Lukisan Rp6,5 Miliar dan Kecurigaan Publik: Ketika Seni Sulit Lepas dari Bayang-Bayang Politik
Lelang "Kuda Api" karya SBY memantik perdebatan bukan soal seni, melainkan soal persepsi, kepercayaan publik, dan lubang komunikasi yang membiarkan spekulasi tumbuh subur.
Apakah sebuah lukisan bisa bernilai miliaran rupiah hanya karena siapa yang melukisnya?
Pertanyaan yang kini membelah ruang publik Indonesia
Pertanyaan itulah yang mencuat ke permukaan setelah lukisan "Kuda Api" karya Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal sebagai Presiden RI ke-6, dilelang hingga mencapai harga Rp6,5 miliar. Sebagian kalangan menyambut hasil lelang itu sebagai bentuk apresiasi yang sah terhadap karya seni. Sebagian lain bereaksi sebaliknya: mempertanyakan kewajarannya, bahkan mengaitkan transaksi tersebut dengan kepentingan politik tertentu. Perbedaan reaksi ini mengungkap satu fakta yang lebih dalam, bahwa isu ini sudah jauh melampaui urusan kanvas dan cat minyak.
Yang luput dari perhatian banyak pihak adalah fakta penting di balik transaksi tersebut: hasil lelang di salurkan untuk kesejahteraan masyarakat terdampak bencana alam serta saudara-saudara yang membutuhkan di berbagai daerah, dari Aceh hingga Papua. Bila informasi ini tersebar dengan jelas sejak awal, nada perdebatan publik hampir pasti akan berbeda. Namun karena konteks ini tidak tersampaikan secara memadai, narasi yang berkembang pun berbelok ke arah spekulasi politik.
Di media sosial, pelelangan "Kuda Api" dalam sekejap menjadi perbincangan yang panas. Banyak warganet menilai harga yang terbentuk tidak sebanding dengan kualitas visual lukisan itu sendiri. Dugaan yang lebih tajam pun muncul: bahwa transaksi ini tidak lain adalah cara untuk "membeli koneksi" dengan figur politik berpengaruh.
Dalam lelang, harga bukan hanya soal kualitas visual saja, tapi juga reputasi, momentum, dan nilai simbolik.
Padahal, mekanisme pasar seni memiliki logikanya sendiri. Dalam praktik lelang, harga suatu karya bisa melonjak bukan semata karena kualitas estetika, melainkan karena sejumlah faktor lain: reputasi sang pembuat, momentum acara, tujuan filantropi di baliknya, hingga nilai simbolik yang melekat pada karya. Lukisan presiden yang hasilnya disumbangkan untuk kemanusiaan memiliki dimensi yang berbeda dari sekadar transaksi jual-beli biasa.
Polemik yang berkembang sejatinya bukan semata persoalan harga. Akar masalahnya lebih terletak pada bagaimana informasi mengenai lelang itu dipahami; atau tepatnya, tidak dipahami oleh publik. Ketika konteks penting tidak tersampaikan dengan baik: siapa pembelinya, apa tujuan lelangnya, ke mana uangnya mengalir, publik cenderung mengisi kekosongan tersebut dengan asumsi. Dan asumsi yang tumbuh dalam ruang kosong selalu lebih dramatis dari kenyataannya.
Dalam kasus ini, asumsi yang berkembang banyak mengarah ke narasi politik. Bukan karena publik berpikiran buruk, melainkan karena tidak ada klarifikasi yang cukup untuk membendungnya. Diskusi yang seharusnya berpusat pada apresiasi seni dan semangat filantropi pun bergeser menjadi debat yang sarat kecurigaan.
Fenomena ini sesungguhnya bukan hal baru. Sepanjang sejarah, karya seni yang bersentuhan dengan figur kekuasaan hampir selalu dipandang melalui kacamata politik. Di Indonesia, kepercayaan publik terhadap institusi dan tokoh politik memang belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi seperti ini, wajar bila masyarakat bersikap lebih kritis, bahkan skeptis; terhadap aktivitas apa pun yang melibatkan nama-nama besar di panggung politik.
Namun skeptisisme yang sehat membutuhkan informasi yang lengkap sebagai landasannya. Tanpa itu, kritik yang seharusnya tajam dan terarah bisa berubah menjadi kecurigaan yang berputar tanpa arah.
Di era digital yang serba cepat, informasi yang tidak lengkap dapat dalam hitungan jam berkembang menjadi opini luas yang sulit diluruskan. Ketika tidak ada klarifikasi yang memadai sejak awal, spekulasi menjadi narasi dominan yang membentuk persepsi masyarakat jauh sebelum fakta sempat berbicara.
Kasus "Kuda Api" menjadi pengingat yang gamblang: sebuah peristiwa tidak hanya dinilai dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana cerita di baliknya disampaikan. Transparansi dan kejelasan bukan pilihan, melainkan kebutuhan—terutama ketika tokoh publik terlibat di dalamnya. Publik berhak bertanya dan mengkritisi; namun pemahaman yang utuh hanya mungkin terbentuk jika informasi yang mereka terima juga utuh dan kontekstual.
Persoalan utamanya, pada akhirnya, bukan terletak pada mahalnya harga sebuah lukisan. Melainkan pada seberapa baik kita membangun komunikasi publik, agar tidak meninggalkan ruang kosong yang terlalu mudah diisi oleh kecurigaan yang tidak perlu.