Liputanviral - Jakarta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meluncurkan Buku Catatan Hukum Akhir Tahun 2018. Buku ini juga merupakan penerbitan ke-8 oleh PDIP.
Ketua Bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan, buku ini sebagai informasi bagi kader. Khususnya tentang pelaksanaan penegakan hukum dan HAM selama satu tahun terakhir.
"Kami menulis catatan akhir tahun bidang hukum ini dengan semangat untuk mewujudkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara serentak yang demokratis dan bermartabat, dan target kami, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk memenanginya," kata Trimedya di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Kamis 20 Desember 2018.
Menurut Trimedya, buku ini juga sebagai gambaran tentang prediksi partai yang akan terjadi di tahun 2019.
Trimedya mengatakan, banyaknya OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah pada 2018 menjadi salah satu catatan hukum akhir tahun PDIP. Trimedya mengatakan, sistem pilkada langsung berbiaya mahal menjadi salah satu faktor maraknya korupsi oleh kepala daerah.
"Di kampung saya, Tobasa, orang mau jadi bupati itu setidaknya butuh Rp 30 Miliar. Sementara gaji bupati itu Rp 5 sampai 10 juta dan tunjangan serta dana taktis Rp 50 sampai 70 juta per bulan. Bagaimana dia bayarnya (pengeluaran Rp 50 M)?" ujar Trimedya.
Trimedya juga mengajak seluruh pihak untuk menilai apakah sistem pemilu langsung yang dilakukan selama ini sudah tepat atau tidak.
Termasuk sistem pemilihan calon anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka. "Apakah perlu dipertimbangkan kembali pemilihan lewat anggota dewan?" lanjutnya.
Trimedya menegaskan, PDIP sangat berkomitmen dalam hal pemberantasan korupsi. Ini dibuktikan dengan pemecatan seketika oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap kader yang terjerat kasus korupsi.
Read the full article