Ombudsman Lampung Terima 229 Laporan Masyarakat Sepanjang 2025, Soroti Lemahnya Pelayanan Publik dan Perkuat Pencegahan Maladministrasi
Bandar Lampung, lampungkita.id – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung menegaskan masih seriusnya persoalan pelayanan publik di daerah. Sepanjang Tahun 2025, Ombudsman Lampung menerima 229 laporan masyarakat, yang didominasi aduan terkait infrastruktur, pertanahan, air minum, perbankan, dan pelayanan pemerintahan. Data ini menjadi indikator kuat bahwa kualitas pelayanan publik…
PEMECATAN dr. Bilmar Delano Sidabutar dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memicu sorotan. Dokter yang sebelumnya menjabat Kep
PEMECATAN dr. Bilmar Delano Sidabutar dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memicu sorotan. Dokter yang sebelumnya menjabat Kepala Puskesmas Limbong, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara itu menilai dirinya menjadi korban maladministrasi oleh Pemkab Samosir.
Kepada Mimbar Nusantara, Rabu (23/7), dr. Bilmar mengaku kaget atas keputusan tersebut. Ia mengklaim tidak pernah menerima sanksi disiplin ASN maupun tersangkut kasus hukum.
"Saya tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin, apalagi terlibat tindak pidana. Tapi tiba-tiba diberhentikan per 2 Agustus 2024 lewat Surat Nomor 233," ungkapnya.
Ia menegaskan tuduhan-tuduhan yang menjadi dasar pemecatan tidak pernah dilakukannya. Namun, Pemkab Samosir tetap mengeluarkan keputusan pemecatan.
Upaya konfirmasi kepada Bupati Samosir, Vandiko T. Gultom, melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons. Hal serupa juga terjadi saat dihubungi Sekda Marudut Sitinjak dan Asisten III, Arnol Sitorus.
Kasus ini memunculkan dugaan kuat adanya prosedur yang dilanggar atau tidak dijalankan semestinya oleh pemerintah daerah, sehingga berpotensi menjadi kasus maladministrasi serius. (Satu/N-01)
Ada Apa Dengan Ijin Tambang di Indonesia, PUSKAPU: Hati-hati Maladministrasi
Ada Apa Dengan Ijin Tambang di Indonesia, PUSKAPU: Hati-hati Maladministrasi
Sabaruddin
barbareto.com l Jakarta – Legal Opinion Kejaksaan berpotensi memunculkan masalah maladminitrasi dalam Perizinan Usaha Tambang di Indonesia, Hal ini di temui langsung Direktur Eksekutif PUSKAPU Sabaruddin di salah satu tempat, kuningan City, Jakarta (24/11/2021).
Sebagai Lembaga yang mengkaji dan mengawasi Persaingan Usaha, akhirnya menyelenggarakan diskusi publik secara daring…
Denpasar (Berita) – Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Bali, meningkatkan pengawasan terhadap peran pelayanan publik untuk mencegah terjadinya maladministrasi selama masa Pilkada 2020.
“Ombudsman bisa mengawasi Bawaslu karena menggunakan anggaran negara, untuk melaksanakan tugas dengan baik jujur, transparan, dan adil. Kita juga siap menerima laporan dari masyarakat…
PT Sentul City Tbk Pastikan Ajukan PK, Warga Melawan
PT Sentul City Tbk Pastikan Ajukan PK, Warga Melawan
INILAHONLINE.COM, SENTUL CITY
PT Sentul City Tbk dipastikan akan mengajukan Peninjuan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata antara pengembang dengan KWSC (Komite Warga Sentul City). Demikian ditegaskan Juru Bicara PT. Sentul City Tbk, Alfian Munjani kepada wartawan
‘’Seperti diketahui, putusan di tingkat kasasi ini MA memenangkan komite warga. Sebagai warga negara yang…
