Intrik Narkoba di Ruang Kerja Dirwan Mahmud
Ilustrasi narkoba.
LIMA tahun lalu, Calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud pernah dituduh memiliki narkoba. Barang haram itu ditemukan di dalam mobilnya ketika digeladah oleh aparat kepolisian di wilayah Lampung, 4 Januari 2011.
Sebelum ditangkap, Dirwan pernah maju dalam Pilbup Bengkulu Selatan pada tahun 2010, bahkan KPU menyatakan ia menang. Dirwan menggaet hati masyarakat Bengkulu Selatan yang membuatnya meraih suara terbanyak dalam Pemilu kala itu.
Sejak ditemukannya narkoba di mobil Dirwan, BNN lantas melakukan tes urine terhadapnya, namun hasil itu negatif. Meski begitu, Mahkamah Agung tetap memvonis ia bersalah dengan menjatuhkan hukuman 4 tahun 3 bulan kurungan dan denda Rp 1 Miliar.
Empat tahun berselang, Dirwan lantas dapat menghirup udara bebas per tanggal 3 Januari 2015.
Pilkada serentak 2015 lalu, Dirwan kembali maju dalam Pilbup Bengkulu Selatan dengan mengusung Gusnan Mulyadi sebagai wakilnya. Pasangan ini memenangkan Pemilu. Dirwan dilantik oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti pada tanggal 17 Februari 2016 dan resmi menjadi Bupati Bengkulu Selatan untuk periode 2016 hingga 2021 mendatang.
Selasa, 10 Mei 2016. Intrik serupa yang dulu pernah dipakai oknum kembali menimpanya. BNN menggeledah ruang kerja Dirwan di “Gedung Putih”, mereka menemukan beberapa paket narkoba terselip di kursi tamu. BBN pun telah melakukan tes urine dan ternyata hasilnya negatif.
Seorang teman yang bermukim di sana (red: Bengkulu Selatan) mengatakan, kamera pengawas yang terpasang di ruangan kerja bupati kualitasnya masih standart. Menurutnya, wajar apabila tingkat pengamanan seorang kepala daerah terabaikan. Bahkan menurut isu yang berkembang, bahwa kamera pengawas itu dalam keadaan rusak. Sehingga membuat BNN kesulitan dalam menemukan bukti konkret.
Tanpa mendiskreditkan pihak manapun. Saya melihat kasus ini sebagai sebuah "Aanranding of geode naam" a.k.a pencemaran nama baik. Kasus semacam ini marak ditemui dalam dunia politik, di mana ada seseorang atau tim khusus yang bertugas melakukan upaya penyerangan kehormatan--dengan menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat--agar citra orang atau lembaga yang menjadi target sasaran itu jelek.
"Dalam politik tak ada moral. Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Tetapi suatu saat di mana kita tak dapat menghindar diri lagi maka terjunlah. Kadang-kadang saat ini tiba, seperti revolusi dahulu," mengutip kalimat Soe Hok Gie, aktivis Indonesia Tionghoa era Orde Lama, dalam bukunya berjudul Catatan Seorang Demonstran.
Bandung, 13 Mei 2016
Sugiharto Purnama