#kabarpadang

[iriyanto]

View this post on Instagram

TIMES Indonesia Alfiadi mengatakan pengelola restoran sudah membuat surat pernyataan dan tidak mengulangi lagi dan siap menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya diberitakan, sebuah video seorang emak-emak mengomentari protokol kesehatan Covid-19 di salah satu restoran di Kota Padang, Sumatera Barat viral beredar di media sosial. Satake mengatakan Y sudah diperiksa selama 4 jam dan saat ini menjalani wajib lapor. Menurut Satake, Y bisa dijerat dengan pasal 28 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juncto pasal 160 juncto 270 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Klik selengkapnya di bio !!! #padang #kotapadang #infopadang #padanghits #kabarpadang #covid19 #beritainternasional #ingatpesanibu #corona #viruscorona #vaksinchina #coronavirusindiapdate #TakKenalTakKebal #VaksinUntukNegeri #LindungiDiriLindungiNegeri #ingatpesanibu #satgascovid19 #cucitanganpakaisabun #mencucitangan #menjagajarak #memakaimasker #protokolkesehatancovid19 #vaksinhalal #vaksincovid19 #medialawancovid19 #gerakanpakaimasker #dirumahaja (di Times Madura) https://www.instagram.com/p/CRF9T5ahrAd/?utm_medium=tumblr

[beritatopsatu]

PADANG – Mobil yang parkir di depan Gedung DPRD Sumatera Barat siap-siap diderek Dinas Perhubungan . Pasalnya di depan Kantor DPRD Padang Jalan Sawahan, kini terpasang rambu letter S coret sebagai tanda dilarang berhenti. Padahal selama ini, ruas jalan itu kerap digunakan anggota dewan, pegawai sekretariat maupun tamu DPRD untuk parkir, karena minimnya lahan parkir di gedung wakil rakyat itu. Pemasangan rambu tersebut tentu saja menuai protes dari anggota dewan. Menurut mereka pemasangan rambu yang dilakukan Dishub tersebut terkesan tanpa ada uji kelayakan. Apakah rambu tersebut layak dibuat disitu? Kalau layak mestinya harus ada solusi untuk menampung parkir kendaraan anggota dewan atau tamu DPRD. Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Iswanto Kuwaramengatakan jika memang rambu itu mau dipasang, Dinas Perhubungan di kawasan itu mestinya mencarikan tempat untuk parkir kendaraan anggota dewan, sekretariat atau tamu DPRD. “Memasang rambu itu harus ada kajian, layak atau tidak. Jangan sembarangan dipasang. Sekarang mau dikemanakan parkirnya kendaraan dewan dan sektetariat itu semua,” tegasnya. Selengkapnya di topsatu.com #dprdsumbar #dishub #wargapadang #info #kabarpadang #pemprovsumbar #sumbar @berita.topsatu https://www.instagram.com/p/B5rcUFaJM3i/?igshid=dqdmpa0w8mvg