Tanpa judul

[pijarkeprinetwork]

Polda Kepri Bongkar Judi Online Internasional di Batam, 24 WNA Diamankan

PIJARKEPRI.COM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau membongkar dugaan jaringan perjudian online internasional yang beroperasi di Kota Batam. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 24 warga negara asing (WNA) dari sejumlah negara. Pengungkapan kasus dilakukan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Kepri setelah menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan, di sebuah ruko kawasan Sukajadi, Minggu (10/5/2026) sore. Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei mengatakan, petugas langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan menemukan aktivitas mencurigakan di dalam bangunan tersebut. “Saat dilakukan pemeriksaan, beberapa orang berusaha melarikan diri melalui rooftop bangunan. Petugas kemudian mengamankan sejumlah orang di lokasi dengan bantuan pihak keamanan setempat,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (12/5/2026). Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol. Silvester Mangombo Marusaha Simamora menjelaskan, dari hasil pendataan polisi mengamankan 24 WNA terdiri dari 14 warga negara Vietnam, 4 Filipina, 3 Kamboja, 2 Republik Rakyat Tiongkok, dan 1 Suriah. Berdasarkan pemeriksaan awal, lantai satu dan dua bangunan diduga digunakan sebagai pusat operasional perjudian online jenis lotre, sedangkan lantai tiga dijadikan tempat tinggal para pelaku. Polisi mengungkap modus yang digunakan para pelaku dengan memanfaatkan fitur siaran langsung Facebook untuk menarik pemain. Masing-masing pelaku disebut memiliki peran berbeda, mulai dari host, operator, customer service hingga pemain palsu atau fake player untuk meyakinkan korban seolah permainan memberikan keuntungan besar. Dari pengembangan kasus, petugas turut mendatangi lokasi lain di kawasan Orchard Park Business Centre (OPBC) yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut. Meski bangunan dalam keadaan kosong, polisi menemukan sejumlah perangkat komputer dan kartu lotre dengan pola serupa. Dalam penggerebekan itu, polisi menyita barang bukti berupa CPU, monitor, laptop, telepon genggam, router wifi hingga puluhan ribu kartu lotre bergambar naga yang diduga digunakan untuk operasional perjudian daring. Para pelaku dijerat Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Penyidik juga menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Polda Kepri mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas perjudian online dan segera melaporkan jika menemukan dugaan tindak pidana siber melalui layanan kepolisian 110

[pijarkeprinetwork]

Pelaku Usaha Keluhkan Cara Penertiban Awning, Satpol PP Tanjungpinang Akui Ada Miskomunikasi

PIJARKEPRI.COM - Proses penertiban awning atau kanopi oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang di kawasan Bintan Centre menuai keluhan dari sejumlah pelaku usaha. Mereka menilai pendekatan petugas di lapangan kurang humanis dan belum disertai penjelasan hukum yang utuh kepada masyarakat. Salah satu keluhan disampaikan Ronnie, pemilik Kedai Kopi Zayn di Jalan DI Panjaitan, Komplek Bintan Centre, Tanjungpinang. Ia mengaku terkejut saat petugas Satpol PP datang membawa surat klarifikasi dan meminta dirinya segera menandatangani dokumen terkait penertiban awning di halaman rukonya. Menurut Ronnie, petugas datang tanpa memberikan penjelasan rinci mengenai dasar aturan maupun alasan bangunannya masuk dalam objek penertiban. “Yang bersangkutan datang langsung menyodorkan surat minta tanda tangan dan meminta awning depan ruko dicopot, tanpa penjelasan yang jelas,” kata Ronnie, Selasa (12/5/2026). Ronnie menegaskan dirinya tidak keberatan apabila bangunan miliknya memang melanggar aturan daerah. Namun ia berharap pemerintah dapat lebih terbuka dan komunikatif dalam menyampaikan dasar hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha yang selama ini berupaya menjalankan usaha secara tertib. Ia mengaku dalam surat Undangan Klarifikasi Ke-2 yang diterimanya tidak dijelaskan secara spesifik pelanggaran yang dimaksud, selain mencantumkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum beserta lampiran daftar pemilik awning yang dipanggil klarifikasi. “Saya bukan menolak aturan. Kalau memang salah, saya siap mengikuti ketentuan. Tapi masyarakat juga perlu diberikan penjelasan yang konkret supaya paham letak pelanggarannya,” ujarnya. Selain soal komunikasi, Ronnie juga berharap penertiban dilakukan secara menyeluruh dan adil. Menurutnya, masih terdapat bangunan lain dengan kondisi serupa yang belum masuk dalam daftar pemanggilan klarifikasi. “Kalau memang penertiban dilakukan, sebaiknya merata supaya tidak menimbulkan kesan tebang pilih di tengah masyarakat,” katanya. Keluhan pelaku usaha tersebut menjadi catatan penting di tengah upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang menjaga ketertiban tata kota tanpa mengabaikan kenyamanan masyarakat dan iklim usaha. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Tanjungpinang, Agus Haryono, menjelaskan penertiban awning dilakukan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Menurut Agus, sejumlah bangunan tambahan yang bersentuhan langsung dengan fasilitas umum atau PSU menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan ketertiban tata ruang dan kepentingan umum. Ia menegaskan Satpol PP pada prinsipnya mengedepankan tahapan persuasif sebelum tindakan penertiban dilakukan. Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 49 titik di kawasan Bintan Centre yang sedang melalui proses pendataan dan klarifikasi. “Pemilik bangunan kami beri kesempatan terlebih dahulu untuk klarifikasi. Tidak langsung dilakukan pembongkaran. Kemungkinan memang ada miskomunikasi di lapangan,” ujar Agus.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Tanjungpinang, Agus Haryono. (Sumber Foto : Satpol PP Tanjungpinang) Agus juga mengakui masih adanya kekurangan dalam penyampaian informasi oleh petugas kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya menyampaikan permohonan maaf apabila proses pelayanan di lapangan menimbulkan ketidaknyamanan. “Kami mohon maaf jika ada masyarakat yang merasa kurang nyaman. Ini menjadi evaluasi bagi kami agar penyampaian informasi dan sosialisasi ke depan bisa lebih baik dan humanis,” katanya. Sebelumnya, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah bersama Wakil Wali Kota Raja Ariza juga mengingatkan jajaran Satpol PP agar penegakan perda dilakukan secara tegas namun tetap santun, humanis, dan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat maupun pelaku usaha. (PKG/ANG)