seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from Russia
seen from Australia
seen from Switzerland
seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from Australia
seen from Malaysia
seen from India
seen from Netherlands
Inkop TKBM Pelabuhan Transformasi Digital demi Kesejahteraan
JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah inovatif Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan yang resmi meluncurkan aplikasi digital untuk pengelolaan layanan koperasi. Digitalisasi ini dinilai sebagai langkah krusial dalam menciptakan tata kelola koperasi yang modern, transparan, dan akuntabel. Wakil Menteri…
Pemerintah & DPR RI Rombak Total Program Magang Nasional
SEANTERONEWS.com – Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengambil langkah strategis untuk menata ulang arah kebijakan Program Magang Nasional (MagangHub). Langkah ini dilakukan guna memastikan program magang berjalan lebih berkualitas, terstandarisasi, dan mampu menjawab kebutuhan dinamis dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Komitmen bersama ini mengemuka dalam…
PENASEHAT Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal meluruskan informasi yang menyebut sebanyak 4.000 peker
PENASEHAT Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal meluruskan informasi yang menyebut sebanyak 4.000 pekerja PT Fentay Indonesia Enterprises di Kabupaten Bandung dirumahkan dan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hal itu dikatakannya usai bertemu manajemen perusahaan di Banjaran, Kabupaten Bandung, Senin (22/6). Said menegaskan tidak ada kebijakan PHK terhadap ribuan pekerja sebagaimana ramai diberitakan.
Perusahaan menerapkan sistem suspend atau penundaan hari kerja secara bergilir akibat berkurangnya pesanan.
“Dari penjelasan perusahaan, tidak benar ada 4.000 orang dirumahkan. Memang ada ribuan pekerja yang mengalami suspend atau penundaan hari kerja, tetapi sifatnya bergilir dan bukan PHK,” paparnya.
Strategi keberlangsungan usaha
Said menyebut, seorang pekerja bisa mengalami suspend hanya satu atau dua hari dalam sebulan, kemudian kembali bekerja seperti biasa. Karena dilakukan secara bergantian kepada banyak pekerja, jumlah akumulasinya mencapai ribuan orang.
Hadapi Disrupsi AI, Menaker Ajak Serikat Pekerja Perkuat Upskilling dan Reskilling
JALURINFO.COM, PURWAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) memperkuat kolaborasi menghadapi disrupsi akal imitasi (AI) dan robotik di dunia kerja melalui program upskilling dan reskilling. “Saya yakin dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita siap menghadapi perubahan ini. Semangat kami di Kemnaker adalah menyongsongnya dengan prinsip inklusivitas,…
Pengusaha Mengaku 15 Tahun Rutin Setoran Rp 30 Juta Perbulan ke Pejabat Kemnaker Untuk Urus RPTKA
Direktur PT Patera Surya Gemilang, Alie Wijaya Tan saat menyampaikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan RPTKA Kemnaker di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jumat (19/12/2025-dok tribun) Direktur PT Patera Surya Gemilang, Alie Wijaya Tan mengakui rutin memberikan setoran bulanan kepada para pejabat Direktorat Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA)…
View On WordPress
KPK Menetapkan 3 Pejabat Kemenaker Sebagai Tersangka Baru di Kasus K3
Jakarta, CINEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Mereka diduga ikut menikmati aliran duit. Adapun tiga tersangka ini adalah Chairul Fadly Harahap selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan…
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menegaskan bahwa data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dirilis Satudata Kementerian Kete
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menegaskan bahwa data pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dirilis Satudata Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilihat secara utuh.
Angka 15.657 kasus PHK di Jabar sepanjang Januari–Oktober 2025 merupakan angka laporan yang masuk ke Disnaker provinsi maupun kabupaten/kota, bukan gambaran keseluruhan kondisi ketenagakerjaan di Jabar.
"Data Satudata Kemenaker itu bersumber dari laporan perselisihan hubungan industrial dan laporan perusahaan yang melakukan PHK atau penutupan usaha. Jadi angkanya hanya yang dilaporkan, bukan keseluruhan kondisi," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka Selasa (25/11).
Alami PHK
Menurut Kim, sebagian besar laporan PHK yang diterima pemerintah daerah terjadi karena berakhirnya kontrak kerja atau PKWT. Banyak pekerja yang mengalami penghentian hubungan kerja akibat kontrak habis kemudian kembali diperpanjang atau direkrut ulang oleh perusahaan, sehingga data yang muncul tidak selalu mencerminkan hilangnya pekerjaan secara permanen.
kPK Panggil Mantan Sesditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Sebagai Saksi Kasus Pemerasan RPTKA
Jakarta, CINEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Budi Hartawan selaku eks Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Budi Hartawan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam…
