Aromas alimentares com veículo etanólico parecem detalhe técnico, mas podem inviabilizar certificação Halal em mercados como Malásia, Indonésia e GCC. Entenda onde está o risco e como adequar sua formulação.
seen from China
seen from United States
seen from South Africa

seen from Canada
seen from Malaysia
seen from China

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from India
seen from Germany

seen from Germany
seen from Germany
seen from United States
Aromas alimentares com veículo etanólico parecem detalhe técnico, mas podem inviabilizar certificação Halal em mercados como Malásia, Indonésia e GCC. Entenda onde está o risco e como adequar sua formulação.
Muitos exportadores brasileiros perdem contratos em mercados islâmicos por falhas previsíveis: certificado vencido, organismo não reconhecido, rotulagem inadequada e documentação incompleta de ingredientes críticos. Este artigo reúne os 10 erros que mais travam embarques e mostra como evitá-los.
A economia Halal global já supera US$ 3 trilhões em 2026, e a Indonésia quer liderar a chamada Economia Azul Halal. Para o Brasil, isso coloca pescados e aquicultura certificados no centro de uma nova fronteira estratégica de exportação.
IA, blockchain e NLP já operam em sistemas Halal reais na Malásia, Indonésia e EAU. Do abate ao sukuk, a tecnologia está redesenhando a economia islâmica em tempo real. Mas a decisão final sobre conformidade religiosa ainda continua humana.
O Halal Day @ FI Vietnam 2026 revelou a estratégia de longo prazo do Vietnã para o setor Halal. Entenda o que isso significa para exportadores brasileiros e para o ecossistema Halal global.
BPJPH dan Barantin Perketat Pengawasan Produk Impor
JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi memperkuat koordinasi dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk memperketat pengawasan terhadap komoditas impor. Langkah strategis ini diambil guna memastikan setiap produk yang masuk ke wilayah Indonesia memenuhi standar kesehatan sekaligus jaminan kehalalan. Penguatan kerja sama ini merupakan respons antisipatif terhadap…
SINERGI antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi kunci utama dalam memberik
SINERGI antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi kunci utama dalam memberikan jaminan ketenangan dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi produk halal di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan dalam Puncak Festival Syawal LPPOM 1447 H yang digelar di Peninsula Hotel, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya kolaborasi antara BPJPH, LPPOM, dan MUI tidak boleh terputus. Ketiga lembaga tersebut harus terus berjalan beriringan sebagai contoh bagi masyarakat.
“Kita ini tidak boleh pisah, bahkan seharipun. Karena masyarakat akan melihat kita sebagai contoh,” ujar Haikal.
Ia menambahkan, kolaborasi yang erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk di Indonesia. Haikal juga mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikonsumsi adalah halal.
Percepat Sertifikasi Halal, BPJPH Bangun UPT di Jateng
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengambil langkah konkret untuk memperkuat ekosistem halal nasional. Melalui kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPJPH resmi menerima hibah lahan yang akan dialokasikan untuk pembangunan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan Jaminan Produk Halal (JPH). Pembangunan fasilitas ini diproyeksikan menjadi “tulang punggung”…