seen from Italy
seen from Mexico
seen from Spain
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from Australia
seen from United States
seen from Germany
seen from Russia
seen from United States
seen from Russia
seen from Germany
seen from Germany
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Norway
seen from Brazil
seen from China
Pakar Hukum Prof. Jhon: Penambangan di Raja Ampat Melanggar UU 1/2024 dan Putusan MK
Pakar Hukum: Penambangan di Raja Ampat Melanggar UU 1/2024 dan Keputusan MK. Jakarta – Kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat, akibat penambangan nikel sudah melanggar hukum. Setidaknya ada 4 (empat) aturan hukum yang dilanggar, yaitu : Pasal 33 ayat 4 UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Wilayah…
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan aktivitas penambangan nike
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghentikan aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Kabupaten Papua Barat Daya.
Sebab wilayah Raja Ampat meruoakan wilayah konservasi laut dan harus dilindungi.
“Yang terhormat Bapak Presiden @prabowo @Gerindra mohon dengan sangat, hentikan penambangan di Raja Ampat ini. Salam hormat,” tulis Susi Pudjiastuti di akun X, Jumat (6/6).
Menurutnya tidak hanya masalah kerusakan pada wilayah konservasi laut, kualitas udara juga tercemar.
MENTERI Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan hasil pengawas
MENTERI Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan hasil pengawasan yang menunjukkan indikasi pelanggaran oleh empat perusahaan tambang terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil di Raja Ampat.
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).
PT ASP diketahui melakukan aktivitas tambang di Pulau Manuran seluas ±746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan limbah air larian. KLH/BPLH telah memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas di lokasi tersebut.
DALAM menindaklanjuti arahan Menteri Kehutanan atas isu lingkungan di Raja Ampat, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehuta
DALAM menindaklanjuti arahan Menteri Kehutanan atas isu lingkungan di Raja Ampat, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kehutanan mengaku terus melakukan pengumpulan data dan informasi (puldasi).
Lalu dilanjutkan dengan pengawasan terhadap 2 perusahaan yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melakukan penambangan di kawasan hutan Kabupaten Raja Ampat, yaitu PT. GN dan PT. KSM.
Sebelumnya pada 27 Mei sampai 2 Juni, Tim Gakkum Kehutanan telah melakukan puldasi di lapangan sebagai langkah tindak lanjut maraknya isu lingkungan di Kabupaten Raja Ampat.
Dampak Penambangan Emas Ilegal dengan Merkuri di Indonesia
Dampak Penambangan Emas Ilegal yang Memanfaatkan Merkuri terhadap Kesehatan, Lingkungan, dan Ekonomi di Indonesia I. Pendahuluan Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki sektor pertambangan emas yang signifikan, mencakup baik operasi legal maupun ilegal.1 Pertambangan emas skala kecil dan tradisional (PETI) merupakan bagian penting dari lanskap pertambangan di…
View On WordPress
Telan Dua Korban Jiwa, Galian Tanah Merah di Lebak Ditutup Polisi
LEBAK – Lokasi galian tanah di Desa Kaduagung Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, ditutup polisi. Penutupan ini seiring tewasnya dua orang karena tertimbun galian tanah merah. Somantri, warga sekitar mengatakan galian tanah tersebut sudah beroperasi selama satu tahun, dan juga sudah banyak dikeluhkan warga dan pengguna jalan. “Infonya sih tanah merah dikirim ke Pantai Indak Kapuk…
View On WordPress
