantuannya.

Aku tak harus mengulas segi ideologis mengapa suara-suara ini penting dan Mahfud berharap orang-orang yang berbaris di dalam Golfud rela menggunakan hak suaranya.

Kamu bisa baca sendiri mengenai itu di google bersama dengan keyword “legitimasi”, atau “delegitimasi”, dan lain-lain. Atau anda bisa dengar penjelasannya segera di dalam wawancara di atas.

Tak pelak, lahirnya Golfud memasang Mahfud MD di dalam posisi yang unik. Kukira sampai saat ini belum ada tokoh yang terlalu dulu isikan posisi yang sama.

Ya kemungkinan ada terhadap jaman dulu, tetapi tokoh-tokoh di dalam cerita politik klasik menguasai “swing voters” bersama dengan menguasai elit politik dan konglomerat. Sedangkan kini, posisi Mahfud baru bisa eksis sehabis adanya sosial media dan pemahaman politik yang memadai di level akar rumput.

Lagipula, eksistensi swing voter ini tumbuh subur karena cuma ada dua kandidat presiden. Hal yang mirip berjalan di Amerika Serikat yang mana cuma ada dua partai yang boleh bertarung untuk jadi yang nomer satu.

Tapi ohoho, tak semudah itu, Ferguso. Karena sifatnya yang “independen”, pemilih non partisan ini memiliki banyak sekali ide mengenai bagaimana calon pemimpin yang ideal. Ketika “pemimpin” group tanpa pemimpin ini tak bisa mengumpulkan ide-ide tersebut, maka swing voter cuma bakal jadi golput-er.

Artinya, jikalau benar Mahfud menginginkan menggunakan Golfudnya sebagai bargaining chip, maka hal pertama yang harus dilaksanakan sehabis mendeklarasikan Golfud adalah membangun jaringan komunikasi yang luas.

Jaringan komunikasi ini dibutuhkan agar semua anggota Golfud bisa dimobilisasi di dalam waktu yang singkat dan ada garis komando yang jelas.

Sebenarnya ada hipotesa-hipotesa lain mengenai bagaimana Mahfud bisa menggunakan golongannya di dalam percaturan politik. Semisal jadi menteri di rezim selanjutnya, jadi capres atau cawapres di 2024, dan lain-lain. Tapi marilah kami cukupkan pembahasan sampai sini saja karena ternyata membawa dampak hipotesa ngawur itu termasuk butuh tenaga dan pikiran. Wassalam!

[neilarmst66-blog]

Federalisme Indonesia

“Masyarakat takut dirasakan sebagai anti Undang-Undang Dasar 1945, anti Pancasila, anti NKRI, dan takut dirasakan pemberontak… Tapi yang sangat takut soal ini kok Jawa ya?” — Faisal Basri

NKRI harga mati!

Jargon tersebut sering terdengar sejumlah waktu belakangan. Kalimat digdaya tersebut sering dibacakan sebagai penegasan bahwa format Negara Kesatuan ialah final, mustahil diganggu gugat lagi, sampai-sampai sistem kenegaraan lain laksana federasi tabu guna didiskusikan. Tapi bila berandai-andai, kira-kira sesuai ga ya gagasan federalisme diterapkan di Indonesia?

Federalisme tersebut sendiri ialah bentuk negara dimana provinsi adalahbagian tak terpisahkan dari pemerintahan pusat. Sama serupa seperti sistem Negara Kesatuan yang anda anut sekarang. Hanya dalam praktiknya, provinsi ini diberi kewenangan sarat dalam mengelola segala aspek pembangunan, mulai dari keuangan, infrastruktur, pendidikan, hukum, pendidikan, dan sebagainya.

Bedanya dengan Negara Kesatuan, pemerintahan pusat melulu bertugas mengurusi hal-hal mempunyai sifat nasional saja laksana pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, dan Fiskal. Selebihnya adalahwewenang pemerintah negara bagian/ provinsi.

Banyak negara memakai sistem federal. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, Swiss, bahkan tetangga terdekat kita, Malaysia, pun menggunakan sistem federalisme.

Federasi sendiri bukanlah kata asing untuk Indonesia. Karena ketika negara anda belum lahir, Jepang sudah menyarankan pada BPUPKI supaya membentuk negara federal. Tapi sayangnya, perwakilan sepuluh orang dari luar jawa tidak lumayan kuat untuk memprovokasi keputusan sampai-sampai terbentuklah negara kesatuan.

Selain tersebut Soekarno yang berasal dari etnis Jawa yang kriteria dengan aristokrasi mempengaruhinya untuk memfokuskan kekuasaan. Berbeda dengan Hatta yang berasal dari Minangkabau yang kebiasaan aristokratnya sudah dilemahkan oleh gerakan Islam dan kebiasaan dagang.

Ia lebih memilih federasi sebagai sistem negara. Namun sekali juga Dwitunggal Indonesia bertolak belakang pendapat, sebagai seorang demokrat Bung Hatta tetap tunduk dan patuh untuk keputusan suara terbanyak.

TAPI SEKARANG KOK FEDERALISME SEPERTI HANTU YANG DITAKUTI DALAM POLITIK INDONESIA? Jawabannya ialah saat negara anda tetap balita, federasi pernah dipakai sebagai format negara. Tapi ketika itu, tepatnya pada tahun 1949 sesudah perjanjian Konferensi Meja Bundar, sistem federal dipaksakan oleh Belanda untuk Indonesia.

Langkah tersebut bertujuan guna memecah belah kekuatan politik nasional supaya mudah dipengaruhi. Belanda yang porak-poranda usai Perang Dunia II masih membutuhkan sumber daya Indonesia untuk mencairkan ekonominya dan bercita-cita dapat pulang menguasai nusantara.

Itulah kenapa sistem negara federasi laksana diharamkan. Karena format negara federasi sering disinggung bentukannya Belanda. Sejarah tersebut kemudian dibumbui cerita-cerita mistis oleh rezim yang memang kegemaran memelihara hantu, khususnya Orde Baru, yang menginginkan kontrol sarat atas masyarakat dan sistem pemerintahan yang sentralistik.

Pasca reformasi sendiri tidak sedikit tokoh nasional yang mengharapkan Indonesia berpindah ke sistem federal. Beberapa di antaranya ialah Amien Rais dan Gus Dur. Tapi lagi-lagi, isu tersebut tenggelam bareng euforia reformasi dan keluguan masyarakat Indonesia bakal politik.

“Semua wilayah punya kekhususan (masalah dan potensi keunggulan) masing-masing. Oleh karena tersebut harus ditata dengan cara-cara yang eksklusif pula. Itulah esensi dari federalisme.”

Di masa aku masih jadi pekerja media, ada sejumlah anggota dewan yang mengeluh soal komparasi Pendapatan Asli Daerah yang disetor ke pusat dengan APBD + Dana Untuk Hasil serta Dana Alokasi Khusus dan Umum yang turun ke daerah. Mereka merasa menjadi sapi perah pulau jawa terutama Jakarta.

Selain tersebut UU yang menata kewenangan wilayah dalam mengelola finansial masih tak dapat membuat wilayah lebih mandiri. Mungkin itulah yang akhirnya merangsang Pemda memasukkan beberapa dari APBD ke bank-bank wilayah dalam format deposito.

TAPI KALAU INDONESIA JADI NEGARA FEDERAL, NANTI BAKAL ADA KETIMPANGAN ANTAR DAERAH DONG? Untuk membalas masalah ketimpangan, anda harus belajar dari negara federal yang lain. Salah satu yang sukses ialah Swiss. Negara ini ialah salah satu negara dengan sistem politik sangat egaliter di semua dunia.

Pemerintah Swiss membagi wilayahnya ke dalam kanton-kanton (semacam provinsi dalam konfederasi) yang berhak menciptakan perundangannya sendiri. Karena sistem ini pula setiap wilayah sangat gampang beradaptasi dengan masalah dan kelebihannya masing-masing.

Uniknya lagi, negara tersebut ternyata menganut sistem pemilu semi-langsung, dimana masyarakat berhak mengemukakan penambahan, penghapusan, dan modifikasi undang-undang tanpa melewati lembaga perwakilan.

Jadi andai masyarakat tidak setuju dengan draft undang-undang yang diciptakan parlemen, mereka tinggal mengemukakan petisi yang ditandatangani oleh paling tidak 50.000 orang guna level kanton dan 100.000 guna level konstitusi nasional. Say bye to money politics! Tidak terdapat lagi partai-partai songong yang selingkuh dengan konglomerat sebab rakyat punya instrumen guna menilai hidupnya sendiri.

Kembali ke Indonesia, masalah dan kelebihan tiap wilayah itu berbeda. Jika masyarakat wilayah dibekali pengetahuan yang mumpuni plus birokrasi yang baik dan transparan aku yakin ga akan ada ketimpangan.

Yang terdapat justru wilayah tertinggal dapat menciptakan sistem yang sama dengan wilayah maju. Dan memang disitulah letak indahnya sistem federalisme, sebab kerjasama antar wilayah akan paling dianjurkan.

Hingga sekarang aku masih sepakat dengan apa yang dikatakan Bung Faisal Basri. Demokrasi bakal lebih berkembang dalam format negara federasi sebab setiap distrik — khususnya Indonesia yang multietnis, ,multikultur, multibahasa — bisa memetakan permasalahannya sendiri sembari membuat solusi yang cocok dengan kebijaksanaan lokal setempat.

Masyarakat tak butuh lagi jadi pemirsa proyek-proyek pusat yang di bina di daerah. Toh pada hakikatnya akar dari federalisme dapat kita temukan pula dalam pandangan hidup Bhinneka Tunggal Ika dan pemikiran semua Bapak Bangsa kita.

[neilarmst66-blog]

Negara Ini Pemilu Empat Kali Setahun dan Tak Punya Pemimpin Tunggal

Tahun politik bersemi kembali. Gambar-gambar calon pemimpin jadi menyesaki ruang publik dan mengotori dinding pemukiman kumuh. Pemilu sesungguhnya perihal yang baik dilaksanakan gara-gara pemilu adalah tidak benar satu layanan publik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah supaya sesuai bersama keperluan rakyat.

Tapi bagaimana cara rakyat mempengaruhi kebijakan pemerintah terkecuali arah kebijakan dan pandangan politik calon pemimpinnya saja tetap abu-abu? Apa jadinya terkecuali dalam pemilu penduduk langsung pilih program yang di idamkan alih-alih foto wajah orang asing yang tak sadar visi misinya?

Voteforpolicies.org.uk adalah web yang sanggup mengajarkan penduduk perihal mahapentingnya program dan betapa tak relevannya ketokohan seseorang. Situs itu sanggup membawa dampak politik lebih akuntabel bersama penjabaran program tanpa sedikit pun merujuk partai atau sosok tertentu.

Di laman depan hanya tertera tulisan Partai 1, Partai 2, dan seterusnya. Setelah pilih no partai, pengunjung web sesudah itu diminta pilih berasal dari daftar kategori yang sanggup dipelajari jadi berasal dari isu pendidikan, hak pekerja, hukum dan HAM, ekonomi, kesehatan, sampai kriminalitas.

Dari web Voteforpolicies.org.uk, aku sesudah itu teringat perihal video yang menyebutkan sistem politik di Swiss. Swiss dikatakan tidak benar satu negara bersama sistem politik paling egaliter di semua dunia gara-gara Pemerintah Swiss membagi wilayahnya ke dalam kanton-kanton (semacam provinsi dalam konfederasi) yang berhak membawa dampak perundangannya sendiri.

Sistem Federalisme Negara Swiss Dengan sistem ini tiap-tiap area fleksibel benar-benar enteng beradaptasi bersama masalah dan keunggulannya masing-masing. Hanya ada tiga perihal yang ditentukan oleh Pemerintah pusat yakni konstitusi, mata uang, dan kebijakan luar negeri.

Uniknya lagi, negara itu ternyata menganut sistem pemilu semi-langsung, di mana penduduk laksanakan voting untuk pilih perwakilan yang akan duduk di dewan perwakilan rakyat tetapi juga berhak mengajukan penambahan, penghapusan, dan modifikasi undang-undang tanpa melalui instansi perwakilan.

Jadi terkecuali penduduk tidak sepakat bersama draft produk hukum yang dibuat parlemen, mereka tinggal mengajukan petisi yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 50.000 orang untuk level kanton dan 100.000 untuk level konstitusi nasional.

Referendum ini bahkan dilaksanakan tiap-tiap empat bulan sekali. Jadi tiap-tiap empat bulan, penduduk Swiss pergi ke TPS untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan undang-undang yang disusun parlemen selama empat bulan sebelumnya. Berkat sistem ini, tingkat partisipasi politik sangatlah tinggi. Terhitung lebih berasal dari 60% mengimbuhkan suaranya pada polling di tahun 2015.

Negara Ini Pemilu Empat Kali Setahun dan Tak Punya Pemimpin Tunggal

Swiss dikatakan tidak benar satu negara bersama sistem politik paling egaliter di semua duniayang mempunyai kekuasaan yang hampir absolut, parlemen Swiss (perwakilan berasal dari kanton-kanton yang juga tak mempunyai kebolehan absolut) mengangkat tujuh orang yang berperan serupa layaknya menteri.

Ketujuh orang ini mempunyai kebolehan politik yang serupa dan secara bergantian menjadi perwakilan negara untuk tugas-tugas internasional tiap-tiap tahunnya.

Walaupun begitu, ada lebih dari satu kekurangan berasal dari sistem politik di atas yang kudu aku jelaskan disini.

Pertama, kendati efektif dan efektif, mahalnya sistem direct democracy menjadi rintangan banyak negara menerapkan perihal serupa. Biaya pemilihan kepala area 2018 di Indonesia saja menelan dana Rp 20 triliun. Bayangkan terkecuali kudu menggelar hajatan yang serupa tiap-tiap lebih dari satu bulan sekali. Yang ada negara ini akan bubar bersama sendirinya.

Kedua, nasib rakyat ditentukan oleh rakyat sendiri. Artinya tanpa sistem pendidikan dan informasi yang mapan dan juga kesadaran berpolitik yang tinggi, hampir kemungkinannya sangat kecil parlemen sanggup merumuskan kebijakan yang baik.

Selain itu hampir kemungkinannya sangat kecil pula rakyat sanggup pilih atau bahkan merumuskan kebijakan dalam referendum tanpa dibayangi nafsu hewani yang egoistik.

Bersatu tetapi Tidak Kaku Negara Ini Pemilu Empat Kali Setahun dan Tak Punya Pemimpin Tunggal

Memang sampai hari ini belum ada sistem politik kenegaraan yang sanggup dikatakan sempurna, tetapi secara privat aku percaya sistem politik federasi layaknya di atas jauh lebih sesuai bersama kultur dan kondisi geografis Indonesia.

NKRI tak kudu selamanya dimaknai bersama laksanakan segala aktivitas bersama-sama kan? Setiap wilayah sanggup mengembangkan potensi dan menyelesaikan masalahnya sendiri supaya nantinya sanggup menjadi bahan pembelajaran dan membantu membantu wilayah lain yang tetap tertinggal. Toh bhinneka tunggal ika sesungguhnya telah memaparkan rancangan itu bersama gamblang.

Atau terkecuali belum siap menjadi negara federasi, mengapa tidak rombak pernah saja sistem pemilihan umumnya supaya lebih masuk akal? Dengan mekanisme pemilu yang baik, rakyat akan dijauhkan berasal dari para predator politik hasil perselingkuhan penguasa dan pengusaha.

Sebab terkecuali partai atau tokoh terpilih berkat programnya tetapi akhirnya ingkar janji, maka bersama sendirinya partai dan tokoh berikut akan terdelegitimasi dan tersingkir secara alami.