Tanpa judul @pajakjakarta - Tumblr Blog

PPH Pasal 29 Tarif Dan Kode Billing

PPh Pasal 29 bukanlah tarif pajak itu sendiri, melainkan Pajak Penghasilan (PPh) Kurang Bayar yang muncul di SPT Tahunan akibat total pajak terutang setahun lebih besar daripada kredit pajak (angsuran PPh 25 dan kredit pajak lainnya). Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh Kurang Bayar tersebut adalah tarif normal PPh Badan. Berikut adalah besaran tarif umum PPh Pasal 29 Badan yang…

#PPh 29

Daftar Npwp Badan Online Via Coretax

Cara Daftar Npwp Badan Online Via Coretax, NPWP online badan ini diperlukan sebagai identitas wajib pajak perusahaan. NPWP online badan biasanya dibuat saat pendirian perusahaan, sebagai salah satu syarat pendirian/legalitas perusahaan. Badan sebagai wajib pajak perlu memiliki NPWP untuk membayarkan pajak, memotong, dan memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persyaratan Dokumen…

#Badan Usaha

Efin Pajak Online Cara Mendapatkannya

Efin pajak online Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong setiap orang memahami penggunaan internet untuk digunakan dalam berbagai hal. Contohnya, hampir setiap orang sudah memahami terkait kepemilikan dan penggunaan email, kemudahan berbelanja daring, kemudahan mencari informasi, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Cara Mendapatkan EFIN Pajak Online Saat ini, aktivitas pelayanan tatap…

#efin

Pph Pasal 26 Subjek dan Tarif

PPh Pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Secara umum, tarif dasarnya adalah 20% dari penghasilan bruto atau bisa lebih rendah jika menggunakan pedoman Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty. Berikut adalah rincian lengkap mengenai objek, tarif, dan mekanisme…

#Pph 26

Dasar Hukum PPh Pasal 4 ayat (2)

Dasar hukum PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPh Pasal 4 ayat (2) mengatur pajak final atas jasa/sumber tertentu (konstruksi, sewa tanah/bangunan, bunga deposito, hadiah undian, dll) Definisi Dasar Hukum PPh Pasal 4 ayat 2…

#Pph Final

PPh Final Pasal 4 ayat (2) Pengertian dan Penjelasannya

PPh Final Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final, artinya pajak yang dipotong tidak dapat dikreditkan di akhir tahun. Pajak ini dikenakan pada bunga deposito/tabungan, transaksi saham, sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan hadiah undian. Tarif dan objeknya bervariasi tergantung jenis transaksi. Berikut adalah poin-poin penting PPh Final…

#Pph Final

PPH Final Umum Tarif serta Cirinya

PPh Final adalah pajak yang langsung lunas saat penghasilan diterima, tidak digabung dalam SPT Tahunan, dan tarifnya diatur khusus (umumnya diatur dalam PPh Pasal 4 ayat 2). Objek utamanya meliputi bunga deposito/obligasi, hadiah undian, transaksi saham, sewa tanah/bangunan, jasa konstruksi, dan UMKM dengan omzet < Rp4,8 M. Berikut adalah jenis-jenis PPh Final yang umum PPh Final Pasal 4 Ayat 2…

#Pph Final

PPH Pasal 22 Tarif Dan Cara Menghitung

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, instansi tertentu, atau badan usaha atas kegiatan impor, ekspor, atau pembelian barang mewah. Tarifnya bervariasi (umumnya 0,25%–7,5% atau 1,5% untuk bendahara) dari nilai impor/harga beli, dan bersifat tidak final (bisa dikreditkan), kecuali untuk produk tertentu. Berikut adalah poin-poin penting mengenai PPh Pasal 22 Subjek…

#Pasal 22

PPH Pasal 25 Rumus Dan Cara Menghitungnya

Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (baik orang pribadi maupun badan) setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya sederhana: untuk meringankan beban wajib pajak agar tidak perlu melunasi seluruh pajak terutang sekaligus pada akhir tahun. Bayangkan ini seperti mencicil tagihan di depan agar tidak “kaget” saat pelaporan…

#Pph 25

Bukti aktivasi Coretax Direktoral Jendral Pajak

Bukti aktivasi Coretax DJP adalah email konfirmasi penerbitan akun atau berhasilnya login pertama kali ke situs https://coretaxdjp.pajak.go.id. Bukti resmi berupa surat keterangan dapat diunduh melalui menu “Portal Saya” > “Dokumen Saya” dengan menekan tombol “unduh” setelah berhasil masuk ke sistem. Bukti Aktivasi Coretax sangat penting karena itu adalah pintu utama bagi wajib pajak agar dapat…

#aktivasi coretax

Lapor SPT Tahunan Badan Coretax 2026

Lapor SPT Tahunan Badan merangkum seluruh aktivitas keuangan perusahaan selama satu tahun pajak. Ini mencakup laporan rinci mengenai seluruh penghasilan yang diterima, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan perhitungan laba atau rugi bersih. Akibatnya, laporan inilah yang akan menjadi dasar untuk menentukan berapa Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terutang atau yang harus perusahaan bayar. Lapor SPT…

#lapor SPT

Lapor SPT Tahunan 2026 Dan Tata Caranya

Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi (WP OP) tahun pajak 2025 kini dilakukan melalui sistem Coretax DJP secara online sebelum batas akhir 31 Maret 2026. WP OP mengakses menu SPT pada Coretax, membuat konsep, mengisi data pendapatan/harta, lalu mengirim (submit) untuk menghindari denda. Persiapan Dokumen Lapor SPT Tahunan Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaporan SPT tahunan.…

#SPT Tahunan

Pajak Daerah Tarif Dan Dasar Hukum

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten/kota) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai…

#Pajak Daerah

Lapor Pajak Online Coretax 2026

Lapor Pajak Online melalui sistem Coretax (mulai 2026) dilakukan via portal Coretax menggunakan NPWP 16 digit/NIK dan kata sandi. Prosedur meliputi aktivasi akun, pemilihan menu “Surat Pemberitahuan (SPT)”, pembuatan konsep SPT, pengisian data (dimulai dari induk), dan unggah dokumen pendukung. Simulator tersedia di https://spt-simulasi.pajak.go.id. Langkah-langkah Lapor Pajak online di…

Daftar Npwp Online Coretax 2025

Semakin mudah Daftar Npwp Online Lewat Aplikasi Coretax Atau melalui sistem CoreTax DJP yang dapat diakses di laman resmi https://coretax.pajak.go.id. Proses ini sekaligus mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda sebagai identitas perpajakan. Sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu…

#npwp online

Tarif Pajak pph 23 Terbaru 2025

Tarif Pajak PPh 23 bervariasi tergantung pada jenis transaksi dan status wajib pajak yang terlibat. Jika penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif yang dikenakan lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan pada penghasulan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan…

#Tarif PPh 23

Tarif pajak UMKM 2025 dan kategorinya

Tarif pajak UMKM sebesar 0.5% di perpanjang sesuai dengan kebijakan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 jo. PP Nomor 55 Tahun 2022, WP OP yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dapat memanfaatkan fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,5 % selama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tahun Pajak WP OP tersebut terdaftar. Adapun untuk WP OP yang…

#pajak umkm

Trending Blogs

Recently Viewed Blogs

Tanpa judul