The Road to Universal Health Coverage: A Documentary on Health Financing (by aimbschool)

izzy's playlists!
noise dept.
Keni
Cosimo Galluzzi

Game Changer & Make Some Noise

No title available
Sade Olutola
No title available
I'd rather be in outer space 🛸

if i look back, i am lost

Discoholic 🪩

pixel skylines
art blog(derogatory)
Show & Tell
Phantogram Three
Game of Thrones Daily
h

Origami Around
Not today Justin

❣ Chile in a Photography ❣

seen from Australia
seen from United States

seen from Bangladesh
seen from Venezuela

seen from United States

seen from Netherlands
seen from Philippines
seen from United States

seen from Spain

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Indonesia
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Hong Kong SAR China

seen from Sweden
seen from United Kingdom

seen from United States
@pusatkpmak-blog
The Road to Universal Health Coverage: A Documentary on Health Financing (by aimbschool)
#twitradio : Anak Muda Dan Jaminan Kesehatan w/ @unisifmyk @bulannisa @dianparamita (part 5) (by pusat kpmak)
Introduction to Managed Care - Zooey Deschanel "Sugar Town" (by pusat kpmak)
Health care reform was the main event in Washington, D.C., again this week. With good reason: the fate of America's troubled system will no doubt affect the $14 trillion U.S. economy for good or ill, depending on how the drama plays out. Moreover what happens in the U.S., which produces more than 20 percent of global economic output, matters greatly to the economies of the rest of the world. So, yes, play close attention to the health care debate and all the politics behind it
BPJS law criticized for its centralization
Head of the regional budget sub-directorate of the Home Ministry’s regional finance directorate, Moch. Ardian and dr. Dien Emawati as speakers in Regional Social Security (Jamkesda) Seminar
Law No. 24/2011 on social security providers (BPJS) received strong criticism during a seminar on the national health insurance system held in Yogyakarta, specifically with regard to the implementation of the law, which is predicted to cause various problems. Yogyakarta Development Planning Board (Bappeda) staff member Affrio Sunarno said that one of the problems with the law was centralization, which could create a long wait for people to get health insurance since everything is centered in Jakarta. “This is the era of decentralization. Jamkesda [regional health insurance] and Jamkesmas [people’s health insurance] are managed by regional administrations. With BPJS, however, everything will be handled in Jakarta,” Affrio said. He also questioned the performance of PT Asuransi Kesehatan (Askes/Health Insurance), which has been given the mandate to run as BPJS. “We, civil servants, rarely make use of Askes because every time we go to buy expensive medicine we are told that the medicine is not available,” Affrio said. Other criticism that emerged during the seminar included the fact that the central government, up till now, had not yet finished the Government Regulation or PP for implementing the law on BPJS, which is supposed to come into effect in January 2014. Article 70 of the law stipulates that the government is to prepare for the implementation of the regulation a year after the law was enacted, which would of made the deadline for the implementation October 2012. “We have reached the final stage but we cannot yet say when it will be finished,” Deputy Health Minister Ali Ghufron said. He said that the government failed to meet the deadline because the PP working group (Pokja) had to deal with so many stakeholders including workers group, employers group and the community. Another issue that is yet to be settled is the premium amount shared between workers, employers and the government. “This is beyond the capability of the Pokja,’ Ali said. Separately, head of the regional budget sub-directorate of the Home Ministry’s regional finance directorate, Moch Ardian, highlighted the need for a PP on the transition process of the Jamkesmas and Jamkesda to the BPJS. This will ensure the government’s continued responsibility to people’s health. “Remember, when the BPJS Law is put into effect by January 2014, the Jamkesda and Jamkesmas will no longer be. Without this particular PP, there will be further problems,” said Ardian.
Source:www.jakartapost.com | Reported by Bambang Muryanto, The Jakarta Post, Yogyakarta
Walaupun terancam punah, lebih dari 150 perwakilan daerah dari kalangan pemprov, pemda, pemkab hingga akademisi sepakat tetap melakansakan Jamkesda demi melindungi rakyat miskin
Medan - Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof dr Ali Ghufron PhD menyebutkan, sistem jaminan sosial nasional (SJSN) kesehatan yang akan dimulai 1 Januari 2014 akan menjadi sistem jaminan terbesar di dunia. Namun, pelaksanaannya baru bisa mengcover seluruh warga Indonesia pada 2019.
"Badan pelaksanaan jaminan sosial nasonal (BPJSN) akan dilaksanakan 1 Januari 2014. Namun seluruh masyarakat baru bisa discover SJSN pada 2019," sebut Wamenkes didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr RR Sri Hartati Suryantini MKes dan Kadis Kesehatan Medan dr Edwin Effendi MSc usai launching sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu (SPKGT) di Hotel Santika Medan, Rabu (29/8)
Jakarta - Pemerintah hari ini, Kamis (29/11/2012) meluncurkan peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2016. Peluncuran peta jalan ini untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyususn Rencana Pembangunan di Bidang Kesehatan.
Peta jalan ini merupakan bentuk pesan yang ingin disampaikan pemerintah ke masyarakat tentang pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
@muttaqienyk:
Diskusi hangat tentang sistem kesehatan di kabupaten Berau @PusatKPMAK
Post from @muttaqienyk on Twitter (via Scope)
Ageing in the 21st Century
Within next 10 years, there will be 1 billion older people worldwide. By 2050 nearly one in five people in developing countries will be over 60. Check out this infographic by HelpAge International, an agency that helps older people lead dignified and healthy lives to see how the world demographic will change in the coming years. Delve into the latest data on ageing via the HelpAge International website.
Dr.drg. Yulita Hedrartini, M.Kes,AAK, direktur GMC sdg memberikan materi seputar sstm managed care di GMC #verifikasijamkesda
#verifikasijamkesda para peserta dr kab.Panser Utara sdg mengunjungi GMC UGM utk studi komparatif
Dalam program Jampersal, konsep efektif jika orang miskin mendapatkan askes ke persalinan. Namun dalam hal ini, bidan bukan merupakan pemberi jaminan kesehatan namun pemberi jaminan kesehatan, seperti pemerintah, yang harusnya menanggung pembayaran layanan kesehatan tersebut. Untuk mengelola Jamkesmas, penting sekali untuk mengetahui siapa klien (sasaran program) mereka. Menurut dr.Mubasysir bahwa klien dari manajer Jamkesmas, sasaran program itu sendiri adalah bidan. Sedangkan jika pembuat program kesehatan adalah bidan, maka sasarannya adalah masyarakat. Contoh kesalahan dalam manajemen pembiayaan kesehatan adalah ketidakadilan dalam hospitalsentris. Dalam beberapa kasus, dapat ditemukan kesalahan dalam pembuatan program, penentuan pembayaran serta waktu pemberian layanan. Permasalahan lain dari kebiajakan progtam layanan kesehatan adalah pengelolaan yang tidak beres. Pengelolaan yang tidak beres ini khususnya datang dari pembuat kebijakan yang sering sekali membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan efektivitas dari kebijakan tersebut.
"Efisiensi Layanan Kesehatan"
Pelayanan kesehatan yang efisien jika biaya produksinya rendah. Sehingga nantinya biaya yang kita keluarkan untuk membiayai pelayanan kesehatan nantinya akan berwujud pelayanan yang nyata yang diterima oleh masyarakat. Misalnya, dibandingkan mengeluarkan dana untuk mengangkat bidan pegawai negeri atau mendatangkan bidan dari kota, lebih efisien menggunakan bidan swasta yang ada di daerah. Sehingga nantinya pada saat pengajuan klaim dengan jaminan kesehatan, pemberi jaminan kesehatan yang akan membayarnya. Sutainabilitas Dalam Manajemen Program KesehatanBerkaitan dengan bagaimana mempertahankan program tersebut. Jika biaya asuransi terus ditingkatkan tidak berubah-ubah. Sustainibilitas merupakan perpaduan dari efisiensi dan efektivitas dari suatu program kesehatan. Dr. Mubasysyir mencontohkan dalam pelayanan oleh bidan, seharusnya bidan mampu mengefektifkan pelayanan dan memadukan dengan efisiensi biaya dalam pelayanannya, sehingga pasien terus datang kepada bidan tersebut. Kemudian dengan perpaduan ketiga aspek penting tersebut dapat menciptakan sebuah program layanan kesehatan yang berkelanjutan, tidak hanya berjalan di tempat saja.