MALANGTODAY.NET - Saat ini pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ekonomi yang mengedepankan pemerataan. Menteri Koordonator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah akan memilih kebijakan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, baru disusul dengan implementasi kebijakan lainnya. “Ada beberapa pilar untuk kebijakan ini yang satu sama lain bisa saja berhubungan tapi bisa juga tidak terlalu berat,” kata Darmin Nasution dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas tentang Integrasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Optimalkan Hasil Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/01) sore. Dikutip dari laman resmi Seketariat Kabinet Republik Indonesia, setkab.go.id, pilar tersebut antara lain terkait kebijakan reforma agraria, yang terkait dengan kebijakan di bidang pangan (pertanian) dan perkebunan. Kebijakan ini menyoroti bahwa masyarakat berpenghasilan rendah pada dasarnya tidak cukup jika hanya diberikan kesempatan yang sama, tetapi juga perlu modal. Untuk di bidang perkebunan, pemerintah akan mendorong komoditas karet, kelapa, cokelat, kopi dan sebagainya,tidak hanya pada kelapa sawit. Menko Perekonomian menjelaskan, pemerintah cenderung tidak akan membagi-bagikan lahan begitu saja, tetapi akan membuatnya dalam bentuk kelompok. “Akan lebih bagus hasilnya 50 hektar pohon cabai dibandingkan dengan masing-masing setengah hektar tapi tersebar di 200 tempat,” ujarnya. Melalui kebijakan reforma agraria, pemerintah juga membangun rumah bagi masyarakat miskin perkotaan yang tinggal di daerah-daerah kumuh. Selanjutnya, pemerintah juga akan mendorong sinergi antara nelayan penghasil rumput laut dengan perusahaan besar untuk melakukan investasi pengolahan rumput laut. “Kalau kita konsisten dengan kebijakan itu, maka artinya pemerintah tidak akan memberikan konsesi kepada perusahaan besar untuk melakukan budidaya rumput laut. Itu adalah biar nelayan saja,” jelas Darmin. Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyusun kebijakan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti membangun infrastruktur jalan, jembatan, atau pembangkit listrik, yang tidak hanya diarahkan untuk melahirkan proyek-proyek kegiatan-kegiatan padat karya. “Pemerintah akan mencarikan jalan supaya kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa lahir,” jelas Darmin. “Kita perlu menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam bidang ini. Sehingga, dalam waktu tidak lama kita bisa memperbaiki, bukan hanya kesejahteraan meningkat yang ditunjukkan oleh kenaikan pendapatan, tetapi juga pemerataan juga berjalan dengan baik,” pungkasnya.
