Me and My City: Sebuah Renungan tentang Demokratisasi Fotografi
Artist talk pameran foto ‘Me and My City’. Dari kiri ke kanan: Antonius Riva Setiawan, Tommy N. Armansyah, Wilson Gunawan, Gyaista Sampurno, Sari Asih dan Ng Swan Ti.
Beberapa waktu ini, teman-teman kami yang kebanyakan adalah pegiat fotografi sedang ramai membicarakan beberapa cuitan yang muncul merespon sebuah pameran fotografi kecil bertajuk ‘Me and My City’ yang diadakan di Plaza Senayan.
Pameran fotografi ini merupakan hasil dari workshop fotografi dokumentasi yang diadakan oleh Leica Indonesia bersama dengan Pannafoto Institute, dimentori oleh Mba Ng Swan Ti dan Mas Edy Purnomo dengan tujuan mengeksplorasi secara visual bagaimana para peserta workshop mengalami, melihat dan mendefinisikan kota Jakarta.
Berikut adalah salah satu cuitannya:
Sebuah contoh kekecewaan akan kualitas foto yang tidak sesuai dengan harapan hasil visual sebuah kamera mahal.
Awalnya pertanyaan yang muncul di benak kami adalah, apa yang melegitimasi seseorang untuk memiliki otoritas dalam mendefinisikan estetika? Spesifiknya estetika fotografi dokumenter di masyarakat Indonesia? Akan tetapi, setelah merenungi pertanyaan ini kami menyadari bahwa dengan kami bertanya hal tersebut, maka kami secara tidak sadar mengakui bahwa seorang travel blogger dengan cuitannya tersebut memiliki otoritas dalam estetika fotografi, padahal, paling tidak untuk kami dalam kasus ini otoritas itu tidak kami amini. Lagi pula, apakah memang ada otoritas dalam estetika fotografi khususnya dalam fotografi dokumenter?
Tentu kami tidak ingin menjawab pertanyaan tersebut. Tidak juga kami ingin mendefinisikan apa saja yang berkontribusi pada estetika sebuah foto. Pertanyaan yang mungkin lebih menarik bagi kami adalah mengapa sebuah pameran foto alternatif berskala kecil yang disponsori oleh Leica (dan diadakan di mal sebesar Plaza Senayan) pada akhirnya menjadi sumber diskursus di antara beberapa kalangan fotografer yang berseberangan?
Di sini perlu kita melihat kembali bagaimana fenomena demokratisasi fotografi terjadi berkat murah dan mudahnya akses ke teknologi pengambilan foto. Contohnya dengan melihat maraknya penggunaan smartphone dengan hasil teknis foto digital yang sangat memadai. Proses perakyatan fotografi ini sangat patut kita apresiasi tentunya karena membuka kesempatan bagi hampir siapapun untuk secara individual memiliki kuasa dalam menentukan pengambilan sebuah foto. Tidak perlu lagi kita bergantung pada pihak lain jika ingin mengambil sebuah foto. Kamera, terutama evolusi proses digitalisasinya, bukan lagi alat yang sulit untuk dimiliki maupun dipahami.
Akan tetapi, perlu juga kita melihat bahwa dengan adanya demokratisasi fotografi dan penggunaan massal kamera akan muncul keinginan logis dari banyak penggunanya untuk memahami pengambilan foto yang ‘berkualitas’.
Keinginan inilah yang menjadi ranah perdebatan abadi apa yang dimaksud oleh ‘kualitas’ tersebut. Tentu karena foto adalah medium visual, kualitas dalam hal ini tak akan lepas dari kualitas dan elemen-elemen estetika visual foto. Dengan kata lain, apa yang kemudian dicari para pengguna kamera bukan hanya akses ke kamera untuk sekedar mengabadikan sebuah momen namun juga keinginan untuk menghasilkan sebuah foto yang ‘berkualitas’ atau dinilai baik. Dengan keinginan menghasilkan foto berkualitas baik ini, maka secara tidak langsung hal ini akan memicu perdebatan mengenai baik serta buruknya kualitas sebuah foto.
Seperti yang sudah kami tuliskan di atas, nekat jika kami disini berusaha mendefinisikan kualitas estetika sebuah foto, hal ini tentu di luar kapasitas kami. Yang ingin kami telusuri adalah bagaimana proses demokratisasi fotografi melahirkan fenomena di mana kita, sebagai masyarakat visual dan potensi suara mayoritasnya, secara sadar maupun tidak sadar mempunyai andil menjadi otoritas dalam penilaian estetika sebuah foto.
Kami sebenarnya tidak ingin sampai pada pertanyaan seperti ini. Namun tak jarang kami dengar teman-teman kami baik fotografer maupun non-fotografer berkata, “Eh fotoin yang instagrammable dong” ketika sampai di sebuah restoran baru yang memiliki rooftop berlatarkan langit senja, atau “Wah fotonya bagus ya, likesnya gila banyak banget!” ketika sedang menelusuri linimasa media sosialnya, atau sekedar bertanya “Anglenya gimana ya supaya bagus fotonya buat instagram?” sambil melihat teman kami berdiri di atas kursi meja makan mencoba mengambil foto chocolate pancake dengan topping es krim vanila dan saus stroberinya. Hal inilah yang membuat kami jadi banyak bertanya dan merenungi bagaimana ide tentang sebuah foto yang ‘bagus’ di era media sosial ini juga seringkali terbentuk dari banyak atau tidaknya jumlah likes dan followers.
Di sini kami ingin berasumsi; bahwa narasi yang terbentuk akan apa yang baik dan buruk dari sebuah karya foto menjadi sangatlah sempit, mungkin sebagai akibat dari rendahnya minat baca (bukan sekedar kemampuan membaca) kita sebagai masyarakat Indonesia (literacy), minimnya paparan kita terhadap beragam macam karya foto dan keterlibatan kritis dengan literatur tersebut (visual literacy) dan jarangnya diskursus kritis di antara pegiat foto (amatir maupun profesional) yang terbuka bukan saja pada apresiasi tetapi juga pada kritik yang konstruktif.
Melihat apa yang sering dipahami banyak pegiat fotografi/pengguna kamera sebagai sumber kualitas sebuah foto, i.e. jenis kamera, lensa, filter warna, waktu dan tempat (time and space relations), kita dapat dengan mudah mengindentifikasi bahwa bahasa visual banyak pegiat fotografi berada di tataran teknis yang menuntut sebuah kejelasan secara aktual agar foto tersebut dapat dengan cepat dan mudah dipahami. Mungkin pendekatan tersebut sangat dapat dimengerti ketika paparan dan tujuan fotografi seseorang lebih banyak kepada foto jurnalistik yang memang menuntut sebuah kejelasan agar dapat merepresentasikan secara visual sebuah objective truth. (jika memang ada sebuah objective truth)
Kami juga mengamati bagaimana ketika seorang travel blogger (sambil meng-endorse gear fotografinya) dengan ribuan bahkan ratusan ribu followersnya bisa menciptakan sebuah struktur/tatanan yang secara sadar maupun tidak sadar menjadi otoritas dalam menilai estetika sebuah fotografi. Misalnya, dengan melihat foto dengan jumlah likes yang banyak, apabila kita tidak (atau belum) menggiati visual literacy, maka kita akan dengan sangat mudah (dan tanpa sadar) merekam foto tersebut dan menyimpan memori akan foto tersebut sebagai foto yang bagus. Atau sebaliknya, secara tidak sadar (ataupun sadar) juga seorang travel blogger secara perlahan membangun keasadaran akan posisi otoritasnya dalam estetika fotografi dengan adanya followers dan likes yang menyokong terjadinya struktur tersebut.
Untuk contoh yang pertama, pendekatan fotografi yang terlalu terpatok pada keinginan mencapai ‘objective truth’ (dan mengaplikasikannya pada semua lini fotografi) ini kami rasa dapat mengesampingkan bahkan mematikan ruang berkreasi, terutama bagi mereka yang ingin membawa fotografi ke jalur yang lebih alternatif. Seperti genre contemporary documentary photography, di mana 5W+1H (what, who, when, where, why and how) tidak selalu menjadi tujuan utama pembentukan narasi fotografi.
Memang harapan awal dari demokratisasi fotografi adalah untuk mendorong pengguna kamera untuk mengeksplorasi karya fotografi mereka. Namun yang kami amati, bahaya yang terjadi adalah homogenisasi dan pembatasan ruang kreasi (juga berdampak pada marjinalisasi kekaryaan alternatif). Karya foto menjadi terikat dengan persepsi mayoritas akan kualitas. Di mana seringkali menjadi terbatas pada hal-hal teknis saja. Makna yang mungkin dicari lewat fotografi menjadi makna yang ingin disetujui secara kolektif, harus diterima oleh mayoritas, mungkin dengan harapan seorang itu pada akhirnya bisa menjadi bagian dari sebuah komunitas fotografi.
Mungkin hal ini juga merupakan salah satu output yang kita lupakan ketika kita mengusung sebuah proses demokratisasi, yaitu vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mayoritaslah yang akan menentukan narasi, dan sayangnya tidak selalu melalui sebuah diskursus melainkan melalui kekuatan kuantitas. Apakah, dengan segala keterbatasan observasi kami yang berlandaskan pada asumsi semata, demokratisasi fotografi yang terjadi saat ini sejatinya merupakan refleksi dari pengertian kita sebagai masyarakat Indonesia akan demokrasi yang masih awam? Akan kurangnya pemahaman (atau keberanian?) kita dalam melihat betapa signifikannya sebuah diskursus, mengingat usia demokrasi kita yang masih tergolong cukup dini.
Jika memang demikian, mungkin ada baiknya kami mengakhiri kicauan kami ini dengan sedikit kegelisahan dan harapan.
Kita kerap kali mencoba melabelkan sosok yang berkuasa terhadap satu individu atau kelompok, di mana dalam kasus fotografi ini adalah seorang travel blogger dengan kesadaran akan posisi otoritasnya, menjadi seorang ‘penindas’ untuk mereka yang ingin berkarya ‘berbeda’ dengan visi fotografinya.
Sebuah ‘penindasan’ bisa terjadi terutama pada mereka yang awam dalam fotografi (dari aspek teknis maupun visual literacy) karena mereka bukan hanya menjadi obyek kekuasaan yang tertindas dengan tidak diberikannya pilihan alternatif dalam berkarya, namun, meminjam buah pemikiran Foucault, kekuasaan tersebut tak semata-mata lahir dari sosok yang berkuasa saja melainkan menjadi ada melalui peran para individu dalam melegitimasi otoritas tersebut. Dengan kata lain, mereka yang awalnya ‘tertindas’, mungkin dikarenakan tekanan untuk menjadi bagian dari mayoritas, akan pada akhirnya turut berperan menjadi ‘penindas’. Maka disini muncullah paradoks proses demokratisasi fotografi, walaupun telah memberikan akses terhadap banyak orang, ada kemungkinan demokratisasi ini hanyalah sebuah kedok untuk kembali menindas mereka yang berbeda. Oppression through the majority.
Menariknya, pameran ‘Me and My City’, yang pada awalnya kami harapkan menjadi sebuah pameran foto kecil (di sebuah mall besar) saja tak disangka bersalin rupa menjadi sebuah upaya subversif dalam melawan apa yang telah dianggap ‘normal’ atau ‘pantas’ dalam dunia fotografi. Untuk kami pribadi, pameran ini memiliki peran sebagai anti-thesis dari sebuah thesis yang telah terlalu lama dibiarkan beranak-pinak, membukakan pintu baru untuk kembali berdiskursus secara kritis di saat diskursus kerap kali dianggap tak lagi diperlukan. Untuk kami, kejadian kecil bisa menjadi penanda akan sesuatu yang tidak kecil, sebuah awal progresivitas.
Akhir kata, satu hal penting yang dapat kami petik dari perhelatan singkat (dan mungkin terlalu kami besar-besarkan ini) adalah bahwa tanpa adanya cuitan dari Arif Rahman, diskusi ini sebenarnya tidak akan terjadi dan menjadi viral, dan tentunya kami berterima kasih kepadanya. Karena melalui cuitannya, sebuah pameran fotografi alternatif sempat menjadi pusat perhatian bagi banyak pegiat fotografi. Ternyata, otoritas dan struktur bisa juga melahirkan jalan untuk sebuah kekuatan (semoga bukan ‘kekuasaan’) baru. Tetapi kali ini, bukan untuk homogenisasi, tapi untuk proses kekaryaan dalam fotografi yang lebih kritis dan progresif.
blakekathryn
yousharknotpass
janainaart
vaporwave
kaledo-art
origamiaround
